WEBSITE PDI PERJUANGAN

Mengapa Demokrat & SBY Bisa Menang Telak?

2009-07-25T11:47:00.009+07:00

Hasil pengumuman KPU hari ini tanggal 25 Juli 2009 menyatakan SBY Budiono sebagai pemenang pemilu dengan meraih suara yang telak dan memperoleh lebih dari 20% di setiap propinsi.
Apakah ini suatu hal yang menakjubkan? Tidak!

Mengapa hal ini menjadi suatu hal yang biasa?
Hasil pengumuman KPU ini telah sesuai/konsisten dengan hasil survey yang terus menerus dari beberapa lembaga survey.

Lalu bagaimana dengan tuntutan mengenai kisruh DPT, pengurangan jumlah TPS, pemilih ganda, dsb yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi?
Dalam opini ini kita tidak membahas hal itu semua, karena mungkin hal itu bisa jadi mempengaruhi hasil pemilu, namun ada hal yang mendasar lainnya yang mempengaruhi kemenangan SBY Budiono yang jarang dan bahkan tidak dibahas di media massa maupun oleh tim kampanye semua pasangan.

Masih ingatkah anda apa yang menjadi kunci kemenangan Golkar dan Presiden Suharto pada masa Orde Baru? Suatu hal yang tidak dapat dibuktikan namun sudah menjadi rahasia umum bahwa aparatur negara telah digunakan oleh incumbent untuk memperkuat dan memperkokoh pemerintahannya. Bukankah pada waktu itu negara kita menerapkan sistem demokrasi presidensil. Ya, memang benar di permukaannya, ada pemilu yang luber atau luberjurdil. Namun mewajibkan semua pegawai negeri untuk memilih partai dan presiden tertentu jelas tidak demokrasi di bawah permukaan/di balik layar.

Lalu apa hubungannya dengan kemenangan Partai Demokrat dan SBY Budiono?
Apakah SBY menerapkan strategi yang sama? Jelas tidak!
Karena jika beliau melakukan hal yang sama akan terbaca dengan mudah dan ketahuan oleh umum dengan cepat. Kali ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah jauh lebih baik jika dibandingkan jaman orde baru, di permukaan ada pesta demokrasi, terbukti secara kasat mata dengan adanya pemilu yang luberjurdil yang bahkan diselenggarakan oleh KPU sebagai komisi independen yang tidak memihak.
Di bawah permukaanpun, secara kasat mata tidak ada lagi sistem pemaksaan yang mewajibkan setiap pegawai negeri harus memilih partai Demokrat maupun SBY Budiono.

Kita tidak bisa menuduh dan/atau membuktikan apa yang terjadi lebih dalam lagi yang jauh di bawah permukaan. Di balik layar masih ada layar.

Kita tentunya berharap agar demokrasi di Indonesia jangan sampai di bawa kepada kemunduran lagi karena kehalusan strategi/politik tingkat tinggi. Sekalipun pemilu 2009 ini diulang secara ekstrim bahkan sampai 100 kali dan DPT dimutakhirkan dengan cermat dan seksama, pemilu diawasi dengan ketat dan tanpa pelanggaran sama sekali di lapangan, hasil pemilu tidak akan jauh berbeda, kita bisa yakin bahwa SBY Budiono akan tetap menang. Katakanlah tidak setelak saat ini, namun SBY Budiono dapat diprediksi tetap unggul diantara semua calon presiden dan wakil presiden yang lain. Lho kok bisa? Ya jelas bisa...!

Satu hal yang dilupakan oleh para petinggi partai dan tim kampanye presiden adalah peringatan/tanda bahaya atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ke depan, jika hal memberikan suara pegawai negeri tidak segera dicabut sebagaimana halnya dengan TNI/Polri, maka potensi penggunaan mereka oleh incumbent (siapapun mereka) sebagai tenaga terdidik, terlatih, dan terorganisasi sangat terbuka. Jika hal ini terjadi maka sia-sialah perjuangan reformasi di Indonesia. Ke depan tidak mungkin mempergunakan pegawai negeri dengan cara paksa, tapi bagaimana dengan:
1. Kenaikan gaji
2. Promosi kenaikan pangkat
3. Penawaran untuk posisinya dipertahankan pada periode berikutnya
4. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik
5. Perhatian untuk keluarga pegawai negeri
6. Himbauan halus, tanpa bukti untuk memilih calon tertentu
7. Peningkatan fasilitas
Secara psikologis, bahkan tanpa dihimbau sekalipun para pegawai negeri dapat dipastikan akan memilih incumbent dan mengajak keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya untuk memilih incumbent juga. Kampanye yang luar biasa (namun tidak adil bagi calon lainnya, dimana ketidakadilannya, silahkan anda renungkan/pikirkan).

Lalu bayangkan saja jika para pegawai negeri/aparatur negara kompak mendukung dan sepakat membuat dan menggunakan program-program pemerintah yang menyentuh rakyat secara langsung seperti pemberian uang tunai, sekolah gratis, kesehatan gratis, dsb.

Silahkan dibayangkan sendiri bagaimana efek kampanye-nya kepada masyarakat. Pasti sukses bukan main dan luar biasa...! Dijamin...!!

Tulisan ini obyektif untuk pendidikan politik seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, bukan karena Mega Prabowo kalah dalam pilpres 2009.

Kalau hak memberikan suara para pegawai negeri tidak segera dicabut, bersiaplah menyambut kematian demokrasi di Indonesia.

Sebuah catatan untuk Demokrasi di Indonesia yang lebih baik.
admint.pdiperjuangan@gmail.com

Jadikan Lapindo Bencana Nasional

2009-06-15T22:25:00.003+07:00

Kampanye Megawati, Janji Jadikan Lapindo Bencana Nasional

Capres-cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kemarin mulai berkampanye di Jawa Timur. Mereka datang ke dua kota, yakni Malang dan Sidoarjo. Di Sidoarjo, capres-cawapres PDIP dan Partai Gerindra itu menemui ribuan pendukungnya di Dukuh Sari, Kecamatan Jabon, Sidoarjo.

Mega dan Prabowo bergiliran berorasi dan membuat kontrak politik dengan warga yang mayoritas korban semburan Lumpur Lapindo. Salah satunya, akan menetapkan status kasus lumpur sebagai bencana nasional. Janji tersebut disampaikan Prabowo sebelum Mega naik ke panggung kampanye.

Mega dan Prabowo bersama rombongan tiba di lokasi kampanye pukul 13.45. Hadir bersama rombongan, antara lain, Sekjen DPP PDIP Pramono Anung. Mereka disambut beberapa tokoh PDIP seperti mantan Sekjen PDIP Soetjipto, Saleh Mukadar, dan Indah Kurnia.

Sebelum maju ke panggung, Mega dan Prabowo mendengarkan keluhan warga. Terutama menyangkut bencana lumpur Lapindo yang tidak kunjung selesai. Warga juga mendesak pemerintah agar segera bertindak. "Lumpur ini menyembur karena pengeboran, kami ingin (pelaku) segera ditindak," ucap Suharso, salah seorang korban lumpur yang berorasi. Keluhan itu disambut teriakan warga yang memenuhi lokasi tersebut.

Sesudah mendengarkan keluhan, orasi capres-cawapres dimulai. Prabowo naik ke panggung lebih dulu sekitar pukul 14.00. Dalam orasinya, Prabowo tidak henti-hentinya menyosialisasikan ekonomi kerakyatan. "Kami peduli terhadap rakyat. Jadi, jangan salah pilih," kata mantan Danjen Kopassus itu.

Dia juga mengkritik kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, pemerintahan saat ini tidak berkiblat pada wong cilik. Mereka lebih berpihak kepada pengusaha dan konglomerat sehingga ada perlakuan khusus bagi mereka yang punya modal. "Ini termasuk kepada (pemilik) Lapindo," ucap dia. Menurut Prabowo, status kasus lumpur harus menjadi bencana nasional. Dengan demikian, penanganannya akan diambil alih pemerintah. "Ini supaya cepat dan rakyat tidak terlalu lama menderita. Tidak seperti yang terjadi sekarang," ujar dia.

Orasi Prabowo disambut cukup antusias pendukungnya. Mereka mengelu-elukan. Tidak jarang berteriak "Hidup Prabowo" setiap kali Prabowo mengeluarkan kritik terhadap situasi ekonomi saat ini. Sekitar satu jam dia berorasi, Mega melanjutkan. Sama halnya dengan Prabowo, Mega juga mengkritik kinerja pemerintah saat ini.

Mega berbicara di depan pendukungnya sekitar 30 menit. Dia bersama rombongan melanjutkan safari. Mega mengaku akan melanjutkan ke Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Timur (Kaltim). Prabowo akan melanjutkan safari politiknya ke Jakarta.

Sumber: Jawapos.Com/Kamis,15 Juni 2009

Banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu yang menjadi tim sukses Capres-Cawapres

2009-06-02T03:11:00.001+07:00

Megawati Kritik Menteri di Kabinet Indonesia Bersatu yang Jadi Tim Sukses Capres-Cawapres

Banyaknya menteri di Kabinet Indonesia Bersatu yang menjadi tim sukses capres-cawapres dikritik Megawati Soekarnoputri. Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, saat pemilihan presiden (pilpres), para anggota tim sukses seharusnya tidak boleh berasal dari anggota kabinet.

''Itu mengurangi secara maksimal kinerja pemerintahan,'' tegas Mega dalam sesi diskusi saat meresmikan Mega-Prabowo Media Centre (MPMC) di Jakarta, kemarin (28/5).

Turut mendampingi Mega, cawapres Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas, serta sejumlah pimpinan PDIP dan Gerindra.

Mega mengakui aktivitas rutin pemerintahan memang terus berjalan. Roda pemerintahan tidak akan efektif bila para menteri sibuk berkampanye. ''Saya prihatin. Rasanya pemimpin nasional sudah tidak memikirkan jalannya pemerintahan ini,'' katanya. ''Kalau (tanggung jawab menteri di departemen, Red) cuma menyerahkannya kepada Dirjen, cara pengawasannya seperti apa ya? Sebaiknya ini jangan terjadi lagi,'' ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan Jawa Pos pada 22 Mei lalu, di antara 33 anggota Kabinet Indonesia Bersatu, sedikitnya 21 menteri memperlihatkan kecenderungan dukungan politis kepada salah satu capres. Sebanyak 18 menteri, termasuk Mensesneg Hatta Rajasa dan Menteri PDT M. Lukman Edy, terang-terangan mendukung SBY-Boediono. Sementara itu, tiga menteri, termasuk Menteri Perindustrian Fahmi Idris, menjadi ketua tim pemenangan Jusuf Kalla (JK)-Wiranto.

Juru Bicara Kepresidenan Andi A. Mallarangeng menggaransi bahwa Presiden SBY akan memprioritaskan kinerja pemerintahan saat pilpres. Dia meminta agar masyarakat tidak mengkhawatirkan aktivitas politik para menteri dalam kampanye pilpres. Sebab, semua sudah memiliki mekanisme dan aturan. Ada pun jatah cuti para menteri untuk kampanye adalah sehari dalam seminggu (hari efektif).

Sementara itu, sejumlah LSM antikorupsi juga menyoroti aktivitas para menteri yang menjadi tim sukses capres. Menurut mereka, para menteri itu berpotensi memolitisasi anggaran departemen dengan tujuan mendongkrak citra capres incumbent.

Itu dikemukakan perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, kemarin. Anggota Bawaslu Wahidah Suaib dan Wirdianingsih ikut mendampingi mereka.

Aktivis Seknas Fitra Yuna Farhan mengatakan, pada masa-masa kampanye, belanja bantuan sosial cenderung meningkat. Pada 2008, dana bantuan sosial sebesar 20,1 persen dari belanja kementerian atau Rp 63 triliun. Pada 2009, jumlah tersebut meningkat menjadi 24,4 persen atau Rp 78,3 triliun.

Yuna mengakui, dana bantuan sosial tersebut dibutuhkan masyarakat. Namun, tidak semua bantuan sosial itu jelas penggunaannya. Banyak belanja bantuan sosial yang dilakukan departemen dan lembaga kementerian tidak akuntabel dan berpeluang disalahgunakan. ''Apalagi, waktu pencairan dan pemberian dana tersebut seolah sudah diatur agar bertepatan dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres,'' katanya.

Yuna mencontohkan, voucher yang dikeluarkan Departemen Agama (Depag). Melalui program Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah (BPMM), setiap madrasah mendapatkan bantuan Rp 50 juta untuk tingkat ibtidaiyah (SD), Rp 60 juta tingkat tsanawiyah (SMP), dan Rp 75 juta untuk aliyah (SMA). ''Penentuan madrasah mana yang diberi merupakan diskresi (kewenangan pejabat publik) menteri sebagai kuasa pengguna saham. Karena itu, yang dipilih adalah madrasah-madrasah dengan basis massa yang besar dan berpotensi meraup dukungan,'' katanya.

Demikian juga, kata Yuna, cairnya tunjangan guru dan dosen plus gaji ke-13 pada bulan depan. Itu, kata dia, juga menjadi salah satu modus mobilisasi pegawai negeri. ''Modus seperti ini biasa disebut political budget cycle yang biasa terjadi pada anggaran negara menjelang pemilu,'' katanya.

Sumber: Jawa Pos, Jum'at, 29 Mei 2009

Parade Budaya Tabanan

2009-06-02T03:00:00.002+07:00

Di Bali Mega, Tak Bicara Politik

Capres PDIP-Partai Gerindra Megawati Soekarnoputri seolah tak punya rasa lelah. Setelah menghadiri pengambilan nomor urut pasangan capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Mega langsung terbang ke Bali. Ketua umum PDIP itu menghadiri pembukaan Parade Budaya Tabanan.

Mega hanya disambut Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Bupati Tabanan Adi Wiryatama, Bupati Klungkung Wayan Candra, dan sejumlah kepala daerah kabupaten lain di luar Bali. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik tidak terlihat.

Para peserta parade dan warga mengelu-elukan kehadiran putri proklamator tersebut. "Saya berterima kasih atas kehadiran Bu Mega. Beliau adalah tokoh masyarakat dan kebetulan sebagai mantan presiden dan kandidat presiden saat ini," tutur Wiryatama kemarin (30/5/2009).

Sementara itu, Pastika mengakui, Mega adalah sosok pengagum seni sehingga mau menghadiri acara parade. "Ibu Mega dulunya juga seorang penari Bali," ungkap gubernur yang maju lewat PDIP tersebut.

Saat memberikan sambutan, Mega tidak menyinggung pencapresannya. Dia lebih banyak bercerita soal seni dan budaya. "Memang kebetulan, saya berdasar Bali dari nenek saya. Sehingga, saya sangat mengapresiasi kegiatan parade budaya seperti ini," tandas capres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto tersebut.

Kejadian unik mewarnai pidato Mega. Seorang di antara puluhan penari yang berdiri tepat di depan panggung mendadak pingsan. Meski demikian, Mega tak menggubris insiden itu. Dia melanjutkan pidatonya.

Sesudah pembukaan, Mega mengunjungi sejumlah stan pameran dari dinas-dinas yang ada. Bahkan, dia mencicipi jus stroberi yang ada di stan dinas pertanian. "Ini asli jus stroberi, Bu," kata seorang penjaga stan. Mega lantas meminum jus warna merah tersebut.

Sumber: Jawa Pos, Minggu, 31 Mei 2009

Deklarasi Bantar Gebang: Mega Pro Rakyat

2009-05-21T04:22:00.002+07:00

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra tak mau kehilangan start dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto yang sudah memiliki tim pemenangan pilpres. Hari ini nama-nama yang mengisi struktur tim sukses Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto itu akan difinalisasi.

''Theo Syafei akan menjadi ketua Badan Pemenangan Presiden (BP-Presiden) Mega-Prabowo,'' kata Ketua DPP PDIP Gayus Lumbuun di Jakarta kemarin, 17 Mei 2009. Menurut dia, Theo Syafei menjadi prioritas karena sejak jauh hari sudah menjadi ketua Badan Pemenangan Pilpres PDIP.

Untuk mengimbangi posisi ketua, akan ada posisi wakil ketua. Nah, posisi ini rencananya diisi tokoh Gerindra. ''Nama Fadli Zon sempat disebut. Tapi, saya belum tahu pastinya siapa,'' kata Gayus yang juga wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPR.

Secara terpisah, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (BP Pilpres) PDIP Hasto Kristianto mengatakan, penyusunan tim pemenangan itu dikerjakan tim gabungan PDIP-Gerindra. ''Mereka ini semacam steering committee (SC),'' jelasnya.

Hasil dari pembahasan itu baru Senin ini dilaporkan kepada Megawati dan Prabowo untuk diputuskan. ''Jadi, pasangan calon yang menetapkan. Intinya, kami ingin mencari simbiosis yang terbaik,'' tutur anggota DPR itu.

Sementara itu, Panitia Persiapan Deklarasi Mega-Prabowo Aria Bima menjelaskan, acara deklarasi rencananya digelar di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 24 Mei 2009. Sebagai acara merakyat, deklarasi tersebut akan diramaikan pemulung, nelayan dan pedagang pasar. Deklarasi tersebut juga akan dihadiri sekitar sepuluh ribu simpatisan serta kader dari PDIP dan Gerindra yang mengusung Megawati-Prabowo.

"Untuk acara dirahasiakan biar jadi surprise, pokoknya dijamin beda dari yang lain," papar Ketua Panitia Deklarasi Mochtar Mohammad kepada detikcom, di Kantor Badan Pemenangan Mega-Prabowo Jl Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta, Senin, 18 Mei 2009, malam.

Lokasi acara Deklarasi berada 1 km dari pintu masuk lokasi pembuangan sampah TPA Bantar Gebang di Bekasi. Pihak panitia menyiapkan lahan seluas lapangan bola untuk lokasi acara tersebut. Panggung utama seluas 20 meter persegi akan dibangun di lokasi tersebut. Bagi para masyarakat yang ingin menyaksikan acara tersebut disiapkan tempat di sisi kanan-kiri panggung. Sementara untuk tamu VIP disediakan tempat yang berada persis di depan panggung.

Dana Kampanye Mega Pro Rakyat

2009-05-21T04:03:00.002+07:00

Dana Kampanye Ditanggung bersama

oleh Gerindra dan PDI Perjuangan

Ajang pemilihan umum presiden (pilpres) yang berlangsung 8 Juli mendatang sudah di depan mata. Masing-masing tim sukses mulai mematangkan persiapan, mulai manajemen pemenangan hingga anggaran kampanye. Tak terkecuali, pasangan Megawati Prabowo.

Dalam penyusunan koalisi, sejumlah pengamat menyebut, kelebihan Prabowo yang utama adalah kesiapan dananya. Itu juga menjadi salah satu alasan banyak parpol berusaha keras menggandeng Gerindra, partai Prabowo.

Setelah Prabowo bergandengan dengan Megawati, benarkah ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu menjadi penanggung terbesar anggaran kampanye pasangan Megawati-Prabowo?

''Saya kira tidak. Kami semua sama-sama bergotong royong. Apalagi, PDIP banyak sekali yang sudah menjadi anggota legislatif dan kepala daerah. Sementara itu, Gerindra partai baru,'' kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon saat memberikan keterangan pers di Kantor Badan Pemenangan Pilpres (BP Pilpres) PDIP, Jalan Cik Di Tiro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin (18/5).

Saat ditanya jumlah anggaran yang disiapkan, Fadli yang didapuk sebagai sekretaris umum tim pemenangan Mega-Prabowo tidak mau membeberkannya? ''Yang jelas, lebih besar daripada pemilu legislatif,'' jawabnya lantas tertawa.

Jawa Pos, Selasa, 19 Mei 2009

Mega Pro Rakyat

2009-05-21T03:31:00.003+07:00

Duet Mega-Prabowo
jawapos, Minggu, 17 Mei 2009

Genderang perang di antara capres-cawapres mulai ditabuh. Sesaat setelah tiga pasangan mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), perang opini makin tajam. Misalnya, capres-cawapres PDIP dan Partai Gerindra Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang berancang-ancang mengusung jargon Mega-Pro Rakyat.

''Sementara masih dipikirkan Mega Pro Rakyat. Tapi, itu belum diputuskan resmi,'' kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung di kediaman Mega, Jalan Teuku Umar, Menteng, kemarin (16/5).

Dia juga mengatakan, model kampanye Mega-Prabowo lebih banyak memanfaatkan media cetak dan elektronik daripada pengerahan massa. ''Jadi, nanti lebih banyak strong point, tagline, dan soundbite,'' ungkapnya.

Pram lantas menjelaskan tema jargon Mega Pro Rakyat. Dia menegaskan, karakter Mega-Prabowo yang berkomitmen membangun ekonomi kerakyatan itu yang harus segera disampaikan kepada masyarakat. ''Supaya dilihat sebagai kontradiktif dengan pasangan yang lain,'' ujarnya.

Selaras dengan itu, deklarasi resmi duet Mega-Prabowo rencananya diadakan di kawasan kumuh di Jakarta Utara pekan mendatang. ''Deklarasinya sederhana saja di daerah yang kumuh,'' kata Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta kemarin. Itu jelas kontras dengan deklarasi pasangan Poros Cikeas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono di Bandung.

Dari sisi yang lain, Mega-Prabowo juga memunculkan tagline Mega Pro Rakyat. Bukan hanya itu, pilihan perkampungan kumuh sebagai tempat deklarasinya merupakan kontras dari acara deklarasi SBY-Boediono yang digambarkan mewah dan bercitarasa Amerika. ''Jadi, Mega-Prabowo ini seolah ingin menyindir SBY-Boediono yang lebih cenderung neolib, mengedepankan sistem free market, dan tak merakyat,'' ujarnya.

Hitung Plus Minus Duet Megawati-Prabowo

2009-05-15T16:19:00.003+07:00

PDIP Bertemu Gerindra

Setelah sempat berkembang opsi berkoalisi dengan Demokrat, PDIP kembali fokus dengan agenda awal, menggandeng Partai Gerindra. Petinggi kedua partai kembali membuka dialog untuk menduetkan Megawati dan Prabowo Subianto.

Tadi malam wakil dari masing-masing parpol bertemu di Hotel Intercontinental, Jalan Sudirman. Kali ini sangat serius. Koalisi PDIP-Gerindra tenggelam ketika sejumlah elite PDIP dan Demokrat berkomunikasi intensif. Apalagi, Taufiq Kiemas sempat menyebut Prabowo bagian masa lalu.

Dalam pertemuan tadi malam, Kiemas tak hadir karena dirawat di RS MMC akibat kelelahan. Wakil PDIP tampak Sekjen DPP Pramono Anung, Ketua Badan Pemenangan Pilpres (BP-Pilpres) Theo Syafei, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Legislatif (BP-Pemilu) PDIP Tjahjo Kumolo, Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Perempuan Puan Maharani, dan anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Sabam Sirait.

Dari kubu Gerindra dihadiri para wakil ketua umum. Di antaranya, Fadli Zon, Halida Hatta, dan Muchdi P.R. Hadir juga anggota Dewan Pembina Gerindra yang juga adik Prabowo Subianto, Hasyim Djojohadikusumo.

Setelah pertemuan, saat dicegat wartawan, Pramono Anung mengatakan bahwa PDIP dan Gerindra terus berupaya menyamakan persepsi dalam menghadapi pilpres. Pada dasarnya, PDIP dan Gerindra mempunyai kesamaan. ''Ini memang masih menjadi embrio. Bagaimana kelanjutannya, besok (Kamis ini, Red) adalah hari finalnya,'' kata Pram -begitu dia akrab disapa. Dia menegaskan, paling lama 15 Mei PDIP dan Gerindra sudah dalam posisi klir.

Menurut Pram, ketika terjadi kesepakatan di antara kedua partai, itu harus menyeluruh. Tidak sebatas persoalan gerbong politik yang menjadi modal pencapresan. ''Tapi, bagaimana jaminan ke depan kalau kami diberikan kemenangan, mulai soal pemerintahan yang kuat hingga melakukan berbagai hal untuk masyarakat,'' tegasnya.

Sabam Sirait menyampaikan, masing-masing tim teknis tersebut bertemu untuk membahas banyak hal. Salah satu di antaranya, bagaimana memenangi pemilu (presiden, Red). ''Kami nggak mau kalah kok. Caranya adalah bersatu. Menghimpun kekuatan bersama,'' katanya.

Dia menyebutkan, masing-masing perwakilan kedua partai akan kembali bertemu Kamis hari ini. ''Setelah tim kecilnya ketemu lagi, baru ketua umumnya (Megawati dan Prabowo, Red) diundang,'' tandasnya.

Tjahjo Kumolo mengatakan, PDIP dan Gerindra terus menghitung plus minus duet Megawati-Prabowo. ''Ini bukan masalah lebih cepat lebih baik. Politik itu harus sabar memutuskan seorang capres atau cawapres,'' ujar Tjahjo yang juga ketua Fraksi PDIP di DPR.

Menurut dia, platform Mega dan Prabowo sudah sama. ''Tinggal mematangkan ya atau tidak, bisa atau tidak karena waktunya paling lambat besok sore (hari ini, Red),'' tuturnya.

Tjahjo juga menyenggol kemungkinan koalisi PDIP dengan Demokrat. Dia menyatakan, komunikasi politik terus berjalan. Tapi, belum ada keputusan untuk deal. ''Untuk berkoalisi saya kira tidak,'' katanya.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Muchdi P.R. menambahkan, kesepakatan dengan PDIP sangat strategis untuk masa depan bangsa. Hingga kini, ungkap dia, sudah ada komitment yang sama dalam menyikapi berbagai masalah kebangsaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Apakah Prabowo sudah menunjukkan tanda-tanda bersedia menjadi cawapres Megawati? ''Kami belum sampai pada masalah itu. Kami baru menyamakan persepsi. Kan masih ada beberapa hari. Masih cukup waktulah,'' jawabnya, lantas tertawa.

Sumber: Jawa Pos 14 Mei 2009

Jika Aku Ketua KPU

2009-04-22T03:28:00.002+07:00

Sebuah usulan kepada Presiden, DPR RI, dan KPU

Permasalahan yang dihadapi oleh KPU pada pemilu legislatif 9 April 2009 yang lalu sebenarnya tidak perlu terjadi, apalagi hal tersebut mencoreng nama besar Negara dan Pemerintah Indonesia di mata dunia internasional. Terlalu jauh jika kita menuduh pihak tertentu telah melakukan konspirasi untuk tujuan tertentu sementara di sisi lain menimbulkan citra buruk terhadap diri mereka sendiri. Saya akan nenunjukkan salah satu alternatif pelaksanaan kegiatan pemilu yang jika dijalankan akan sangat sangat membantu kelancaran pemilu dari pendaftaran pemilih sampai perhitungan hasil pemungutan suara. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi negara penyelenggara pemilu terbaik di dunia.

Setidaknya ada 3 (tiga) kondisi umum yang harus tercipta di awal dan dipertahankan sampai seterusnya:

Pembentukan “panitia” KPU untuk pemilu idealnya dilakukan pada tahun pertama seorang presiden terpilih secara resmi memegang jabatan tersebut. Dengan demikian KPU akan memiliki waktu yang cukup panjang untuk bekerja selama setidaknya empat sampai lima tahun. Misalnya: Presiden terpilih tahun 2004 harus melantik ketua KPU paling lambat tahun 2005 yang masa jabatannya akan berakhir tahun 2010. Dan Presiden terpilih tahun 2009 akan melantik ketua KPU baru untuk masa jabatan 2010 sampai 2015.
Demikian seterusnya. Sementara belum ada undang-undang yang baru, akan mengikuti undang-undang yang ada.

Yang kedua, apapun yang telah dibangun oleh KPU pada masa lalu wajib diteruskan/diserahterimakan ke KPU periode selanjutnya. Di dalamnya termasuk asset, sistem dan prosedur, metode, cara, strategi, jaringan, perangkat, dan hal-hal lain yang telah dimiliki pada saat ini.

Yang ke tiga, Laporan keuangan KPU harus menjadi Laporan keuangan tahunan yang tidak pernah terputus karena kegiatan KPU tidak akan berhenti ketika pemilu selesai, istirahat atau bahkan dilupakan dan dimulai kembali saat pemilu dilaksanakan. Kegiatan KPU harus merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Jumlah orangnya boleh dikurangi, namun tidak boleh hilang sama sekali.

Sekarang kita masuk ke hal yang lebih teknis. Ada beberapa hal yang saya bahas dan saya kritisi untuk tidak perlu dilakukan atau harus kita ubah pada pemilu mendatang:

1.Sumber data dan proses pembuatan daftar pemilih tetap
Pemerintahan RI memiliki departemen dalam negeri yang meliputi gubernur, bupati/walikota, camat, dan lurah/kepala desa. Dan secara informal masih ada kepala dusun/ketua RW dan ketua RT. Yang secara logis mengetahui dengan jelas, akurat, dan tepat jumlah dan komposisi penduduk dan/atau warga negara Indonesia. Dengan demikian sumber data yang paling valid seharusnya adalah data kependudukan yang dimiliki oleh departemen dalam negeri. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana adalah database pemegang KTP yang dimiliki Departemen Dalam Negeri.

Penyimpangan yang sering terjadi adalah:
- Warga negara di bawah umur (belum memiliki KTP) bisa mengikuti pemilu.
- Warga negara yang hilang ingatan atau sakit jiwa bisa mengikuti pemilu.
- Warga negara yang telah meninggal dunia menerima terdaftar sebagai pemilih pemilu.
- Warga negara yang bersyarat dan memiliki KTP malah tidak terdaftar sebagai pemilih pemilu serta ditolak untuk mengikuti pemilu
- Warga negara tidak menggunakan haknya untuk datang ke TPS guna memberikan/tidak memberikan suaranya.

Mengapa hal-hal tersebut bisa terjadi? Sebab KPU tidak mempergunakan data dari Departemen Dalam Negeri yang valid dan/atau ada kesalahan prosedur atau mekanisme pencatatan data KTP di Departemen Dalam Negeri. Mengenai mana yang benar memang perlu investigasi lebih lanjut namun itu tidak terlalu penting karena fokus kita yang benar adalah mencari solusi dan bukan mencari siapa yang bersalah atau harus bertanggung jawab. Perdebatan mengenai siapa yang bersalah sama sekali tidak berguna dan membuang-buang waktu belaka.

Dalam hal pemebenahan database KTP hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Tahap pertama, komputer di setiap daerah tingkat dua harus dibuat online dengan komputer propinsi.

Tahap ke dua, komputer di kantor bupati/walikota dan gubernur harus dibuat online dengan komputer departemen dalam negeri di Jakarta. Saya pikir jumlah kota di Indonesia tidak lebih banyak daripada jumlah ATM BCA sehingga pemerintah Indonesia sangat mampu untuk mencapai hal ini.

Tahap ke tiga adalah merancang nomor kewarganegaraan yang berlaku seumur hidup dan unik untuk setiap orang, tidak perlu diganti kemanapun dia pindah domisili/ganti ktp. Ketika seseorang ganti KTP cukup diupdate alamat tempat tinggalnya yang baru. Dengan demikian akan menghilangkan kepemilikan KTP ganda yang masih terjadi di Indonesia sampai hari ini. Investasi awak mungkin akan cukup besar, namun ini akan memperbaiki administrasi pemerintahan di Indonesia sampai puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Jika tidak dilakukan sekarang, lalu kapan? Saya yakin sekali bahwa Presiden yang berani melakukan hal ini akan dikenang orang sepanjang masa.

Tahap ke empat adalah pembenahan sistem pengajuan KTP dan update/pemutakhiran status penduduk. Setiap rumah sakit jiwa diwajibkan meminta kepada keluarga pasien baru mereka surat keterangan dari Desa/Kelurahan bahwa mereka sudah melaporkan perihal ini, tanpa surat tersebut rumah sakit akan mendapatkan sanksi tegas dari dinas kesehatan yang bekerjasama dengan departemen dalam negeri dan KPU. Setelah sembuh warga yang bersangkutan berhak meminta surat keterangan sembuh dan memberikannya ke Desa/Kelurahan guna mendapatkan kembali hak pilihnya. Apabila ada warga yang menderita sakit jiwa/hilang ingatan, maka ketua RT setempat wajib dan harus melaporkan ke Kelurahan/Desa perihal tersebut guna pemutakhiran database KTP. Dalam hal ini Kelurahan/Desa wajib memberikan informasi ke pemerintah daerah tingkat dua melalui petugas di Kecamatan. Dalam hal ini di KTP akan ada tambahan satu baris keterangan ”hak pilih”: ada/tidak ada (tidak perlu disebutkan orang tersebut sakit jiwa atau tidak).

Dalam hal terjadi warga negara meninggal dunia, ketua RT wajib melaporkan ke petugas di Desa/Kelurahan untuk mendapatkan surat kematian resmi dan sekaligus untuk pemutakhiran/update database KTP dan pencabutan KTP bagi orang yang meninggal tersebut. Sehingga di masa mendatang tidak akan terjadi warga negara yang sudah meninggal dunia terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu.

2. Kartu pemilih yang dikeluarkan di pemilu tahun 2004 mengapa tidak dipergunakan lagi? Lalu untuk apa kartu tersebut didistribusikan?
Pengadaan kartu pemilih pada pemilu tahun 2004 menjadi sia-sia sebab tidak dilanjutkan penggunaannya oleh KPU untuk pemilu tahun 2009. Padahal di kartu tersebut sudah tertera bahwa kartu itu berlaku seumur hidup dan wajib dibawa saat memberikan suaranya di TPS. Namun demikian penggunaan kartu ini sebenarnya adalah duplikasi dari KTP jika usulan dalam nomor satu telah dijalankan oleh pemerintah.

3. Apakah benar-benar diperlukan memberikan formulir undangan kepada calon pemilih? Apa tujuannya dan manfaatnya?
Pemberian formulir undangan kepada pemilih tidak perlu dilakukan sebab hal ini merupakan duplikasi dari sosialisasi KPU di berbagai media massa dan sekaligus merupakan pemborosan dana KPU untuk mencetak formulir dan membuang waktu panitia untuk menyebarkannya, belum lagi bisa menimbulkan protes dari warga yang tidak menerimanya. Hal yang perlu ditingkatkan justru adalah peran aktif atau parsitipasi para ketua RT di seluruh Indonesia yang memberikan kepada setiap warganya sosialisasi untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

Peran kedua dari para ketua RT adalah mengawasi siapa saja warganya yang belum datang ke TPS untuk didatangi rumahnya dan dihimbau dengan tegas untuk segera berangkat ke TPS apapun pilihan mereka, walaupun tidak memilih sekalipun. Golput tidak menjadi soal asal datang ke TPS dan melakukan proses pemilu.

Apabila ada warga negara yang tidak hadir di TPS, keluarga/yang bersangkutan diwajibkan untuk menyerahkan surat pernyataan tertulis kepada KPU melalui PPS alasan mengapa yang bersangkutan tidak hadir di TPS yang ditentukan. Kelalaian penyampaian surat tersebut akan dikenakan denda setidaknya Rp 100,000 rupiah. Alasan bisa berupa yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah dan mengikuti pemilu di luar kota (baik di dalammaupun luar pulau) atau di luar negeri, atau sedang sakit sehingga mengikuti pemilu di rumah sakit, atau sedang sakit keras dan tidak bisa bangun, atau alasan-alasan lainnya. Dengan demikian angka golput bisa ditekan sangat drastis atau bahkan ditiadakan.

4. Dasar apa yang paling mudah dan tepat bagi pemilih untuk memberikan suara?
KTP adalah satu-satunya dasar yang paling tepat apabila semua usulan di atas telah dijalankan dengan baik, dengan demikian warga negara yang belum cukup umur (belum memiliki KTP) tidak bisa mengikuti pemilu dan tidak mungkin terdaftar sebagai pemilih.
Demikian pula dengan warga yang memiliki KTP pasti bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak akan ditolak dengan alasan tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap.

5. Untuk menghindari pemilih memilih lebih dari satu kali, apakah penggunaan tinta masih efektif dan diperlukan? Memangnya yakin tidak bisa dihapus?
Jika diniati dengan sungguh-sungguh dan dicari caranya, tinta pemilu itu bisa dihilangkan. Cuman logikanya ada berapa jam kesempatan orang itu untuk keliling TPS? Belum lagi antrinya, maksimal orang bisa nyoblos berapa kali sih dalam sekian jam? Pertanyaannya apa ada sih orang yang terlalu nganngur seperti itu? Sementara yang nggak mau datang ke TPS saja sangat banyak.
Yang kedua, pengadaan tinta adalah pemborosan besar uang rakyat untuk hal yang tidak terlalu penting untuk dilakukan. Anggaran KPU untuk pembelian dan pendistribusian tinta bisa dipangkas dengan penggunaan sistem pemilu yang baru sebagaimana usulan saya di atas. Orang yang curang akan terlacak secara cepat dan telah tersedia sanksi hukum yang jelas dalam undang-undang untuk memberikan hukuman yang sepadan atas perbuatan memberikan suaranya lebih dari satu kali. Kecurangan tetap bisa terjadi, namun pasti terlacak dengan sangat akurat.

6. Idealnya ada berapa jumlah TPS di seluruh Indonesia?
Jumlah ideal TPS adalah sama dengan jumlah RT di Indonesia ditambah lokasi-lokasi khusus seperti Rumah Sakit dengan penomoran administrasi seperti yang telah disebutkan di atas. Mengapa harus demikian dan apa manfaatnya? Dengan sistem ini kecurangan pemilih untuk memilih lebih dari satu kali akan sangat mudah terlacak. Angka golput juga akan sangat mudah untuk ditekan karena para ketua RT sudah mengenal warganya dengan baik. Kotak suara dan bilik suara tidak perlu dibuat dan/atau didistribusikan setiap kali akan ada pemilu, maka jelas sekali hal ini akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh negara/KPU. Para ketua RT berkewajiban menyimpan dan merawat bilik suara serta kotak suara yang diterimanya. Tempat penyimpanan bisa di rumah masing-masing ketua RT atau dikoordinasikan dengan warga setempat atau ketua RW apabila rumah ketua RT tidak cukup untuk itu (dititipkan namun tetap bertanggung jawab atasnya). Setiap kotak dan bilik suara diberi nomor inventaris oleh KPU dan dibuat daftarnya. Para ketua RT wajib menandatangani tanda terima kotak dan bilik suara. Apabila terjadi pergantian ketua RT, maka ketua RT yang lama harus menyerahkannya kepada ketua RT yang baru dan meminta tanda terima dari yang bersangkutan. Para ketua RT yang menghilangkan wajib mengganti sejumlah uang tertentu yang ditentukan KPU sesuai dengan harga belinya.

7. Apa diperlukan setiap kali pemilu membuat serta menarik dan/atau mendistribusikan ulang kotak suara dan bilik suara?
Merupakan suatu hal yang membuang-buang dana, waktu, dan tenaga untuk menarik kembali dan mendistribusikan ulang kotak dan bilik suara ke setiap TPS setiap kali akan diselenggarakan pemilu. Apalagi jika sampai mengadakan ulang kotak dan bilik suara setiap kali pemilu, jelas-jelas pemborosan yang sama sekali tidak perlu.

8. Apakah memang diperlukan sekian banyak jumlah formulir (43 Macam bentuk Formulir ini meliputi kurang lebih 27 Macam formulir untuk PPK dan 16 Macam Formulir untuk PPS) ? Sebenarnya idealnya secara praktis berapa?

Selain formulir untuk dicoblos/dicontreng berikut ini formulir yang lebih simple yang diperlukan dalam proses pemilu:
1. Formulir Daftar Hadir Pemilih dan Berita Acara TPS
2. Formulir Rekap Berita Acara RW
3. Formulir Alasan tidak datang ke TPS
4. Formulir Tanda Terima Kotak Suara dan Bilik Suara
5. Formulir Rekap Tabulasi KPU
6. Formulir Tanda Telah Mencontreng (kecil saja, tidak perlu besar-besar), sebagai bukti bagi pemilih untuk menghindari tagihan denda dari KPU. Semacam tanda bukti lapor SPT Tahunan PPH Orang Pribadi.

Untuk menemukan contoh/sample formulir pemilu yang paling efisien, efektif dan simple silahkan klik di sini >>>>>

Sedangkan daftar yang perlu diadakan adalah:
Daftar Nomor Kode Propinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, RW, dan RT (untuk pemberian nomor TPS Nasional). Sebagai Contoh: RT.01, RW.01, Kelurahan ke dua (kode: 02), Kecamatan pertama (kode: 01), Kota Semarang (kode:01), Propinsi Jawa Tengah (kode: 04) diberi nomor TPS sebagai berikut: 01-01-02-01-01-04.

9. Apakah KPU tidak bisa mengumumkan hasil pemilu lebih cepat daripada Lembaga Survey Independen?
Jika tidak terjadi kekacauan seperti pemilu kali ini sudah tentu KPU bisa memberikan data dengan sangat cepat, bahkan dalam waktu tiga hari data seluruh pemilih sudah bisa disajikan dengan tepat dan akurat secara keseluruhan.

10. Mengapa gladi resik/simulasi pengiriman logistik dan publikasi perkembangan kesiapan KPU secara menyeluruh tidak pernah dilakukan?
Setidaknya setahun sebelum pemilu KPU seharusnya sudah melakukan gladi resik atau simulasi pemilu. Detail teknis mengenai hal ini akan saya bahas secara terpisah.

Pemilu Presiden tinggal beberapa saat lagi, jika presiden melalui ketua KPU tidak segera mengambil tindakan cepat dan strategis dengan mekanisme yang jelas dan transparan maka pemilu presiden 2009 tidak menutup kemungkinan akan mengalami hal yang sama dengan pemilu legislatif 9 April 2009 lalu. Saran/usul saya, langkah yang paling cepat dalam waktu yang sangat-sangat singkat untuk menyukseskan pemilu presiden 2009, meminimalkan kisruh DPT, dan tingginya angka golput adalah dengan segera mengumumkan menghapus penggunaan formulir C-4 dan menggunakan KTP sebagai alat untuk menggunakan hak-nya sebagai pemilih. Alternatif ke dua adalah formulir C-4 tetap digunakan karena sudah terlanjur dicetak/dipesan akan tetapi warga yang sudah jelas memiliki KTP dan berdomisili di tempat tersebut harus diperbolehkan mencontreng walaupun tidak terdaftar dalam DPT.

Pengadaan TPS di rumah sakit dan fasilitas publik lain yang tidak memungkinkan pemilih menggunakan haknya harus segera difasilitasi.

Yang terakhir, untuk percepatan perhitungan tabulasi nasional harus menggunakan rekap tiap TPS harus dikirim ke pusat tabulasi nasional baik melalui e-mail (excel/pdf file), fax, atau upload ke website khusus yang tidak dipublikasikan ke publik (publikasi akan dilakukan di website terpisah yang tidak mengganggu proses upload data), tidak harus menggunakan fasilitas KPU jika memang tidak memadai. Warnet, koneksi internet pribadi, wartel, dan fax pribadi bisa dijadikan alat pengirim data yang lebih cepat, size file saya pikir tidak terlalu besar jika hanya berupa rekap saja.
Kekurangan di sana sini pasti ada, namun setidaknya ada perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan pemilu legislatif 9 April 2009 kemarin.

Salam,

Sulistio Widodo
Warga Negara Republik Indonesia
e-mail: sulistio.widodo@googlemail.com

Tembusan:
1. Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, Istana Merdeka, Jl Merdeka Utara, Jakarta 10110
2. Bpk. HR Agung Laksono, Ketua DPR RI, Gedung DPRRI, Jl Gatot Subroto, Jakarta
3. Bpk. Abdul Hafiz Anshary, Ketua KPU, Jl Imam Bonjol No.29, Jakarta 10310

---
Usul atau saran anda untuk menambah atau mengkoreksi tulisan ini silahkan dikirimkan ke alamat e-mail berikut: admint.pdiperjuangan@googlemail.com

Peluncuran Buku "Mereka Bicara Mega"

2008-12-13T14:14:00.003+07:00

Jika Terpilih, Mega Tak Ingin Cawapresnya Incar Capres
Jawa Pos, Sabtu, 13 Desember 2008

Megawati Soekarnoputri, capres dari PDIP, tampaknya sadar betul dengan risiko negatif bila cawapresnya nanti menyimpan obsesi besar untuk menjadi presiden. Bukan tidak mungkin akan terjadi persaingan merebut simpati yang bisa kontraproduktif bagi jalannya pemerintahan sekiranya jika dia benar-benar terpilih dalam Pilpres 2009.

Karena itu, selain memiliki komitmen terhadap NKRI, Pancasila, dan pluralisme serta mampu menambah potensi suara, Mega berharap cawapresnya bukan orang yang nanti justru menjadi rival di pemerintahan.

"Awas lho, aku emoh wapresku mikir de'e presiden (Awas, saya tidak mau Wapres saya nanti mikir dia yang presiden, Red)," kata Mega dalam launching buku Mereka Bicara Mega di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin (12/12/2008).

Dengan nada bercanda, dia menyentil, banyaknya tokoh yang pernah dikandidatkan menjadi cawapresnya belakangan malah mendeklarasikan diri sebagai capres. "Kok nggak ada yang deklarasi jadi cawapres ya? Pram (Sekjen PDIP Pramono Anung, Red) sampai bingung mau duluan umumkan kriteria atau nama. Saya jawab, lho kamu kan yang Sekjen," cetus Mega lantas tertawa.

Acara yang berlangsung meriah mulai pukul 14.30 WIB itu memang dihadiri sejumlah tokoh yang sudah mendeklarasikan diri sebagai capres. Ada Sri Sultan HB X, Fadel Muhammad, Rizal Ramli, dan capres independen Fadjroel Rahman. Hadir juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) DPP PDIP Taufik Kiemas dan Pramono.

Dari kalangan politisi, pengamat, dan aktivis, hadir Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi, Yudi Latief, Sukardi Rinakit, Garin Nugroho, Ikrar Nusa Bakti, dan Effendy Gozali.

Adapun buku Mereka Bicara Mega merupakan kumpulan artikel dari 38 tokoh nasional dengan beragam latar belakang. Sesuai dengan judul buku itu, mereka membuat penilaian terhadap sosok putri proklamator Bung Karno tersebut.

Tidak main-main, tokoh sekaliber Ahmad Syafii Ma'arif, Akbar Tandjung, Amien Rais, Prabowo Subianto, Salahuddin Wahid, Jalaludin Rahmat, Khofifah Indar Parawansa, Alwi Shihab, Rokhmin Dahuri, Ahmad Sumargono, dan Malik Fadjar ikut berkonstribusi. Malah, Hasyim Muzadi dan Din Syamsuddin yang diberi porsi memberikan kata pengantar tak kuasa menahan diri untuk tidak ikut berkomentar.

"Itu bagian dari kejutan yang diberikan teman-teman, mungkin karena jengkel. Soalnya, saya memang paling malas diminta untuk menceritakan diri sendiri," ungkap Mega.

Sementara itu, Pramono menyatakan, banyak hal menarik yang terungkap dalam buku tersebut. Misalnya, kisah Akbar dengan Mega sewaktu keduanya masih remaja. "Ternyata, saat SMP, Pak Akbar sering menjemput Ibu Mega untuk les bahasa Inggris," ujarnya yang langsung disambut tawa hadirin.

Dalam tulisannya, Akbar memang menceritakan bahwa dirinya dan Mega duduk di SMP yang sama, yaitu SMP Cikini, Jakarta Pusat. Meskipun Mega berstatus anak presiden yang terikat protokoler, ungkap dia, mereka tetap menjaga jalinan komunikasi. Misalnya, Akbar hadir di acara ulang tahun Mega meskipun tidak diundang.

Pada 1970-an, selepas SMP, mereka sama-sama mengambil kursus bahasa Inggris di Lembaga Indonesia Amerika (LIA). "Bahkan, saya pernah mengantarnya pulang setelah kursus. Artinya, kami telah menjalin hubungan silaturahmi sejak masih muda," curhat Akbar dalam tulisannya.

Dalam sambutan itu, Sri Sultan HB X menuturkan sejak kecil mengenal Mega. Malah, di antara kedua orang tua, sudah tumbuh komitmen dan cita-cita yang sama untuk memerdekakan republik dan mempertahankan kemerdekaan. "Tugas kami tentunya menjaga nama baik orang tua masing-masing," ucapnya.

Fadel menjelaskan, selama menjadi presiden, Mega tiga kali mengunjungi Gorontalo. Dalam kunjungan itu, papar dia, Mega selalu mendorong dirinya untuk mengembangkan potensi daerah seoptimalnya.

"Saya sendiri meyakini, kalau daerah maju, negara pasti kuat. Sekarang ini, semua masih tersentralisasi di pusat. Sepertinya, negara ini cuma Jakarta. Sementara itu, anggaran daerah kecil. Makanya, pembangunan daerah tersendat-sendat," ujarnya.

Kepada wartawan yang bertanya soal peluang mendampingi Mega sebagai cawapres, Fadel menjawab dengan sangat diplomatis. "Saya berpikir sederhana saja. Saya punya kelemahan, yaitu masih menjadi gubernur dan ketua DPD Partai Golkar di Gorontalo," terangnya.

Mengapa menjadi ketua DPD Partai Golkar di Gorontalo menjadi persoalan? "Politik itu sangat sensisitf. Makanya, jangan sampai salah main. Nanti bisa terjebak. Bagaimanapun, hasil pemilu pasti berpengaruh," tegasnya. Masih berharap bisa melalui jalur Golkar? "Golkar kini ibaratnya lagi macet. Mobil di belakang tit...tit...tit, tapi yang depan nggak mau jalan," candanya.

Taufik juga menolak berkomentar banyak, apakah yang ideal duet Mega-Sultan atau Mega-Fadel. Menurut dia, pendekatan Jawa-luar Jawa sudah tidak relevan. "Keduanya sama-sama mewakili bangsa Indonesia," ungkapnya. Mengapa kandidat capres lain tidak diundang? "Oh, Prabowo dan Hidayat diundang, cuma berhalangan," imbuhnya.

Rakernas PDI Perjuangan di Solo

2008-12-13T14:11:00.001+07:00

Jakarta, 11 Desember 2008

K e p a d a Yth :
Rekan-rekan Pimpinan Surat Kabar Harian,
Rekan-rekan Pimpinan Surat Kabar Mingguan,
Rekan-rekan Pimpinan Majalah Mingguan,
Rekan-rekan Pimpinan Media Elektronika,
Di tempat

Merdeka!!!

SIARAN PERS DPP PDI PERJUANGAN:
DPP PDI Perjuangan Putuskan Beberapa Agenda Partai dalam Waktu Dekat

Infokom DPP PDI Perjuangan - Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hari Kamis (11/12) siang hari tadi memutuskan beberapa hal terkait agenda Partai dalam waktu dekat, diantaranya adalah mengenai rencana kegiatan Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri untuk bersilaturahim ke beberapa daerah di Indonesia bagian timur, serta kelangsungan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai di Solo.

Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj Megawati Soekarnoputri, siang itu memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan agenda kegiatan Ketua Umum untuk bersilaturahim dengan masyarakat di beberapa daerah di Indonesia bagian timur.

Kegiatan silaturahim yang sedianya akan diselenggarakan pada sekitar minggu ke 4 bulan Desember ini, dalam rapat Kamis siang tadi diputuskan akan dihelat pada tanggal 3-8 Januari 2009, sebelum pelaksanaan Rakernas Partai di Solo.

Dijelaskan oleh Ketua bidang Eksternal Informasi dan Komunikasi (Infokom) DPP PDI Perjuangan, Daryatmo Mardiyanto, bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj Megawati Soekarnoputri dan perlu menyesuaikan beberapa jadwal kegiatan agenda internal Partai lainnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, agenda utama dalam rencana kegiatan silaturahim Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga merupakan Ibu Bangsa Indonesia bersama masyarakat Indonesia bangian timur tersebut akan lebih focus dalam menyerap perhatian, aspirasi serta harapan masyarakat, juga yang terkait dengan persoalan-persoalan lokal berdimensi nasional.

“Juga untuk menyerap aspirasi, perhatian dan harapan masyarakat kepada para kepala daerah yang berasal dari kader Partai maupun yang diusung PDI Perjuangan dalam pemilihan kepala daerah setempat,” jelas Ketua DPP, Daryatmo Mardiyanto.

Terkait kegiatan lainnya, rapat DPP yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Kamis (11/12) siang tadi juga memutuskan untuk melaksanakan Rakernas Partai di Solo pada 27-29 Januari 2009.

Rakernas yang akan diikuti oleh jajaran struktural Partai hingga tingkat Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Nusantara ini juga akan diikuti oleh perwakilan-perwakilan badan atau organisasi-organisasi se asas dan se aspirasi dengan PDI Perjuangan.

Keterlibatan jajaran struktural Partai dari seluruh wilayah Nusantara tersebut memiliki arti yang sangat penting dalam Rakernas bulan depan tersebut. “Karena Rakernas mengkonsolidasikan seluruh jajaran Partai untuk pemenangan agenda Partai dalam pemilu legislatif dan pemenangan Ibu Hj Megawati Soekarnoputri dalam pemilu Presiden 2009,” jelas mas Dar, demikian Daryatmo Mardiyanto akrab disapa.

Lebih lanjut dijelaskannya pula, totalitas dan kesungguhan seluruh kader Partai, terlebih dalam hal peran teknis dalam pensosialisasian secara makksimal proses pemilihan atau pengambilan suara dalam pemilu, dengan cara baru, akan dapat meminimalisir suara-suara yang tidak sah karena kekeliruan teknis saat memilih. “Hal ini jelas perlu mendapat perhatian dari seluruh kader Partai mengingat konstituen utama PDI Perjuangan adalah kaum tradisional,” lanjutnya.

Wassalam,

Ir. H. Daryatmo Mardiyanto
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Bidang Eksternal Informasi dan Komunikasi

5 Kebijakan Menuju Sembako Murah

2008-12-09T23:00:00.003+07:00

Mega Umumkan 17 Kandidat Cawapres

2008-12-09T22:56:00.005+07:00

Sebelum Pemilu Legislatif
Jawa Pos, Minggu, 07 Desember 2008

PDIP merombak skenario proses rekrutmen cawapres yang akan mendampingi Megawati. Awalnya, mereka akan menetapkan sebelum pemilihan legislatif (pileg). Dalam strategi barunya, yang diumumkan sebelum pileg adalah 17 kandidat cawapres yang mereka incar. Sedangkan cawapres terpilih diumumkan setelah mengetahui suara yang diperoleh PDIP.

Pengumuman nama para kandidat cawapres akan dilakukan pada Rakernas IV PDIP di Solo, 26-28 Januari 2009. Nama-nama itu saat ini sudah disurvei untuk mengetahui elektibilitasnya.

''DPP akan menyampaikan nama-nama yang disurvei ke seluruh peserta rakernas,'' kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BP-Pemilu) DPP PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta kemarin (6/12). Dari sana, diharapkan muncul input balik dari peserta rakernas sebagai bahan pertimbangan jajaran DPP PDIP dalam membuat keputusan.

Sebelumnya, salah satu sumber Jawa Pos di internal PDIP sempat membeberkan 17 nama itu. Mereka adalah Sri Sultan HB X, Hidayat Nurwahid, Jusuf Kalla, Prabowo, Wiranto, Din Syamsuddin, Ryamizard Ryacudu, Sutiyoso, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Hasyim Muzadi, Jimly Ashiddiqie, Antasari Azhar, Rizal Ramli, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, dan chairman Jawa Pos Dahlan Iskan.

Berarti tidak dikerucutkan dan ditetapkan satu nama sebagai cawapres Megawati? ''Keputusannya bisa setelah pemilu legislatif,'' jawab Tjahjo yang juga ketua fraksi di DPR itu.

Bagaimana dengan kandidat cawapres yang ikut disurvei, namun telanjur mendeklarasikan diri sebagai capres, misalnya Sri Sultan HB X? ''Kami akan menunggu sikap final para kandidat cawapres, tapi sekarang mendeklarasikan diri sebagai capres yang belum jelas partainya itu,'' ujar Tjahjo, lantas tertawa.

Menurut dia, Sri Sultan HB X awalnya memang menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menjadi cawapres Megawati. ''Hubungan pribadi sangat dekat dan visi keduanya juga sama untuk Indonesia ke depan,'' bebernya.

Tjahjo juga menegaskan bahwa Sri Sultan tidak mungkin menjadi capres PDIP, sedangkan Megawati menjadi cawapresnya. Skenario politik itu sempat ditawarkan Ketua Tim Pelangi Perubahan Sukardi Rinakit, tim sukses Sultan.

''Kalau Sultan punya pertimbangan lain dan yakin PDIP akan mendukung dia sebagai capres alternatif, itu sah-sah saja. Tapi, itu sangat tidak mungkin. Soalnya, partai sudah bulat mendukung Megawati sebagai satu-satunya capres dari PDIP untuk Pilpres 2009,'' jelasnya.

Kandidat Menteri Megawati Papar Visi di Depan Kader

PDIP benar-benar ingin mendapatkan menteri yang mumpuni sesuai dengan visinya. Karena itu, para kandidat menteri yang bersedia dipasang bila Megawati memenangi pilpres diminta menyampaikan visi dan misinya dalam Rakernas IV PDIP yang dihelat pada 26-28 Januari 2009 di Solo.

Para kandidat menteri itu akan memberikan paparan visi dan misi kepada para peserta rakernas menurut bidangnya masing-masing. ''Jadi, nanti mereka yang menggambarkan bagaimana visi PDIP di bidang ekonomi, kesra, atau polkam kalau Megawati memenangkan pilpres. Merekalah yang menjabarkan di tataran mikro, sembako murah itu seperti apa atau APBN yang prorakyat itu bagaimana,'' beber Tjahjo Kumolo, salah seorang anggota tim penggodok embrio kabinet tersebut.

Pria yang juga ketua DPP PDIP dan ketua Fraksi PDIP di DPR itu memastikan bahwa anggota kabinet inti Megawati tidak akan dimonopoli kader internal PDIP. Selain profesional yang memang ahli di bidangnya, juga akan diakomodasi kader-kader potensial dari partai lain. "Pada prinsipnya, kekuasaan itu harus dibagi. Tentunya dalam koridor di mana penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden," tutur Tjahjo.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan, keputusan DPP PDIP untuk menyiapkan kabinet Megawati sebelum pilpres, bahkan sebelum pileg, merupakan langkah strategis. Menurut dia, masyarakat akan diuntungkan karena memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai capresnya.

"Masyarakat bisa memberikan respons. Dengan mengenal sosok calon menteri, masyarakat kan bisa mengira-ngira apa warna kebijakan yang akan dikeluarkannya. Kami pasti akan mendengarkan semua feedback (umpan balik, Red) dari masyarakat," tandas Maruarar.

Selain itu, lanjut Arar (panggilan akrab Maruarar Sirait), parpol menjadi semakin terbuka. Sehingga tidak sembarangan merekrut orang untuk jabatan-jabatan politik. ''Jangan sampai orang yang tidak berkeringat tahu-tahu bisa masuk. Kami tidak mau terjebak pada politik dagang sapi,'' tegas dia.

Megawati Godok Embrio Kabinet

2008-12-09T22:51:00.002+07:00

Incar Sejumlah Tokoh Muda
Jawa Pos, Selasa, 09 Desember 2008

JAKARTA - PDIP, tampaknya, sangat serius dengan ide membangun tradisi politik baru di negeri ini. Yakni, sebelum maju dalam pemilu, capres harus mengumumkan daftar kabinetnya.

Saat ini partai tersebut sedang menggodok susunan kabinet bayangan yang dipersiapkan bila Megawati menang dalam pilpres nanti. Tampaknya, partai moncong putih itu tidak main-main. Susunan kabinet tersebut akan diumumkan di depan kader PDIP dalam Rakernas IV PDIP yang berlangsung di Solo, 26-28 Januari 2009.

Platform kabinet beserta nama-nama kandidat menteri digodok empat elemen di internal PDIP. Mereka adalah DPP PDIP yang diwakili Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Badan Pemenangan Pemilu Legislatif (BP Pemilu) yang diketuai Tjahjo Kumolo, BP Pilpres yang diketuai Theo Syafei, dan Megawati Institute yang dipimpin Arief Budimanta.

''Sebelum ditawarkan kepada Bu Mega, empat elemen itu yang menentukan kriteria utama mulai platform sampai alternatif nama-nama,'' kata Pramono Anung ketika dihubungi kemarin (7/12).

Menurut Pram -begitu dia akrab disapa- Kabinet Megawati akan dipenuhi orang-orang yang berada di usia produktif, 40-55 tahun. ''Malah kabinet itu akan didominasi orang-orang muda yang fresh,'' ujarnya.

Dia menegaskan, Kabinet Megawati akan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada tokoh-tokoh baru yang berpotensi membawa harapan baru. Dengan kata lain, mereka bukan bagian dari masa lalu yang dinilai kurang berhasil.

''Orang-orang itu tidak terkontaminasi dan tidak memiliki beban sejarah. Mereka juga harus punya basis pendidikan dan basis masyarakat yang baik,'' tandasnya. Siapa saja bakal anggota kabinet inti itu? ''Seperti biasa, kalau soal nama, jangan tanya saya,'' jawabnya, lantas tertawa.

Tapi, sejumlah sumber Jawa Pos di DPP PDIP menyebut sejumlah nama yang masuk list bakal kabinet inti Megawati itu. Di dalamnya memang banyak tokoh muda di bawah 50 tahun. Di bidang politik, hukum, keamanan, dan pertahanan, misalnya, ada nama Rektor Paramadina Anies Baswedan dan Sekjen DPP PDIP Pramono Anung.

Di bidang kesejahteraan rakyat terdapat nama Ketua Komisi IX DPR (anggota FPDIP) Ribka Tjiptaning, dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Siti Musdah Mulia, dan pengamat politik dari Universitas Paramadina Yudi Latief.

Sedangkan bidang perekonomian malah hampir semuanya diisi tokoh muda. Mereka, antara lain, mantan Sekjen DPP PAN yang juga ekonom Faisal Basri, ekonom INDEF Iman Sugema, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Revrisond Baswir, dan pengamat ekonomi UGM Sri Adiningsih.

Ada juga nama-nama senior seperti sejumlah jenderal yang selama ini mendukung Mega. Misalnya, Mayjen (pur) Theo Syafei, Mayjen (pur) Adang Ruchiatna, dan Mayjen (pur) H.B. Palaguna.

Direktur Megawati Institute Arief Budimanta yang dihubungi terpisah mengakui adanya penggodokan embrio kabinet itu. Hanya, katanya, belum ada penetapan nama. ''Belum ada yang fix. Semua masih terus digodok. Bagi kami, yang penting bukan orangnya, melainkan platform-nya bagaimana,'' ujarnya.

Dia menambahkan, PDIP masih memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk bersama-sama menggodok blue print Indonesia pasca-2009. Di sektor ekonomi, misalnya, kata Arief, partainya ingin menggiring kembali haluan pembangunan bangsa yang kini cenderung market liberalism menjadi mengedepankan keadilan sosial dan pemerataan sesuai dengan amanat konstitusi dan Pancasila.

''Para ekonom terbaik bangsa yang menginginkan perubahan silakan bergabung dengan kami,'' ajaknya. Karena itulah, kabarnya, menurut sumber lain, Mega milirik ekonom berbasis kerakyatan seperti Revrisond Baswir dan Faisal Basri.

Posko Ibu dan Anak: "Ibu Cerdas Anak Sehat"

2008-08-29T12:49:00.004+07:00

Bersamaan dengan peluncuran 'PDIP Rumah Perempuan' (25 Agustus 2008), Ketua Umun DPP Megawati juga meluncurkan 'Posko Ibu dan Anak' dengan moto 'Ibu Cerdas Anak Sehat'

Dalam acara bertema “Bangkit Kepemimpinan Perempuan Indonesia” itu, Puan meminta kepada semua DPD dan DPC agar membuat balai ibu dan anak sehingga slogan “Ibu Cerdas, Anak Sehat” akan tercapai.

“PDIP akan membangun Posko Ibu dan Anak di seluruh Indonesia. Berdasarkan data demografi, jumlah pemilih perempuan mencapai kurang lebih 77,5 juta jiwa atau setara dengan 50,2 persen dari total pemilih,” kata Mega saat peluncuran di Kantor DPP PDIP, Jl Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2008).

Sebagai konsekuensinya, kata Megawati, perempuan Indonesia memiliki posisi strategis untuk diperebutkan suaranya. Namun, posisi strategis perempuan itu tidak sebanding dengan kondisi kehidupan perempuan yang masih memprihatinkan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. "Belum lagi fenomena kekerasan di dalam keluarga terhadap anak dan ibu seperti kekerasan seksual dan perdagangan perempuan serta anak," katanya.

Puan Maharani yang menangani program ini mengatakan, PDIP membuka peluang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkiprah di berbagai bidang. Dengan program ini, lanjutnya, PDIP semakin mengokohkan diri sebagai rumah besar bagi kaum nasionalis. PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi pluralisme, tidak akan membedakan ras, suku, jenis kelamin, profesi maupun keyakinan.

Baitul Muslimin memenangkan PDIP dan Megawati

2008-08-29T12:45:00.000+07:00

Ketua Umum Baitul Muslimin Prof Hamka Haq mengatakan Baitul Muslimin siap memenangkan PDIP dan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden dalam Pemilu 2009.

Hal itu diungkapkan da-lam Rapat Kerja Nasional Baitul Muslimin yang dibuka di Kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan. Raker-nas itu bertujuan untuk menyukseskan PDIP dalam pemilu.

Ketua Dewan Pembina Baitul Muslimin PDIP Taufiq Kiemas yang membuka rakernas menyatakan kerja keras perlu dilakukan Baitul Muslimin. PDIP, diakui Taufik Kiemas, tidak akan sebesar pada saat ini jika tidak didukung Baitul Muslimin, termasuk dalam pilpres mendatang.

Taufiq Kiemas menyatakan pada anggota rakernas keberadaan Baitul Muslimin, merupakan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Baitul Muslimin diakui dibentuk untuk memperbaiki citra PDIP yang hingga 2006 dinilai sebagai partai preman, partai non islam, partai yang berisi komunis. “Kini citra PDIP sebagai partai kaum nasionalis sudah terbentuk,” kata Taufiq.

PDI Perjuangan "Rumah Perempuan"

2008-08-29T12:32:00.002+07:00

Peluncuran 'PDIP Rumah Perempuan'

Sebagai partai yang bertekad untuk merangkul segala potensi bangsa, PDI Perjuangan memberikan keterbukaan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi kaum perempuan di bidang politik. Peneguhan PDIP sebagai rumahnya kaum perempuan di bidang politik tersebut akan dikukuhkan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, dengan meluncurkan secara resmi jati diri partai sebagai “Rumah Perempuan”, Senin (25 Agustus 2008).

PDIP mencanangkan diri sebagai ‘Rumah Perempuan’. PDIP menyadari bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari kepeloporan perempuan dan energi itulah yang akan membawa PDIP menjadi pemenang pemilu 2009. Bahkan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang terbuka untuk kaum perempuan.

Megawati juga akan membuka secara resmi pembekalan kader perempuan yang merupakan caleg perempuan yang diusung PDIP dalam pemilu legislatif 2009, dan memberikan pengarahan kepada para peserta pembekalan kader tersebut. Acara yang dihelat secara bersamaan pukul 10.00-12.00 WIB, di Sekretariat DPP PDIP Jl Lenteng Agung No 99, Jakarta.

“Peluncuran secara resmi ‘Rumah Perempuan’ oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj Megawati Soekarnoputri ini, merupakan wujud dari penegasan dan penyikapan secara politik bahwa PDI Perjuangan adalah partai politik yang memberikan ruang yang sangat luas bagi kaum perempuan di bidang politik dan kemasyarakatan, dengan prinsip kesetaraan gender. Acara ini dihadiri oleh para kader perempuan PDI Perjuangan.

Menurut Megawati, PDIP selalu membuka diri kepada kaum perempuan untuk bergabung dan mengembangkan pemikirannya demi kemajuan bangsa dan negara. Karena itu juga, PDIP juga berkewajiban memberikan pembekalan agar setiap perempuan yang bergabung bisa melakukan sosialisasi kepada masyatakat. “Perempuan yang cerdas akan membentuk keluarga yang sehat yang berujung pada pembentukan masyarakat yang madani,” kata Megawati.

Megawati menilai, nasib perempuan Indonesia hingga kinimasih masih menjadi kendala dalam pembangunan. Perempuan masih ditempatkan pada kedudukan kelas dua, padahal konstitusi sudah menjamin kesetaraan warga negara baik laki-laki maupun perempuan. “Realitas yang terjadi di masyarakat, amanat konstitusi tersebut belum dilaksanakan secara maksimal,” cetus Megawati.

Dia menambahkan, kaum perempuan juga masih menyumbang penilaian buruk terhadap mereka. Belum ada kesadaran dari perempuan untuk bisa bangkit dan mandiri , sehingga perempuan masih menjadi obyek semata.

“Kaum perempuan harus memperjuangkan kesetaraan gender, bukan lagi jamannya ‘surga manut, neraka katut’,” ujar Megawati.

Program PDIP 'Rumah Perempuan' ini akan ditangani Ketua DPP PDIP bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Puan Maharani. Gagasan ini untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk aktif di ranah politik. Dengan ke-bangkitan kaum perempuan, diharapkan Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan bermartabat.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Puan Maharani mengatakan pihak-nya membuka pintu selebar-lebarnya, memfasilitasi semua keinginan dan mendidik kader perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik yang sedang terbuka lebar di Indonesia. ”Saat ini posisi strategis perempuan tidak sebanding dengan kondisi kehidupan yang masih memprihatinkan. Kondisi memprihatinkan kaum perempuan masih terdapat pada bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Termasuk masalah berbasis gender yang masih marak dialami kaum perempuan. Karena itulah PDIP menekankan pentingnya kaderisasi perempuan didalam partai,” pungkas Puan.

Untuk melanjutkan perjuangan politik, Puan mengungkapkan akan melakukan pembekalan terhadap 120 kader perempuan 25–26 Agustus 2008 di Depok. Pertemuan tersebut akan membahas materi kebijakan pokok partai untuk memenangkan caleg dan capres, strategi pemenangan pemilu, platform, manajeman partai dan kampanye pencarian dana.

Ketua DPP Bidang Informasi dan Komunikasi Ir H Daryatmo Mardiyanto mengatakan acara pembekalan atau pelatihan kader perempuan yang diadakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DPP PDIP yang dipimpin Puan Maharani ini akan diikuti oleh seluruh Wakil Ketua bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP se-Indonesia, dan akan dilangsungkan selama dua hari (25-26/8) di Hotel Bumi Wiyata Depok, Margonda, Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemberdayaan Perempuan, Puan Maharani, menegaskan bahwa launching secara resmi jati diri PDI Perjuangan sebagai “Rumah Perempuan” oleh Ketua Umum PDIP Megawati merupakan penegasan sikap politik PDI Perjuangan terhadap peran perempuan di bidang politik.

Salah satu langkah konkrit yang akan dilakukan PDIP adalah mendorong penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD dalam perspektif gender yang mendorong kesetaraan warga negara.

Ada JK dan SBY dalam Kontrak Gas

2008-08-29T09:08:00.003+07:00

Tangguh Kerugian dari kontrak ekspor gas ke Cina mencapai Rp 350 triliun.

Mantan presiden Megawati Soekarnoputri tak mau disalahkan sendirian dalam kontrak penjualan gas alam cair (LNG) kilang Tangguh, Papua Barat, kepada Republik Rakyat Cina (RRC). Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengisyaratkan bahwa kontrak dengan harga jual gas sangat murah itu diputuskan secara kolektif, yaitu dalam rapat Kabinet Gotong Royong pada 2002.

Di dalam kabinet tersebut terdapat Jusuf Kalla sebagai Menko Kesra dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menko Polkam. ''Bilang sama Pak JK (Jusuf Kalla) bahwa dia bersama SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga ada di situ (kabinet),'' kata Megawati seusai meluncurkan, ''PDIP Rumah Perempuan,'' di Kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2008).

Namun, Mega tidak menyampaikan tanggapan lebih lanjut terhadap pernyataan Wapres Jusuf Kalla di Beijing (Cina), Ahad (24/8), mengenai kontrak penjualan LNG Tangguh yang merugikan Indonesia itu. Padahal, Wapres juga menantang DPR seharusnya menyelidiki (melalui hak angket) kontrak LNG ini, karena merupakan kontrak paling berbahaya dan paling jelek dalam sejarah perminyakan Indonesia.

Kontrak ekspor LNG Tangguh untuk Provinsi Fujian, RRC, itu ditandatangani Mega sebagai presiden pada 2002 dengan mematok harga flat yang sangat murah, yaitu 3,3 dolar AS per juta british thermal unit (MMBU) selama 20 tahun (sebagai informasi perbandingan; harga jual Natural Gas ke perusahaan dalam negeri sampai dengan Agustus 2008 sekitar 3.73 USD/mmbtu). Nilai kontrak ini sangat jauh di bawah harga pasaran internasional LNG saat ini, yaitu sekitar 20 dolar AS per MMBU, seperti harga penjualan LNG kilang Bontang ke Jepang.

Wapres juga menjelaskan bahwa Indonesia awalnya mengusulkan kontrak LNG dikaitkan dengan harga minyak. Rumusan atau formulasi ini diterima dan diterapkan di seluruh negara. ''Eh, tiba-tiba untuk kontrak Tangguh ini, kita keluar dari (rumusan) itu,'' katanya.

Awal Februari lalu, Wapres juga mengungkapkan bahwa kontrak tersebut buah dari 'diplomasi dansa' saat Mega berkunjung ke Cina pada Maret 2002. Ketika jamuan makan malam kenegaraan di Balai Rakyat Agung, Beijing, Presiden Cina, Jiang Jemin, secara tak terduga mengajak Mega berdansa diiringi musik orkestra selama dua menit. ''...Dansa-dansa yang berputar-putar sambil jual gas dengan murah,'' katanya.

Wapres membantah tudingan Megawati bahwa dia ikut terlibat menentukan penjualan LNG ke Cina. Meskipun kala itu ia masuk dalam kabinet, tapi tak mengetahui sama sekali perundingannya. ''Saya ulangi, saya tidak tahu apa-apa,'' tegasnya.

Sedangkan anggota Fraksi PDIP DPR, Hasto Kristianto, menilai pernyataan Wapres yang memojokkan Mega itu sangat politis. ''Pernyataan itu, motif politiknya lebih kuat dibanding upaya melakukan perbaikan kebijakan di sektor energi,'' katanya, kemarin.

Daftar Nama 620 Caleg PDI Perjuangan

2008-08-22T12:57:00.002+07:00

Puan Kawal Pendaftaran PDIP
Jawa Pos, Selasa, 19 Agustus 2008

Masukkan 620 Caleg DPR

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi parpol pertama yang mendaftarkan caleg DPR-nya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai berlambang banteng bermoncong putih itu mendaftarkan 620 caleg yang tersebar di 77 daerah pemilihan (dapil) dan 33 provinsi.

Caleg PDIP itu didaftarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Pramono Anung dan Puan Maharani, putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Puan juga maju menjadi caleg dari Dapil V Jateng. Selain itu, tampak Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo dan sejumlah caleg PDIP lainnya. Datang sekitar pukul 11.30, PDIP membawa 33 boks yang berisi data seluruh calegnya.

Pramono menyatakan, caleg laki-laki yang didaftarkan berjumlah 424 calon. Sedangkan wanita mencapai 196 caleg, yang apabila dipersentasekan, memiliki keterwakilan 32 persen. "Lebih dari seribu pelamar mendaftar di PDIP, namun jumlah inilah yang kami anggap layak masuk sebagai caleg," kata Pram -sapaan akrab Pramono Anung- di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, kemarin (18/8).

Dalam hal komposisi, lanjut Pram, PDIP saat ini condong mengajukan caleg dengan usia di bawah lima puluh tahun. Sebanyak 68 persen dari total caleg berusia produktif, yakni 31 sampai 50 tahun. Sementara caleg "senior" di atas lima puluh tahun hanya 32 persen. Lima puluh persen anggota FPDIP DPR saat ini masih diajukan.

Pram menjamin, nama-nama yang diusung PDIP memiliki kualitas yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Selain Puan Maharani, beberapa nama seperti mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, Hamid Basaid, dan Zuhairi Misrawi juga masuk di dalamnya.

Tidak luput, beberapa kalangan artis seperti Miing, Rieke Diah Pitaloka, dan Edo Kondologit juga ingin menunjukkan kualitas sebagai caleg. "Para artis yang kami masukkan di sini lebih karena mereka memang lama sebagai anggota kami, bukan sebagai artis semata," jelasnya. Adapun berkas pendaftaran PDIP kemarin diterima langsung oleh Ketua Pokja Tahapan Pencalegan Anggota DPR dan DPRD Endang Sulastri.

Hari ini (19/8) merupakan kesempatan terakhir bagi 37 parpol tingkat nasional lainnya untuk mendaftarkan nama-nama caleg DPR-nya di KPU. Khusus untuk hari terakhir, KPU akan menutup pendaftaran tepat pukul 00.00 WIB. (bay)

PDIP Seriusi Kasus Suap Agus Condro

2008-08-22T12:52:00.002+07:00

PDIP Seriusi Suap Condro
Jawa Pos, Rabu, 20 Agustus 2008

Untuk Pemeriksaan, KPK Tunggu Laporan Resmi

Pernyataan Agus Condro Prayitno yang mengaku menerima uang Rp 500 juta usai pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia (BI) 2004 terus menjadi polemik. Kini, bukan hanya dia yang menjadi sorotan, tapi juga Ketua Komisi IX DPR (periode 1999-2004) Emir Moeis.

Bukan tidak mungkin Emir akan dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih awal. Sebab, Agus Condro menyebutkan bahwa uang itu diserahkan oleh rekannya, Dudhie Makmun Murod, di ruang kerja Emir.

''Ya, saya baca di media, ada informasi transaksi diserahkan di ruang kerja beliau (Emir Moeis, Red). Posisi beliau saat itu kan strategis, sebagai ketua komisi IX. Jadi, sangat mungkin dipanggil. Tapi, jangan berandai-andai. Belum ada laporan resmi,'' ujar Penasihat KPK Abdullah Hehamahua kemarin (19/8/2008).

Meski demikian, kata dia, KPK tidak akan terburu-buru memeriksa Emir sebelum ada laporan resmi dari Agus Condro. ''Intinya, kalau sudah ada laporan resmi, kami bisa memanggil semua nama yang disebut oleh pelapor. Apakah ada suap saat pemilihan dewan gubernur senior BI itu,'' ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan, anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 Agus Condro mengaku menerima uang Rp 500 juta setelah pemilihan dewan gubernur senior (DGS) BI pada Juni 2004. Saat itu, Miranda Goeltom menang telak atas dua pesaingnya, yakni Budi Rochadi dan Hartadi A. Sarwono.

Menurut anggota dewan dari PDIP itu, pengakuan tersebut juga pernah dia sampaikan saat dirinya diperiksa KPK pada 4 Juli dan 8 Juli lalu. Hanya, waktu itu, dirinya diperiksa sebagai saksi atas kasus aliran dana BI ke DPR dengan tersangka Hamka Yandhu.

Menurut data koran ini, saat pemilihan DGS, di antara 56 anggota komisi IX, Miranda mendapat dukungan 41 suara. Dua pesaingnya, Budi Rochadi dan Hartadi Sarwono, masing-masing mendapat 12 suara dan 1 suara. Dua suara lainnya abstain.

Terpilihnya Miranda kala itu dinilai sebagai balas jasa kepada perempuan energik tersebut yang setahun sebelumnya kalah dalam pemilihan gubernur BI melawan Burhanuddin Abdullah. Saat rapat paripurna DPR pada 21 Juni 2004 dengan agenda pengukuhan Miranda sebagai DGS BI, keputusan juga tidak diambil secara aklamasi karena ada penolakan dari Fraksi PAN. Miranda juga tidak hadir karena pergi ke luar negeri.

Seorang mantan anggota Komisi IX DPR kepada koran ini mengatakan, suara Miranda saat itu memang didominasi oleh Partai Golkar dan PDIP. Sebelum pemilihan, Ketua Umum Partai Golkar (saat itu) Akbar Tandjung memberikan wejangan kepada kadernya di komisi IX agar mempertimbangkan memilih Miranda karena dianggap loyal kepada Golkar. Sedangkan dari PDIP, instruksi memilih Miranda datang dari Ketua Fraksi Tjahjo Kumolo.

Tapi, mengapa kini Agus Condro mengungkap masalah itu kepada publik? ''Agus Condro itu dekat Laksamana Sukardi dan Roy B.B. Janis (dua mantan politisi PDIP yang kini mendirikan PDP, Red). Jadi, KPK harus hati-hati. Sebab, ada unsur politisnya,'' paparnya.

Saat dikonfirmasi, Emir yang kini menjadi anggota Komisi XI DPR enggan berkomentar lebih jauh. ''Ada-ada saja,'' katanya singkat.

Sementara itu, Tjahjo Kumolo mengakui, sebagai pimpinan, dirinya memiliki hak untuk memberikan arah sikap politik fraksi kepada seluruh anggotanya. Tapi, menurut dia, tidak pernah ada konsekuensi materiil dari setiap instruksinya itu.

''Setiap pemilihan hakim agung, panglima TNI, Kapolri, gubernur BI, atau yang lainnya, saya selalu menginstruksikan secara langsung garis fraksi. Tapi, saya tidak pernah menjanjikan apa pun, misalnya, memberikan uang kepada anggota fraksi,'' jelas Tjahjo yang kembali menjadi ketua Fraksi PDIP di DPR periode 2004-2009 itu.

Menyangkut berkembangnya pengakuan Agus Condro, Tjahjo menyebut hal itu sebagai hak pribadi yang bersangkutan. Dia sendiri mengaku belum menerima konfirmasi langsung dari Agus Condro yang saat ini duduk di komisi II.

''Pengakuan Agus Condro itu hak dia. Saya sudah mencoba menghubungi lewat SMS dan telepon, tapi tidak diangkat. Saya katakan (lewat SMS, Red), Anda harus jujur menerima dari siapa? Sayangnya, sampai saat ini belum dibalas,'' katanya.

Apakah Agus Condro tetap menjadi caleg dari PDIP untuk Pemilu 2009? ''Sampai sekarang, Agus masih dicalonkan sebagai caleg PDIP,'' jawab Tjahjo. Menurut dia, PDIP tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Adanya anggota partai yang dipanggil KPK, termasuk Agus Condro, masih dalam kapasitas saksi.

''Kan tidak ada kesalahan mereka. Keputusan hukum dari aparat hukum, misalnya KPK, juga tidak ada. Kalau cuma dimintai keterangan dari KPK sebagai saksi, ya wajar-wajar saja,'' ungkapnya.

Meski begitu, Tjahjo meminta Agus Condro menyampaikan fakta-fakta secara jujur kepada KPK. Apalagi, pengakuan Agus Condro itu baru sebatas disampaikan kepada KPK dan media. Karena itu, imbuh Tjahjo, fraksi sudah memutuskan untuk membuat surat panggilan kepada Agus Condro.

''Suratnya tengah kami siapkan. Kalau memang benar ada yang menerima duit, silakan KPK mengusut,'' tegasnya. Dengan mendapatkan keterangan langsung dari Agus Condro, Tjahjo berharap persoalan itu bisa segera klir.

''Supaya kami menanggapinya juga enak. Soalnya, sejauh ini, yang merasa menerima kan dia saja, yang lain tidak. Emir (Emir Moeis, anggota FPDIP yang menjadi ketua Komisi IX DPR periode 1999-2004, Red) dan Murod (Dudhie Makmun Murod, anggota FPDIP yang duduk di Komisi IX DPR periode 1999-2004, Red) sudah membantah menerima uang,'' ujarnya.

Tjahjo menambahkan, dirinya siap jika sewaktu-sewaktu dimintai keterangan KPK. ''Kalau saya dipanggil KPK sebagai saksi, saya siap,'' tandasnya.

KPK Tunggu Keterangan Resmi

KPK bersikap hati-hati terhadap pernyataan anggota Komisi IX DPR Periode 1999-2004 Agus Condro. Lembaga pemberantas korupsi itu menunggu laporan resmi Condro sebelum melangkah lebih jauh.

Menurut KPK, pernyataan Condro bahwa dirinya pernah menerima uang Rp 500 juta setelah pemilihan deputi senior gubernur Bank Indonesia (BI) pada 2005 itu bukan pelaporan dan tidak bisa ditindaklanjuti. Sebab, keterangan kader PDIP kepada media tersebut bersifat tidak resmi. Keterangan itu juga tidak terangkum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dimiliki KPK ketika memeriksa Condro pada 4 Juli dan 8 Juli lalu.

''Apa yang mendasari KPK untuk bergerak jika tak ada laporan? Toh, kami juga belum menerima mobil dan uang Rp 500 juta yang disampaikan Agus Condro tersebut,'' ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P. di Kantor KPK, Jalan Rasuna Said, kemarin.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin menekankan bahwa keterangan Condro akan menyulitkan penyidikan KPK. Namun, pernyataan itu akan disikapi sebagai informasi awal. ''Anda juga tahu kan kalau berita di media itu tidak bisa di-BAP?'' ujarnya.

Makna 17 Agustus 1945

2008-08-22T12:41:00.002+07:00

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri:
Esensi dan Makna 17 Agustus 1945 Jauh Lebih Penting

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri berharap semangat kemerdekaan tetap selalu hidup dalam hati seluruh rakyat Indonesia, sepanjang tahun."Kita harus meneruskan cita-cita kemerdekaan ini, dan menghayati tentang maksud kemerdekaan," ujarnya di kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan setelah upacara peringatan HUT RI ke 63, Minggu (17/8/2008).

Lebih jauh, Ibu Megawati menjelaskan, bangsa Indonesia memiliki berbagai hal yang diperlukan oleh sebuah bangsa yang besar untuk segera bangkit. "Kita memiliki harga diri, semangat untuk berjuang dan memiliki dedikasi yang tinggi. Itu sebetulnya modal utama untuk kita dapat tetap bangkit jika kita tetap bekerja keras, dan bersatu," jelasnya. Tanpa itu, imbuh Ketua Umum Megawati, kita akan kehilangan arah dan identitas diri sebagai bangsa. "Suatu Negara hanya akan dapat eksis jika bangsanya memahami makna dari kemerdekaan itu sendiri,".

"Kalau kita sendiri tidak menghargai pahlawan-pahlawan kita, kita akan tidak punya identitas diri, tidak punya jati diri. Lalu kita mau kemana? Menurut saya, itu maknanya. Jauh lebih dalam ketimbang tahun 2009 nanti," imbuh pencetus Pancasila 1 Juni 1945 ini. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pun menegaskan, memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan bukan berarti harus hadir dan mengikuti segala agenda seremonial. Makna dan penghayatannya yang justru jauh lebih penting. "Buat saya, 17 Agustus itu ada di hati kita. Itu bisa saat kita di mana saja, tidak hanya upacara bendera di Istana Merdeka saja. Seperti sekarang, saya berada di rumahnya PDI Perjuangan. Yang paling penting adalah maknanya," pungkas Ketua Umum Megawati mengenai esensi peringatan HUT RI.

Sementara itu menurut Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai, HM Taufiq Kiemas, memperingati HUT Kemerdekaan RI di mana saja adalah sama, tidak mengurangi rasa khidmat. Demikian disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai, HM Taufiq Kiemas, sesaat setelah upacara bendera peringatan HUT di DPP PDI Perjuangan usai. Baginya, memperingati HUT Kemerdekaan berada di tengah-tangah rakyat lebih memiliki arti. "Bolehlah kita bercampur dengan orang-orang yang kalah kan lebih bagus, kan selama ini rakyat yang kalah, jadi kita hibur lah mereka. Dibandingkan bercampur dengan orang yang 'menang'," ujarnya dengan santai.

Zuhairi Misrawi Caleg PDI Perjuangan

2008-08-02T14:17:00.002+07:00

Intelektual muda NU Zuhairi Misrawi akhirnya memutuskan untuk menjadi caleg dari PDI Perjuangan. Zuhairi mendapat nomor urut dua dari dapil Jatim X yang meliputi Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Zuhairi aktif di salah satu under bow PDI Perjuangan dua tahun lalu, yaitu Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Di sayap partai yang hadir untuk merangkul pemilih muslim itu, Zuhairi selaku ketua bidang hubungan antaragama.

Apa yang memotivasi bergabung dengan PDI Perjuangan? ''Saya merasa lebih nyaman bila pemikiran para pendiri NU mengenai NKRI, Pancasila, kebinekaan, dan toleransi diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa politik melalui PDI Perjuangan,'' jawab pria kelahiran Sumenep, Madura, 5 Februari 1977, itu.Menurut Zuhairi, kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari dukungan kelompok muslim. Sebaliknya, PDI Perjuangan sebagai salah satu partai yang konsisten mengawal NKRI dan Pancasila juga harus diperhitungkan komunitas muslim Indonesia.''Bagi saya, PDIP tempat terbaik untuk menyalurkan pemikiran-pemikiran kebangsaan dan keberagaman,'' tegas alumnus Universitas Al Azhar, Mesir, 1995 itu.

Putra pasangan Misrawi dan Ruqayyah itu hingga kini telah menulis sejumlah buku. Misalnya, Doktrin Islam Progresif: Memahami Islam sebagai Agama Rahmat (Mei 2004), Ibnu Rusyd, Gerbang Pencerahan Timur dan Barat (Juni 2007), dan Al-Qur'an Kitab Toleransi Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme (2008).

Loyalitas Pemilih PDIP Tertinggi

2008-08-02T14:09:00.003+07:00

PDI Perjuangan dan Partai Golkar diperkirakan masih memiliki suara signifikan dalam Pemilu 2009. Hasil survei nasional terbaru Indonesian Research and Development Institute (IRDI) menyatakan, dua partai pemenang Pemilu 2004 tersebut memiliki pemilih dengan loyalitas tertinggi.''Komposisi pemilih kedua partai itu cenderung tidak akan banyak berubah seperti 2004,'' ujar Direktur IRDI Dr Notrida Mandic saat mempresentasikan hasil survei lembaganya di Hotel Millenium, Jakarta, kemarin (31/7/2008).

Menurut dia, loyalitas para pemilih tersebut merupakan modal utama PDIP dan Golkar untuk mempertahankan kemenangan mereka. Dia mengungkapkan, dari riset lembaganya, pemilih PDIP pada Pemilu 2004 yang menyatakan tak akan mengubah pilihan pada 2009 mencapai 80,7 persen. Menyusul tipis di belakangnya pemilih Golkar 79,2 persen. Selanjutnya, PKS dengan loyalitas pemilih 78,2 persen, PKB (66,9 persen), PPP (66,2 persen), dan PAN (54,2 persen). ''Loyalitas Demokrat paling rendah,'' ujar wanita yang memegang gelar doktor ilmu politik tersebut.

Di antara tujuh partai pemenang Pemilu 2004, kesetiaan pemilih partai pemerintah yang didirikan SBY tersebut hanya 44,3 persen. ''Itu peringatan buat Demokrat,'' ujarnya.Menurut dia, penilaian terhadap kinerja pemerintahan terakhir sedikit banyak turut memengaruhi perolehan suara partai. Survei nasional tersebut dilaksanakan pada 5-12 Juli 2008. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, penelitian itu melibatkan 2.600 responden yang dipilih di 33 provinsi secara proporsional. ''Ini survei politik dengan responden terbesar di Indonesia,'' tegas Notrida.

Posisi pemilih paling loyal yang diraih PDIP dan Golkar dalam survei IRDI itu memantapkan posisi keduanya sebagai pemenang Pemilu 2009. Dengan asumsi pemilu dilaksanakan saat ini, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut berhasil duduk di posisi puncak dengan 26,3 persen pemilih. Disusul Golkar dengan 24,6 persen. Di sisi lain, meski memiliki tingkat loyalitas pemilih terendah, Demokrat ternyata masih berada di posisi ketiga pemilih terbesar, yaitu 11,2 persen. Diikuti berturut-turut, PKS (9,1 persen), PKB (5,3 persen), PPP (4,2 persen), dan PAN (3,2 persen).''

Sejauh ini, PDIP menang karena berhasil memanfaatkan kesulitan masyarakat dengan mengampanyekan partainya sebagai partai wong cilik,'' jelas Notrida. Hal itu, kata dia, sangat tampak dalam materi kampanye Megawati di beberapa daerah belakangan ini.Perkiraan urutan partai pemenang Pemilu 2009 tersebut hampir senada dengan hasil survei sejumlah lembaga lain. Misalnya, Indo Barometer yang baru melansir penelitiannya sekitar pertengahan Juli lalu. Berdasar penelitian Indo Barometer yang dilakukan Juni 2008 itu, partai berlambang banteng moncong putih tersebut juga memimpin dengan 23,8 persen. Berturut-turut berikutnya, Partai Golkar (12 persen), Partai Demokrat (9,6 persen), PKB (7,4 persen), PAN (3,5 persen), dan PPP (1,6 persen). (dyn/tof)

Sumber: Jawa Pos, Jum'at, 01 Agustus 2008

Silaturahim Cipinang Besar Utara

2008-07-09T12:35:00.005+07:00

Setelah sekitar dua bulan tertunda, akhirnya HM Taufiq Kiemas dapat memenuhi undangan dan bersilaturahim dengan masyarakat RW 03, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, Sabtu (28/6/2008). Dengan keadaan yang sangat sederhana dan apa adanya, silaturahim tersebut berjalan dengan suasana hangat, penuh rasa kekeluargaan, apa adanya dan kerap diselingi dengan humor dan tawa dari masyarakat saat berdialog dengan Bang Taufiq, demikian Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) ini akrab disapa.

Dalam acara silaturahim hari itu Bang Taufiq menjelaskan kalau kita berjalan dengan Pancasila hasilnya seperti ini. "Sebab masyarakat di Cipinang ini mau berkumpul di sini, untuk bersilaturahmi dengan PDI Perjuangan dengan tertib. Tidak ada organisasi sehebat PDI Perjuangan, sebab PDI Perjuangan bisa mengumpulkan massa pada Peringatan Hari Lahir Pancasila di Monas hampir 150 ribu orang dengan tertib dan aman," ujarnya.

Didampingi Ketua plh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI Jakarta, Anggota DPR RI/DPRD DKI Jakarta, pengurus DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, PAC/PR se-Jakarta Timur, H.M. Taufiq Kiemas mengatakan setelah Kongres PDI Perjuangan di Bali, PDI Perjuangan mempunyai idiologi yang jelas yaitu Pancasila 1 Juni lalu dikonsolidasikan ke seluruh stuktur paling bawah. "Tidak mungkin kita berkumpul disini kalau tidak setuju Pancasila, sebab Pancasila adalah cita-cita kita," ujarnya.

Acara yang dihadiri ratusan Ibu-ibu PKK, Majelis Taklim dan masyarakat sekitar Cipinang Besar Utara itu berlangsung akrab dan santai. Bang Taufiq memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan aspirasi mereka. Salah satunya Ibu Ati yang mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok dan biaya pendidikan."Makanya menangkan dulu PDI Perjuangan, sehingga APBN yang nilainya hampir 100 triyun bisa kita rebut untuk kepentingan rakyat," kata suami Megawati yang disambut teriakan siap..siap.. siap.. oleh masyarakat yang hadir.

Setelah berdialog dengan masyarakat Cipinang Besar Utara, Taufiq Kiemas beserta rombongan mengunjugi korban kebakaran di wilayah RW 01, Cipinang Besar Utara, yang terjadi beberapa waktu lalu.

Di lokasi kebakaran tersebut Taufiq Kiemas disambut antusias masyarakat korban kebakaran. Mereka berebut untuk berjabat tangan. Prihatin dengan kondisi masyarakat korban kebakaran itu, Bang Taufiq beserta rombongan dan para Pengurus yang hadir hari itu secara spontan patungan seadanya untuk membantu masyarakat korban kebakaran itu. Hasil dari patungan anggota dewan dan pengurus yang hadir, PDI Perjuangan menyumbang sebesar Rp. 5.000.000 untuk korban kebakaran.[kin]

Pengirim: PAC Pasar Rebo

Bibit-Rustri Pimpin Jateng

2008-06-23T18:43:00.001+07:00

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bibit Waluyo-Rustriningsih hampir pasti memenangi pemilihan gubernur Jateng. Berdasar atas penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan beberapa lembaga survei dan penghitungan sementara KPU Jateng, pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu unggul jauh atas rival-rivalnya.

Penghitungan cepat oleh Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, serta Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menyebutkan bahwa pasangan nomor urut empat tersebut meraup dukungan sekitar 40 persen. Posisi kedua ditempati pasangan yang diusung Partai Golkar Bambang Sadono-Muhammad Adnan. Disusul Sukawi Sutarip-Sudharto (PD-PKS), Muhammad Tamzil-Abdul Rozaq Rais (PPP-PAN), dan Agus Soeyitno-Abdul Kholiq Arif (PKB).

Direktur riset Lingkaran Survei Indonesia Eka Kusmiyadi menjelaskan, berdasar atas penghitungan cepat di 398 TPS yang tersebar acak di 35 Kabupaten/Kota, Bibit-Rustri mendapatkan dukungan 44,42 persen. Posisi kedua ditempati pasangan Bambang-Adnan dengan meraih 22,46 persen suara. Urutan ketiga ditempati pasangan Sukawi-Sudharto dengan 15,80 persen suara.

''Selamat datang gubernur dan wakil guvbernur baru Jawa Tengah, yaitu Bibit Waluyo dan Rustriningsih,'' ujar Eka saat memaparkan hasil penghitungan cepat di Hotel Santika Premiere, Semarang, kemarin.

Hasil dari quick count Lembaga Survei Indonesia juga tak jauh beda. Bibit-Rustri memperoleh 42,5 persen suara. Sedangkan Puskaptis mencatat angka 39,13 persen untuk kemenangan pasangan mantan Pangdam IV/Diponegoro dan bupati Kebumen itu.

Tabulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng juga menunjukkan tren positif untuk pasangan Bibit-Rustri. Hingga tadi malam pukul 19.37, dari 1.186.029 suara yang masuk dan dihitung, satu-satunya pasangan kombinasi pria-wanita itu mendapat 480.748 suara atau 43,6 persen (selengkapnya lihat grafis).

Eka menuturkan, kemenangan Bibit-Rustri menunjukkan bahwa mesin politik PDIP sanggup bekerja dan mengakar hingga ke lapisan masyarakat bawah. ''Mesin politik PDIP saya lihat sangat militan dan sampai ke akar rumput,'' tuturnya.

Direktur Puskaptis Husin Yazid menjelaskan, kemenangan mantan Pangdam IV/Diponegoro tersebut tak lepas dari faktor pendampingnya, Rustriningsih. Menurut survei Puskaptis, menjelang coblosan, popularitas pasangan itu terus meroket. Pada Maret sebelum dipasangkan dengan Rustriningsih, Bibit hanya dipilih 10,4 persen calon pemilih. Namun, popularitasnya melonjak menjadi 22,42 persen setelah deklarasi berpasangan dengan bupati Kebumen tersebut. Dan, Seminggu sebelum pilgub, popularitasnya meroket hingga 30,76 persen. ''Rustriningsih menjadi magnet bagi pemilih,'' tutur Husin.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak menampik bahwa PDIP memilih cawagub perempuan untuk menarik simpati pemilih. Berdasar penelitian DPP PDIP, saat ini ada kecenderungan bahwa pemilih perempuan akan memilih sosok perempuan. ''Ibu Rustriningsih kami pilih karena dinilai menjadi tokoh yang bisa mewakili perempuan dan cukup muda,'' tutur putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

Puan juga menjelaskan bahwa kemenangan Bibit-Rustriningsih sudah diprediksi sejak awal. Dengan modal 31 persen suara pada Pemilu 2004, PDIP yakin bisa memenangi pilgub hanya satu putaran. ''Alhamdulillah, hari ini (kemarin, Red) salah satu kader terbaik kami bisa memenangkan pilkada Jateng,'' tuturnya.

Di tempat terpisah, kepada Radar Semarang (Grup Jawa Pos), Bibit menyampaikan terima kasih untuk seluruh rakyat Jateng yang telah memberikan kepercayaan. Bibit juga menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT. Dia berjanji akan menjalankan amanat rakyat itu dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama.

Menyikapi pesta kemenangan yang dilakukan para pendukungnya di berbagai daerah, Bibit meminta itu dilakukan secara wajar. ''Gembira itu wajib atas kemenangan ini, tapi jangan berlebihan. Perjalanan masih jauh untuk menyejahterakan masyarakat,'' pintanya.

Jawa Pos Senin, 23 Juni 2008

BULETIN PANJI OPOSISI

2008-04-12T18:03:00.002+07:00

YANG BARU TERBIT !

BULETIN PANJI OPOSISI
MEDIA INFORMASI PERJUANGAN
VOLUME 1-APRIL 2008

SEMOGA BENAR-BENAR MAMPU MENJADI SALAH SATU PERJUANGAN KONGRET UNTUK MENDAMPINGI KEPENTINGAN RAKYAT YANG SEMAKIN TERTINDAS.

Diterbitkan oleh
DPC PDI Perjuangan
Jakarta Timur

Penanggung Jawab
Ketua DPC PDI Perjuangan
Jakarta Timur

Pengarah/ Penasehat
Adang Ruchiatna; Daryatmo Mardiyanto;
Effendi Simbolon; Sukarjo W; Eri Sotarduga;
Dhia Prekhasa Yudha; H Moch Nakum AR;
WA William Yani SH

Pimpinan Umum/ Redaksi
Dwi Wijanto Rio S

Wakil Pembantu Umum
Frans Yusuf Luhukay

Wakil Pembantu Redaksi
PM Karel Sibarani

Dewan Redaksi
PM Karel Sibarani; Frans Yusuf Luhukay;
Darman Ginting; Sulyo; Agnes Leiwakabessy;
Tatang Rusfandi; Eka Agus Riyanti;
Jamaludin; Heri Nuswantoro; Risman Sudoko;

Staff Redaksi
Agus junarso; Daulat Sihombing;
Aryo Sanjaya; Bruri Haryanto;
Rosmaida Tampubolon; Royke Robin;
Agus Wibowo; Warsito; Lyden Juniman;
Supriyanto; Partoyo; Zulfikar;
Samuel H sarjana

Sirkulasi & Distribusi
PAC PDI Perjuangan; PR PDI Perjuangan; Kader; Anggota

Keuangan;
Risman Sudoko;
Eka Agus Riyanti
Agnes l
Netty Ar

Pengarsipan;
Bahrudin, Netty Ar Sumiyati
Noviana

Alamat Redaksi
Jl. H Naman 3(Transito)
Pondok Kelapa
Jakarta Timur 13450
Telp/fax 021-86904082
E-mail : dpcpdiperjuangan_jt@yahoo.com

Repdem Diakui sebagai Anak PDIP

2008-03-24T19:16:00.003+07:00

Megawati Minta Budiman Garap Buruh

Jawapos, Senin, 24 Mar 2008

JAKARTA - Setelah bersabar hampir tiga tahun, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) diakui sebagai sayap PDI Perjuangan. Repdem sendiri menyatakan bergabung dengan PDIP sejak 5 Juni 2005.

"Ya, alhamdulillah, kami diakui juga" kata Ketua Repdem PDIP Budiman Sudjatmiko di Jakarta kemarin (23/03). Menurut dia, pascakongres Juni 2007, organisasi yang berdiri pada 3 Desember 2004 itu terus menata diri. Misalnya, lanjut Budiman, menyesuaikan konsep AD/ART Repdem dengan AD/ART PDI Perjuangan.

Dia juga mengakui bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Repdem fokus menggarap sektor rakyat pekerja. Sektor itu, antara lain, mencakup buruh pabrik, buruh angkutan, buruh pasar, dan PKL. "Segmentasi Repdem sengaja dipertegas agar tidak bertubrukan dengan sayap PDIP yang lain," ujarnya.

Bagaimana buruh tani ? "Itu bukan fokus Repdem lagi," jawabnya. Dia menjelaskan, PDIP juga tengah menyiapkan sayap partai khusus untuk mengurusi sektor pertanian.

Budiman menyampaikan, awalnya Repdem memang menampung aktivis-aktivis eks gerakan mahasiswa yang giat mendampingi rakyat. Tak terkecuali, aktivis-aktivis pendamping buruh tani. "Nah, ke depan mereka ini diproyeksikan untuk pindah ke sayap petani," tuturnya.

Apa itu tidak menimbulkan resistensi di internal Repdem? "Sama sekali nggak ada masalah. Moto kami kan kesetiakawanan dalam perjuangan," tegas mantan ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu.

Terlepas dari itu, Budiman berkilah bahwa pengakuan resmi PDIP terhadap Repdem merupakan bagian dari tren parpol menjelang Pemilu 2009. Menurut dia, parpol memang harus punya sayap partai yang mencerminkan realitas sosiologis di tengah masyarakat.

Deklarasi Repdem sebagai sayap resmi PDI Perjuangan, rencananya, berlangsung Selasa, 25 Maret, mendatang di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Megawati beserta jajaran DPP akan menghadiri acara itu. "Bu Mega juga akan menyampaikan pidato politik," ujar Budiman.

Saat ini PDIP telah memiliki tiga sayap resmi partai, yaitu Banteng Muda Indonesia (BMI) yang diketuai Dudi Makmun Murod, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) yang dipimpin Hamka Haq, dan Taruna Merah Putih pimpinan Maruarar Sirait yang juga ketua Bidang Kepemudaan, Kemahasiswaan, dan Olahraga DPP PDIP. (pri/mk)

Mega: Wajar DPR Tolak Cagub BI

2008-03-22T15:40:00.002+07:00

Mantan Presiden RI ke-5, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada hari Rabu 19 Maret 2008 di Jakarta, menyatakan pendapatnya terkait dengan penolakan DPR atas dua calon gubernur (cagub) BI, Agus Martowardoyo dan Raden Pardede. Menurut pendapat Ibu Megawati, penolakan DPR atas dua cagub BI tersebut adalah wajar. "Justru aneh kalau DPR tunduk pada kemauan pemerintah," tegasnya.

Karena itu, Mega yakin DPR punya alasan kuat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik tentang keputusannya menolak dua cagub BI tersebut. Apalagi, persidangan dilaksanakan secara terbuka. "Itu salah satu bentuk fungsi kontrol DPR," ungkapnya. DPR justru harus menolak jika cagub BI itu memang tidak layak. Penolakan tersebut, kata Mega, tidak berhubungan dengan harmonis atau tidaknya hubungan DPR dengan presiden. "Tidak perlu dilebarkan masalahnya," ujarnya.

Justru karena penentuan gubernur BI dianggap sangat krusial, DPR sangat berhati-hati terhadap calon yang diajukan pemerintah. "Jika DPR memang menilai kedua calon tidak layak, penolakan tersebut wajar. Ini menyangkut masalah yang krusial," tegas putri Bung Karno tersebut.

Mega berharap gubernur BI terpilih nanti memiliki pengalaman dan kredibilitas di bidang keuangan, perbankan, serta ekonomi, tidak asal punya pengalaman perbankan atau pernah mengurus masalah moneter. Tapi, rekam jejak yang baik dan kapasitasnya harus benar-benar teruji secara baik.

Pemerintah juga tidak perlu memaksakan calon dari luar BI. Jika tidak bisa menemukan calon yang mumpuni dari luar, tidak ada salahnya mencalonkan kandidat dari internal BI. "Yang penting kredibilitas dan seberapa jauh pengalaman yang dimiliki," kata istri Taufiq Kiemas tersebut.

Dia meminta agar pemerintah tidak mengulur-ulur lagi memasukkan nama calon gubernur BI ke DPR. Sebab, posisi gubernur BI sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Jika dibiarkan lama mengambang, hal itu bisa mengganggu stabilitas ekonomi.

Perayaan Puncak HUT PDI Perjuangan ke 35

2008-02-09T20:06:00.000+07:00

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan kartu tanda anggota kepada kepada anggota baru dari berbagai elemen masyarakat di Sumatera Selatan pada puncak perayaan HUT PDI Perjuangan ke 35 di GOR Sriwijaya, Palembang, Kamis, 31 Januari 2008.

Tokoh nasional yang hadir dalam acara tersebut adalah Sekjen Partai Golkar Soemarsono, Dewan pertimbangan Partai Golkar Surya Paloh, Ketua DPP Golkar Theo Sambuaga, Ketua MK Jimly Asshidiqie, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Siswono Yudhohusodo, dan Ketua PBR Bursah Zarnubi.

Perayaan puncak HUT PDI Perjuangan juga dihadiri beberapa kepala daerah. Diantaranya Wakil Gubernur DKI Jakarta Piyanto, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi. Ketua Panitia HUT PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan sekitar 14 ribu orang hadir di GOR Sriwijaya. Sementara 25 ribu orang lainnya berada diluar GOR.

Dalam pidatonya, mantan Presiden Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, menilai pemerintah tidak serius menangani harga kebutuhan pokok yang kini melambung. Dia juga mengibaratkan kinerja pemerintah dalam menangani kemiskinan seperti penari poco-poco yang gerakannya terkadang maju namun tetap berada. "Maju satu langkah, mundur satu langkah. Maju dua langkah, mundur dua langkah. Artinya tidak pernah berangkat dari tempatnya,"

Mega juga menyatakan, pemerintah lebih mengedepankan impor daripada berpikir membuat kebijakan mandiri seperti swasembada pangan. Hal itu terkait dengan tingginya harga kedelai hingga banyak produsen yang gulung tikar. Padahal tahu dan tempe sudah menjadi makanan utama rakyat Indonesia.

kontributor foto: pac pasar rebo

Tatap Muka Dengan Wapres RI di Jeddah

2008-02-07T17:36:00.001+07:00

Pada tanggal 25 Januari 2008, KJRI Jeddah ( Perwakilan Arab Saudi ) mengadakan acara tatap muka Wakil Presiden RI beserta Ibu dengan WNI di Arab Saudi. Acara tersebut diadakan di Wisma Konjen RI Jeddah ( Balai Nusantara ) pada pukul 17.30 sebelum 2 jam keberangkatan Bpk. Wapres RI ke Indonesia.

Peserta yang hadir dalam acara tersebut sekitar 200 orang dari berbagai kalangan seperti TKI,tokoh ormas dan parpol,serta staff KBRI / KJRI Arab Saudi. Dari pihak Korwil PDI Perjuangan Arab Saudi yang hadir yaitu Bpk. Hery S selaku Ketua, Sharief Rachmat selaku Sekretaris, Ibu Eka Sapta selaku wkl. sekretaris, Ibu Siti Fatonah selaku Bendahara, Bpk. Mardiyanto Ketua Om Tri Buana dan Ketua Satgas Korwil .Acara tatap muka tersebut menjadi ajang kesempatan untuk bertanya kepada pemerinta RI seperti masalah TKI,Ekonomi, Budaya dan Pendidikan. Serta acara tatap muka tersebut sangat singkat, yang pada akhirnya kesempatan bertanya hanya diberikan kepada 4 orang.

Susunan acara tersebut

Sambutan Dubes RI Arab Saudi

Sambutan Wakil Presiden RI
Tanya Jawab
Dalam acara tanya jawab tersebut 4 orang yang mewakili WNI di Arab Saudi yaitu :

Pengurus Korwil PDI Perjuangan Arab Saudi ( Ibu Hj. Eka Sapta Rivai ). Sesuai kesepakatan Rapat Korwil, bahwa Korwil PDI Perjuangan Arab Saudi akan mengkritisi masalah perlindungan dan penanganan masalah TKI di Arab Saudi khususnya mengenai telah tereksekusi hukuman tembak almarhumah Yanti Irianti dan tindakan pemerintah RI selanjutnya dalam membantu 10 TKI di Arab Saudi yang akan terkena hukuman pancung atau tembak. Pertanyaan yang kami berikan yaitu

Pendampingan seperti apa yang diberikan pemerintah RI selama dipengadilan, serta siapa saja orang yang mendampingi almarhumah Yanti Irianti selama proses pengadilan ?
Apa tindakan selanjutnya pemerintah RI dengan nasib 10 TKI di Arab Saudi yang direncanakan akan terkenan hukuman mati seperti pancung dan tembak ?
Jawaban Wapres RI dan Dubes RI

Ketikan Wapres RI mengetahui bahwa yang menanyakan tersebut adalah pengurus PDI Perjuangan Arab Saudi, beliau sangat berhati - hati tuk menjawab . . . tetapi disayangkan jawabannya sangat tidak memuaskan dan malah dilempar ke Dubes RI tuk menjawab. Beliau hanya mengatakan bahwa pemerintah RI tetap akan berusaha dan melindungi TKI di luar negeri serta mengenai kasus Yanti beliau mengatakan itu sudah jelas bahwa Yanti lah yang bersalah dan kita yang berada di Arab Saudi mau tidak mau mengikuti UU yang ada di Arab Saudi.

Dubes RI pun tidak jauh berbeda memberikan jawaban yang sangat tidak memuaskan dan tidak masuk akal. Dubes RI langsung menceritakan kronologi kejadiaannya seperti halnya bahwa Yanti Irianti mencopet uang majikannya di bawah bantal sebesar SR. 60.000, setelah itu beliau kabur ke Jeddah dan tertangkap serta ketika proses pengadilan KBRI/KJRI selalu mendampingi Yanti Irianti sampai ke ajal eksekusi. Dubes RI Arab Saudi mengatakan bahwa Yanti Irianti mengakui kesalahannya tetapi KBRI/KJRI tetap berusaha untuk membujuk pihak ahli waris agar untuk memaafkannya.

Jawaban Wapres RI dan Dubes RI dengan Pertanyaan yang diberikan oleh Korwil PDI Perjuangan Arab Saudi sangat tidak sesuai seperti halnya beliau tidak menjawab pendapingan seperti apa, siapa yang mendampingi, dan apa tindakan pemerintah RI untuk 10 TKI yang saat ini masih dalam proses eksekusi mati. Ketika Korwil ingin menyatakan ketidak puasan dan tidak sesuai jawabannya . . . pihak moderator acara langsung memblok dan memindahkan ke peserta selanjutnya.

Pertanyaan ke dua adalah salah satu Pengurus PAN Arab Saudi yang mengkritisi masalah kelangkaan minyak tanah,minyak goreng, dll. Serta salah satu Pengurus PAN Arab Saudi menjuluki dibawah kepemimpinan SBY - Kalla penuh dengan antrean seperti antrean minyak tanah, minyak goreng, antrean bensin dll serta beliau menyarankan agar SBY - Kalla untuk mengibarkan bendera putih yang artinya mengundurkan diri dari Presiden dan Wkl. Presiden RI.

Respon Wapres RI semenjak dari pertanyaan pertama hingga yang kedua sangat emosi hal itu dari nada jawabannya yang sampai2 dalam menjawab pertanyaan yang kedua dari salah satu pengurus PAN Arab Saudi beliau langsung emosi,bernada tinggi, dan membentak kepada salah satu pengurus PAN Arab SAudi untuk DIAM. Bentakan wapres RI langsung membuat berubah acara, kekecewaan peserta dan penilaan buruk yang ditunjukan kepada wapres RI selaku pemimpin tidak mampu mengendalikan emosi dan baru mendapat pertanyaan serta kritikan begitu saja sudah tersinggung. Sikap emosi wapres RI membuat malu peserta didepan keamanan Arab Saudi yang kebetulan hadir dalam ruangan tersebut. Sikap Wapres RI tersebut sangat tidak pantas serta beliau ( wapres RI ) mengatakan bahwa masyarakat yang antri itu mengambil minyak tanah bukan untuk dipake tapi dijual,serta harus disadari berapa jumlah WNI Indonesia....untuk itu pemerintah menerbitkan gas elpiji. Antrian tidak diharamkan dan beli roti saja antri ( dengan nada emosi ).

Dan pertanyaan ketiga dari salah satu pengurus ICMI Arab Saudi mengenai Pendidikan dan pertanyaan keempat dari TKI mengenai agar Stasiun TV Indonesia dapat diliput di Arab Saudi.

Acara tatap muka berakhir pada pukul 18.30 waktu setempat dan wapres RI langsung menuju bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Para peserta baik dari TKI maupun tokoh ormas dan politik memberikan selamat kepada Korwil PDI Perjuangan Arab Saudi dikarenakan telah membuktikan kepada publik bahwa pemerintah RI tidak mampu melindungi TKI di Arab Saudi.

Dengan ini kami Pengurus Korwil PDI Perjuangan Arab Saudi berjanji tetap berjuang demi kepentingan rakyat serta sekian informasi dari kami.

Kontributor: Korwil PDI Perjuangan Arab Saudi

Kegiatan Megawati di Singapura

2008-02-07T17:32:00.000+07:00

Pers Release DPP PDI Perjuangan:
Kegiatan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri di Singapura

Ibu Hj Megawati Soekarnoputri secara berkala selalu memperoleh undangan dari dari berbagai fihak, baik undangan yang berasal dari negara tetangga ASEAN maupun dari negara di wilayah Amerika dan Eropa. Kali ini undangan kepada mbak Mega, Presiden RI ke lima , disampaikan oleh Direktur Singapore Art Museum ™ (SAM), Mr. Kwok Kian Chow, beberapa hari setelah Tahun Baru 2008, yakni 2 Januari 2008, untuk hadir sebagai tamu kehormatan penyelenggaraan eksibisi tersebut.

SAM kali ini menyelenggarakan pameran sebagai The Exhibition Primary Colours, The Art of Feng Zhengjie, hari Senin, tanggal 28 Januari 2008. Pameran kali ini merupakan pameran yang menampilkan sebanyak 30 karya seni artistik kontemporer Cina karya Feng Zhengjie yang mengutamakan gambaran tentang posisi dan peran perempuan pada jaman ini. Untuk itu, mbak Mega diundang kesediaannya, sebagai tamu kehormatan untuk membuka secara resmi pameran di Museum Seni Singapura ini.

Sehari sebelum pembukaan ini, Megawati diundang untuk menghadiri pertemuan resepsi/ramah tamah dengan pelukisnya, Feng Zhengjie sebagai tuan rumah, bersama dengan tetamu sebagai pengunjung pameran seni, baik tetamu sebagai seniman maupun sebagai kolektor/pengagum yang berasal dari Indonesia maupun dari Singapura.

Kehadiran mbak Mega ke Singapura bersama dengan suami, HM Taufiq Kiemas, serta Pramono Anung W, Sekjen PDI Perjuangan. Pramono berangkat ke Singapura setelah melayat ke kediaman HM Soeharto bersama dengan Puan Maharani. Kegiatan Ibu Mega sebagai tamu kehormatan sudah terjadualkan sejak awal, ungkapnya.

Kontributor: Ir. H. Daryatmo Mardiyanto (Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Informasi dan Komunikasi)

Ulang Tahun Megawati ke 61

2008-01-19T17:25:00.000+07:00

Pesan Ibu Mega pada HUT PDI Perjuangan 10 Januari 2008 di Kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung Jakarta Selatan

Menanggapi pertanyaan apakah hari ulang tahunnya yang ke-61 akan dirayakan pada tanggal 23 Januari 2008 mendatang, Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, menyatakan bahwa beliau telah mengatakan kepada keluarganya bahwa karena negeri ini penuh dengan keprihatinan, maka beliau memutuskan untuk tidak membuat perayaan. Hanya saja beliau menghimbau kepada semua pihak yang sayang kepadanya dan yang mau membantunya, diharapkan lebih baik mengirimkan beras, selimut, dan sarung sebagai ganti bunga atau makanan yang mungkin akan diberikan.

Beliau mengatakan agar semua bantuan yang ada disalurkan ke BAGUNA (Badan Penanggulangan Bencana). Jika akan mengirimkan obat-obatan, obat-obatan yang diberikan sebaiknya berupa obat kudis, obat panas, dan obat diare. Ibu Megawati menghimbau untuk bergotong royong membangun negeri.

HUT PDI PERJUANGAN BERSAMA RAKYAT

2008-01-10T16:04:00.001+07:00

Hari Ulang Tahun ke 35 PDI Perjuangan dilaksanakan secara gotong royong bersama rakyat. Karena itu tema HUT kali ini "MARI BERGOTONG ROYONG MEMBANGUN NEGERI INI". Demikian penjelasan Puan Maharani selaku Ketua Pantia Nasional HUT ke 35 PDI Perjuangan dalam konferensi pers di DPP PDI Perjuangan, Selasa (8 Januari 2008). Puan bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan Ir. Pramono Anung Wibowo, MM, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Infokom, Ir. Daryatmo Mardiyanto dan Sekretaris Panitia Nasional HUT PDI Perjuangan, DR. Arif Budimanta dan dihadiri wartawan media cetak dan elektronik. Melanjutkan wicaranya, Puan Maharani mengatakan makna gotong royong rangkaian kegiatan HUT selama setahun ini tak hanya dilaksanakan jajaran partai dari pusat, daerah, cabang hingga tingkat ranting di desa-desa saja. Tetapi dilaksanakan bersama rakyat dengan kegiatan aksi sosial dan kemanusiaan yang menyentuh kepentingan rakyat. "Sebab rakyat kini masih mengalami penderitaan, penindasan dan penistaan politik," tandasnya.

Masih ujar Puan Maharani yang biasa dengan sapaan Mbak Puan, hal ini juga sebagai koreksi diri ulah sebagian kader partai yang lupa diri dan tak memikirkan rakyat sejak memperoleh kemenangan partai tahun 1999 hingga 2004. Saatnya kini seluruh kader partai bangkit jiwa raganya membela rakyat dan menyatu dengan rakyat. Untuk itu kata Mbak Puan, kegiatan sosial seperti penggalakan posyandu, membantu wong cilik, bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) agar terhindar dari narkotika dan ibu-ibu dapat melahirkan generasi muda yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, beriman dan bertaqwa, berjiwa Pancasilais, heroik dan patriotik. Sedang aksi kemanusiaan dengan donor darah, membantu korban bencana alam yang tak henti-hentinya dilakukan hingga saat ini. Acara pembukaan HUT dilaksanakan tanggal 10 Januari 2008 di kantor DPP PDI Perjuangan jam 11.00 WIB pagi dengan apel bendera dan penggeloraan lagu-lagu patriotik bersama Paduan Suara UI dan pidato Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Puncak acara adalah tanggal 31 Januari 2008 di Palembang dan seterusnya masing-masing daerah merayakan HUT partai ini. Peringatan HUT dikaitkan dengan hari besar nasional seperti Hari Kartini, Hari lahirnya Pancasila, Hari Proklamasi Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Ibu dan lain-lain. Demikian Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Sekretaris Panitia Nasional Hut ke 35 PDI Perjuangan, DR, Arief Budimanta yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hubungan Luar Negeri mengatakan, arti gotong royong yang selalu didengungkan oleh Bung Karno, kini dirasakan gotong royong itu sudah kehilangan kadarnya. Karena itu HUT partai ini difokuskan untuk membantu rakyat yang umumnya wong cilik yang sedang dilanda musibah bencana alam. Selain itu rangkaian acara diwarnai gelar festival budaya, pemberdayaan ekonomi rakyat, bengkel kerja kebangsaan dengan aktifitas ilmiah lainnya. "Sasarannya adalah wong cilik di kampung-kampung dan di desa-desa," ujarnya.

pengirim: pac pasar rebo

Ranting PDI Perjuangan Bikin Kalender

2008-01-08T20:56:00.000+07:00

Tak mau ketinggalan dengan DPP PDI Perjuangan yang telah menerbitkan kalender tahun 2008, Ranting-ranting Partai di Jakarta Timur juga membuat kalender. Kalender yang sampai di ruang Infokom (Informasi dan Komunikasi) DPP PDI Perjuangan adalah kalender cetakan dari Ranting Penggilingan, PAC Cakung, Jakarta Timur dan dari Ranting Kayu Putih, PAC Pulo Gadung. Ketua DPP PDI Perjuangan Ir. Daryatmo Mardiyanto mengaku sangat gembira aktifitas para kader partai. "Seperti halnya bulletin, kalender juga merupakan kegiatan infokom", katanya. Sedangkan kalender DPP Partai dikirim ke DPC dan DPD seluruh Indonesia serta di lingkungan Lenteng Agung.

Erico MH, Wakil Ketua Ranting PDI Perjuangan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur bersama pengurus lainnya menyerahkan kalender tersebut kepada Daryatmo Mardiyanto, Jumat (28/12), di ruang kerjanya. Kalender tersebut bergambar Megawati Soekarnoputri, lambang negara Garuda Pancasila dan lambang Partai. Di bawahnya berderet foto-foto pengurus Ranting yang diketuai oleh Satimin. Selain itu foto-foto Ketua DPC PDI Perjuangan Jaktim, WA William Yani, SH, Ketua PAC Cakung Suradi serta foto Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta, HM Nakum, S.IP, anggota DPRD DKI Jakarta Tatang Rusfandi dan Dewan Kota Jakarta Timur, Sulyo. "Foto-foto ini sudah menggambarkan keharmonisan hubungan antara Pengurus Ranting, PAC dan DPC serta anggota DPRD yang berasal dari Jakarta Timur", komentar Daryatmo Mardiyanto. Jadi kalender ini memberikan informasi kepada para kader maupun masyarakat umum tentang keberadaan partai. Sama halnya dengan Ranting kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang diketuai Tukamto.

"Kegiatan seperti ini seharusnya dilakukan oleh Ranting-ranting lainnya", ujarnya. Meskipun kalender ini dicetak untuk tingkatan Kelurahan tetapi sudah memberikan andil dalam konsolidasi partai. Daryatmo berpesan agar membuatnya disesuaikan dengan kemampuan dan dukungan kader yang ada. Minimal dapat tersebar di lingkungan masing-masing. "Kami sangat mendukung kegiatan di tingkat basis. Ya antara lain penerbitan bulletin, kalender maupun brosur dan kesemuanya ini merupakan bagian dari kegiatan informasi dan komunikasi", tuturnya. Diharapkan pula agar hasil kegiatan ini dilaporkan dan diinformasikan ke jajaran Partai Wilayah Jakarta Timur dan tingkat DKI Jakarta, sekaligus dapat menadi pendorong bagi munculnya inisiatif-inisiatif lainnya.

Arisan

Lain lagi kalender tahun 2008 yang dibuat oleh Kelompok Arisan Masyarakat yang bekerja di Jakarta namun berasal dari Dukuh Kuncen, Kelurahan Jati, Kecamatan Sumber Lawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Mereka juga membuat kalender berlambang Garuda dan lambang PDI Perjuangan. Kelompok arisan di Jakarta yang diketuai oleh Sudarno ini ternyata Pembinanya Erico MH dan Daryatmo Mardiyanto serta Penasihatnya Narto Bing. Tampaknya mereka adalah simpatisan PDI Perjuangan. "Pokoknya apa yang bisa diperbuat demi partai ya silahkan", kata Daryatmo Mardiyanto.

pengirim: pdip jakarta

HUT PDI PERJUANGAN

2008-01-08T15:28:00.000+07:00

MOMENTUM BANGKITNYA KEMBALI SEMANGAT KEGOTONG ROYONGAN

Kegiatan awal tahun bagi PDI Perjuangan sudah mulai menggeliat. Baru saja DPP Partai, hari Senin 7 Januari ini, dalam hal ini Panitia HUT Partai ke 35 tahun 2008 menggelar rapat partai untuk mempersiapkan HUT Partai secara nasional. Rapat Panitia yang dipimpin Arif Budimanta, Ketua DPP Partai yang menjabat Sekretaris Panitia, didampingi Dudi M Murod, Ketua DPP yang menjabat Wakil Ketua Panitia, dan mengundang secara khusus DPD Partai Daerah Sumatera Selatan.

Selain itu, A Baskara dan Nadrah selaku panitia nasional ikut serta memimpin rapat ini. Kesiapan panitia daerah tercermin dalam laporan yang dipaparkan Ketua Panitia daerah, Gantada, yang juga Wakil Ketua DPD Partai Sumatera Selatan. Utusan DPD Partai ini menguraikan rangkaian acara secara terperinci.

"Dengan ini saya tegaskan kepada seluruh jajaran Partai di Sumatera Selatan, bahwa program HUT Partai ke 35 tahun 2008 yang diselenggarakan di Palembang kali ini, harus dijadikan momentum untuk menggerakkan keterpaduan PDI Perjuangan dengan rakyat", ungkap Arif, saat ditemui Suluh Perjuangan seusai rapat di sekretariat DPP Partai, di Lenteng Agung. Malahan Arif dan Dudi menguraikan bahwa acara yang dilaksanakan hari Selasa, tanggal 29 Januari 2008 ini akan dihadiri sekitar 15.000 orang anggota, simpatisan Partai serta elemen lain non Partai. Rangkaian acaranya sudah tersusun rapi, mulai dari Donor Darah, Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat serta Pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Anak. Tidak ketinggalan pula acara resepsi HUT PDI Perjuangan akan dimeriahkan acara seni budaya dengan pementasan Dul Muluk berikut acara seni lainnya.

Untuk memeriahkan penyelenggaraan acara HUT Partai, DPP Partai menugaskan kepada jajaran Partai di Palembang untuk secara dini menginformasikan ke berbagai kalangan masyarakat maupun kalangan media massa di wilayah terkait dengan persiapan acara HUT ini. Acara HUT secara nasional ini ditempat di GOR Sriwijaya Pelambang dan puncak acaranya diisi dengan pidato politik Ketua Umum, Hj.Megawati Soekarnoputri. "Bangkitnya kembali semangat kegotong royongan masyarakat harus terwujud atas inisiatif Partai, sebagai tanda keberfihakan Partai atas tekadnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang bagi PDI Perjuangan, tidak akan luntur sampai kapanpun", imbuh Arif mengakhiri penjelasannya.

pengirim berita: PAC Pasar Rebo

Demo Anti Kekerasan

2007-12-06T08:49:00.000+07:00

Demo Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

Jika ini anak anda...

Jika ini pacar anda...

Jika ini isteri anda...

Hasil Rakernas II PDI Perjuangan

2007-09-27T09:14:00.000+07:00

Hasil Rakernas II PDI Perjuangan

Rakernas II Partai diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 8 dan 9 September 2007 dan kemudian dilanjutkan dengan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Partai pada hari Senin, tangal 10 September 2007. Kesemua acara tersebut dilaksanakan di Jakarta dan bertempat di JI-Expo Kemayoran. Rakernas II dihadiri oleh struktural Partai yang kesemuanya berjumlah hampir 1.500 orang.

Sedangkan Rakornas Partai dihadiri oleh struktural Partai sampai dengan Ketua PAC se Indonesia, ditambah dengan seluruh anggota legislatif tingkat Pusat sebagai DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, serta seluruh eksekutif Partai sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari PDI Perjuangan. Jumlah peserta Rakornas secara menyeluruh mencapai 16.400 orang, atau lebih dari sepuluh kali peserta Rakernas II dan pesertas Rakornas Partai adalah kader-kader handal Partai.

Rakernas menghasilkan butir-butir keputusan Rakernas II dan selanjutnya oleh DPP Partai, hasil Rakernas ditawarkan dan diterima oleh seluruh peserta Rakornas Partai sebagai hasil Rakornas PDI Perjuangan. Berikut ini adalah butir-butir keputusan Rakornas Partai tahun 2007:

1. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya pada saat ini menghadapi ancaman sangat serius.

2. Rakernas II PDI Perjuangan mengkhawatirkan menguatnya pragmatisme politik yang tidak dilandasi oleh ideologi. Pragmatisme politik tanpa ideologi hanya menjadi alat penyelesaian masalah kekinian tanpa nilai, jiwa, dan tujuan.

3. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa selama dua setengah tahun berjalan, pemerintah telah gagal memenuhi janji-janji perubahan. Meningkatnya APBN tiga tahun terakhir tidak diikuti oleh perbaikan kualitas kehidupan dan ekonomi bangsa. Janji setinggi langit pancapaian hanya sampai di kaki bukit.

4. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintah telah gagal mengendalikan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat sehari-hari. PDI Perjuangan mendesak agar pemerintah lebih serius menjamin stabilitas harga-harga dengan mengembangkan strategi pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan.

5. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintah belum berhasil meningkatkan harkat dan martabat rakyat kecil khususnya buruh, petani dan nelayan. PDI Perjuangan mendesak agar pemerintah dapat menjaga terjangkaunya saran produksi bagi petani dan nelayan, harga jual yang kompetitif dan meningkatkan hak-hak dan kualitas hidup buruh.

6. Rakernas II PDI Perjuangan merekomendasikan untuk mengkaji ulang strategi pengentasan kemiskinan. Penanganan masalah kemiskinan jangan hanya sekedar bersifat karitatif/sinterklas tetapi harus merupakan kebijakan mendasar dan sistematis yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan rakyat untuk mensejahterakan dirinya sendiri secara bermartabat.

7. Rakernas II PDI Perjuangan menilai bahwa pemerintah belum berhasil menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif yang didasari oleh kepentingan nasional. PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mereformasi kebijakan investasi yang dapat memberikan rasa nyaman kalangan usaha dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi devisa negara dan kesejahteraan rakyat.

8. Rakernas II PDI Perjuangan mendesak penguatan diplomasi internasional untuk melindungi keselamatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI) melalui langkah hukum, tekanan publik, dan bargaining politik untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan pengakuan hak-hak TKI di negara tempatan.

9. Rakernas II PDI Perjuangan berketetapan untuk menjadikan dirinya sebagai rumah besar kaum nasionalis, dimana perbedaan dan keanekaragaman budaya, bahasa, suku, dan agama adalah taman sarinya Indonesia. PDI Perjuangan tetap bertekad mengambil peran sebagai pemersatu dan penjaga kebhinekaan Indonesia.

10. Rakernas II PDI Perjuangan menilai pembahasan paket UU politik yang meliputi: UU Pemilu Legislatif, Presiden, Partai Politik, dan Susduk, haruslah dalam rangka memperkuat Demokrasi Indonesia untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif.

11. Rakernas II PDI Perjuangan menilai kebijakan pemekaran wilayah harus didasarkan kepada pertimbangan percepatan kesejahteraan masyarakat bukan didasarkan pertimbangan primordialisme yang memperlemah nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan sekali lagi kepada seluruh struktural Partai agar mendirikan Posko Pengaduan Rakyat, Posko Pelayanan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja Partai dan mendekatkan Partai dengan Rakyat.

13. Rakernas II PDI Perjuangan mendesak pentingnya pemerantasan korupsi, lebih khusus lagi korupsi kerah putih, melalui peningkatan kualitas aparat penegak hukum, peningkatan integritas aparat pajak dan mengkaji ulang kontrak-kontrak sumber daya alam yang mengedepankan prinsip kedaulatan bangsa, memberikan nilai tambah bagi ekonomi bangsa, devisa negara dan kesejahteraan rakyat.

14. Rakernas II PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah akan seriusnya dampak perubahan iklim global yang sedang mengancam kehidupan dimuka bumi. Pemerintah harus mengambil langkah serius terhadap pemanasan global. PDI Perjuangan tetap mendesak diberlakukannya kebijakan moratorium hutan, penyelamatan sumber-sumber mata air, penghijauan hutan gundul dan daerah aliran sungai serta mengendalikan proses konservasi kawasan hutan menjadi kawasan budidaya monokultur.

15. Rakernas II PDI Perjuangan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan diperbolehkannya calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah langsung yang pelaksanaannya mendapatkan perlakuan yang adil dengan calon dari Partai Politik. PDI Perjuangan mendorong revisi UU No. 32 yang mengatur tentang calon perseorangan untuk dapat diselesaikan selambat-lambatnya bulan Desember 2007.

16. Rakernas II PDI Perjuangan mengajak para cendekiawan, para teknokrat, para pakar ekonomi pembangunan dan para ahli sosiologis, sejarawan, budayawan serta komponen masyarakat lainnya untuk bahu membahu menyusun rencana pembangunan semesta Indonesia yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh bangsa dalam menatap masa depan Indonesia.

17. Rakernas II PDI Perjuangan menyadari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Partai sebagai akibat menggejalanya pragmatisme politik dan transaksi kepentingan yang sering merendahkan martabat dan kewibawaan Partai. PDI Perjuangan akan selalu berusaha meningkatkan kesadaran ideologi, keterampilan politik dan organisasi, meningkatkan kulaitas dan disiplin kader.

18. Rakernas II PDI Perjuangan memutuskan agar seluruh kader Partai di jajaran struktural Partai, Legislatif, dan eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan program KTA-nisasi.

19. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan kepada seluruh kader Partai PDI Perjuangan yang duduk di eksekutif/legislatif dan struktural Partai untuk mengedepankan program-program pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan, meningkatkan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, pelayanan publik tanpa diskriminasi, peningkatan gizi bagi ibu hamil dan balita serta program keberpihakan lainnya, yang harus menjadi ciri, karakter dan watak kepemimpinan PDI Perjuangan.

20. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan kepada seluruh kader Partai di jajaran struktural Partai, legislatif, dan eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengembangkan organisasi sayap Partai dan penggalangan organisasi se-asas dan se-aspirasi.

21. Rakernas II PDI Perjuangan memerintahkan kepada seluruh kader Partai untuk menolak berbagai bentuk praktik politik uang dan meningkatkan kualitas fungsi reprensentasi dengan turun langsung bersama rakyat sesuai penugasan dan daerah pemilihan masing-masing. Kebijakan ini akan dijadikan sebagai parameter evaluasi kinerja di struktural Partai, eksekutif dan legislatif.

22. Rakernas II PDI Perjuangan menegaskan kembali keputusan Rakernas I untuk mencalonkan dan meminta kesediaan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan sebagai calon Presiden pada Pemilu Presiden mendatang, guna mengawal komitmen Bangsa terhadap Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945, kebhinekaan, keutuhan Negara Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Keputusan ini disampaikan dalam Rakornas untuk mendapatkan persetujuan.

sumber : pdiperjuangan.or.id

Perempuan Paling Berpengaruh di Indonesia

2007-09-27T09:02:00.000+07:00

Perempuan Paling Berpengaruh
Jawa Pos, Selasa, 25 Sept 2007

Meski dikenal sebagai tokoh yang lebih banyak diam, nama Megawati Soekarno Putri ternyata masih memiliki daya magnet. Ketua umum DPP PDIP ini dianggap masih punya pengaruh cukup kuat di negeri ini.

Nama putri Presiden Pertama RI Soekarno itu ditetapkan berada di urutan teratas dalam daftar 99 wanita berpengaruh di Indonesia versi majalah Globe Asia.

"Daya tarik dan kekuatan magnetisnya masih terlihat jelas. Terutama ketika pendukung setianya satu kata meminta dia agar kembali maju dalam Pilpres 2009," ujar Rizal Ramli, executive chairman majalah Globe Asia, dalam rilisnya yang dikirim ke Jawa Pos malam tadi.

Dalam polling versi Globe Asia tersebut, Megawati menyisihkan beberapa wanita berpengaruh lain di Indonesia seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ibu negara Ani Yudhoyono. Dua nama yang disebut terakhir ada di urutan kedua dan ketiga.

Selain kharismanya yang masih begitu kuat di kalangan kader PDIP, sosok Megawati diklaim merupakan contoh yang tepat untuk menggambarkan pentingnya peran wanita saat ini.

Sebagai presiden wanita pertama, dia memiliki pengaruh cukup besar dalam menentukan arah diskursus politik. "Peluangnya untuk menang dalam Pemiu 2009 memang belum bisa dikalkulasi. Tapi, tak seorang pun bisa meremehkan dia sebagai salah satu pemimpin nasional saat ini," imbuhnya.

Dalam penilaian itu, mantan menteri keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut menjelaskan bahwa parameter yang digunakan Globe Asia dalam menyusun nama-nama itu tidak hanya berorientasi pada otoritas politik dan ekonomi. Tapi juga memasukkan peran yang dimainkannya.

"Semua bidang kami nilai. Bahkan, dari kalangan entertainment juga kami lihat. Sebab, mereka juga cukup memiliki pengaruh terhadap publik," katanya.

Di antara 99 perempuan dalam daftar nominasi Globe Asia itu, yang 45 orang berasal dari kalangan pengusaha. Lainnya, 35 orang, adalah aktivis sosial. Sisanya politikus. "Poin tertinggi dalam pembobotan adalah seberapa besar pengaruhnya pada publik," ujarnya. (ris)

PDIP Garap Kemenangan Dari Timur

2007-09-27T08:50:00.000+07:00

PDIP Garap Kemenangan Dari Timur

Kapanlagi.com, Kamis, 13 September 2007

Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Infokom, Darjatmo M, di Jakarta, Kamis, menyatakan, partainya kini meningkatkan intensitas garapan massa di berbagai wilayah, dimulai dari kawasan Timur.

"Kebetulan saya salah satu Koordinator Wilayah (Korwil) untuk wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku. Jadi saya tahu persis, penggarapan untuk pematangan bagi kemenangan partai menyongsong Pemilu 2009, sudah semakin gencar dilaksanakan," katanya kepada ANTARA.

Ia mengatakan itu, usai bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan, Pramono Anung dan salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan, Alexander Litay, membuka pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat di Lenteng Agung, Jakarta.

"Kebetulan teman-teman dari Papua Barat itu lagi ada di Jakarta, mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Kalau sudah di daerah, mereka terpencar-pencar di pegunungan, lembah bahkan pesisir pantai dan pulau-pulau. Sulit dikumpulkan. Momentnya sekarang pas di bikin saya di Aula DPP," kata Daryatmo.

Ia menambahkan, inti dari Rakerda I DPD PDI Perjuangan Papua Barat itu, ialah, konsolidasi organisasi sekaligus pemantapan KTA-nisasi.

"Kami berharap, semua kader sudah bisa membereskan kepemilikan kartu tanda anggota (KTA)-nya. Begitu pula proses pemantapan kader berjenjang, sehingga menyambut Pemilu 2009, semuanya sudah siap tempur," tegasnya.

Sementara itu, salah satu Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat bidang Pemuda, Olahraga dan Mahasiswa, Jehezkel Sertuf, menyatakan, jajaran PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat mengklaim kemenangan pada Pemilu 2009 mendatang karena partai itu merupakan pejuang utama pemekaran.

"Memang Pemilu-nya masih lama, tetapi mayoritas rakyat di Papua Barat sudah tahu, kami dari PDI Perjuangan-lah yang memelopori perjuangan memekarkan provinsi baru ini," tandas Jehezkel Sertuf.

Saat ini, Jehezkel Sertuf bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie, tengah berada di Jakarta disertai sekitar 100 kader utamanya.

"Kami datang saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan pekan lalu. Karena semuanya terkumpul di sini, kami memanfaatkannya dengan mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I PDI Perjuangan Papua Barat di Kantor Pusat partai di Lenteng Agung," kata Jehezkel Sertuf. (*/lpk)

Kwik Kwian Gie Setuju Megawati Dipanggil

2007-09-17T17:51:00.000+07:00

Kwik Kwian Gie Setuju Megawati Dipanggil
Jawapos, Jumat, 07 Sept 2007,

Penyelidikan Kasus BLBI

JAKARTA - Untuk kali ketiga Kwik Kian Gie kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar kemarin. Untuk kali kesekian juga, mantan kepala Bappenas itu menyebut sejumlah mantan pejabat yang layak dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kebijakan penyelesaian kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Setelah mantan Menteri Keuangan Boediono, kemarin Kwik menyebut mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. "Ya, kalau sekadar memperluas dan menambah wacana pencerahan, saya kira (Mega, sapaan Megawati) perlu dimintai keterangan. Nanti bisa ditanya latar belakang kebijakan BLBI," kata Kwik seusai diperiksa kemarin.

Menurut Kwik, sesuai sistem pemerintahan presidensiil, keputusan tertinggi sebuah kebijakan ada di tangan presiden. Meski demikian, presiden mendapat masukan dari menteri-menteri terkait. Untuk mekanisme penerbitan SKL (surat keterangan lunas, Red), Mega mendapat masukan dari mantan Menkeu Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-jakti, dan Men BUMN Laksamana Sukardi.

Kwik mengakui, dalam setiap rapat kabinet dirinya selalu memprotes rencana penerbitan SKL. "Saya pernah berdebat tiga jam, tetapi saya kalah karena dikeroyok (menteri lain)," ujar Kwik. Politikus PDIP itu juga merasa heran, meski dekat dengan Mega, tetap saja presiden kala itu menyetujui masukan Boediono dkk.

Semasa dua kali duduk di kabinet (Abdurrahman Wahid dan Mega), Kwik mengaku hanya sekali mendapat dukungan. "Itu terjadi semasa Menkeu dijabat Bambang Soedibyo," jelas Kwik. Setelah Bambang diganti di masa Presiden Megawati, Kwik terpaksa sendirian menolak kebijakan penerbitan SKL.

Menurut Kwik, dirinya menolak penerbitan SKL karena ada campur tangan International Monetary Fund (IMF) terkait penyelesaian BLBI. Ini berdampak pada proses penjualan aset eks-obligor BLBI yang tergesa-gesa, bahkan tanpa tender.

Misalnya, kejanggalan penjualan Bank BCA pada 2004 silam. Kwik mengatakan, penjualan BCA disebabkan Salim tidak mampu melunasi BLBI Rp 53 triliun. BCA termasuk salah satu dari 108 aset Salim yang diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). "Saat dihitung, aset-aset tersebut setara dengan nilai BLBI. Namun, saat dijual hanya laku Rp 20 triliun," jelas Kwik. Proses penjualan BCA lebih banyak ditekan IMF. Atas tekanan tersebut, Boediono dkk tidak berkutik. Bahkan, proses penjualan dilaksanakan tanpa tender. Calon pembeli BCA sudah ditunjuk, yakni Farallon dan Stanchart.

Menurut Kwik, jika tanpa intervensi IMF, harga jual BCA tentu lebih tinggi. "Timing-nya yang salah. Saat krisis moneter, aset-aset (milik Salim) tersebut bagus-bagus. Namun, karena menjualnya tergesa-gesa, harganya jatuh," jelas Kwik. Dan, sekarang terbukti, tiga tahun berselang, harga BCA justru berlipat-lipat dan nilainya bisa mencapai ratusan triliun.

Kwik menegaskan, semua kalangan mengakui aset-aset eks-Salim punya keunggulan. Sebab, Salim mendapat dukungan Soeharto ketika membesarkan perusahaannya. "Ini berbeda dengan aset-aset milik konglomerat lain yang umumnya nilainya jatuh saat dijual," jelas Kwik.

Di tempat sama, Direktur Penyidikan M. Salim mengatakan, pernyataan Kwik akan didalami tim jaksa penyelidik. Kejaksaan tak dapat langsung meminta keterangan sejumlah menteri terkait, bahkan Mega, atas pernyataan Kwik. "Semua data perlu dikaji dulu. Kami tentu akan menganalisis dulu," jelasnya.

Pada pemeriksaan kemarin, Kwik menyerahkan segepok dokumen penjualan BCA. Salah satunya data tentang penjualan BCA seharga Rp 10 triliun. Padahal, di dalamnya ada tagihan pemerintah Rp 60 triliun.

Selain Kwik, mantan Menkeu Bambang Soebianto menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar. Bambang diperiksa koordinator tim jaksa Sriyono. Mantan kepala Kejari Blitar itu mencecar Bambang dengan sejumlah pertanyaan terkait BLBI yang dikucurkan kepada BCA. Seusai pemeriksaan, Bambang menolak berkomentar. Pria berambut putih itu langsung meninggalkan wartawan tanpa melayani pertanyaan. (agm)

Kader Militan PDI Perjuangan Pimpin Alumni Jeddah

2007-09-11T12:34:00.000+07:00

Kader Militan PDI Perjuangan

Pimpin Alumni Jeddah

(pengirim berita : Sharief Asraf)

Prestasi yang ditorehkan kader PDI Perjuangan seakan tidak pernah berhenti. Sekretaris Korwil PDI Perjuangan Arab Saudi Sharief Rachmat diusulkan sebagai calon terkuat untuk menjadi Ketua Umum Organisasi Alumni Sekolah Indonesia Jeddah yang disebut X SIP periode 2008-2010.

Sharief sendiri diusulkan oleh anggota/kader X SIP pada tanggal 23 Agustus 2007 dalam Acara Reuni Akbar di Balai Nusantara Wisma Konjen RI Jeddah. Pengusulan Sharief Rachmat disambut dan didukung oleh pihak KBRI/KJRI dan SIJ. Di mata mereka, kader PDI Perjuangan ini adalah merupakan satu-satunya pengurus yang aktif dalam memperjuangkan hak, terutama hak pendidikan bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Dalam sambutannya, Sharif mengatakan, jika terpilih, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Terutama bagi PDI Perjuangan yang telah membesarkan serta mendidiknya menjadi kader yang mumpuni dan militan. “Untuk berbicara ke depan, saya akan berusaha sebaik mungkin. Sedangkan mengenai target yang lain, itu nanti dulu,” tegasnya. Sharief Rachmat adalah alumni Sekolah Indonesia Jeddah ( SIJ ) angkatan 2003 dan sempat mengikuti kuliah di Universitas Terbuka Jurusan Managemen Bisnis.

Saat ini di X SIP ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, sekaligus tokoh utama dalam mendirikan Ormas X SIP bersama Muhammad Assegaf yang saat ini menjabat Ketua Umum X SIP dan Ido Rahma Riza yang menjabat Wkl. Ketua Bidang External. X SIP adalah organisasi yang membidangi secara khusus mengenai Pendidikan, Sosial, dan Budaya. Selain Sharief Rachmat calon lain Ketua Umum X SIP yaitu Wahid ( lulusan Universitas Trisakti ).

PPP-PDIP Bertemu Bahas Pemilu

2007-08-10T14:00:00.000+07:00

PPP-PDIP Bertemu Bahas Pemilu
Jawa Pos, Senin, 30 Juli 2007

JAKARTA - Ikatan aliansi parpol-parpol terkait revisi paket undang-undang politik makin sulit ditebak. Buktinya, PPP tiba-tiba membuka ruang kerja sama dengan PDIP. Pertemuan kedua partai itu menarik karena sebelumnya PDIP menjalin aliansi dengan Partai Golkar.

Sebelumnya, PPP tergabung dalam Kaukus Mulia yang melibatkan delapan parpol papan menengah. "Bukan aliansi atau koalisi, hanya pertemuan konsultatif," ujar Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidi kepada koran ini kemarin.

Pertemuan dengan PDIP digelar di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pukul 13.00-16.00 Sabtu (28 Juli). Tim PPP dipimpin Chozin Chumaidi (wakil ketua umum), Irgan Chaerul Mahfudz (Sekjen), dan Lukman Hakim Saefuddin (ketua Fraksi PPP DPR). Sedangkan PDIP dipimpin Pramono Anung (Sekjen), Firman Jaya Daeli (ketua), dan Ketua Pansus RUU Politik Ganjar Pranowo. Hadir juga sejumlah anggota Pansus DPR yang membahas revisi paket undang-undang politik dari kedua partai.

"PPP bukan banting setir dan meninggalkan kaukus delapan parpol," ujar Wakil Sekjen DPP PPP Taufikulhadi. Menurut dia, PPP menjalin komunikasi dengan PDIP karena banyak kesamaan nasib pada masa Orde Baru. Di era Soeharto, kedua partai itu sama-sama diperlakukan tidak adil oleh penguasa.

"Selain itu, kantor PPP dan PDIP dulu bersebelahan," ucap Taufikulhadi. Karena itu, wajar jika PPP juga menjalin kontak politik dengan PDIP. "Kami menyamakan persepsi tentang sistem politik presidensial yang efektif dan sistem multipartai yang sederhana," tambahnya.

Dalam pertemuan itu, PPP dan PDIP satu visi tentang pentingnya stabilitas pemerintahan. Karena itu, penyederhanaan parpol menjadi keharusan. "Nanti rakyat sendiri yang akan menentukan penyederhanaan parpol," ucapnya.

Yang belum satu suara adalah soal jumlah daerah pemilihan (dapil) dalam pemilu. PDIP mengusulkan bertambah dari 69 menjadi 83 hingga 103 dapil. "PPP belum bersikap soal ini," jelasnya.

Kaukus delapan parpol sebelumnya meminta agar dapil tetap seperti pada Pemilu 2004. Kalaupun berubah, tidak drastis dan menyesuaikan dengan jumlah daerah baru hasil pemekaran. "Masih perlu pendalaman dan kajian," ucap Chozin.

Karena itu, forum konsultasi PPP dan PDIP belum menghasilkan kesepakatan yang mengikat. "Nanti dibahas lanjutan saat PPP giliran bertamu ke Kantor PDIP," tegas Chozin. (adb)

PDIP Jalan Terus

2007-08-09T12:57:00.000+07:00

PDIP Jalan Terus
Jawa Pos, Kamis, 09 Agustus 2007

Sekjen PDIP Pramono Anung mengaku tidak mempersoalkan sejumlah rekomendasi yang berkembang di internal Partai Golkar. Di partainya sendiri, sejak awal konsep pertemuan dengan Golkar telah menjadi keputusan resmi DPP.

"Semuanya diputuskan melalui rapat DPP yang langsung dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," katanya. Buktinya, imbuh dia, mulai Medan sampai Palembang, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas selalu didampingi jajaran pengurus DPP.

"Jadi, kami tidak ada persoalan internal. PDIP, sistem kelembagaannya sudah berjalan dengan sangat baik," tegasnya.

Bagaimana dengan keinginan Partai Golkar agar pertemuan yang bersifat seremonial menjadi lebih konkret? "Oh, kalau itu berarti klop dengan PDIP," jawabnya. Pram -demikian dia akrab disapa- menyebut pertemuan PDIP-Golkar yang telah bergulir baru pada tahap awal untuk meredakan ketegangan.

Untuk proses konsolidasi berikutnya, PDIP berencana mengajak Golkar menggelar aksi atau program nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Kemungkinan paling dekat, beber dia, agenda itu digulirkan di Jawa Barat. "Kami inginnya sih melibatkan petani. Jadi, ada program khusus dari PDIP dan Golkar untuk menjawab kebutuhan para petani," ujarnya. (cak/pri)

Golkar ”Cekal” Surya Paloh

2007-08-09T12:53:00.000+07:00

Golkar ”Cekal” Surya Paloh
Jawa Pos, Kamis, 09 Agustus 2007

Dilarang Inisiatori Lagi Pertemuan dengan PDIP
JAKARTA - Pertemuan Partai Golkar (PG) dengan PDIP di Medan (20 Juni) dan Palembang (24 Juli) ternyata menjadi bom waktu bagi Ketua Dewan Penasihat DPP PG Surya Paloh. Sebagian kader beringin menganggap forum silaturahmi "kuning-merah" itu bagian dari manuver politik Surya bersama sebagian kecil elite Golkar.

Puncaknya, kemarin DPP PG secara resmi melarang Surya menggelar lagi pertemuan dengan PDIP. Selanjutnya, hak dan kewenangan untuk meneruskan acara itu dikembalikan ke DPP.

Keputusan tersebut menjadi salah satu rekomendasi Tim Sembilan DPP PG yang khusus dibentuk untuk menginvestigasi latar belakang terjadinya pertemuan Medan. Anggota tim itu adalah Andi Matalatta, Firman Subagyo, Priyo Budi Santoso, Burhanudin Napitupulu, Soemarsono, Syamsul Muarif, Iskandar Mandji, Fatomi Ashari, dan Rully Chaerul Azwar.

"Dewan penasihat hanya mempunyai kewenangan untuk pembinaan ke internal DPP atau masing-masing DPD di daerah, bukan menggelar aliansi dengan parpol lain," ujar Firman Subagyo di Jakarta kemarin.

Sejak digelarnya pertemuan Medan yang mencetuskan terbentuknya aliansi kebangsaan, di internal Partai Golkar muncul gejolak. Sejumlah petinggi partai beringin itu angkat bicara.

Wakil Ketua Umum DPP PG Agung Laksono mendesak DPP mengevaluasi langkah kontroversial Surya Paloh yang dinilai melangkahi kewenangan DPP. Banyak fungsionaris DPP PG yang mengaku tidak mengetahui adanya rencana pertemuan itu.

Sebagai konsekuensi hasil evaluasi tersebut, penyelenggaran pertemuan antara PG-PDIP diserahkan kepada para pimpinan partai di tingkat lokal. Yaitu, DPD provinsi dan kota/kabupaten setempat.

"Semua acara dan program harus di bawah kendali koordinator wilayah (Korwil,Red) masing-masing," ujar Firman yang juga menjabat ketua DPP PG Bidang Kesejahteraan Rakyat. Seorang ketua Korwil biasanya menduduki jabatan ketua di DPP Partai Golkar.

Tim sembilan juga memutuskan bahwa duet PDIP-Golkar bisa dilaksanakan di daerah dengan mempertimbangkan kondisi setempat. "Jika ada daerah yang menolak dijadikan tempat untuk pertemuan PDIP-Golkar, DPP tidak bisa memaksakan," lanjut politisi asal Jawa Tengah tersebut.

Keputusan itu diambil karena ada perbedaan penyikapan masing-masing daerah atas digelarnya pertemuan PDIP-Golkar. Misalnya, beberapa waktu lalu puluhan kader PDIP Jember yang kecewa terhadap pertemuan Medan memutuskan keluar dari partai.

Secara implisit, tim sembilan DPP PG menilai bahwa manuver Surya Paloh tersebut melanggar AD/ART. Apalagi, hal itu dikhawatirkan memperkeruh kondisi di internal Partai Golkar yang disebut-sebut terbelah.

"Kami ingin komunikasi antar pengurus, fungsionaris, dan kader partai lain terjalin dengan baik. Dengan begitu, tidak ada lagi suara-suara yang menghendaki diadakannya munaslub," lanjut Firman.

Bagaimana komentar Surya atas "pencekalan" dirinya? Sayang, hingga berita ini diturunkan, dia belum berhasil dikonfirmasi. (cak/pri)

Goyang Dangdut Korwil Arab Saudi

2007-08-09T12:31:00.000+07:00

MERDEKA !!!

Demi menyambut HUT RI yang ke 62, OM TRI BUANA dan BANTENG CLUB 2 ormas yang didirikan Korwil PDI Perjuangan mengadakan Konser sehari penuh dengan tema GOYANG DANGDUT 2007. Acara ini di adakan pada tanggal 26 Juli 2007 pukul 14.00 s/d 00.30 waktu setempat di Al Hefni Center, Tahlia St. Jeddah - Saudi Arabia dengan menyiapkan 100 lagu untuk dinyanyikan. Susunan kepanitian Konser Goyang Dangdut 2007 sebagai berikut :

Penasehat : Sharief Rachmat ( Sek. Korwil )
Ketua : Mardiyanto ( Ketua Om Tri Buana )
Korlap : Salman Ridwan ( Ketua Banteng Club )
Bendahara :Siti Fatonah ( Wkl. Bendahara Korwil )
Anggota : Pengurus Banteng Club dan Om Tri Buana

Persiapan acara Konser Goyang Dangdut 2007 sangat dadakan dengan waktu 1 minggu, tetapi berkat kerja sama yang kokoh . . . acara tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

Arena konser dipadati oleh ribuan WNI di Arab Saudi dari berbagai wilayah dan sampai - sampai bagi para penonton yang tidak dapat masuk dalam arena Konser, mereka2 rela menunggu di luar gedung demi menunggu peluang masuk. Hal itu dikarenakan terbatasnya kapasita gedung demi menampung para penonton.

Dan tidak lepas bahwa tujuan diadakan Konser tersebut sebagai berikut :

a. Menguji kemampuan para musisi Om Tri Buana yang selama ini hanya bermain di ruang latihan.
b. Menyambut HUT RI ke 62
c. Menghibur WNI di Arab Saudi khususnya TKI / TKW
d. Mempromosikan PDI Perjuangan secara life kepada WNI di Arab Saudi.

Yel - yel PDI Perjuangan dan salam Merdeka tak henti - hentinya terdengar dalam Gedung Konser. Dan ternyata tidak disangkat pendukung setia Banteng Club yang selama ini tertahan dalam rumah majikan keluar untuk memeriah kan Konser tersebut. Sambutan masyarakat Indonesia di Arab SAudi mengenai konser tersebut sangat didukung sekali dan sampai2 sempat terdengar teriakan dari penonton yang berbunyi " Ini baru PDI Perjuangan, yang tau dan mengerti kemauan rakyat ". Dan tak lepas kehebatan MC acara yaitu Bpk. Mahfud dalam memutarkan bahasa yang menjadikan acara tersebut meriah.

Dalam Konser tersebut juga dihadiri oleh beberapa perwakilan RI dan tokoh masyarakat serta dari pihak Korwil setelah dikonfirmasi hanya Bpk. Kholiq Ridwan selaku wkl. ketua korwil 2 bidang politik dan pemenangan pemilu yang dapat hadir dikarenakan Ketua Korwil dan Wkl. Sekretaris Korwil sedang berada di Indonesia dan Wkl. Ketua Korwil 1 bidang internal dan wkl. ketua korwil 3 bidang external sedang berada di luar kota. Dan saudara Sharief selaku pendiri PDI Perjuangan di Arab Saudi sekaligus sekretaris korwil awalnya menginformasikan tidak dapat hadir dikarenakan padatnya acara tetapi diluar dugaan beliau menyempatkan hadir pada pukul 22.10 waktu setempat yang datang seperti biasa tanpa pedamping karena beliau masih sendirian serta mengenakan pakaian khasnya yaitu batik berwarna merah dengan lukisan kepala banteng. Kehadiran beliau sangat mengejutkan baik dari pengurus maupun penonton dan ketika ingin menyalami para tamu seperti perwakilan RI di Arab Saudi dan tokoh masyarakat sempat terhalang dikarenakan kerumunan masyarakat yang ingin bersalaman yg akhirnya keamanan Banteng Club langsung bertindak. Dan inilah sempat terjadi gangguan kabel yang terinjak ketika kerumunan penonton yang ingin bersalaman. Kehadiran beliau memang sangat diharapkan bagi pengurus Om Tri Buana dan Banteng Club dan sayangnya beliau hanya menikmati 1 jam kaena ada acara lagi. Sebelum meninggalkan gedung beliau sempat memberikan sepata kata yang berisi HIDUP PDI Perjuangan dan kalau saudara2ku dapat menjaga nama baik Indonesia dan sopan PDI Perjuangan akan mengadakan konser ini yang lebih meriah. Setelah itulah tepuk tangan dan yel yel PDI Perjuangan bergemang di dalam gedung tersebut.

Acara konser ini ada program kerja pertama dari Om Tri Buana dan hasil dari kegiatan tersebut sangat memuaskan begitu pula para penonton, bahwa mereka merasa puas dan kalau bisa mereka menyarankan sering2 saja mengadakan konser.

Demikian kiranya informasi mengenai acara konser dangdut 2007 dan kalau ada kata2 yang kurang dipahami mohon dimengerti. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Musisi :
a. Muhammad ( Guitaris )
b. Nasri ( Bass Guitaris )
c. Ruby ( Raytme )
d. Abdul Basir ( Keyboard )
e. Muhammad ( String )
f. Sudarwis ( Drum )
g. Sudarmo ( Calty )
h. Mu'ammar ( Tamborin )
i. Mahmudi ( Seruling )
j. Mahfud ( MC )

Artis Lokal : Aly Mukti, Hafidz Hasan, Suhar Maulana, Mariyana, Ira Fahera, Meri Anjani, Neneng, Rana.

Mardiyanto
Ketua Om Tri Buana

(pengirim berita: sharief asraf)

Dahsyatnya Korupsi di Indonesia

2007-07-24T14:11:00.000+07:00

Korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia
(catatan internal webmaster)

Barangkali kita masih ingat dengan lagu “Si Kancil Anak Nakal Yang Suka Mencuri Ketimun”. Si Kancil adalah salah satu tokoh anak-anak yang cerdik dan pandai, sayangnya kepandaiannya adalah mencuri. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya antara menyanyikan lagu tersebut dan mendengarkan dongeng tersebut bisa mempengaruhi karakter masyarakat Indonesia untuk gemar “mencuri” alias “korupsi”. Semua anak kagum dengan kecerdikan si Kancil dan hal ini terekam di otak bawah sadar mereka, sehingga ketika besar mereka dengan senang hati dan bangga mempraktekkannya di mana saja mereka berada. Benarkah hal ini, mungkin perlu seorang atau sekelompok analis untuk membuktikannya.

Sekarang kita tinggalkan si Kancil, kita beralih pada pembahasan soal tingginya “biaya siluman” di Indonesia yang katanya sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Apakah “biaya siluman” di Indonesia yang sebenarnya ? Dahulu banyak yang membahas bahwa biaya siluman adalah “pungli-pungli” para birokrat. Apakah hal ini benar sepenuhnya ? Mari kita telaah bersama.

Apa saja contoh pungli-pungli yang ada ?
- Minta saham tanpa menanam uang/modal
- Minta jatah uang rutin / gaji buta
- Biaya tambahan untuk mengurus ijin/surat agar tidak berbelit-belit dan lama
- Minta di-entertaint
- Sumbangan untuk acara-acara ulang tahun, serah terima jabatan, dsb
- Sumbangan rutin bulanan ke Kecamatan, Kelurahan/Desa, Koramil, Kodim, Polres, Polsek
- Minta ”Sangu/Cinderamata” kalau meresmikan pabrik/gedung, dsb
- Petugas Pajak minta bagian atas restitusi
- Petugas Pajak menawari ”deal” dengan meminta uang untuk menurunkan temuan pajak mereka (yang sebenarnya umumnya juga ”dicari-cari”)

Kalau ditotal semuanya apakah besar jumlahnya ? Jawabannya ternyata sangat mengejutkan : ”tidak besar” bahkan boleh dibilang ”sangat kecil” bagi perusahaan-perusahaan yang ada.

Nah, kalau demikian lalu apa sebenarnya ”biaya siluman” di Indonesia itu ?

Sebelum saya bahas lebih jauh lagi, kita beralih sejenak pada korupsi di kalangan pejabat negara yang merugikan negara secara langsung. Kira-kira apa saja bentuk-bentuk korupsi pejabat negara Indonesia yang merugikan negara secara langsung?

- Semua pungli yang tersebut di atas
- Menyunat, membagi-bagi, dan mengambil alih dana untuk pembangunan proyek-proyek negara dan/atau dana sumbangan untuk rakyat miskin
- Menyalahgunakan kekuasaan dengan menjalankan bisnis pribadi di perusahaan negara atau proyek (bisa terang-terangan atau menggunakan bendera orang lain)
- Mendapatkan uang dengan menjadi backing para pelanggar hukum
- Mengambil bagian uang yang seharusnya disetor ke negara, misal ”uang tilang” para pelanggar lalu lintas yang tidak pakai surat tilang, menjadi pembina perusahaan dalam ”menggelapkan pajak” dengan cara rapi dan tak terlacak, ”mengatur” bea dan cukai para importir, dsb

Kalau ditotal semuanya apakah besar jumlahnya ? Jawabannya memang ”cukup besar” tetapi boleh dibilang ”tidak terlalu besar” untuk disebut sebagai ”biaya siluman” yang signifikan. Pelakunyapun sangat terbatas.

Jadi biaya siluman yang signifikan itu apa?

Diantara kita pasti ada yang bekerja di perusahaan, atau setidaknya memiliki saudara atau teman atau tetangga yang bekerja di perusahaan. Setiap perusahaan pasti membutuhkan bahan baku atau bahan penunjang atau jasa dari perusahaan lain. Tahukah anda bahwa di Indonesia ini banyak sekali ”praktek kotor” yang sedang terjadi dan terus menerus terjadi saat ini? Setiap unit bisnis diciptakan untuk menghasilkan keuntungan yang bisa diperoleh dengan cepat dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkannya.

Untuk bisa diterima / dibeli oleh perusahaan lain tidak jarang mereka ”menyuap” orang dalam agar barang atau jasanya dipakai. Di perusahaan pembeli banyak terjadi ”minta disuap” supaya barang atau jasa penjual bisa masuk / dibeli oleh perusahaan tempatnya bekerja. Perusahaan penjual sudah pasti tidak mau rugi dalam ”menyuap” orang dalam. Pasti mereka menaikkan harga jual mereka untuk menutup biaya ”suap” tadi.

Kejadian ini berulang dan berputar membentuk lingkaran setan yang tidak terputus, sehingga harga jual menjadi mahal dan semakin mahal, menjadikan harga jual produk kita terlalu tinggi untuk bersaing. Bagaimana mungkin harga jual kita bisa lebih rendah dari RRC kalau kita terus memiliki kelakuan seperti ini? Bukan kualitas yang menjadi fokus dalam produksi dan pemberian jasa tapi yang penting laku terjual. Secara ekonomi dalam jangka panjang, sebenarnya rakyat sendiri yang merasakan akibatnya.

Katakan saja si A berhasil korupsi dan menambah kekayaannya, tapi harga-harga di pasaran menjadi mahal. Uang yang dia dapat akhirnya juga menyusut nilainya. Efek samping korupsi tadi tidak dirasakan secara langsung namun dalam jangka panjang akan menghantam bukan hanya dirinya tapi rakyat miskin juga pasti terkena imbasnya. Inilah biaya siluman yang sebenarnya. Jika kita tidak waspada dan menghentikan kebiasaan korupsi dan praktek kotor seperti ini, negara kita sangat jauh dari kemakmuran dan kejayaan.

Definisi Koruptor menurut saya adalah orang-orang yang bermental kotor, bejat, dan rusak yang mementingkan diri sendiri, egois, dan tidak memiliki rasa nasionalisme sama sekali. Mereka adalah para siluman yang tidak kelihatan, para penghancur masa depan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.

Salam Perjuangan,

webmaster http://www.pdi-perjuangan.blogspot.com/

Rakyat Tidak Perlu Panggung Sandiwara

2007-07-16T11:46:00.000+07:00

Megawati : Rakyat Tidak Perlu Panggung Sandiwara
http://www.pdiperjuangan-jatim.org/ Jum'at, 06 Juli 2007

Harga barang kebutuhan hidup yang tinggi, termasuk naiknya harga susu 20%, pendidikan yang mahal, anjloknya hasil pertanian, pengangguran yang tinggi, serta penanganan bencana yang buruk, merupakan gambaran beban yang diderita Rakyat Indonesia. “Semua itu, menjadi pekerjaan rumah bagi para pemimpin bangsa ini untuk mencarikan jawaban-jawabannya. Memberikan jawaban tidak hanya cukup dengan menangis dan berwacana, dan membandingkan keadaan masa kini dengan masa yang lalu. Rakyat tidak membutuhkan panggung sandiwara.” Tegas Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, pada acara Wisuda Universitas Muhammadiyah Malang, di Malang, beberapa waktu lalu.

Situasi ini jelas merupakan wujud gagalnya pemerintahan SBY dalam menerapkan Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. “Kalau kita melihat Indonesia kita saat ini, maka kita akan melihat keadilan sosial tersebut belumlah terwujud secara paripurna. Berdasarkan laporan-laporan masyarakat yang masuk kepada saya, mereka rata-rata mengeluhkan tingginya biaya/sulitnya hidup sekarang ini. “ Kata Megawati yang dengan tegas mengatakan hal ini berdasarkan berbagai kunjungan yang dlakukan di banyak daerah dan segala macam lapisan masyarakat Indonesia.

Selama kegiatan yang dilakukan tersebut, Megawati sering mendengar berbagai keluhan dan pengaduan rakyat kecil di daerah yang dikunjunginya. “Ibu-ibu mengadu kepada saya mengenai harga minyak goreng yang tinggi, minyak tanah yang tidak terjangkau harganya dan sulit mendapatkannya di pasaran, akses terhadap pendidikan yang berkualitas yang mahal.“ Kata Megawati tentang beban yang dirasakan kaum ibu yang didengarnya langsung selama kunjungan ke berbagi lapisan rakyat di berbagai daerah selama era pemerintahan SBY.

Selain kaum ibu dan wanita, menurut Megawati, banyak rakyat pada usia produktif kesulitan mencari pekerjaan, padahal pendidikan mereka rata-rata tamat perguruan tinggi. “Anak-anak muda datang kepada saya, mereka menyatakan sulitnya mencari lapangan pekerjaan walaupun mereka telah menamatkan sekolah sampai dengan perguruan tinggi.” Kata Megawati, tentang sulitnya lapangan kerja bagi usia produktif. Golongan usia produktif ini jumlahnya sangat besar, sehingga ini memerlukan solusi yang tepat, jika tidak maka akan menimbulkan dampak kerawanan sosial yang sangat serius.

Persoalan pengangguran dan sulitnya lapangan pekerjaan yang sangat kompleks ini, masih ada lagi persoalan yang tidak kalah rumitnya yaitu, pertanian. Mahalnya pupuk dan sarana penunjang produksi lainnya tidak diimbangi dengan harga jual hasil pertanian yang memadai. “Petani datang kepada saya, mengeluh mengenai tingginya biaya sarana produksi pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan tidak terjaminnya harga yang layak dan menguntungkan bagi produk-produk pertanian mereka.” Kata Megawati prihatin tentang suramnya sektor pertanian.

Sementara itu, daerah yang memiliki sumber daya alam yang kaya tidak menjadikannya serta merta rakyat derah itu menikmati bagian kesejahteraan yang memadai. “Masyarakat di Papua, mengadu kepada saya, mereka bertanya mengapa kami daerah yang kaya akan sumber daya alam, perubahan kehidupan, kesejahteraan kehidupan kami masih berbeda dengan saudara-saudara kami yang ada di Jawa.“ Kata Mega mencontohkan kesenjangan kesejahteraan sosial yang terjadi Papua.

Selain beberapa persoalan seperti tersebut di atas, Megawati juga menyayangkan penanganan korban bencana yang terjadi di berbagai daerah selama pemerintahan ini, antara lain seperti, Aceh, Nias, Bantul, dan Sidoarjo. “Masyarakat di Sidoarjo yang terkena musibah lumpur Lapindo, berteriak mengenai hak-hak mereka untuk dapat terus hidup dan mendapatkan keadilan atas bencana yang mereka alami. Mereka bertanya kapankah Lapindo akan berlalu?“ Kata Mega tentang buruknya penanganan korban bencana yang dilakukan oleh pemerintah.

Para korban ini ini adalah Rakyat Indonesia yang wajib dilindungi hak haknya serta disejahterakan kehidupannya. “Saya juga mendengarkan dan melihat teriakan dan harapan masyarakat di Aceh, Bantul, Nias dan seluruh masyarakat yang terkena musibah bencana. Mereka bertanya kapan kehidupan kami dapat kembali pulih seperti sedia kala.” Kata Megawati tentang diabaikannya hak para korban benana yang secara bertubi-tubi menimpa Indonesia selama era pemerintahan SBY. Bencana yang bertubi-tubi itu sungguh memprihatinkan seluruh Bangsa Indonesia, terlebih lagi jika penanganan bencana sangat buruk.

Hal yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia sekarang ini adalah, beras dan minyak goreng yang terjangkau harganya. Biaya pendidikan yang berkualitas dan murah bagi semua lapisan masyarakat. Untuk kaum tani dan nelayan, terwujudnya harga jual hasil pertanian dan perikanan yang layak. Bagi buruh, terjamin hak-haknya serta tersedianya lapangan pekerjaan yang luas. Serta yang tak kalah pentingnya adalah, penghargaan yang layak bagi para guru yang telah mendidik anak-anak Indonesia dan generasi penerus bangsa. (Red)

pengirim berita: Bambang Ketangsang

DPP PDIP Siapkan Kabinet untuk Mega

2007-07-16T11:36:00.000+07:00

DPP PDIP Siapkan Kabinet untuk Mega

Dimuat di surya edisi Minggu (24/6/2007).

Jakarta - Surya
Meski Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri belum
menjawab permintaan kader-kadernya agar bersedia
dicalonkan lagi dalam Pilpres 2009, namun para
petinggi PDIP sudah menyiapkan sejumlah nama untuk
cawapres. Bahkan rancangan susunan kabinet pun telah
dibuat.

Demikian diungkapkan Ketua DPP PDIP yang juga Ketua
Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Tjahjo Kumolo, Sabtu
(23/6/2007), dalam diskusi politik di Kafe Marios,
Jakarta. Menurutnya, nama-nama itu paling lambat
diumumkan tahun depan.

“Untuk calon presiden, kami final yakni Megawati.
Mengenai calon wapres dan menteri-menteri, kami terus
menggodok nama-nama ini dari semua kalangan seperti
kalangan profesional, intelektual, dan agamawan," kata
Tjahjo.

Sebagaimana diketahui, secara kelembagaan, DPP PDIP
sudah meminta Mega bersedia dicalonkan kembali, saat
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Bali, awal
Januari 2007. Namun sampai kini Mega belum menyatakan
kesediaannya. DPP berharap Mega menyampaikan kesediaan
dalam rakernas berikutnya, awal September, di
Makassar. (Surya, 19/6/2007).

Tjahjo, yang juga Ketua FPDIP DPR RI, menambahkan
bahwa pengumuman nama-nama calon menteri tersebut
nanti diharapkan akan membuat masyarakat tahu siapa
saja calon menteri PDIP. Juga, untuk menarik minat
para pendukung baru atau nonkader PDIP agar memberikan
suara pada Pemilu 2009.

"Kalau tahu nama-nama yang diusung PDIP, bisa jadi
mereka akan mendukung. Misalnya `oh, ada si A yang
pinter masalah ini, dicalonkan jadi menteri anu oleh
PDIP`, mereka jadi mendukung PDIP karena ada si A
yang mereka sukai dan dianggap layak," terang Tjahjo.

Di tempat sama, Ketua DPP Partai Golkar Burhanudin
Napitupulu bicara tentang rencana aliansi partainya
dengan PDIP. Menurutnya, aliansi yang dibangun nanti
bukan untuk jangka pendek seperti untuk Pilgub DKI
Agustus 2007 melainkan jangka panjang.

“Kami ingin sebuah aliansi mayoritas atau sebuah
bentuk kelembagaan yang besar, bukan koalisi kompromi
seperti saat ini. Hal ini akan kami bicarakan lebih
lanjut dalam pertemuan berikutnya," ucap Burhanudin.

Sedangkan analis politik dari Universitas Indonesia
Arbi Sanit berpendapat bahwa proses koalisi partai
politik di Indonesia harus mulai dirubah menjadi
sebuah bentuk koalisi permanen. Dia mencontohkan
Malaysia, yang memiliki koalisi Barisan Nasional
berisi 15 partai politik, dan telah berjalan lama.

"Diperlukan kekuatan mayoritas untuk mendukung dan
menjaga stabilitas pemerintah. Untuk itu, koalisi
permanen menjadi penting agar pemerintahan tidak
terputus-putus," ucap Arbi Sanit. jbp/why

pengirim: juni anto

Sukma, Mega, dan Rachma Satu Partai

2007-07-16T11:32:00.000+07:00

Sukmawati Ingin Satu Partai dengan Mega dan Rachma
* Asfar : Sulit Terwujud

Dimuat di surya edisi Minggu (24/6/2007) hal 2/hal politik.

Denpasar - Surya
Sukmawati Soekarno mengatakan, dalam berperan
membangun Indonesia seutuhnya, anak-anak Bung Karno
idealnya dapat bersatu membentuk satu partai besar,
berlandaskan ajaran Marhaenisme. Tetapi ia juga
mengakui hal itu belum dapat terlaksana.

"Idealnya memang seperti itu, tetapi masing-masing
pribadi punya pertimbangan lain," ucap Sukmawati, saat
menjawab saran peserta Seminar Membahas Nilai-nilai
Marhaenisme dan Trisakti Bung Karno untuk Generasi
Muda Indonesia, di Denpasar, Bali, Sabtu (23/6).

Ia menambahkan, sejumlah partai yang dimotori
anak-anak Bung Karno sudah ada keinginan bersatu.

Menurutnya, pembicaraan ke arah itu telah dimulai,
seperti oleh PNI Marhaenisme (pimpinan Sukmawati),
Partai Pelopor (Rachmawati) dan PDIP (Megawati).
Hanya, pembicaraan anak-anak Bung Karno untuk bersatu
guna membentuk satu partai besar belum final. Karena,
kata Sukmawati, masih dibahas bagaimana bentuk gambar
lambang, nama partai dan lain sebagainya.

Kata Sukmawati seperti dikutip Antara, keinginan
bersatu partai-partai yang dimotori anak-anak Bung
Karno itu muncul terkait kemungkinan memenuhi
persyaratan perubahan undang-undang partai politik
baru nanti.

Dimintai tanggapan atas pernyataan Sukmawati tersebut,
analis politik dari Unair M Asfar menilai cita-cita
Sukmawati menyatukan keluarga Bung Karno dalam satu
partai akan dapat terwujud dalam konteks penyatuan ide
atau pemikiran Bung Karno. Tetapi, dalam konteks
politik sulit terwujud karena adanya konflik elit
politis yang terbawa sampai di tataran massa paling
bawah.

Tetapi, lanjut Asfar, idealnya memang putra-putri Bung
Karno harus bersatu dalam satu wadah partai, supaya
gagasan dan ide Bung Karno dapat menjadi kebijakan.
“Idealnya begitu, kalau mau menyatukan gagasan, ide
dan pemikiran Bung Karno,” ujarnya.

Kalau pun tidak dengan wadah satu partai, menurut
Asfar dapat menggunakan konteks koalisi, sehingga
suara partai yang berpegang pada ajaran Bung Karno
tidak terpecah-pecah. Saat ini jumlah partai
nasionalis dengan faham Marhainisme cukup banyak,
tetapi sebagian tercecer menjadi partai kecil-kecil
dan tak mendapat kursi.

“Kalau tertampung menjadi satu, suaranya akan menjadi
besar,” tegasnya. Jho

pengirim : juni anto

Manuver Cantik PDIP

2007-06-22T12:24:00.000+07:00

Manuver Cantik PDIP

Silahkan anda perhatikan beberapa langkah yang dijalani PDI Perjuangan berikut ini :

- Rakernas I PDI Perjuangan
tema: "Persatuan dan Demokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat." Tujuannya adalah menjadikan PDIP sebagai "Rumah Besar kaum Nasionalis".

- Menemui Mahkamah Konstitusi
Mengetahui cara mencegah manipulasi suara dan bagaimana bisa menang dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi

- Mendirikan Baitul Muslimin
Dua pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia juga ikut mendukung deklarasi kantong Islam PDIP: Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

- PAN Belajar Oposisi ke PDIP

- Fraksi PBR siap bergabung ke FPDIP

- Bertemu USA Democratic Party

- Mengadakan Pertemuan Massa dengan Partai Golkar di Medan
(sebelumnya kedua partai – baik PDI Perjuangan maupun Partai Golkar sama-sama bertemu dengan Democratic Party di USA)

Anda tahu dimana letak kecantikannya ? Gambaran apakah ini ?

Kekuatan Politik di Indonesia saat ini bisa dikategorikan menjadi 3 kelompok besar (menurut basis massa, dan kekuatan susunan pengurusnya):
1). Partai Nasionalis berbasis mantan militer dan pejabat negara
2). Partai Nasionalis berbasis rakyat miskin dan kalangan minoritas
3). Partai Agama berbasis pemeluk agama yang ”fanatik“

Bila kita tinjau secara jujur dan obyektif, dimanakah letak PDI Perjuangan ? PDI Perjuangan adalah termasuk ke dalam Partai Nasionalis berbasis rakyat miskin dan kalangan minoritas. Ini adalah ”core constituent” PDI Perjuangan.
Dengan ”core constituent” yang jumlahnya boleh dibilang sangat banyak di Indonesia, seharusnya PDI Perjuangan selalu menjadi Partai pemenang dalam setiap Pemilu. Namun kenyataannya berbeda.

Di jaman orba, dominasi militer dan pejabat negara begitu kuat untuk membenamkan kekuatan besar ini. Pada awal reformasi, rakyat miskin dan kalangan minoritas bersatu dan hasilnya adalah kemenangan besar bagi PDI Perjuangan. Tapi PDI Perjuangan kandas untuk menduduki kursi Presiden RI, ”momentum besar” telah lenyap. Tentu saja hal ini sedikit atau banyak harus diakui telah mengecewakan ”core constituent” dan memberi kesempatan bagi dua kekuatan besar lainnya untuk menggerogoti ”core constituent” PDI Perjuangan dengan berbagai trik dan manuver.

Penyebab utama kegagalan PDI Perjuangan adalah Kekuatan Poros Tengah dan Partai Golkar. Anda bisa melihat kembali daftar manuver cantik di atas. ”Merangkul semua golongan” kita-kira itu tema besar manuver cantik kali ini. Termasuk musuh dan mereka yang pernah menjatuhkan kita. Anda bisa melihat ”jiwa besar dan hati yang lapang” dari PDI Perjuangan. Kita bukanlah partai yang hanya bisa mencela, mencerca, dan memusuhi. Kita juga bukanlah partai yang sinis dan penuh kepahitan hidup, kita adalah sebuah partai yang besar dengan jiwa yang besar. Kita kembalikan ciri dan watak rakyat Indonesia yang penuh dengan kegotong royongan (Pancasila).

Ada satu implikasi positif yang berdampak sangat besar bagi kemajuan PDI Perjuangan di masa yang akan datang baik secara internal maupun secara eksternal, tidak perlu saya paparkan di sini, saya sangat yakin anda bisa mencerna dan menganalisis apakah hal itu.

Sedikit catatan tambahan dari saya:
Masih ada 2 kalangan besar yang bisa menjadi tambahan ”core constituent” kita, yaitu para ”mahasiswa/pelajar dan pengusaha besar”. Perjuangan dan kerja keras kita untuk rakyat negeri ini masih cukup panjang. Merekrut 2 kelompok besar ini sangat perlu menjadi fokus kerja kita saat ini. Sehingga di masa mendatang PDI Perjuangan bisa menjadi ”Partai kaya, bersumberdaya manusia yang unggul, yang melahirkan para pejuang sejati untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia.”

Maju Terus Laskar PDI Perjuangan !

salam,
webmaster pdi-perjuangan.blogspot.com

Golkar-PDIP Jajaki Koalisi

2007-06-21T12:35:00.000+07:00

Golkar-PDIP Jajaki Koalisi
Jawa Pos, Kamis, 21 Juni 2007,

Demokrat Anggap Manuver Beringin Meningkatkan Tawaran ke SBY
MEDAN - Aliansi ’Merah-Kuning’ muncul di Medan, Sumatera Utara. Dua partai besar, Partai Golkar dan PDIP, mendeklarasikan koalisi baru. Ketua Dewan Penasihat DPP Golkar Surya Paloh dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas bergandeng tangan dan saling memuji bahwa mereka satu visi dalam menghadapi kepentingan politik bersama.

Kendati tidak dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, koalisi itu tak bisa disepelekan. Kiemas, suami Mega, dikenal sebagai tokoh berpengaruh di partai berlambang kepala sapi moncong putih itu. Begitu juga Surya dikenal sebagai tokoh yang sukses mengantarkan Kalla sebagai ketua umum Golkar.

Hal lain yang memberi warna bahwa koalisi itu serius adalah kehadiran tokoh kunci di eksekutif kedua partai. Dari Golkar hadir antara lain Sekjen Sumarsono, Syamsul Mua’rif (ketua), Burhanuddin Napitupulu (ketua) dan Priyo Budi Santoso (ketua). Dari PDIP terlihat Sekjen Pramono Anung, Tjahjo Kumolo (ketua DPP dan ketua FPDIP), tokoh senior Sabam Sirait, dan ketua DPD PDIP Sumut yang juga Gubernur Sumut Rudolf Pardede.

Bila koalisi semakin dimatangkan, acara yang digelar di Hotel Tiara itu juga mengisyaratkan kemungkinan adanya perubahan peta politik. Golkar yang memiliki 127 kursi di DPR saat ini menjadi bumper kebijakan Presiden SBY di parlemen. Sementara PDIP yang memiliki 109 kursi, memproklamasikan diri sebagai oposisi. Bila bergabung, keduanya akan menjadi kekuatan menentukan di DPR. Sebab, gabungan keduanya menghasilkan 236 kursi. Hampir separo dari 550 anggota DPR.

Deklarasi koalisi itu dikemas dalam acara silaturahmi. Ribuan kader kedua partai yang datang dari pelosok Sumut membanjiri lokasi. Panggung yang disiapkan di luar penuh. Dari pantauan Sumut Pos (Grup Jawa Pos), mereka datang dengan atribut partai masing-masing. Namun, warna kuning lebih banyak.

"Awalnya kita harus sepakat berjalan dalam koridor UUD 1945 dan Pancasila yang bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Kiemas saat memberikan sambutan.

Selama ini, kata Kiemas, kedua partai saling berbeda pandangan, padahal satu tujuan, yakni menyejahterakan masyarakat. Untuk itulah, dalam acara silaturahmi ini kedua kekuatan partai bisa bersatu dalam mempertahankan NKRI.

Pendapat itu didukung Surya Paloh. Dalam acara yang difasilitasi DPD Partai Golkar Sumut itu, Surya mengatakan acara tersebut merupakan titik awal untuk menyatukan dua partai yang berasaskan nasionalis. Ini mengingat Indonesia menganut multipartai. "Acara ini merupakan ide kami berdua dengan Pak Taufik Kiemas. Kami ingin kedua partai politik bersatu dan sejalan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat."

Surya yang saat Pilpres 2004 begitu dekat dengan SBY, sempat mengkritik pemerintahan Indonesia yang dimulai sejak bergulirnya era reformasi. Disebutkan, selama ini pemerintahan Indonesia belum menunjukkan perubahan ke arah signifikan.

"Acara ini bukan tujuan jangka pendek, tetapi jangka panjang beberapa tahun yang akan datang," terang Surya.

Disinggung soal pemilihan gubernur Sumatera Utara 2008, Surya menyebutkan, tidak tertutup kemungkinan kedua partai besar berkoalisi dalam mengusung pasangan calon. Namun, dalam acara silaturahmi ini, rencana itu belum ditetapkan. "Yang penting sekarang kami menyatukan persepsi partai dulu, belum menentukan program ataupun langkah ke depan," terang Surya yang mengaku merintis pertemuan itu dua tahun.

Di tempat terpisah, saat berada di ruang VIP Bandara Polonia, dia menjelaskan, yang penting adalah satu persepsi. "Pemilihan presiden (Pilpres) 2009 merupakan suatu tahap yang akan kita lewati bersama. Tapi, sekali lagi, pertemuan itu bukan tujuan ke arah pilpres maupun pilgubsu," kata Surya yang datang ke Medan dengan pesawat pribadi.

Reaksi Partai Demokrat

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Achmad Mubarok yakin pembentukan aliansi tersebut tidak berpengaruh terhadap partainya. Namun, dia tidak membantah jika forum itu bertujuan memberikan shock therapy kepada Presiden SBY. "Kami tidak akan terpengaruh. Namun, pengaruhnya bagi Golkar adalah akan meningkatkan nilai tawar ke SBY," analisisnya.

Tidak terpengaruhnya citra SBY, lanjut Mubarok, terlihat dalam berbagai survei. Menurut dia, citra SBY stabil pada kisaran 30 persen. Di atas tokoh-tokoh lain yang menjadi saingannya. "Karena itu, kami tidak khawatir sama sekali. Ini hanya manuver jangka pendek, musik politik, yang bertahan 2-3 bulan saja," katanya.

Mubarok juga melihat bahwa sosok Jusuf Kalla di tubuh Partai Golkar tidak menjadi sentral. Kelompok "Akabaris" (sebutan untuk pendukung Akbar Tandjung) masih kuat dan siap mengikuti tokoh sentral. "Akbar sekarang kan sudah memimpin Barindo. Padahal, Barindo itu milik Partai Demokrat," jelasnya.

Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan pada pertemuan petinggi PDIP dan Partai Golkar itu. Partai Demokrat yang selama ini dikenal berkawan dekat dengan Partai Golkar selaku partai pendukung pemerintah tidak merasa ditinggalkan. "Ítu silaturahmi yang lumrah. Partai Demokrat tidak merasa terancam," katanya kemarin. Menurut Anas, masa depan Partai Demokrat lebih ditentukan oleh rakyat pemilih, bukan oleh silaturahmi antara partai A dan B.

’’Jadi, peristiwa ini sama sekali tidak mengagetkan dan tidak membuat Partai Demokrat terkaget-kaget. Tak ada bahayanya,” katanya. Alumnus Unair itu mengaku optimistis Golkar tidak akan meninggalkan Partai Demokrat. Sebab, Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla masih berada dalam internal kabinet selaku wakil presiden. ’’Kami yakin Golkar tidak akan mengganggu pemerintah,” ujarnya. (cak/aku/jpnn)

PDIP Tetap Dukungan Interpelasi Lapindo

2007-06-21T12:23:00.000+07:00

PDIP Tetap Dukungan Interpelasi Lapindo
Jawa Pos, Kamis, 21 Juni 2007,

JAKARTA - Jumlah pendukung usul penggunaan hak interpelasi DPR tentang bencana lumpur Lapindo belum memenuhi angka psikologis. Belum 200 tanda tangan. Ironisnya, kemarin sempat tersiar kabar muncul pencabutan dukungan.

Sekjen DPP PDIP Pramono Agung, misalnya, dikabarkan melakukan rapat DPP PDIP untuk mencabut dukungan interpelasi Lapindo.

Benarkah? Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menepis kabar burung itu. "Tidak benar itu. Fraksi PDIP tak mencabut dukungan," katanya.

Tjahjo mengatakan, pihaknya tetap mendukung proses interpelasi. Hanya, lanjut dia, Fraksi PDIP diharapkan tidak terjebak dalam proses politik yang berlarut-larut seperti pada kasus interpelasi Iran.

"Kami akan terus mendorong pemerintah agar cepat menangani masalah korban Lapindo," katanya.

Selain lambatnya penanganan ganti rugi dan pembangunan infrastruktur pengganti, pemerintah diminta tidak memperhadapkan warga korban dengan Lapindo. "Pemerintah jangan lepas tangan atas nasib rakyatnya," katanya.

Wakil Ketua DPR Soetardjo Seorjoguritno mengatakan, tidak ada keputusan DPP PDIP yang menginstruksikan kadernya di Fraksi DPR mencabut dukungan pada interpelasi Lapindo. "Itu hanya isu. PDIP tetap konsisten memperjuangkan wong cilik," katanya kemarin.

Mbah Tardjo yang sempat terkejut mendengar isu tersebut, langsung mengontak sejumlah pengurus harian DPP PDIP untuk memastikan ketidakbenarannya.(aku)

Uang Kirbi Balik Separo

2007-06-21T12:17:00.000+07:00

Uang Mahar Pilgub Balik Separo
Jawa Pos, Kamis, 21 Juni 2007,

Cawagub Gagal Raih Tiket Pemilihan Gubernur DKI

JAKARTA - Mantan bakal calon wakil gubernur (bacawagub) DKI Jakarta Mayjen (pur) Slamet Kirbiyantoro angkat bicara soal ribut-ribut uang mahar yang disetor ke PDIP. Dia menyatakan siap datang ke Kantor DPP PDIP untuk dikonfrontasi terkait uang mahar Rp 1,5 miliar yang telah dikeluarkannya agar mendapatkan tiket calon wakil gubernur (cawagub) di partai itu.

"Kalau dipanggil, saya tidak mau datang. Sebab, saya bukan orang partai. Tapi, kalau untuk melakukan klarifikasi (konfrontasi, Red), saya siap datang," ujar Kirbi usai tampil sebagai pembicara diskusi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, kemarin sore.

Kirbi menyatakan, sebenarnya, dirinya enggan memperpanjang masalah tersebut. Sebab, uang mahar yang ditagih itu bukan yang diserahkan ke partai. Uang pelicin tersebut diserahkan kepada pengurus PDIP yang menggaransi dirinya mendapatkan tiket cawagub. "Jadi, masalah ini sebenarnya tak memiliki hubungan dengan partai (PDIP, Red), tapi oknum pengurusnya," terangnya. Tiket itu direbut Mayjen (pur) Prijanto. Prijanto akan mendampingi Fauzi Bowo dalam pencoblosan 8 Agustus nanti.

Kirbi mengungkapkan, sebagian uang mahar tersebut telah dikembalikan pengurus parpol yang menerimanya. "Sudah ada yang membayar tagihan saya itu," ujarnya. Hanya, dirinya enggan menyebut nama petinggi PDIP DKI Jakarta yang buru-buru mengembalikan uang persekot itu. Mengenai jumlah, purnawirawan mayjen tersebut enggan menyebutkan.

Kirbi menyatakan menyetor uang jago tersebut ke sejumlah orang. Nah, yang sudah mengembalikan uang komitmen baru satu orang. "Ini menunjukkan iktikad baik dan saya yakin mereka akan melunasi semuanya. Jadi, saya tidak perlu menagih lagi," ujar mantan Pangdam Jaya itu.

Karena sebagian uangnya sudah dikembalikan, Kirbi berharap DPP PDIP tidak perlu melakukan panggilan konfrontasi. "Tapi, kalau itu (konfrontasi, Red) dianggap sebagai pengganti alat bukti dan harus dilakukan, saya siap mematuhinya. Walaupun jadi memperpanjang masalah. Sementara saya yakin, tanpa ditagih pun, semua tagihan saya akan dibayar," ujarnya.

Saat ditanya soal bukti pembayaran dari oknum elite PDIP Jakarta itu, Kirbi mengatakan ada kuitansinya. Bukti pembayaran tersebut, menurut Kirbi, sekaligus menguatkan fakta bahwa dirinya telah mengeluarkan uang mahar. "Tapi jangan lupa, saya tak pernah mengatakan uang mahar itu disetorkan kepada partai. Tapi, oknum partai. Maka, kalau oknum itu orang baik, pasti akan melunasinya," tambahnya.

Kirbi menolak anggapan uang yang disetor sebagai mahar tersebut harus direlakan sebagai risiko pencalonannya. "Itu salah. Kalau mau dibilang cost politik, memang jelas. Tapi, kalau diiming-imingi dengan janji (jaminan terpilih sebagai cawagub, Red) lewat cara conditioning, tentu bukan bagian dari cost politik. Itu mahar dong," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Kirbi juga blak-blakan menyatakan nekat menagih uang mahar tersebut untuk membayar utang. "Sebenarnya, tuntutan saya menagih itu karena saya harus membayar utang juga. Gaji pensiunan saya kan Rp 1,7 juta. Dari mana saya punya miliaran, kalau tidak ngutang? Nah, utang ini kan harus dibayar," ungkapnya.(ers/cak/yus)

Pengurus PDIP DKI Diperiksa DPP

2007-06-19T08:47:00.000+07:00

Pengurus PDIP DKI Diperiksa DPP
Jawa Pos, Selasa, 19 Juni 2007,

Terkait Uang Mahar Calon Gubernur DKI yang Tak Terpilih

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP langsung bereaksi atas munculnya isu bahwa ada kader yang menerima "uang mahar" dari para bakal calon (balon) gubernur DKI Jakarta. Sejumlah pengurus DPD PDIP DKI Jakarta mulai dimintai keterangan untuk menelusuri kebenaran isu uang pelicin tersebut.

Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menegaskan, partainya akan bertindak tegas terhadap kader yang mencari keuntungan pribadi dalam proses Pilkada DKI Jakarta. Sebab, seperti parpol lain, ada mekanisme yang harus ditempuh dalam menentukan dukungan cagub-cawagub.

"Tidak ada pasalnya meminta uang mahar kepada kandidat calon. Kalau benar ada kader kami yang meminta uang mahar kepada kandidat cawagub, itu dilakukan oknum. Kami sedang menyelidiki hal itu," jelasnya.

Setidaknya, sudah ada empat kader PDIP yang dimintai keterangan. Di antaranya Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Agung Imam Sumanto, Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Eriko Sotarduga, Wakil Ketua Bidang Bappilu DPD PDIP DKI Jakarta Audi I.Z. Tambunan, dan Wakil Ketua Bidang Pemuda Mahasiswa dan Komandan Satgas DPD PDIP DKI Jakarta Marsudi Prasetya Edi. Mereka dimintai keterangan soal isu yang beredar terkait dengan money politics di bursa pencalonan cagub-cawagub.

Penelusuran PDIP itu terkait dengan "nyanyian" para bakal calon yang tak terpilih. Saat ini, paling tidak ada dua mantan balon yang mengaku "diperas" parpol. Seperti, Mayjen Jasri Marin mengaku habis lebih dari Rp 2 miliar. Begitu juga, Mayjen Slamet Kirbiyanto yang disebut-sebut habis miliaran rupiah. Mereka dijanjikan akan diberi tiket untuk maju dalam pilkada, tapi kenyataannya PDIP memilih pasangan Fauzi Bowo-Prijanto.

Rencananya, para bakal calon yang "bernyanyi" tersebut dipertemukan dengan kader partai yang telah menerima uang mahar bakal calon.

Namun, Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Dhia Prekasha Yoedha membantah bahwa pemanggilan empat pengurus teras DPD PDIP DKI Jakarta terkait dengan dugaan pelanggaran AD/ART partai. "Ini hanya laporan biasa. DPD memberi laporan dan klarifikasi tentang isu politik uang dan penyerangan ke kantor DPD. Itu saja. Tidak perlu dibesar-besarkan," katanya.

Menurut Dhia, isu politik uang itu sangat mengganggu dan bisa mencoreng nama partai. karena itu, DPD perlu meminta arahan ke DPP dalam menyelesaikan persoalan tersebut. "Secara institusi, PDIP tidak pernah meminta sesuatu ke semua kandidat, termasuk Djasri (Djasri Marin) dan Kirbi (Slamet Kirbianto)," tegasnya.

Bahkan, Dhia meragukan bahwa para calon tersebut mampu menyetor uang sebesar itu ke parpol. "Hahaha...logikanya dibalik saja. Kok kaya banget dua jenderal itu, bisa memberi kami Rp 1,5 miliar. Perlu diklarifikasi dari mana saja kekayaan mereka," ujar Dhia enteng.

Kalaupun betul Kirbi dan Djasri memberikan "sesuatu" kepada oknum pengurus, Dhia justru menyayangkan langkah mereka. Sebab, menurut dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah jelas-jelas melarang semua kandidat untuk memberikan setoran ke partai, apalagi individu pengurus. "Wong, sudah jelas-jelas dilarang Bu Mega, Sekjen juga, kok masih berani setor?" tukasnya.

Dhia lantas membandingkan sikap mantan kandidat cagub Bibit Waluyo dan Sarwono Kusumaatmadja yang memberi bantuan tapi tidak nyanyi ketika gagal. "Yang disumbangkan Pak Bibit lebih besar. Dia memberikan komputer ke setiap PAC. Sarwono juga nyumbang seragam ke beberapa PAC. Tetapi, mereka ikhlas, tidak nyanyi. Yang ini, setelah gagal, kok ngomong macam-macam. Apa kalau dipilih mereka mau ngaku?" tuturnya.

Untuk mengetahui penerima uang jago cawagub itu, lanjut Pramono, DPP PDIP telah membentuk tim indisipliner guna menginvestigasi mengenai uang mahar itu. "Kami juga akan mempertemukan kedua belah pihak terlebih dahulu sehingga ketemu titik permasalahannya. Perlu diketahui, kabar ini sudah diketahui ketua umum kami, Ibu Megawati. Dia (Ibu Mega, Red) setuju kasus ini diusut tuntas," imbuhnya. (pes/yus/cak)

Megawati : Pertahankan Pancasila

2007-06-18T18:59:00.000+07:00

Megawati : Pertahankan Pancasila
Indomedia.com, Sabtu, 02 Jun 2007

Ende, PKMegawati Soekarnoputri menegaskan, tanpa Pancasila tidak akan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya Pancasila yang mampu menjadi perekat bangsa dari berbagai latar belakang budaya, sosial, suku, agama ataupun ras. Karena itu semua anak bangsa bersatu hati mempertahankan ideologi negara Pancasila, karena kalau tidak ada Pancasila, maka NKRI akan bubar.

"Satu-satunya ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Maka mari kita pertahankan Pancasila," ajak Megawati saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Pancasila-Ende, Jumat (1/6/2007).

Megawati mengatakan, di tengah derasnya era globalisasi saat ini, Pancasila terkesan mulai dilupakan orang. Karena itu dia mengajak semua komponen bangsa agar kembali menggelorakan Pancasila. Karena bagaimanapun, kata putri Bung Karno ini, Pancasila lahir dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan bahwa dia bukan pembuat Pancasila. Bung Karno hanya menggali Pancasila dari dalam tubuh bangsa Indonesia. Pancasila telah menjadi nilai-nilai dasar dari Bangsa Indonesia, yakni adanya sikap gotong royong.

Menurut presiden ke-5 RI ini, sebagai bangsa yang besar, maka anak bangsa ini harus memiliki rasa kebanggaan akan identitas diri. Dalam membangun bangsa ini setiap anak bangsa perlu memiliki harga diri serta berdaulat di dalam budaya. Megawati juga mengingatkan semua pihak jangan mudah mengadopsi budaya asing yang belum tentu sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Dikatakannya, Bung Karno mengajarkan bahwa hanya bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai harga diri. Kesadaran ini perlu ada dalam diri anak muda. Yang terjadi saat ini, katanya, banyak anak muda yang sudah lupa tentang sejarah bangsa. Kaum muda hanya berpikir bahwa kalau sudah merdeka, ya sudah, padahal tidaklah begitu. Anak muda adalah penerus bangsa. Republik ini tidak akan eksis, tidak akan ada di antara bangsa-bangsa lain di dunia kalau tanpa kaum muda.

"Kalian anak muda yang main drum band itu, kalian bisa apa tidak memainkan musik sasando yang menjadi ciri khas Propinsi NTT? Kalau bisa memainkan drum band, maka seharusnya kalian juga harus bisa memainkan alat musim sasando," kata Megawati kepada para pemain drum band SMUK Syuradikara, Ende yang berbaris di bagian depan.
Megawati juga mengatakan, seharusnya bangsa Indonesia bisa berdikari dalam urusan pangan, dalam arti tidak perlu mengimpor beras dari luar negeri seperti Vietnam dan juga Thailand. Kebutuhan pangan masyarakat identik dengan beras. NTT, misalnya, pangan yang bisa dikembangkan adalah pisang, ubi ataupun jagung. "Bung Karno ketika merenungkan Pancasila di bawah pohon sukun dia justru memakan buah sukun. Itu adalah bukti kecintaan Bung Karno terhadap pangan lokal," katanya.
"Ayo para bupati dengar ini, kalau Vietnam ataupun Kamboja mengalami kekeringan dan ketika produksi beras mereka mengalami penurunan, apa kita masih mengharapkan beras dari mereka? Maka jangan harap beras raskin terus," tandas Mega.
Dalam pidato tanpa teks sekitar 45 menit itu, Megawati mengatakan bahwa bangsa Amerika Serikat ataupun China adalah bangsa yang besar. Tetapi itu bukan berarti bahwa bangsa Indonesia harus di bawah bangsa-bangsa tersebut. Bangsa Indonesia harus berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Megawati tiba di Ende, Kamis (31/5/2007), disambut ribuan masyarakat Kota Ende, baik kader PDIP maupun masyarakat umum. Hal ini terlihat ketika menginjakkan kaki di Bandara Hasan Aroeboesman, Ende, massa terus berteriak memanggil nama Megawati dari balik pintu pagar bandara.

Megawati didampingi oleh sejumlah pengurus DPP PDIP, seperti Sony Keraf, Theo Syafei dan Manuel Kaisiepo. Dari NTT hadir Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, Bupati Ende, Drs. Paulinus Domi dan Wakil Bupati Ende, Bernadus Gadobani S.Ag, serta Kapolda NTT, Brigjen RB Sadarum. Megawati juga mengunjungi sejumlah tempat seperti situs Bung Karno, Museum Bahari, Museum Budaya, Ende dan juga pohon sukun (tempat Bung Karno merenungkan Pancasila--Red). Pada Kamis (31/5/2007) malam, Megawati mengadakan tatap muka dan ramah tamah bersama jajaran Muspida Kabupaten Ende dan masyarakat di Aula BBK-Ende.

Sebelum memimpin apel bendera kemarin pagi, Megawati mengunjungi tempat kerajinan tenun ikat dan pandai besi di Woloare. Apel bendera dimulai tepat pukul 09.45 Wita, dihadiri ribuan simpatisan dan kader PDIP serta masyarakat umum dan anak-anak sekolah. Setelah memimpin apel, Megawati bersama rombongan terbang ke Mataram-NTB. (rom)

Sejarah PDI Perjuangan

2007-06-18T18:50:00.000+07:00

Sejarah PDI Perjuangan

Bahwa PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik. Kelima partai politik tersebut yaitu :

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
PNI didirikan Bung Karno tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dengan mengusung nilai-nilai dan semangat nasionalisme, PNI kemudian berkembang pesat dalam waktu singkat. Karena dianggap berbahaya oleh penguasa kolonial, tanggal 29 Desember 1929 semua kantor dan rumah pimpinan PNI digeledah. Bung Karno, Maskun, Supriadinata dan gatot mangkupraja ditangkap. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan Raad van Justitie tanggal 17 April 1931, mereka dipidana penjara. Keputusan ini diartikan mencap PNI sebagai suatu organisasi yang terlarang.
Setelah tanggal 3 November 1945 keluar Maklumat Pemerintah tentang pembentukan Partai Politik. Dengan landasan tersebut, tanggal 29 Januari 1946 di Kediri PNI dibentuk oleh partai-partai yang tergabung dalam Serikat Rakyat Indonesia atau di kenal dengan Serrindo pada waktu itu, PNI Pati, PNI Madiun, PNI Palembang, PNI Sulawesi, kemudian Partai Republik Indonesia Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat Yogya, dan ada beberapa lagi partai kecil lainnya yang berada di Kediri. Fusi ini terjadi ketika ada Konggres Serrindo yang pertama di Kediri. Dalam Kongres tersebut PNI dinyatakan memiliki ciri Sosio-Nasionalisne-Demokrasi yang merupakan asas dan cara perjuangan yang dicetuskan Bung Karno untuk menghilangkan kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme. Pengunaan asas ini diasosiasikan sebagai "kebangkitan kembali PNI 1927" yang pernah didirikan Bung Karno.

Ideologi partai ini menggunakan apa yang dikembangkan oleh Bung Karno yaitu Marhaenisme, sebuah istilah yang di bangun atau dipakai oleh beliau ketika beliau melakukan kunjungan ke salah satu daerah di Jawa Barat dan bertemu dengan seorang petani yang namanya Marhaen.

PNI merupakan partai pemenang pemilu nomor satu dalam pemilu tahun 1955 dengan komposisi suara kurang lebih 22,3%. Basis sosial dari partai ini pertama-tama adalah masyarakat abangan di Jawa. Kekuatan mobilisasi terletak pada penguasaan atas birokrasi dan yang kedua adalah para pamong praja, lurah dan para kepala desa. Ini menjelaskan kenapa Golkar mengambil alih itu, PNI ambruk secara total. Ketika dukungan cukup merata menyebar di seluruh Indonesia, ketika di beberapa propinsi yang sangat terbatas seperti di Aceh, Sumatra Barat, dimana pendukung PNI itu jumlahnya kurang dari 0,7%. Di kawasan Jawa di bagian sebelah utara Bandung PNI tidak pernah mendapatkan basis dukungan yang kuat. Itu merupakan daerah Islam atau daerah Masyumi. Di Bandung daerah selatan itu merupakan kantong utama. Jawa Tengah adalah kantong-kantong utama, dan kontestan yang paling serius itu datang dari Partai Komunis Indonesia yang berada di beberapa daerah segitiga seperti Jelanggur dan seterusnya. Blitar bagian selatan dan sebagainya.
2. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
Parkindo adalah partai yang didirikan karena ada maklumat pada waktu itu, ia baru berdiri tahun 1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketuai Ds Probowinoto. Parkindo merupakan penggabungan dari partai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai Politik Masehi) di Pematang Siantar.

3. Partai Katolik
Partai Katolik lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari Katolik Jawi, yang dulunya bergabung dengan partai Katolik. Sebenarnya partai ini pada tahun 1917-an itu sudah ada. Partai ini berdiri pada tahun 1923 di Yogyakarta yang didirikan oleh umat Katolik Jawa yang diketuai oleh F.S. Harijadi kemudian diganti oleh I.J. Kasimo dengan nama Pakepalan Politik Katolik Djawi (PPKD). Pada Pemilu 1971 Partai Katolik meraih 606.740 suara (1,11%) sehingga di DPR mendapat 3 kursi.

4. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai yang didirikan terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirnya. Tokoh dibalik pendirian IPKI adalah AH. Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh. Kelahirannya didasari oleh UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu 1955. Dalam pemilu itu anggota ABRI aktif dapat dipilih melalui pemilu dan duduk di Konstituante.

IPKI didirikan pada tanggal 20 Mei 1954 kurang lebih satu tahun sebelum pemilu tahun 1955 yang berlangsung bulan September. Waktu itu, Jenderal Besar Nasution yang berpangkat kolonel, terlibat pada peristiwa yang sangat terkenal yaitu peristiwa 27 Oktober.

Peristiwa 27 Oktober ini adalah sebuah peristiwa dimana tentara melakukan upaya untuk memaksa Bung Karno membubarkan parlemen. Mereka datang ke istana, gerombolan tentara yang sangat banyak dengan tank, meriam diarahkan ke depan istana, dan meminta kepada Bung Karno untuk membubarkan parlemen, karena parlemen dianggap telah mengintervensi persoalan internal tentara. Nasution dipanggil, usianya baru 33 tahun dan disuruh kembali untuk memikirkan tindakannya, di copot jabatannya, antara Oktober 1952 sampai nantinya dia dikembalikan pada jabatannya pada tahun 1955. Selama tiga tahunan itu Nasution berfikir sangat serius. Bung Karno tidak bisa dilawan. Diantara tahun-tahun inilah Nasution kemudian mendirikan IPKI.

Dalam pertemuan sangat tertutup antara wakil IPKI dengan Soeharto pada tahun 1971. Dua tokoh IPKI yang besar atau salah satu tokoh IPKI yang besar, mantan Bupati Madiun, Achmad Sukarmadidjaja almarhum, mengatakan bahwa IPKI tidak mungkin hidup di dalam gerombolan partai-partai yang punya ideologi aneh-aneh dan ingin bergabung dengan golongan karya atau menjadi partai sendiri.

Kedekatan dengan Golkar, menjelang Deklarasi PDI 1973 IPKI pernah berpikir untuk bergabung ke Golkar. Tanggal 12 Maret 1970 Presiden Soeharto memberi jawaban atas permintaan Achmad Sukarmadidjaja bahwa IPKI bisa bergabung ke Golkar dengan syarat harus membubarkan diri lebih dahulu. IPKI cukup spesifik dan memiliki dukungan yang konkrit menurut pemilu 1955 kecuali sedikit di Jawa Barat, demikian juga dengan Murba. Hanya memiliki dukungan yang sangat sedikit di Jawa Barat kurang lebih 290.000-an orang. Pada Pemilu 1971 IPKI hanya mampu memperoleh 388.403 (0,62 %) sehingga tidak mendapat satupun kursi di DPR.

5. Murba
Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara. Murba adalah gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka.

Menurut data Kementrian Penerangan RI tentang "Kepartaian di Indonesia" seri Pepora No. 8, Jakarta, 1981, istilah Murba mengacu pada pengertian "golongan rakyat yang terbesar yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaga sendiri". Asas partai ini antifasisme, anti imperialisme-kapitalisme dengan tujuan akhirnya mewujudkan masyarakat sosialisme.

Meski program Murba membela rakyat kecil dan kaum tertindas, dukungan riil rakyat terhadap Murba kurang begitu kuat. Terbukti dalam Pemilu 1971 partai ini tidak memperoleh satu pun kursi di DPR karena hanya mampu meraih 48.126 suara (0,09 %).

Proses fusi terjadi sebenarnya hanya untuk menjamin kemenangan kekuatan Orde Baru. Pada saat itu penguasa Orde Baru mengaktifkan Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) yang proses pembentukannya didukung oleh militer. Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan disebutkan agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong (DPR-GR) segera membuat Undang-Undang untuk mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.

Gagasan agar supaya fusi untuk pertama kali tahun 1970. Tepatnya 7 Januari tahun 1970. Soeharto memanggil 9 partai politik untuk melakukan konsultasi kolektif dengan para pimpinan 9 partai politik tersebut. Dalam pertemuan konsultasi tersebut, Soeharto melontarkan gagasan pengelompokan partai politik dengan maksud untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih tentram lebih damai bebas dari konflik agar pembangunan ekonomi bisa di jalankan. Partai politik dikelompokan ke dalam dua kelompok, kelompok pertama disebut kelompok materiil spirituil yang menekankan pada aspek materiil dan kedua adalah spirituil materiil yang menekankan pada aspek spiritual. Kelompok materiil spirituil menjadi Partai Demokrasi Indonesia dan kelompok spirituil materiil itu kemudian menjadi Partai Persatuan pembangunan.

Setelah diskusi-diskusi seperti itu tokoh-tokoh partai coba mulai bertemu dan mulai mendiskusikan gagasan ini. Pertemuan kemudian berlanjut pada tanggal 27 Februari 1970 Soeharto mengundang lima partai politik yang dikategorikan kelompok pertama yaitu PNI (Partai Nasiona Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) dan Murba. Ide pengelompokan yang dilontarkan Soeharto menjadi perhatian masyarakat umum dan ditengah-tengah proses pengelompokan tersebut berkembang rumor yang sangat kuat isu pembubaran partai-partai politik jika tidak dicapai kesepakatan untuk mengadakan pengelompokan sampai batas waktu 11 Maret 1971. Karena partai sangat lamban, mulai muncul gerakan di sejumlah daerah yang paling terkenal adalah di Jawa Barat. Panglima daerah di Jawa Barat pada waktu adalah Jenderal Darsono melakukan buldoser secara besar-besar ke partai di Jawa Barat. Muncul gagasan tentang dwi partai. Partai yang cuma dua di Indonesia. Dan korban paling utama pada waktu itu adalah Partai Nasional Indonesia.

Pada tanggal 7 Maret 1970 bertempat di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M Siregar di Jalan Teuku Umar No. 5 Jakarta, lima tokoh Partai yang hadir yaitu Hardi dan Gde Djakse (PNI), Achmad Sukarmadidjaja (IPKI), Maruto Nitimihardjo dan Sukarni (Murba), VB Da Costa, Lo Ginting dan Harry Tjan (Partai Katolik) serta M Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo), mengadakan pertemuan dan pembicaraan mengenai pengelompokan partai. Dalam pertemuan tersebut, muncul kekhawatiran terjadinya polarisasi antara kelompok Islam dan non-Islam, oleh karenanya muncul gagasan sebagai alternatif untuk mengelompokan partai menjadi lima atau empat kelompok yang terdiri dari dua kelompok muslim, satu nasionalis, satu kristen dan satu kelompok karya. Namun pemerintah Orde Baru saat itu tetap menginginkan pengelompokan sesuai yang diajukan sebelumnya hingga akhirnya gagasan yang diusulkan oleh tokoh-tokoh tersebut tidak pernah terwujud.

Pada tanggal 9 Maret 1970 pertemuan pimpinan lima partai tersebut berlanjut ditempat yang sama dengan agenda pokok yaitu penyelesaian deklarasi atau pernyataan bersama dan pokok-pokok pikiran selanjutnya. Dalam pertemuan ini berhasil membentuk tim perumus yang terdiri dari Mh. Isnaeni, M Supangat, Murbantoko, Lo Ginting dan Sabam Sirait. Tim perumus menghasilkan "Pernyataan Bersama" yang ditanda tangani oleh ketua partai masing-masing, yakni Hardi (PNI), M Siregar (Parkindo), VB Da Costa (Partai Katolik), achmad sukarmadidjaja (IPKI) dan Sukarni (Murba).

Pada tanggal 12 Maret 1970 kembali dilakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto yang didampingi oleh Brigjen Sudjono Humardani dan Brigjen Sudharmono. Dari pihak partai politik hadir Hardi dan Gde Djakse (PNI), Achmad Sukarmadidjaja dan M Supangat (IPKI), Maruto Nitimihardjo (Murba), VB Da Costa dan Lo Ginting (Partai Katolik) serta M Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo).

Pada tanggal 24 Maret 1970 para pemimpin parpol tersebut kembali melakukan pertemuan di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M Siregar. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk memperjelas keberadaan kelompok yang telah dibentuk, baik nama, sifat, pengorganisasian dan program. Hasil pertemuan tersebut akhirnya disepakati nama "Kelompok Demokrasi Pembangunan" dan dikukuhkan melalui SK No. 42/KD/1972, tanggal 24 Oktober 1972. Meskipun sebelumnya banyak muncul usulan-usulan nama yang diajukan oleh masing-masing partai, antara lain oleh Lo Ginting (Partai Katolik) yang mengusulkan nama "Kelompok Demokrasi Kesejahteraan" atau "Kelompok Kesejahteraan Kerakyatan". Maruto Nitimihardjo (Murba) mengusulkan nama "Kelompok Gotong-Royong", karena kata "gotong royong" dianggap merupakan perasaan pancasila dan dapat menghindari polarisasi. Usep Ranawidjaja (PNI) keberatan karena bisa ditafsirkan dan dikaitkan dengan Orde Lama. M Supangat (IPKI) mengusulkan dibentuk "Badan Kerjasama" sebagai sifat pengelompokan yang dinamakan "Kelompok Pembangunan". Sabam Sirait (Parkindo) mengusulkan nama "Kelompok Demokrasi dan Pembangunan" atau "Kelompok Sosial Demokrat".

Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 tepat jam 24.00 dalam pertemuan Majelis Permusyawaratan Kelompok Pusat (MPKP) yang mengadakan pembicaraan sejak jam 20.30 di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta, Kelompok Demokrasi dan Pembangunan melaksanakan fusi 5 Partai Politik menjadi satu wadah Partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia meskipun pada awal fusi sebenarnya muncul 3 (tiga) kemungkinan nama untuk fusi menjadi :
1. Partai Demokrasi Pancasila
2. Partai Demokrasi Pembangunan
3. Partai Demokrasi Indonesia

Deklarasi ditandatangani oleh wakil kelima partai yaitu MH. Isnaeni dan Abdul Madjid mewakili Partai Nasional Indonesia, A. Wenas dan Sabam Sirait Mewakili Partai Kristen Indonesia, Beng Mang Rey Say dan FX. Wignyosumarsono mewakili Partai Katolik, S. Murbantoko R. J. Pakan mewakili Partai Murba dan Achmad Sukarmadidjaja dan Drs. Mh. Sadri mewakili Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Dengan dideklarasikannya fusi kelima partai tersebut, maka lahirlah Partai Demokrasi Indonesia.

Setelah deklarasi fusi tersebut, selanjutnya untuk memenuhi poin 3 Deklarasi fusi, dibentuk tim penyusun Piagam Perjuangan, AD/ART, struktur organisasi dan prosedur yang diperlukan melaksanakan fusi tersebut. Tim yang dikenal sebagai Tim 10 itu semula diketuai Sunawar Sukowati (PNI) tapi kemudian diganti Sudjarwo (PNI) karena penugasan Sunawar sebagai duta besar.

Pada tanggal 13 Januari 1973 Majelis Pimpinan Partai (MPP) terbentuk, Sabtu 14 Januari 1973 jam 01.20 pagi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berhasil menyusun struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat sampai terselenggaranya Kongres Nasional. Susunan kepengurusan DPP PDI sebagai berikut :
I. MAJELIS PIMPINAN PUSAT (beranggotakan 25 orang) :
II. DEWAN PIMPINAN PUSAT (beranggotakan 11 orang)

DPP PDI bersama Tim 10 pada tanggal 8-10 Juni 1973 di Cibogo Bogor berhasil menyelesaikan AD/ART PDI dan telah disahkan dalam rapat DPP PDI tanggal 26 Juli 1973 serta dikukuhkan dalam rapat MPP PDI di kediaman hasyim Ning pada tanggal 4 Agustus 1973. Sementara Piagam dan Program Perjuangan Partai dikukuhkan dalam rapat MPP PDI tanggal 19-20 September 1973.

Untuk memenuhi poin 4 Deklarasi Fusi, kelima partai yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba mengadakan forum internal masing-masing partai. PNI menyelenggarakan Munas tanggal 27-28 Januari 1973 di Jakarta yang memutuskan bahwa masalah fusi dengan partai-partai lain tidak dipersoalkan dan menyetujui kebijakan DPP PNI dalam menghadapi fusi. Parkindo mengadakan Sidang Dewan Partai VII yang diperluas pada tanggal 8-10 Juli 1973 di Sukabumi hasilnya menyetujui kebijakan DPP Parkindo berfusi dalam PDI. Partai Katolik melaksanakan Sidang Dewan Partai yang diperluas pada tanggal 25-27 Februari 1973 di Jakarta dan hasilnya menyetujui kebijakan DPP untuk berfusi. IPKI melaksanakan Musyawarah Dewan Paripurna Nasional IV di Tugu-Bogor pada tanggal 25-27 mei 1973 dan Murba melaksanakan Sidang Dewan Partai pada tanggal 1-3 Agustus 1973 yang masing-masing menyetujui kebijakan DPP nya untuk berfusi.

Terbentuknya DPP diiringi terbentuknya kepengurusan Cabang (kepengurusan tingkat kabupaten) sebanyak 154 Cabang. Tahun 1974 kepengurusan Cabang bertambah 77 Cabang, tahun 1975 bertambah 20 Cabang, tahun 1976 bertambah 6 Cabang.

Musyawarah nasional adalah bentuk pertemuan besar PDI yang pertama pasca fusi. Setelah mendapat restu Presiden Soeharto tanggal 18 Juni 1973 dan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX tanggal 19 Juni 1973, DPP PDI melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas). Dalam praktik, Munas I ini mengambil nama "Konpernas" (Konsultasi dan Penataran Nasional) di Jakarta tanggal 20-24 september 1973. Konpernas dihadiri utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), MPP, Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu), Anggota Fraksi PDI di DPR, dan tokoh-tokoh Pemerintah seperti mayjen Ali Murtopo, Mayjen Subiyono (Wakil Dephankam), JB sumarlin (Wakil Bappenas), Mayjen Sunandar (Wakil Mendagri), Sulaiman (Wakil Menlu) dan Prof Sunario (Wakil Dewan Harian Angkatan 1945).

Kongres I PDI berlangsung dari tanggal 12 - 13 April 1976. Pelaksanaan Kongres I ini sempat tertunda-tunda akibat adanya konflik internal. Di dalam Kongres I ini intervensi pemerintah sangat kuat, pemerintah memplot Sanusi Hardjadinata agar terpilih. Dan hasilnya Sanusi Hardjadinata terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PDI. Susunan DPP hasil Kongres I yang susunan personalianya sudah disempurnakan atas kesepakatan antara Mh Isnaeni dan Sunawar.

Kepengurusan tersebut karena adanya konflik diantara pengurus DPP, maka pada tanggal 16 Januari 1978, susunan DPP PDI hasil penyelesaian politik bersama Bakin.
Kongres II dilaksanakan pada tahun 1981 di Jakarta, meskipun ada penolakan dari "Kelompok Empat" (Usep, Abdul Madjid, Walandauw dan Zakaria Ra'ib) yang mengajukan keberatan atas penyelenggaraan Kongres II kepada pemerintah. Namun Kongres II PDI tetap berlangsung pada tanggal 13-17 Januari 1981 mengambil tema : "Dengan Menggalang Persatuan dan Kesatuan Dalam Rangka Memantapkan Fusi, Meningkatkan Peranan dan Partisipasi PDI Untuk Mensukseskan Pembangunan".
Di dalam Kongres II ini campur tangan pemerintah semakin kuat. Meskipun ada keberatan terhadap pelaksanaan Kongres tersebut, Kongres II PDI tetap berjalan. Pemerintah tetap mengizinkan penyelenggaraan Kongres tersebut dan Presiden Soeharto yang membuka acara Kongres II PDI.
Di dalam Kongres II PDI menghasilkan kesepakatan-kesepakatan diantara partai-partai pendukung PDI yang berkonflik. Kongres II PDI akhirnya menyepakati bahwa fusi telah tuntas.
Pasca Kongres II PDI konflik internal masih terjadi yaitu perselisihan antara Hardjanto dengan Sunawar. Kelompok hardjanto mendesak diselenggarakannya Kongres Luar Biasa sedangkan Kubu Sunawar hanya menghendaki Munas. Kubu Sunawar menginginkan Kongres III PDI diselenggarakan setelah pemilu 1987, sementara kubu Hardjanto menginginkan sebelum Pemilu. Akhirnya Kongres III PDI diselenggarakan sebelum Pemilu yaitu pada tanggal 15-18 April 1986 di Wisma haji Pondok Gede, Jakarta. Kongres III dapat diselenggarakan karena Sunawar Soekawati meninggal dunia. Di dalam Kongres ini semaki menegaskan kuatnya ketergantungan PDI pada Pemerintah. Kongres III PDI gagal dan menyerahkan penyusunan pengurus kepada Pemerintah. Pada waktu itu yang berperan adalah Mendagri Soepardjo Rustam, Pangab Jenderal Benny Moerdani dan Menteri Muda Sekretaris Kabinet Moerdiono.

Konflik internal terus berlanjut sampai dengan dilaksanakannya Kongres IV PDI di Medan. Kongres IV PDI diselenggarakan tanggal 21-25 Juli 1993 di Aula Hotel Tiara, Medan, Sumatera Utara dengan peserta sekitar 800 orang. Dalam Kongres tersebut muncul beberapa nama calon Ketua Umum yang akan bersaing dengan Soerjadi, yakni Aberson Marle Sihaloho, Budi Hardjono, Soetardjo Soerjogoeritno dan Tarto Sudiro, kemudian muncul nama Ismunandar yang merupakan Wakil Ketua DPD DKI Jakarta.
Budi Hardjono saat itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang didukung Pemerintah. Tarto Sudiro maju sebagai calon Ketua Umum didukung penuh oleh Megawati Soekarnoputri. Saat itu posisi Megawati belum bisa tampil mengingat situasi dan kondisi politik masih belum memungkinkan.
Kongres IV PDI di Medan dibuka oleh Presiden Soeharto dan acara tersebut berjalan lancar. Namun beberapa jam kemudian acara Kongres menjadi ricuh karena datang para demonstran yang dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea mencoba menerobos masuk ke arena sidang Kongres namun dihadang satuan Brimob. Acara tetap berlangsung sampai terpilihnya kembali Soerjadi secara aklamasi sebagai Ketua Umum, namun belum sampai penyusunan kepengurusan suasana Kongres kembali ricuh karena aksi demonstrasi yng dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea berhasil menerobos masuk ke arena Kongres. Kondisi demikian membuat pemerintah mengambil alih melalui mendagri Yogie S Memed mengusulkan membentuk caretaker. Dalam rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti Ketua DPD PDI jatim pada tanggal 25-27 Agustus 1993 akhirnya diputuskan susunan resmi caretaker DPP PDI .

Setelah gagalnya Kongres IV PDI yang berlangsung di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk tampil menjadi Ketua Umum. Megawati Soekarnoputri dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI. Dukungan tersebut muncul dari DPC berbagai daerah yang datang kekediamannya pada tanggal 11 September 1993 sebanyak lebih dari 100 orang yang berasal dari 70 DPC. Mereka meminta Megawati tampil menjadi kandidat Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.

Dukungan terhadap Megawati semakin kuat dan semakin melejit dalam bursa calon Ketua Umum DPP PDI. Muncul kekhawatiran Pemerintah dengan fenomena tersebut. Pemerintah tidak ingin Megawati tampil dan untuk menghadang laju Megawati ke dalam bursa pencalonan Ketua Umum, dalam acara Rapimda PDI Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 1993 yang diadakan dalam rangka persiapan KLB muncul larangan mendukung pencalonan Megawati.

Kendati penghadangan oleh Pemerintah terhadap Megawati untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum sangat kuat, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi hingga akhirnya Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto.

Untuk menyelesaikan konflik PDI, beberapa hari setelah KLB, Mendagri bertemu Megawati, DPD-DPD dan juga caretaker untuk menyelenggarakan Munas dalam rangka membentuk formatur dan menyusun kepengurusan DPP PDI. Akhirnya Musyawarah Nasional (Munas) dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 1993 di Jakarta dan secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI. Dalam Munas ini dihasilkan kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998.

Berakhirnya Munas ternyata tidak mengakhiri konflik internal PDI. Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle walau tidak diakui oleh Pemerintah namun kegiatannya tidak pernah dilarang. Disamping itu kelompok Soerjadi sangat gencar melakukan penggalangan ke daerah-daerah dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres. Dari 28 pengurus DPP PDI, 16 orang anggota DPP PDI berhasil dirangkulnya untuk menggelar Kongres.

Ketua Umum DPP PDI, Megawati Soekarnoputri menolak tegas diselenggarakannya "Kongres", kemudian pada tanggal 5 Juni 1996, empat orang deklaratir fusi PDI yakni Mh Isnaeni, Sabam Sirait, Abdul Madjid dan Beng Mang Reng Say mengadakan jumpa pres menolak Kongres.

Kelompok Fatimah Achmad yang didukung oleh Pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada tanggal 2-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan didukung penjagaan yang sangat ketat dari aparat keamanan lengkap dengan panser. Pagar Asrama Haji tempat kegiatan berlangsung ditinggikan dengan kawat berduri setinggi dua meter. Disamping itu di persimpangan jalan dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk terhadap orang-orang yang melintas.

Warga PDI yang tetap setia mendukung Megawati demonstrasi secara besar-besaran pada tanggal 20 Juni 1996 memprotes Kongres rekayasa yang diselenggarakan oleh kelompok Fatimah Achmad, demontrsi itu berakhir bentrok dengan aparat dan saat ini dikenal dengan "Peristiwa Gambir Berdarah".

Meskipun masa pendukung Megawati yang menolak keras Kongres Medan, namun Pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Pemerintah mengakui secara formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta Pemilu tahun 1997. Tanggal 25 Juli 1996 Presiden Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI hasil Kongres Medan yang dipimpin oleh Soerjadi selaku Ketua Umum dan Buttu Hutapea selaku Sekretaris Jenderal. Hal ini semakin membuat posisi Megawati dan para pengikutnya semakin terpojok.

Masa pendukung Megawati mengadakan "Mimbar Demokrasi" dihalaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro hingga pada tanggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Peristiwa "Sabtu Kelabu 27 Juli" yang banyak menelan korban jiwa.

Pasca peristiwa 27 Juli, Megawati beserta jajaran pengurusnya masih tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan dibawah pantauan Pemerintah. Pada Pemilu 1997 Megawati melalui Pesan Hariannya menyatakan bahwa PDI dibawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. Pemilu 1997 diikuti oleh PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan hasil Pemilu menunjukan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati karena hasil Pemilu PDI merosot tajam dan hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.

Tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI dibawah kepemimpinan Megawati.Di tengah besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi politik, PDI dibawah kepemimpinan Megawati kian berkibar. Pasca Lengsernya Soeharto, dukungan terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati semakin kuat, sorotan kepada PDI bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Pada tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali. Kongres ini berlangsung secara demokratis dan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat. Kongres ini disebut dengan "Kongres Rakyat". Karena selama kegiatan Kongres berlangsung dari mulai acara pembukaan yang diselenggarakan di lapangan Kapten Japa, Denpasar sampai acara penutupan Kongres, jalan-jalan selalu ramai dipadati warga masyarakat yang antusias mengikuti jalannya Kongres tersebut.

Di dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi.

Didalam Kongres tersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah organisatoris dalam rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan tersebut dimasukan di dalam AD-ART PDI. Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istoran Senayan Jakarta.

Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalananya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke - 4.

Untuk pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan, pengurus DPP PDI Perjuangan memutuskan melaksanakan Kongres I PDI Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru selesai tahun 2003. Salah satu alasan diselenggarakannya Kongres ini adalah untuk memantapkan konsolidasi organisasi Pasca terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden RI.

Kongres I PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret - 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah. Menjelang Kongres I PDI Perjuangan, sudah muncul calon-calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, nama yang muncul antara lain Dimyati Hartono yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, kemudian muncul pula nama Eros Jarot yang sempat menggalang DPC-DPC untuk mendukungnya. Di dalam pemandangan umum Cabang-Cabang, dari 243 DPC, hanya 2 DPC yang mengusulkan nama lain yaitu DPC Kota Jayapura dalam pemandangan umumnya mengusulkan 3 orang calon Ketua Umum yaitu Megawati, Dimyati Hartono dan Eros Jarot, kemudian DPC Kota Banjarmasin mengusulkan Eros Jarot sebagai KetuanUmum DPP PDI Perjuangan.

Kongres I PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Setelah Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Ke - 5 menggantikan KH Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI. Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke - 5 membawa perubahan pada sikap politik PDI Perjuangan dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI Perjuangan.

Meski sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan ternyata tidak mampu meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara diurutan kedua dengan 109 kursi di DPR.

Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 28 - 31 Maret 2005 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar Bali, tempat dimana Kongres V PDI diselenggarakan pada tahun 1998. Kongres ini selesai 2 hari lebih cepat dari yang dijadwalkan yaitu 28 Maret - 2 April 2005.

Menjelang Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan, sudah banyak muncul nama-nama yang akan maju sebagai calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan antara lain Guruh Soekarnoputra yang digagas oleh Imam Mundjiat Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Laksamana Sukardi, Roy BB Janis, Arifin Panigoro dan Sophan Sophiaan.

Masing-masing calon tersebut giat melakukan penggalangan kekuatan di daerah. Disamping itu kelima calon tersebut beberapa kali mengadakan pertemuan-pertemuan di beberapa hotel di Jakarta salah satunya pertemuan di Sahid Jaya Hotel. Di kemudian hari kelima calon ini bergabung menjadi satu dalam satu wadah yang dinamakan "Kelompok Gerakan Pembaruan PDI Perjuangan" yang mengusung satu nama calon Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yaitu Guruh Sukarno Putra.
Di dalam sidang paripurna pertama, sidang sempat ricuh saat pembahasan tata tertib yang diikuti beberapa peserta walk out dari arena sidang. Namun sidang paripurna tetap berlangsung setelah Ir. Sutjipto selaku pimpinan sidang mengajukan penawaran kepada peserta yang menolak Pasal 7 tata tertib untuk berdiri dan yang menyetujui tetap duduk, ternyata dari 1822 peserta hanya beberapa orang yang berdiri dan sidang dilanjutkan kembali.

Kongres II PDI Perjuangan akhirnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2005 setelah Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum terpilih karena seluruh peserta dalam pemandangan umumnya mengusulkan Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2005-2010. Susunan pengurus DPP PDI Perjuangan hasil Kongres II PDI Perjuangan sebagai berikut :

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Sekretaris Jendral : Ir. Pramono Anung W.
Wakil Sekjen Bidang Internal : Mangara M. Siahaan
Wakil Sekjen Bidang Eksternal : Agnita Singedekane Irsal
Wakil Sekjen Bidang Fungsi Pemerintahan : Sutradara Gintings

Bendahara : Philip Widjaja
Wakil Bendahara Bidang Dana : Daniel Budi Setiawan
Wakil Bendahara Bidang Inventarisasi Kekayaan : NGA. Sukma Dewi Djakse

Bidang Internal
Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu : Tjahjo Kumolo
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi : Suwarno
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi : Alexander Litaay
Ketua Bidang Sumberdaya dan Dana : Murdaya Poo
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat & Media : Panda Nababan

Bidang Eksternal
Ketua Bidang Pemuda Mahasiswa & Olahraga : Maruarar Sirait
Ketua Bidang Buruh Tani & Nelayan : Jacob Nuwawea
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan : Guruh Soekarno Putra
Ketua Bidang Usaha Kecil Menengah & Koperasi : Ir. Mindo Sianipar
Ketua Bidang Agama & Kerohanian : Prof.Dr.Hamka Haq
Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan : Dudhie Makmun Murod
Ketua Bidang Informasi & Komunikasi : Ir. Daryatmo Mardiyanto
Ketua Bidang Lingk Hidup & Pengabdian Masyarakat : Sonny Keraf

Bidang Fungsi Pemerintahan
Ketua Bidang Keamanan dan Pertahanan : Theo Syafei
Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat : Adang Ruchiyatna
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan : Ir. Emir Moeis
Ketua Bidang Luar Negeri : Dr. Arief Budimanta
Ketua Bidang Dalam Negeri / Otonomi Daerah : Ir. Sutjipto
Ketua Bidang Hukum & Hak Azasi Manusia : Firman Jaya Daeli

Pada tanggal 25 April 2005, kepengurusan DPP PDI Perjuangan hasil Kongres II PDI Perjuangan dilaporkan ke Departenmen Kehakiman dan HAM dan pada tanggal 30 Mei 2005 Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan nomor : M-01.UM.06.08 Tahun 2005 yang menerima perubahan kepengurusan dan AD-ART hasil Kongres tersebut

PDIP Diundang Partai Demokrat AS

2007-06-13T14:07:00.000+07:00

PDIP Diundang Partai Demokrat AS
Jawa Pos, Kamis, 31 Mei 2007,

Dipimpin Taufik Kiemas

JAKARTA - PDIP semakin intens membangun jaringan internasional. Partai berlambang banteng moncong putih itu akan "belajar" langsung ke markas Partai Demokrat, Amerika Serikat. Mereka berguru menjadi oposisi, seperti posisi Demokrat di luar pemerintahan George W. Bush.

Untuk membangun dialog dengan Partai Demokrat di AS, mulai besok hingga 10 Juni mendatang, sejumlah petinggi PDIP melakukan kunjungan "istimewa" ke AS. "Keberangkatan kami ini semata-mata untuk memenuhi undangan Partai Demokrat. Ini sudah menjadi bagian dari tugas politik luar negeri partai," kata Sekjen PDIP Pramono Anung di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, kemarin.

Kunjungan kali ini memang cukup istimewa. Para petinggi PDIP langsung turun tangan. Rombongan akan dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufik Kiemas dan Sekjen PDIP Pramono Anung.

Di dalam rombongan itu, juga ada Ketua Tim Ekonomi PDIP Emir Moeis, Andreas Pareira, Hasto Kristiyanto, Helmy Fauzi, Budiman Sudjatmiko, Mohammad Yamin, dan Mohammad Rakyan Ikhsan Yunus.

Ikut sertanya tokoh senior PDIP Taufik Kiemas untuk menemui pengurus partai oposisi AS itu tentu mengundang sejumlah spekulasi. Di antaranya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari persiapan PDIP menghadapi Pemilu 2009, khususnya mengenai pencalonan kembali Megawati sebagai capres. Tapi, itu dengan halus dibantah Pramono.

"Jangan diartikan kunjungan ini untuk mendapat dana asing (AS, Red). Tak ada juga niat untuk menjadikan PDIP golden boy bagi siapa pun," tegasnya. Menurut dia, PDIP akan selalu memegang teguh prinsip kedaulatan nasional dalam setiap pilihan kebijakan maupun sikap politik.

Pram menyampaikan, PDIP akan mencoba untuk menjajaki pola hubungan baru dengan AS yang mengedepankan prinsip saling menghormati antara kedua negara. Tidak hanya itu, lanjut dia, PDIP juga akan menegaskan posisi politik partai yang sepenuhnya mendukung kemerdekaan Palestina. "Termasuk juga masalah Iraq, nuklir Iran, dan isu nuklir Korea Utara," tandasnya.

Selain bertemu dengan senator Barack Obama yang kini menjadi salah seorang kontestan kuat dalam konvensi pilpres dari Partai Demokrat, rombongan PDIP juga akan bertemu dengan sejumlah tokoh demokrat lainnya, seperti pemimpin oposisi di Senat AS, yaitu Harry Reid dan Daniel Inouye. "Kami juga akan bertemu dengan sejumlah tokoh dari National Security Council dan US-Indonesia Business Forum," tuturnya. (pri)

Jangan Lupakan Makna Pancasila

2007-06-13T13:31:00.000+07:00

Megawati Nilai,

Masyarakat Mulai Lupakan Makna Pancasila

Gatra.com, Ende, 1 Juni 2007 16:30
Mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputeri menilai, sebagian masyarakat Indonesia mulai melupakan makna Pancasila, sehingga dalam perpolitikan terlihat adanya keresahan.

"Sepertinya tidak punya satu tujuan atau arah tujuan, sehingga kita pun tidak tahu kemana sebenarnya kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia," kata Megawati kepada wartawan, di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT), Jumat.

Puteri Proklamator Kemerdekaan RI ini mengaku, kehadirannya di Kabupaten Ende itu dimaksudkan untuk menghidupkan kembali cita-cita reformasi yang dikumandangkan Bung Karno.

Hari ini, Megawati memimpin upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila di lapangen Perse Ende yang dihadiri ribuan massa termasukpengurus dan simpatisan Partai Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP itu sangat setuju jika Hari Kesaktian Pancasila, 1 Juni dijadikan sebagai hari libur nasional, namun hendaknya raykat yang mengajukan hal itu kepada pemerintah.

"Harusnya demikian (jadikan 1 Juni hari ibur nasionla), kita perlu terus mempelajari sejarah karena tentunya ada kekuatan dan kelemahannya. Mengapa kita tidak seperti bangsa lain yang menghargai sejarah, bahkan mempelajari semua sejarah," ujarnya.

Menurutnya, untuk membangun bangsa maka hikmah dari kekuatan sejarah itu yang diambil, bukan kelemahan sejarah.

Megawati menilai suasana perpolitikan di Indonesia saat ini terkesan `kering` atau tanpa arah yg jelas.

"Menurut saya pemimpin bangsa bicara tanpa arah sementara rakyat membutuhkan penjelasan yang benar. Rakyat ingin pemimpin berkata yang benar," ujar Megawati. [TMA, Ant]

Pengirim : Akhmad Asaad

Kapitalisme VS Pancasila

2007-06-13T12:51:00.000+07:00

Cok Ratmadi, Ketua DPD PDIP Bali
Kapitalisme harus Dilawan dengan Pancasila
Bali Post, Sabtu Kliwon, 2 Juni 2007

PANCASILA yang kelahirannya diperingati tiap tahun, kini semangatnya meredup seiring derasnya arus globalisasi dan liberalisasi. Termasuk ada keengganan untuk menyebut Pancasila sebagai dasar negara. Apalagi kapitalisme global itu bekerja secara sistematik dan hegemonik dan menguasai sebagian besar sendi-sendi perekonomian nasional. ''Itu artinya, implementasi negara berkeadilan dan sejahtera yang dicita-citakan Bung Karno pun mengalami tantangan hebat. Celakanya, bangsa ini terkesan tak memiliki nyali untuk mengedepankan konsep berdikari dalam bidang ekonomi,'' papar Cok Ratmadi, Ketua DPD PDIP Bali, serangkaian peringatan hari lahirnya Pancasila, Jumat (1/6) kemarin di Denpasar.

Mantan Bupati Badung ini mengemukakan, sebagai generasi muda sudah saatnya memunculkan kembali kesadaran kolektif yakni Pancasila adalah ideologi negara. Dengan ideologi tersebut diharapkan dapat menjadi penyangga ideologi dalam mengurangi berbagai goncangan sosial yang ditimbulkan gelombang kapitalisme global. Dengan demikian, kata Ratmadi, perlu aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara konsekuen untuk memperkokoh jati diri bangsa Indonesia. "Sebagai bangsa berdaulat, Pancasila merupakan kristalisasi dari konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi," katanya.

Ia yang akrab dipanggil Cok Rat itu menegaskan, apabila gempuran secara eksternal dan internal dibiarkan terus berjalan maka eksistensi Pancasila dan NKRI benar-benar dalam ancaman serius. Oleh karena itu, mesti ada upaya-upaya yang proaktif untuk melawan proses delegitimasi terhadap Pancasila dan NKRI itu sendiri.

Ia juga mengingatkan, kini bangsa Indonesia telah hampir delapan tahun melewati era reformasi sejak jatuhnya rezim Soeharto, 21 Mei 1998. Selama itu pula, fakta menunjukkan, betapa proses berbangsa malah makin mundur atau salah arah. Perlahan-lahan namun pasti Pancasila mengalami delegitimasi. Ini dapat dimaknai sebagai proses pengurangan dan penurunan peranan Pancasila dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peranan Parpol

Di sisi lain, Cok Rat melihat parpol mempunyai peran yang sangat strategis. Sejatinya partai politik memiliki empat peran mendasar yakni sebagai wahana agregasi kepentingan politik rakyat, sumber kader dan rekrutmen kepemimpinan politik, pendidikan politik dan wahana komunikasi dan sosialisasi politik. "Jadi parpol menjadi amat penting untuk menengok kembali platform dan perilaku politik yang dijalaninya selama ini. Apakah telah berakar dan mendasarkan diri pada filosofi Pancasila atau malah melenceng,'' katanya.

Ia menekankan, mestinya setiap kebijakan politik dan kebijakan publik yang diambil seyogianya menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama. "Bukan rujukan ideologi tertentu apalagi kelompok kepentingan sempit lainnya," paparnya.
Rujukan ini menjadi amat vital manakala elite politik menggarap produk-produk politik yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat yang majemuk. Partai politik hendaknya terus mengupayakan berbagai terobosan untuk melakukan penyegaran dan pemaknaan baru (revitalisasi) terhadap hakikat Pancasila. Ekonomi Pancasila yang mengupayakan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat banyak, sejalan dengan pengamalan sila kelima Pancasila.

Kontekstualisasi praktik ekonomi dan politik tersebut seyogianya menyadarkan rakyat bahwa semua itu berangkat dari inspirasi Pancasila. Elite politiklah yang memiliki kapabilitas untuk melakukan komunikasi politik semacam ini termasuk para kader PDIP. Bahwa, sejak proses menjadi Indonesia digagas, pertarungan ideologi pendukung negara Pancasila dengan paham lainnya selalu terjadi dalam tiap babakan sejarah. "Maka, siapa pun yang berada di garis pendukung Negara Pancasila, mesti melakukan konsolidasi kekuatan terus-menerus secara sosial dan politis. Proses politik mesti dihadapi dengan proses politik pula. Kuncinya hanya satu, yakni melakukan penggalangan terhadap kekuatan nasionalis pendukung Negara Pancasila. Dengan upaya itu, menurut Cok Rat, agaknya upaya menjadikan parpol sebagai kekuatan untuk merevitalisasi Pancasila dapat terus dikembangkan. (05)

Pengirim : Don Manurung

Mega Belum Pasti Capres 2009

2007-06-13T11:01:00.000+07:00

Mega Belum Pastikan Maju
pada Pilpres 2009

Ende, 1 Juni 2007 01:06 Gatra.com

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputeri, mengaku belum memastikan diri maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2009.

"Dalam rakernas memang saya sudah diminta untuk maju oleh pengurus PDIP yang mewakili seluruh pengurus partai tetapi saya belum berikan jawaban," kata Megawati kepada wartawan di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis malam.

Mantan Presiden RI ini mengaku, tidak ingin terburu-buru mengiyakan permintaan pengurus PDIP karena masih akan ada empat kali pelaksanaan rakenas PDIP sampai mejelang pelaksanaan pilpres 2009.

"Nanti sajalah... Kan masih ada empat kali rakernas," ujar Megawati.

Ia pun mengakui kedatangannya ke Ende itu berkaitan dengan konsolidasi partai terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Provinsi NTT dan Kabupaten Ende dan beberapa kabupaten lainnya di NTT tahun 2008 mendatang.

Sebagai ketua partai, ia merasa wajib berkunjung ke berbagai daerah guna mengonsolidasikan perkembangan partai.

"Memang saya ke sini (Ende) atas undangan pengurus partai di daerah sekaligus mengikuti Hari Kesaktian Pancasila di daerah ini," ujarnya.

Mengenai kandidat calon kepala daerah dari PDIP, Megawati mengatakan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme partai yakni harus melewati tahapan penjaringan dan penyaringan.

"Mekanisme di PDIP berbeda dengan partai lain. Di PDIP proses penjaringan dan penyaringan dimulai dari pengurus terbawah. Kandidatnya tergantung pengurus di daerah," ujarnya. [TMA, Ant]

Pengirim : Akhmad Asaad

Fraksi PDIP Tolak Zaenal

2007-06-13T10:59:00.000+07:00

Fraksi PDIP Tolak Zaenal
Jawa Pos, Sabtu, 09 Juni 2007,

JAKARTA - Keinginan anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR) Zaenal Ma’arif pindah ke Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) kandas sudah. Rapat pleno DPP PDIP memutuskan tidak menerima lamaran Zaenal.

"Suratnya sudah kami sampaikan kepada Pak Zaenal," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo kemarin.

Meskipun menolak, Tjahjo menyampaikan, para pengurus DPP dan anggota FPDIP tetap menghormati langkah Zaenal tersebut. "Kami ucapkan terima kasih atas keinginannya bergabung dengan FPDIP," ujarnya.

Menurut dia, ada sejumlah alasan yang menjadi pertimbangan FPDIP. "Alasan utamanya, FPDIP tidak ingin ikut dalam masalah internal partai lain," bebernya. Pernyataan Tjahjo itu secara langsung mengarah kepada konflik Zaenal dengan Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi yang juga anggota DPR.

Sedangkan di DPR, posisi Zaenal tengah terdesak setelah Ketua DPR Agung Laksono memutuskan untuk memproses surat recalling atau pergantian antarwaktu (PAW) Zaenal ke KPU. "Makanya, kami harus menolak," katanya.

Selain itu, lanjut Tjahjo, kepindahan Zaenal untuk bergabung di fraksi terkesan tanggung. Sebab, status keanggotaannya masih tetap di PBR. Ini akan menjadi masalah bila ada kebijakan strategi PDIP yang juga harus dijalankan Zaenal. "Kecuali Zaenal keluar secara resmi dari PBR dan pindah sebagai anggota PDIP," katanya.

Ketika dikonfirmasi, Zaenal membenarkan sudah menerima surat dari PDIP. "Pak Tjahjo juga sudah menelepon saya. Beliau jelaskan semua alasan penolakan itu," katanya kemarin malam. Zaenal yang juga wakil ketua DPR tersebut mengaku tidak terlalu kecewa atas penolakan PDIP.

"Saya mengerti dan memahami kesulitan PDIP. Memang tidak elok dipandang masyarakat kalau pimpinan DPR yang berada di FPDIP menjadi dua orang," elaknya. Pimpinan DPR dari PDIP yang dimaksud Zaenal itu tak lain adalah Soetardjo Soerjogoeritno.(pri)

Megawati Dan Oposisi

2007-06-13T10:53:00.000+07:00

Megawati Dan Oposisi

Membincangkan Megawati Soekarnoputri dan pemikirannya, sepertinya tidak bisa dilepaskan dengan sosok lain yang selama ini “mengintilnya”. Disamping figur-figur fungsionaris PDI Perjuangan seperti Pramono Anung dan Tjahyo Kumolo yang kerap mewakili Megawati dalam berbicara ke pers, Ari Junaedi -Staf Khusus Bidang Pers & Media Megawati Soekarnoputri - adalah sosok alternatif dalam fungsi tersebut. Ari yang lulusan Fakultas Hukum UI dan Magister Manajemen Komunikasi UI, lama berprofesi sebagai wartawan di media cetak dan elektronik hingga tahun 2003. Kini Ari tengah merampungkan Program Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran, Bandung.
Selama dua bulan belakangan ini (tepatnya akhir April sampai Juni 2007) Ari Junaedi melakukan kunjungan ke beberapa negara, seperti: Belanda, Jerman, Perancis, Swedia dan Ceko. Tujuan utama kunjungannya ke beberapa negara Eropa tersebut adalah melakukan riset lapangan untuk penelitian doktoralnya
Pada akhir bulan April yang baru lalu di Amsterdam, Redaksi Website Korwil PDI Perjuangan di Belanda berkesempatan bincang-bincang dengan Ari Junaedi Berikut ini petikannya.

Sebagai staf khusus bidang pers Megawati, bisakah anda menunjukkan identitas spesifik Megawati sebagai sosok pemimpin partai politik dalam era reformasi dewasa ini?
Sampai sekarang saya masih melihat sosok Megawati adalah tipe pemimpin yang dibutuhkan Rakyat Indonesia karena kekonsistenannya dalam menegakkan demokrasi. Dalam kamus Megawati, tidak ada kata dendam. Coba kita lihat bersama bagaimana Megawati menempatkan kasus Soeharto. Jika Megawati mengikuti “tekanan-tekanan” pihak lain, kasus Soeharto tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Toh selama Megawati menjadi presiden, kasus Soeharto tetap on the track (yakni tetap sesuai dengan tuntutan reformasi dengan mengadili kasus-kasus yang melibatkan Soeharto).

Apakah anda melihat kasus-kasus penegakan hukum yang dilakukan pemerintahan sekarang ini tebang pilih, yang bertujuan mendiskreditkan Megawati?
Sejak semula saya melihat penegakkan hukum yang dilakukan rezim SBY-JK sangat kental dengan aroma tebang pilih. Coba lihat, hampir semua kasus-kasus yang dimajukan sekarang ini seperti kasus Rohmin Dahuri, mantan menteri Perikanan & Kelautan sangat terlihat jelas adanya diskriminasi. Pengumpulan dana non budgeter yang dilakukan Rohmin, kenapa juga tidak diusut ke pejabat menteri sebelum dan sesudah Rohmin ? Coba lihat dengan pengungkapan pemberian batik untuk Megawati dan Taufiq Kiemas dalam sebuah seremoni departemen, kenapa juga tidak diusut pula kepada menteri-menteri yang hadir pada saat acara tersebut berlangsung. Harap diingat, dua menteri Megawati ketika itu, kini menjabat RI-1 dan RI-2, belum lagi menteri-menteri lama yang masih dipertahankan hingga kini. Sekarang pada akhirnya terbukti, data yang dimiliki ICW menunjukkan bahwa nilai korupsi yang dilakukan di masa rezim SBY jauh lebih besar pada era Megawati. Kita semua tahu lah, berapa sih sebenarnya gaji seorang jenderal bintang empat ? Dan kita pun juga harus mahfum, Pak Taufiq Kiemas kan pengusaha pom bensin yang sudah sejak lama berbisnis.

Mengapa pihak berkuasa ketakutan dengan naiknya pamor Megawati dan PDI Perjuangan ? Bukankah ini seperti situasi menjelang kejatuhan Suharto ?
Soal itu saya serahkan kepada rakyat yang sekarang ini sudah tidak mau “diapusi” lagi. Berkali-kali Megawati bilang, hentikan tebar pesona tapi perhebat tebar kinerja. Maksud dari kata-kata Megawati ini adalah mengajak kepada siapa saja, tidak hanya kepada SBY tetapi juga kepada menteri-menterinya untuk selalu memperhatikan nasib rakyat kecil. Coba kita lihat, semenjak SBY – JK naik ke tampuk kekuasaan, semua pejabat kita “rindu” dengan sorot kamera dan berharap porsi beritanya mendapat head line di media. Dalam Ilmu Komunikasi, hal itu sah-sah saja. Bahkan dalam aspek public relations, output yang diharapkan komunikator-komunikator seperti SBY dan para menterinya boleh dibilang excelent. Tapi sekali lagi, komunikasi yang dibangun antara pemimpin dengan rakyatnya harus memiliki parameter yang jelas. Rakyat akan kecewa bahkan melecehkan pemimpinnya yang melihat antara kata dengan perbuatan sangat bertolak belakang. Polesan-polesan indah di balik kamera tidak akan berhasil jika hasil kerja yang sesungguhnya bermakna nihil. Coba saja lihat, janji-janji manis pemerintah untuk korban gempa Yogyakarta yang sampai sekarang sulit terealisir. Janji-janji pemerintah untuk korban lumpur Lapindo (Brantas Inc juga sama saja. Pemerintah hanya mengumbar janji untuk menenangkan perasaan korban. Nyatanya harapan korban lumpur masih jauh dari realisasi). Manipulasi data-data untuk pidato Presiden yang ternyata mengambil angka-angka pemerintahan sebelumnya serta masih banyak lagi. Belum lagi “tauladan” pemimpin ini juga diikuti menteri-menterinya. Masih ingat dengan kasus flu burung yang sampai sekarang justru makin mengkhawatirkan sementara sang menterinya terlihat adem ayem. Mungkin saja saya melihat, menteri cukup berkampanye dengan memikat di televisi sedangkan soal penanganannya cukup dilakukan ala kadarnya. Gaya-gaya teatrikal di media dengan banyak memainkan tangan akan lucu dilihatnya jika sang pemilik tangan tidak menggerakkan tangannya untuk bekerja.

Apakah yang anda lihat berkaitan dengan keberhasilan kiprah Megawati dalam memimpin PDIP sebagai partai oposisi dewasa ini?
Dari amatan saya tentunya dengan mendengar langsung dari “orang-orang dalam” pemerintahan, ada semacam grand design untuk menghambat laju Megawati. Coba saja lihat, begitu Megawati mengeluarkan statement politik, pemerintah langsung kebakaran jenggot. Naiknya popularitas PDIP dan Megawati dari hasil jajak pendapat LSI, sontak disikapi Partai Golkar dengan menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Golkar di Bali, beberapa waktu yang lalu. Rancangan undang-undang politik versi pemerintah yang mencantumkan persyaratan pendidikan sarjana bagi calon presiden juga harus dibaca sebagai “ketakutan” akan kembalinya Megawati. Belum lagi kemenangan fenomenal kader-kader atau calon dari PDI Perjuangan dalam berbagai Pilkada, tentunya menjadi sinyal-sinyal “bahaya” bagi pemerintahan sekarang. Soal apakah Megawati akan terpilih kembali atau tidak dalam pemilu 2009 nanti, sejatinya hanya rakyat sendiri sebagai pemegang kedaulatan yang menentukan. Kita tentunya masih ingat bagaimana Megawati ditekan habis-habisan oleh rezim otoriter Soeharto, toh vox populi vox dei memang sulit terbantahkan. Kelicikan poros tengah yang menggagalkan Megawati dalam pemilihan presiden 1999, pada akhirnya juga tergantikan oleh Megawati. Sayangnya masa kepresidenan Megawati tidak berlangsung lama sehingga kinerja pembangunan tidak berlanjut terus. Masih ingat dengan peresmian-peresmian berbagai proyek sekarang ini ? Ada yang bilang, SBY yang gunting pita sedangkan Megawati yang membangun, he he. Tapi sekali lagi, biarlah rakyat yang menjadi jurinya.

Jika Megawati terpilih sebagai presiden di Pemilihan Presiden tahun 2009, apakah jalannya pemerintahan akan lebih baik dari sekarang ?
Yang jelas jika Megawati terpilih sebagai presiden 2009 kelak, dalam pandangan saya jauh akan lebih baik daripada pemerintahan SBY-JK dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Mengapa berani saya sebut demikian ? Hal ini saya dasari dari platform kebijakan pembangunan Megawati yang selalu mengedepankan kedaulatan NKRI sebagai harga mati. Megawati sangat tidak sudi bangsa dan negara ini digadaikan kepada pihak luar. Sikap Megawati ini sangat identik dengan sikap bapaknya, Bung Karno. Sendi-sendi kekuatan perekonomian nasional selalu menitikberatkan kepada kemampuan rakyatnya. Kekuatan Megawati bukanlah kepada angan-angan kosong yang melambung hingga 2030. Saya juga melihat kepemimpinan Megawati sangat krusial di tahun 2009. Artinya sebagai bangsa, kita tidak boleh lagi melakukan trial and error seperti rezim-rezim dulu seperti Soeharto, Habibie, Gus Dur bahkan SBY sendiri. Megawati justru memperkokoh kemampuan bangsa ini sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita sendiri sudah melihat bagaimana sekarang ini kita tunduk kepada hegemoni AS dalam kasus nuklir Iran. Jika saja Megawati menjadi presiden, kasus nuklir Iran tidak akan terjadi. Jika kita pergi kemana-mana sekarang ini, rakyat dengan jujur akan mengatakan perekonomian sekarang ini lebih sulit ketimbang kondisi perekonomian di era sebelumnya. Mana ada nasi aking menjadi makanan pokok rakyat ketika Mega masih presiden ? Katanya sekarang jauh lebih baik dengan adanya bantuan langsung tunai kok pengangguran makin merajalela ? Bukankah rakyat merasakan kehidupan yang lebih baik semasa pemerintahan Megawati daripada keadaan sekarang ini ?

Harlah Pancasila ke 62

2007-06-08T12:48:00.000+07:00

Anak Bung Karno Kumpul, Mega Absen
Jawa Pos, Sabtu, 02 Juni 2007,

JAKARTA - Gaya orasi Bung Karno yang selalu berapi-api saat berpidato coba dihidupkan kembali pada perayaan hari lahir ke-62 Pancasila kemarin. Dalam upacara peringatan di Nalai Sri Menanti Wisma Fatmawati Sukarno, Jalan Sriwijaya Raya No 26, Kebayoran, Jakarta Selatan, itu, Guruh mengingatkan perlunya pemahaman dan gerakan revolusioner dalam pengejawantahan Pancasila.

Dalam acara ini, juga hadir dua saudara guruh, Rachmawati dan Sukmawati. Sedangkan Megawati dan Guntur absen. Mega memperingati hari lahir Pancasila di Ende, Flores NTT.

Dalam orasinya, Guruh yang menjadi inpektur upacara menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi harga mati. Sebab, Pancasila berdiri di atas bangunan Indonesia merdeka.

"Jika kita ingin memahami Pancasila secara utuh, kita juga harus mengerti pemikiran-pemikiran Bung Karno," ujar Guruh. Putra bungsu Soekarno tersebut melihat Bung Karno sebagai guru bangsa dan pemimpin besar nasional yang telah menggali nilai-nilai dasar Pancasila.

Mulai lunturnya rasa cinta sebagian generasi muda terhadap Pancasila juga disoroti Guruh. Anak-anak muda justru sering mengagungkan dasar pemikiran Barat atau komunis. Sebab, mereka menganggap pemikiran Barat lebih revolusioner. "Kedudukan Pancasila lebih tinggi dari Declaration of Independent milik Amerika dan Manifesto Komunis," tegasnya.

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan Pancasila, Guruh menyatakan perlunya gerakan revolusioner. "Sebab, Pancasila itu ideologi yang berwatak revolusioner," ungkapnya. Namun, dia menyayangkan minimnya pemimpin nasional yang berpikir revolusioner.

Dalam acara tersebut, pidato mantan Presiden Soekarno saat mencetuskan Pancasila pada 1 Juli 1945 juga kembali terdengar. Wawan Sofwan, seniman teater asal Bandung, membacakan monolog pidato Bung Karno dengan menirukan aksen presiden RI pertama itu saat mencetuskan lahirnya Pancasila.

Peringatan hari lahir Pancasila tersebut sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerakan Spirit Pancasila (GSP) yang pertama. Guruh yang menjabat sebagai ketua umum Badan Pengurus Pusat GSP memimpin langsung upacara bendera di halaman rumahnya itu. Selain para pengurus GSP, acara yang mengusung tema Memaknai Pancasila dalam Konteks Zaman tersebut dihadiri keluarga besar Soekarno, menteri pada era Soekarno, aktivis gerakan mahasiswa dan pemuda, serta ratusan pelajar dari Jakarta Raya. (cak)

SBY Harus Hadiri interpelasi

2007-06-08T12:41:00.000+07:00

SBY Diberi Kesempatan Sekali Lagi
Jawa Pos, Rabu, 06 Juni 2007,

PDIP: Presiden Harus Hadiri interpelasi

JAKARTA - Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) DPR, Abdillah Toha, menyayangkan ketidakhadiran Presiden SBY dalam interpelasi kemarin. "Kalau presiden bersedia datang di rapat MPR, kenapa menolak undangan 550 anggota DPR?," kata salah seorang inisiator interpelasi terkait sikap pemerintah yang mendukung resolusi PBB memberi sanksi terhadap program nuklir Iran itu.

Bila sidang tetap memberikan kesempatan kepada menteri sebagai delegasi presiden untuk menyampaikan keterangan, penasihat Fraksi PAN tersebut menyatakan akan mempersoalkan itu dalam sengketa antarlembaga tinggi negara di Mahkamah Konstitusi.

Partai oposisi, PDIP, juga bereaksi keras atas ketidakhadiran presiden. Menurut anggota FPDIP Sutradara Ginting, bila belum bisa menghadiri forum interpelasi kali ini, hendaknya presiden diberikan waktu sekali lagi. "Bicarakan yang enak, kapan presiden punya waktu," katanya.

Dia lantas menyampaikan, rakyat Indonesia pasti sangat kecewa kalau seorang presiden tidak punya waktu lagi untuk berbicara kepada parlemen. "Itu namanya presiden formal, bukan kepala negara," tegasnya.

Menimpali pernyataan Sutradara itu, anggota FPDIP lainnya, Panda Nababan, memberi penegasan. Menurut dia, penjadwalan ulang agenda paripurna -seperti forum interpelasi tersebut- sangat mungkin dilakukan. Hal itu, jelas dia, diatur dalam Tatib DPR pasal 104.

Dia lantas menyebutkan bahwa dalam keadaan memaksa, pimpinan DPR, pimpinan fraksi, atau presiden dan menteri dapat mengusulkan perubahan acara rapat paripurna yang sedang berlangsung. "Jadi, begitu ceritanya," kata Panda yang langsung disambut tepuk riuh kelompok pendukung interpelasi.

Presiden SBY berharap permasalahan itu tidak berlarut-larut. Saat ini, SBY menyatakan masih memberikan kesempatan kepada DPR untuk menata dan menyelesaikan masalah internal. "Saya siap setiap saat berkomunikasi. Kita tidak boleh menimbulkan sesuatu yang tidak baik di negeri ini, kasihan rakyat," ujar SBY.

Mensesneg Hatta Radjasa tidak berani menegaskan, apakah SBY akan hadir atau tidak dalam sidang paripurna DPR mendatang. "Nanti kita lihat perkembangannya," ujarnya.

SBY, kata Hatta, siap berkomunikasi kapan pun. Tapi, DPR harus mempersiapkan lagi agendanya. "Nanti pada saatnya pemerintah siap menyampaikan itu," katanya.

Mega Peringati Hari Lahir Pancasila

2007-06-08T12:34:00.000+07:00

Mega Upacara Bersama Warga Flores
Jawa Pos, Sabtu, 02 Juni 2007,

Peringati Hari Lahir Pancasila

ENDE - Bila Guruh, Rachmawati, dan Sukmawati memperingati hari lahir Pancasila di Jakarta, Megawati kemarin mengadakan apel di Perse, Ende, NTT. Upacara itu diikuti sekitar 2.500 warga.

Warga secara spontan mendatangi Lapangan Perse mulai pagi. Turut hadir para pengurus DPD PDI Perjuangan NTT. Hadir pula pengurus DPP PDI Perjuangan Theo Syafei dan Sony Keraf.

Mega mengatakan, Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah final. Menurut dia, Pancasila yang diletakkan pendiri bangsa terbukti telah mengakomodasi seluruh keanekaragaman suku, agama, dan ras di Indonesia.

Namun, yang paling penting, kata Mega, adalah konsep Pancasila tersebut dapat diimplementasikan untuk mengisi kemerdekaan yang telah direbut dengan pembangunan. "Kita harus yakin, berdasar Pancasila kita bisa mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," katanya.

Menurut dia, falsafah Pancasila telah memberi arah bagi pembangunan bangsa. Namun, jika tidak diimplementasikan dengan baik oleh pemimpin bangsa dan rakyatnya sendiri, tujuan pembangunan untuk menyejahterakan rakyat sulit tercapai.

Dia menegaskan, konsep Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia untuk mandiri. "Kita tidak boleh bergantung pada bangsa lain," ujar Mega yang disambut tepuk tangan warga.

Dengan kemandirian, bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri. Namun, saat ini bangsa Indonesia belum benar-benar mandiri. Dia mencontohkan, dalam bidang pertanian, bangsa Indonesia masih mengharapkan impor dari negara tetangga. "Kalau suatu saat Thailand dan Vietnam juga mengalami penurunan produksi beras dan tidak mengimpor ke Indonesia, bagaimana nasib anak bangsa ini," tuturnya.

Kepada generasi muda, putri Bung Karno tersebut meminta untuk mempersiapkan diri dengan baik agar kelak dapat mengisi kemerdekaan. Dia juga meminta generasi muda tidak melupakan sejarah. "Ingat, bangsa besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya, jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah," tegas Mega.

Setelah dari NTT, sore Mega berangkat menuju Manado, Sulawesi Utara. (jpnn)

Ulang Tahun, PDIP Gelar Donor Darah

2007-06-06T13:11:00.000+07:00

Ulang Tahun, PDIP Gelar Donor Darah

Batam Pos, Senin, 04 Juni 2007

Batam (BP) - Menyambut hari jadinya ke-34, DPC PDIP Kota Batam akan menggelar bakti sosial donor darah di Sekretariat DPC PDIP, Batam Centre. Acara ini, akan digelar dari tanggal 7-9 Juni mendatang. Sementara acara puncak digelar tanggal 10 Juni.
Diperkirakan sekitar 1.000 orang kader dan simpatisan PDIP serta masyarakat akan mengikuti donor darah ini. Dari 1.000 orang yang diperkirakan ini, akan dibagi dalam tiga hari. Hari pertama, akan dibuka untuk 180 orang. Selanjutnya sisanya dibagi hari kedua dan ketiga.

Menurut Sekretaris DPC PDIP Kota Batam, Kalper acara ini akan dihadiri sejumlah tokoh di DPP PDIP. Bahkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri juga diundang hadir. Namun kepastian soal kedatangan Megawati masih diusahakan Ketua DPC PDIP Kota Batam, Ruslan Kasbulatov. Dalam acara puncak nanti, akan dibacakan naskah pidato mantan Presiden RI pertama Soekarno tentang idiologi Pancasila dan pidato Megawati. Sementara menurut Ketua Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP Kota Batam, Anggelinus, awalnya ada sejumlah even yang bakal digelar, seperti fogging (pengasapan nyamuk), gotong-royong kebersihan, dan donor darah.

Namun setelah dirundingkan lagi dan karena pertimbangan agar tak ada kecemburuan di kalangan masyarakat, akhirnya dipilih hanya donor darah. ”Kalau gotong royong atau fogging kan hanya digelar di beberapa tempat. Hal ini, bisa memicu kecemburuan daerah yang tidak dapat giliran. Namun kalau donor darah kan tidak, semua bisa berpartisipasi,” ujarnya.

Acara donor darah ini, berbeda dengan acara donor darah biasanya. Soalnya panitia menyediakan sejumlah hadiah luckydraw menarik bagi pendonor. Setiap pendonor juga akan diberikan hadiah langsung bingkisan beras. Untuk pengundian dan pengambilan hadiah luckydraw, baru akan digelar saat puncak acara tanggal 10 Juni. ”Kami sediakan hadiah utama berupa sepeda motor Honda. Ada juga kulkas, televisi, DVD player, dan lain-lain,” ujar Anggelinus. (cr6)

Sinyal Eksodus Besar FBR ke FPDIP

2007-06-02T14:17:00.000+07:00

Belum Tangkap Sinyal Eksodus Besar
Jawa Pos, Sabtu, 02 Juni 2007

JAKARTA - Kabar rencana enam anggota Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR) untuk bergabung dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) masih simpang siur. DPP PBR tidak menangkap tanda adanya eksodus besar-besaran anggotanya ke fraksi lain.

Sekretaris Jenderal DPP PBR Rusman Ali menyatakan, hingga saat ini tidak ada seorang pun anggota fraksinya yang berkonsultasi untuk meloncat ke FPDIP. "Kalau pribadi Pak Zaenal Ma’arif akan bergabung dengan FPDIP, kami persilakan," ujarnya saat dihubungi tadi malam. DPP PBR, lanjut Rusman, menyambut baik keputusan Ketua DPR Agung Laksono yang menindaklanjuti proses recall Zaenal Ma’arif.

Rusman menegaskan, keputusan Zaenal untuk bergabung dengan FPDIP adalah pilihan pribadi. Tapi, dalam mekanisme partai, seseorang tidak bisa membawa-bawa gerbong fraksi PBR ke fraksi lain. "Pak Zaenal bukan lagi representasi partai jadi terserah mau pindah ke mana. Dia nggak bisa bawa-bawa orang lain begitu," tegasnya.

Karena tidak ada komunikasi dengan DPP PBR terkait kabar pindahnya anggota fraksinya ke FPDIP, Rusman akan bertindak tegas jika berita yang diungkapkan Zaenal Ma’arif itu benar.

Rusman juga tidak mengizinkan anggota FPBR untuk pindah fraksi. Sebab, hal itu akan mencederai kepercayaan konstituen yang memercayakan aspirasinya kepada fraksi. Jika anggota FPBR berkurang, otomatis syarat minimal untuk membentuk satu fraksi digugurkan. "Selain itu, secara etika politik, satu fraksi yang berdiri sendiri tidak perlu bergabung dengan fraksi lain. Kecuali anggota partai itu tidak cukup membentuk satu fraksi," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, salah seorang anggota FPBR yang disebut-sebut ikut masuk gerbong Zaenal, Bulyan Royan, mengaku belum tahu kabar kepindahan sejumlah kawannya ke FPDIP. "Saya tidak tahu masalah itu," ucapnya. Sejak beberapa hari lalu, Bulyan berada di Riau.

Anggota Komisi V DPR RI tersebut mengaku tidak berniat untuk pindah fraksi. Apalagi, rencana sebesar itu seharusnya dikomunikasikan dengan DPP terlebih dahulu. "Tidak ada komunikasi sama sekali dengan DPP. Saya juga tidak berniat untuk pindah fraksi," tambahnya.(cak)

FBR Siap Menyeberang ke FPDIP

2007-06-02T13:50:00.000+07:00

Zaenal Ma’arif Dkk Siap Menyeberang ke FPDIP

Jawa Pos, Jumat, 01 Juni 2007

JAKARTA - Perpecahan di tubuh Partai Bintang Reformasi (PBR) semakin nyata. Zaenal Ma’arif, salah satu pendiri PBR yang juga wakil ketua DPR, kemarin menyatakan bahwa enam anggota Fraksi PBR siap bergabung ke Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP).

"Sudah ada 6-7 orang anggota FPBR gerah dengan banyaknya kasus yang diduga dilakukan pimpinan fraksi, tapi tidak pernah ditindaklanjuti. Seperti indikasi judi di luar negeri sampai calo anggaran," ujar Zaenal tanpa menyebut nama orang yang terindikasi kasus-kasus tersebut.

Kenapa memilih FPDIP? Zaenal menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkonsultasi dengan fraksi-fraksi lain, termasuk Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. "FPDIP yang memberikan respons sangat positif. Mereka melihat kelompok kami ini sebagai orang-orang yang terzalimi," jelas politikus asal Solo itu.

Tentang komunikasi dengan PDIP, Zaenal menyebutkan telah bertemu dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Selain itu, tanggapan positif ditunjukkan Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo. Rencananya, Senin (4/6) enam orang anggota FPBR akan mengajukan permohonan tersebut ke DPP PDIP Lenteng Agung.

Zaenal yakin KPU tidak akan memproses PAW-nya. Sebab, proses hukum sejumlah persengketaan internal PBR masih berlanjut ke tahap kasasi. Dia juga berpesan kepada rekannya yang akan bergabung ke FPDIP agar tidak khawatir di-recall oleh DPP PBR pimpinan Bursah. "Karena kami sudah mendirikan DPP sendiri untuk menyelamatkan PBR," tegasnya.

Saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo membenarkan adanya permohonan sejumlah anggota FPBR untuk bergabung ke FPDIP. Tjahjo menuturkan, permohonan itu merupakan buntut tuntutan FPBR DPR untuk mem-PAW Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif. "Terlebih lagi, PAW Zaenal juga sudah disetujui Ketua DPR Agung Laksono," katanya kemarin.

Akhirnya, lanjut Tjahjo, beberapa anggota FPBR mengajukan permohonan bergabung dengan Fraksi PDIP di DPR. Sikap tersebut langsung disampaikan Zaenal kepada Tjahjo dan Wakil Ketua DPR dari PDIP Soetardjo Soerjogoeritno.

Atas permohonan itu, Tjahjo menyerahkan sepenuhnya kepada sikap politik DPP PDIP. Meski demikian, lanjutnya, FPDIP tetap akan mempertimbangkan dan mempelajari kemungkinannya. "Fraksi menyerahkan keputusan ini kepada DPP PDIP yang keputusannya akan dibahas dalam rapat pleno minggu depan," katanya. Sebab, fraksi sebagai perpanjangan tangan partai akan siap melaksanakan apa pun amanat keputusan DPP.

Ketua DPR Agung Laksono menegaskan, PAW yang diajukan DPP PBR untuk mencopot Zaenal Ma’arif dari keanggotaannya di DPR merupakan sikap yang wajar. "Itu hak partai," katanya. Proses PAW itu kini sudah berada di tangan Sekjen DPR untuk selanjutnya diteruskan ke KPU.

Jika tuntutan tersebut bisa diproses dan berhasil, otomatis anggota FPBR akan berkurang. Saat ini anggota FPBR 14 orang. Jika enam orang menyeberang ke FPDIP, jumlahnya tinggal delapan orang. Padahal, pembentukan satu fraksi memerlukan 13 orang. (cak/aku)

Satu Tahun Lapindo

2007-06-02T13:20:00.000+07:00

Satu Tahun Terlewat Sia-Sia
Jawa Pos, Selasa, 29 Mei 2007

JAKARTA - Setahun sudah lumpur panas Lapindo menyembur. Namun, belum tampak tanda-tanda semburan tersebut akan berhenti. Berbagai upaya yang telah dilakukan pun belum menampakkan hasil nyata.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Chalid Muhammad bahkan menyatakan, masa setahun itu adalah waktu yang terbuang percuma. "Setahun yang sia-sia dan tidak serius. Yang terjadi justru semakin meresahkan warga dalam radius yang lebih luas," ujarnya di Jakarta kemarin.

Berdasar data Bappenas, kerugian selama sembilan bulan mencapai Rp 30 triliun hingga Rp 33 triliun. Berarti, setiap bulan sejak lumpur kali pertama muncul pada 29 Mei 2006, kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp 3,3 triliun. Kalau sekarang sudah setahun dibiarkan, kerugian diperkirakan sudah mencapai hampir Rp 40 triliun.

Kerugian tersebut hampir pasti terus bertambah. Lumpur yang kini menggenangi lebih dari 717,072 hektare perumahan dan areal persawahan di wilayah 11 desa belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Semburan lumpur yang awalnya hanya sekitar 5.000 meter kubik/hari terus meningkat menjadi 50 ribu meter kubik/hari dan terus meningkat lagi hingga 126 ribu meter kubik/hari. Jika satu truk bisa mengangkut maksimal lima meter kubik, diperlukan 25 ribu truk untuk mengangkut lumpur Lapindo.

Menurut Chalid, sedikitnya ada empat alasan mengapa waktu setahun yang telah dilewati untuk menyumbat lumpur sia-sia. Pertama, tidak terlihat upaya maksimal untuk menghentikan semburan lumpur. "Upaya yang ada tidak lebih untuk menunjukkan bahwa sudah ada usaha yang dilakukan. Walaupun, mereka tidak yakin bahwa itu tidak efektif," ujarnya.

Yang diharapkan adalah adanya mobilisasi alat serta ahli untuk menangani.

Alasan kedua, kata dia, tidak ada keseriusan mempelajari dampak semburan tersebut. Hal itu diindikasikan oleh masih banyaknya korban yang belum menerima ganti rugi, korban yang terkatung-katung nasibnya yang masih tinggal di penampungan di Pasar Porong, serta masih adanya demo-demo warga yang menjadi korban.

Tidak adanya pihak yang menyatakan bertanggung jawab secara mutlak disebut Chalid sebagai alasan ketiga. Bahkan, yang lebih parah, semburan lumpur tersebut justru digiring menjadi bencana alam yang penanganannya menggunakan uang negara. "Tidak ada yang bertanggung jawab. Rakyat sudah susah, tapi uang negara justru digunakan untuk membayar yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain," ungkapnya.

Alasan keempat, kata dia, kasus pidana yang tidak jelas juntrungnya. Penyelesaian melalui jalur hukum tersebut hanya disibukkan dengan bolak-balik berkas dari penyidik dan kejaksaan. "Yang menjadi tersangka pun hanya level GM (general manager) ke bawah. Pemilik perusahaannya malah tidak. Jadi, secara umum, setahun ini sia-sia," tegasnya.

Kondisi seperti itu, jelas Chalid, tidak dibiarkan berlarut-larut. "Pemerintah dan Lapindo harus stop playing the game," ujarnya.

Selain itu, pemerintah harus menunjukkan keseriusan dengan memanggil pihak Lapindo, Medco, serta Santos (pemilik saham di Sumur Banjar Panji I) untuk segera menuntaskan masalah tersebut. "Pemerintah harus meminta tanggung jawab mutlak. Jika tidak, mereka (Lapindo, Red) harus di-black list dan aset-asetnya disita untuk membayar ganti rugi," katanya.

Chalid juga menyoroti BPLS yang dibentuk pemerintah melalui Perpres Nomor 14 Tahun 2007 yang dianggap tidak berbeda dari tim nasional yang digantikan. Tim yang ada seharusnya merupakan tim independen yang berisi para ahli dan netral. Meski demikian, tim itu harus mempunyai otoritas untuk mempercepat pembayaran kompensasi.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) justru menilai, lambannya penanganan yang dilakukan pemerintah merupakan wujud ketidakmampuan mereka. "Pemerintah seperti mempertontonkan sinetron ketidakmampuannya. Kayak mati akal, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih dari sekadar lamban, sampai tidak ada kata yang pas untuk menggambarkannya," ujar Koordinator Nasional Jatam Siti Maemunah kepada koran ini tadi malam.

Dia juga mempersoalkan tanggapan Presiden SBY yang dinilai tidak menganggap masalah semburan lumpur tersebut sebagai masalah serius. "Bandingkan ketika SBY yang merasa terganggu image-nya oleh pernyataan Amien Rais (tentang aliran dana DKP, Red), sehingga sampai perlu mengadakan jumpa pers khusus. Tapi, dengan semburan ini?" katanya penuh tanya.

Munculnya semburan lumpur tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu mengatasi pebisnis migas dan melindungi masyarakat jika penambangan itu berada di kawasan padat huni.

Padahal, kata Siti, terdapat 49 blok migas milik di Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan yang mencakup 30 desa. "Itu memiliki risiko yang sama (dengan yang sekarang). Selama ini, pemerintah tidak punya mekanisme preventif jika terjadi bencana migas di kawasan padat huni," ungkapnya.

Siti mengaku tidak bisa membayangkan prediksi yang menyebutkan semburan lumpur baru berhenti setelah 30 tahun. Sebab, hingga saat ini, catatan kerusakan sudah mencapai 717,072 hektare.

Sementara itu, dari perspektif hukum lingkungan, menurut Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Rhino Subagjo, terdapat cacat hukum dalam penyusunan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) PT Lapindo Brantas.

Sebab, kata dia, dalam amdal itu terdapat mekanisme yang dilakukan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. "Termasuk penanganannya. Jadi, kan sudah bisa diantisipasi sebelumnya," jelasnya.

Dengan parameter itu, ujar Rhino, diyakini bahwa amdal yang ada tidak disusun secara baik. Selain itu, seharusnya ketika penyusunan amdal, ada konsultasi dengan masyarakat sekitar. "Saya kira dulu (konsultasi) itu tidak ada. Jadi, dalam hal ini, pemerintah lalai," ujarnya.

Selain itu, pemerintah tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain yang menjadi dampak semburan tersebut. Menurut dia, pemerintah melalui BPLS hanya berupaya menahan laju lumpur agar tidak meluas. "Padahal, dampaknya juga mencakup aspek ekonomi, bisnis, serta ekologi," tegasnya.

Tentang ganti rugi, jelas dia, seharusnya korban tidak hanya mendapatkan ganti rugi atas tempat tinggalnya. Kerugian mereka yang tercabut dari akar budaya dan kehidupan sosial juga harus diperhitungkan. "Kalau yang fisik, itu harus cash and carry. Tapi, yang lain, besarannya tak ternilai. Lapindo juga harus membayar kerugian lingkungan ke negara," katanya. (fal)

PDIP Minta SBY Hadir

2007-05-26T18:39:00.000+07:00

PDIP Minta SBY Hadir
Jawa Pos, Minggu, 20 Mei 2007,

Tidak Perlu Takut terhadap Interpelasi

JAKARTA - Setelah paripurna DPR memutuskan menggelar interpelasi
Iran, tekanan ke istana semakin kuat. Sejumlah politisi tetap
meminta SBY hadir. PDIP, partai oposisi, misalnya, mendesak presiden
untuk menjawab para wakil rakyat secara langsung melalui forum
interpelasi itu.

Menurut Sekjen PDIP Pramono Anung, selain sudah diatur dalam Tata
Tertib DPR pasal 174 bahwa presiden harus hadir, isu nuklir Iran
tersebut sangat sensitif. Dia menilai dukungan pemerintah terhadap
resolusi 1747 DK PBB yang memberikan sanksi terhadap program nuklir
Iran tersebut merupakan keputusan politik luar negeri Indonesia yang
sangat bernilai prinsipiil.

"Jadi, seyogianya presiden hadir sendiri. Nggak usah diwakilkan ke
menteri-lah," kata Pramono di Jakarta kemarin. Menurut dia, sebagai
representasi rakyat, DPR hanya ingin mendengar dan mengetahui
penjelasan presiden atas dukungannya terhadap resolusi DK PBB yang
menjatuhkan sanksi terhadap Iran tersebut.

Pram -demikian dia akrab disapa- menilai interpelasi nuklir Iran
harus dijadikan momentum untuk menghidupkan budaya demokrasi yang
sehat di Indonesia. Dia berharap mekanisme mendelegasikan jawaban
interpelasi kepada menteri tertentu tidak terus-menerus dijadikan
kebiasaan.

Mekanisme interpelasi "perwakilan" itu sebelumnya pernah terjadi
dalam kasus busung lapar 2006 lalu. Ketika itu, presiden SBY
mengutus Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari untuk menyampaikan
jawaban atas interpelasi yang diajukan DPR.

Padahal, ungkap Pram, dengan datang sendiri ke parlemen, presiden
juga yang akan diuntungkan. Melalui forum interpelasi itu, presiden
memiliki kesempatan untuk menjelaskan sikapnya kepada masyarakat
yang telah memilihnya melalui pemilu. "Kalau nggak datang, justru
malah merugikan citra presiden," ujarnya.

Dia lantas menegaskan, presiden tak perlu khawatir agenda
interpelasi akan melebar menjadi proses impeachment. "Itu cuma mimpi
di siang bolong. Jadi, presiden nggak perlu takut sedikit pun,"
tegasnya.

Badan Musyawarah (Bamus) DPR memang baru akan membicarakan
penjadwalan forum interpelasi nuklir Iran pada rapat Bamus 24 Mei
mendatang. Namun, desakan publik kepada Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono agar hadir secara langsung di DPR terus menguat. Pasalnya,
presiden terus mengesankan hanya akan menugaskan menteri luar negeri
untuk mewakilinya menyampaikan jawaban di hadapan paripurna DPR.(pri)

Amandemen UUD45 Ancam NKRI

2007-05-26T18:05:00.000+07:00

PDIP: Amendemen UUD 45
Ancam Eksistensi Negara Kesatuan RI

Antara.co.id, Rabu, 16 Mei 2007

Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PDI Perjuangan di DPR melihat ada tendensi peniadaan sistem negara kesatuan yang mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di balik usulan amendemen ke-5 atas konstitusi negara, dengan memaksakan pola bikameral seperti berlaku di negara federasi.

"Amendemen atas konstitusi negara memang bukan hal keramat, tetapi jika hendak melakukannya, semua pihak, terlebih lembaga negara seperti MPR RI (termasuk di dalamnya DPR RI dan DPD RI), serta Presiden RI harus melihat situasi serta kondisi aktual bangsa, terutama menyangkut ancaman atas integrasi NKRI," tegas anggota Fraksi PDIP di DPR RI, Aria Bima, di Jakarta, Rabu.

Aria Bima menyatakan pendapatnya itu atas nama fraksinya, menyusul kontroversi usulan amendemen oleh pihak DPD RI yang belakangan mengalami jalan buntu, setelah sejumlah fraksi beranggota banyak di MPR RI menarik dukungannya.

"Dari awal memang fraksi kami belum berkehendak untuk melakukannya (amendemen atas konstitusi negara). Karena, ada masalah-masalah bangsa lainnya yang lebih urgen, utamanya soal integritas NKRI, ancaman para tetangga, kemiskinan, pengangguran dan seterusnya," kata Aria Bima, mengutip hasil diskusi di lingkup fraksinya.

Karena itu, dia sekali lagi mengingatkan, jika hendak mengamendemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945, MPR RI beserta alat kelengkapannya bersama pemerintah harus melihat situasi serta kondisi aktual maupun kebutuhan publik sebenar-benarnya.

Begitu pula dengan alasan amendemen pun, menurutnya, mestinya bukan semata demi perluasan peran politik sebuah lembaga tertentu, seperti DPD RI, tetapi harus menyangkut permasalahan bangsa secara menyeluruh.

Usulan amendemen UUD 1945 yang dipelopori unsur DPD RI itu memang dilakukan untuk mengamendemen pasal 22d UUD.

Tujuan amendemen ini, ialah, untuk menambah kewenangan DPD RI, terutama dalam membahas undang-undang (UU) yang berkaitan dengan daerah, APBN, pajak, pendidikan, serta agama.

"Kan lebih penting dan mendesak jika semua pihak saat ini bersinergi menuntaskan persoalan-persoalan aktual negeri ini yang masih terbengkelai. Seperti penuntasan kasus Munir, tragedi Trisakti, soal lumpur Lapindo, dan sebagainya," katanya usai mengikuti suatu pembahasan di Gedung Parlemen.(*)

Permadi Dan Warga Perum Kodam V

2007-05-26T17:57:00.000+07:00

Warga Perumahan Kodam

Dapat Ganti Rugi
Jawa Pos, Sabtu, 26 Mei 2007

Hasil Pertemuan dengan Pangdam

SURABAYA - Polemik rumah dinas purnawirawan Kodam V/Brawijaya mulai menemukan titik terang. Difasilitasi Komisi I DPR, kemarin penghuni rumah dinas berdialog dengan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa.

Tiga anggota komisi I kemarin secara khusus datang ke Surabaya untuk menangani masalah itu. Mereka adalah Djoko Susilo (PAN), Permadi (PDIP), dan Djoko Subroto (Partai Golkar).

Di awal pertemuan, Permadi meminta kedua pihak agar tidak saling mengklaim dalam posisi benar. "Kalau dirunut dari sejarah, semua pihak salah. Institusi kodam salah karena membiarkannya sejak dulu; sedangkan purnawirawan seharusnya sadar bahwa setelah lepas tugas, ia harus menyerahkan hak menempati rumah dinas," katanya.

Komisi I langsung menawarkan solusi penyelesaian polemik rumah dinas itu. Ada enam poin yang mereka tawarkan. Pertama, purnawirawan miskin dibiarkan tetap menempati rumah dinas. Kedua, warga yang digusur harus diberi ganti rugi. Ketiga, diusahakan pesangon bagi warga yang meninggalkan rumah dinas. Keempat, investor, jika ada, harus memberikan pesangon sesuai dengan kesepakatan. Kelima, rumah dinas yang beralih fungsi harus dikembalikan ke bentuk semula. Keenam, untuk yang sudah ditempati keluarga, juga harus ada pesangon.

"Namun, dengan catatan, setiap purnawirawan yang mampu, apalagi sudah punya rumah sendiri, diminta meninggalkan rumah dinas tersebut," ujar Permadi.

Sebelum menyepakati solusi yang ditawarkan Permadi, kedua pihak saling mengklarifikasi keberadaan rumah dinas tersebut. Muslih, salah seorang warga, mengatakan bahwa kodam sebenarnya tidak berhak melakukan penggusuran. Menurut dia, tidak ada satu pun bangunan di Dodik (Komando Pendidikan, lokasi rumah dinas kodam) Hayam Wuruk yang dibangun Kodam V/Brawijaya. "Untuk itu, jika ingin melakukan penggusuran, harus ada ruilslag," katanya.

Ny Suyoto, warga lain, juga langsung menyampaikan unek-uneknya ketika diberi kesempatan bicara. "Hati saya sangat terenyuh ketika mendengar kabar rumah saya akan digusur. Padahal, rumah itu telah saya tempati sejak tahun 1950," katanya.

"Kalau mau fair, rumah-rumah dinas yang ditempati purnawirawan jenderal semestinya juga digusur. Mengapa hanya kami?" sambung Sukotjo, ketua forum purnawirawan yang tinggal di rumdis kodam di Malang.

Langkah kodam yang akan menggusur rumah dinas juga dinilai bertentangan dengan hukum. Surat telegram Pangdam V/Brawijaya No ST/43/2007 berdasar SKEP panglima TNI dinilai cacat hukum. Sebab, bertentangan dengan peraturan di atasnya. "SKEP panglima itu bertentangan dengan PP No 31 tahun 2005 yang mengatur rumah negara," ujar Sueb, warga lain.

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa berusaha menanggapi unek-unek para purnawirawan tersebut dengan tenang. Kata Syamsul, pihaknya melakukan penertiban tersebut dalam rangka menjalankan instruksi KSAD. Menurut Syamsul, adalah hal yang logis seorang atasan memperhatikan hidup anak buahnya.

"Saat ini masih banyak prajurit yang belum memiliki rumah dinas. Dengan gaji sedikit, mereka masih menanggung sewa rumah. Kasihan mereka," kata Syamsul.

Kendati demikian, dia optimistis permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Syamsul sepakat jika ada pemberian ganti rugi terhadap purnawirawan yang terkena penggusuran. Tentang berapa ganti rugi yang akan diberikan, Syamsul belum bisa memperkirakannya. "Itu nanti, kami harus melakukan pengkajian satu per satu," ujarnya. "Yang pasti, saya berjanji segera menyelesaikan permasalahan ini," terangnya.

Setelah diskusi, rombongan komisi I langsung meninjau langsung ke Dodik Hayam Wuruk. Di lokasi itu, mereka disambut warga dengan histeris. Bahkan, beberapa ibu langsung merangkul Permadi. Salah seorang warga membacakan puisi mengenai ketidakberdayaan mereka terhadap rencana penggusuran tersebut. "Kami mohon bantuannya agar Bapak memperjuangkan nasib kami," kata Sa’i Arif, salah seorang warga.

Djoko Susilo berharap agar kodam dan warga bisa segera menemukan titik temu. Anggota DPR dari PAN itu tidak ingin masalah tersebut menimbulkan konflik fisik seperti yang terjadi di beberapa tempat. "Di beberapa tempat, penertiban rumah dinas menimbulkan bentrokan fisik. Kami tidak ingin itu terjadi di Jatim," katanya.

Djoko juga meminta pemberian ganti rugi yang layak bagi para purnawirawan. Sebab, rata-rata, purnawirawan adalah bekas tentara yang juga pernah berjasa bagi nusa dan bangsa. "Tolong jangan samakan dengan penertiban PKL. Lakukan dengan pendekatan persuasif," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa meminta kesadaran para purnawirawan agar segera meninggalkan rumah dinasnya. Tujuannya pemurnian pangkalan. Dalam hal ini, Kodam V/Brawijaya secara bertahap akan menertibkan 48 rumah dinas di Malang dan 92 rumah dinas di Surabaya. Warga diberi batas waktu akhir Juli untuk mengosongkan rumah dinas itu. (ded)

FPDIP Tolak Amandemen

2007-05-24T12:23:00.000+07:00

PDIP Anggap Usul DPD Parsial
Jawa Pos, Kamis, 17 Mei 2007,

JAKARTA - Fraksi PDIP yang sejak jauh-jauh hari menolak agenda amandemen akhirnya menyampaikan pertimbangan secara terbuka. Ketua FPDIP di MPR Soewarno menilai, usul amandemen konstitusi yang hanya terbatas pada pasal 22D sangat parsial.

Menurut dia, perubahan pasal 22D yang diusulkan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) itu pasti akan turut merombak sejumlah pasal lain dalam UUD 1945. Misalnya, pasal 5 dan pasal 20. "Jadi, usul amandemen itu tidak boleh dilakukan setengah-setengah," katanya kemarin.

Dia lantas merujuk keinginan DPD untuk ikut membahas dan menyetujui RUU di bidang tertentu. Padahal, pasal 20 ayat 2 secara tegas menyebutkan, setiap RUU hanya dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. "Artinya, pasal itu kan juga harus ikut diubah dengan memasukkan klausul DPD," ujarnya.

Setelah disesuaikan, kata Soewarno, persoalan tidak berakhir begitu saja. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, bisa diasumsikan UU dibentuk melalui sidang MPR dengan presiden. "Itu semua perlu pertimbangan yang matang. Konstitusi tidak boleh multiinterpretatif," tegasnya.

Beberapa pertimbangan itulah yang membuat FPDIP merasa usul amandemen konstitusi tidak harus didukung dulu. "Konstitusi kita masih muda. Biarkan berjalan dulu. Lihat titik lemahnya, lalu baru dievaluasi," katanya.

Soewarno menegaskan, penolakan tersebut bukan berarti FPDIP tidak menyetujui ide-ide perubahan. Sebab, materi konstitusi memang harus mengikuti konteks perkembangan masyarakat.

Kendati tidak bisa memuaskan semua pihak, kata dia, amandemen yang telah melahirkan DPD merupakan konsensus nasional tertinggi yang berhasil dicapai. "Yang terpenting sekarang, cobalah konsensus terakhir itu dijalankan dulu dengan lebih optimal," ungkapnya.

Di tempat yang berbeda, pengamat politik CSIS Indra J. Pilliang juga menilai, usul amandemen yang diajukan DPD terkesan egois. Sebab, DPD hanya mengusulkan perubahan pasal 22D itu. Padahal, perubahan pasal 22D juga akan berimbas ke sejumlah pasal lain dalam konstitusi. "DPD harus menjelaskan fakta ini," katanya dalam konferensi pers yang digagas Koalisi Konstitusi Baru di Pulo Dua, Jakarta.

Disamping dia, juga hadir Koordinator Indo Barometer Mohammad Qodari, Rahmat Bagja dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, dan Irman Putra Siddin dari Universitas Indonesia.

Kendati demikian, Indra juga menyesalkan upaya menutup amandemen yang dilakukan partai-partai politik. "DPD maupun DPR yang merepresentasikan parpol sama-sama bermasalah," ujarnya.

Menurutnya, dukungan yang telah diberikan tidak perlu ditarik secara sepihak, sehingga memunculkan banyak analisis negatif. "Parpol telah menghentikan suatu proses yang sebenarnya aman-aman saja. Kalau begini, seolah-olah ada masalah besar," ungkapnya.(pri)

PAN Belajar Oposisi ke PDIP

2007-05-16T08:45:00.000+07:00

PAN Belajar Oposisi ke PDIP
Jawa Pos, Selasa, 15 Mei 2007,

JAKARTA - Setelah bertemu Gus Dur, Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir kembali melakukan safari politik tingkat tinggi. Kali ini dia bertemu Taufiq Kiemas, suami Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan keduanya dilakukan di Tator Café, Senayan City, Jakarta, tadi malam. Kiemas datang ditemani Sekjen PDIP Pramono Anung, sementara Soetrisno disertai Totok Daryanto (ketua Bapilu), Zulkifli Hasan (Sekjen), Asman Abnur (bendahara umum), dan Teguh Juwarno (wakil Sekjen).

Pertemuan penuh keakraban itu diwarnai senda gurau. Mereka tampak menikmati hidangan singkong goreng, pisang goreng, dan teh jahe. "Mas Soetrisno ini sosok sahabat sejati. Dia itu ketua umum parpol yang gaul. Terkadang saya juga iri," ungkap Kiemas yang spontan disambut gelak tawa.

Soetrisno giliran memuji Kiemas yang disebutnya sebagai tokoh politik yang luwes dan jago lobi. "Semua orang tahu, Mas Taufiq ini jago lobi. Itu jadi modal kehebatan PDIP," jelasnya.

Pembicaraan berikutnya mengalir menyangkut kemungkinan koalisi PDIP dan PAN pada 2009 dan situasi politik nasional pasca reshuffle. Posisi Hatta Rajasa yang jadi Mensesneg juga disinggung Kiemas. "Dulu Pak Habibie jatuh karena mengangkat Mensesneg dari orang parpol," selorohnya. Yang dimaksud adalah Akbar Tandjung saat jadi Mensesneg era Habibie.

Soetrisno mengaku bertemu Kiemas untuk belajar politik, khususnya posisi PDIP sebagai oposisi pemerintah. "Saat ini, PAN belajar ke PDIP bagaimana jadi oposisi," ujar Soetrisno. "Dan PAN setiap saat bisa saja memotong di tikungan," timpal Kiemas. (adb)

Revolusi Sosial - Mega Bintang

2007-05-12T11:12:00.000+07:00

Kecewa, Mudrick Beri Nasi Aking

Jawa Pos, Rabu, 09 Mei 2007

Anggap Kinerja SBY Buruk,

Ancam Kerahkan MassaJAKARTA - Kekecewaan mendalam terhadap kinerja pemerintah kemarin diperlihatkan tokoh politik Mudrick Sangidu. Sosok yang menjadi pencetus gerakan fenomenal "Megabintang" pada Pemilu 1997 tersebut mengancam akan memobilisasi massa. Itu dimaksudkan untuk merevolusi sosial bila pemerintah tidak segera melakukan perbaikan. "Wong cilik wis podo sambat (rakyat kecil sudah kecewa), janji pemerintah banyak yang meleset," katanya di gedung DPR Jalan Gatot Subroto. Karena itu, Mudrick bersama Aliansi Rakyat Bergerak meminta Presiden SBY untuk senantiasa konsisten dan lebih tegas dalam melakukan revolusi hukum.

"Kinerja pemerintah mbelgedes (tak jelas)," ujar tokoh asal solo itu. Saat ini, lanjut Mudrick, mafia peradilan, ketidakberpihakan pemerintah pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, telah memunculkan benih-benih revolusi. Jika pemerintah tidak berjalan pada garis yang ditentukan, pihaknya akan menggulirkan benih-benih itu menjadi revolusi sosial yang sesungguhnya.

Sebagai bentuk keprihatinan, Mudrick menyerahkan dua bungkus nasi aking kepada Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno dan Zaenal Ma’arif. "Nasi aking ini merupakan simbol kemiskinan yang paling akut dan pemerintah telah berkontribusi," katanya. Mudrick meminta peringatan itu disampaikan kepada Presiden SBY dan Ketua DPR Agung Laksono.

Soetardjo Soerjoguritno atau biasa disapa Mbah Tardjo meminta pemerintah menanggapi serius ancaman tersebut. "Jangan anggap enteng ancaman Mudrick," katanya. Mbah Tardjo mengakui bahwa kemiskinan dan pengangguran saat ini terus meningkat. "Ada reshuffle juga tidak jelas," tambahnya. Bahkan, banyak sekali warga yang tak bisa membeli beras. Akibatnya, nasi aking banyak dijadikan menu utama.(aku)

Mbah Tarjo Ultah Ke-73

2007-05-02T12:49:00.000+07:00

Soetardjo Soerjoguritno; Ultah Ke-73,
Dirayakan Anggota Parlemen Sedunia

Jawa Pos, Selasa, 01 Mei 2007

Tak Menduga Disambut Kembang Api
Semalam mungkin menjadi hari terindah bagi Wakil Ketua DPR Soetarjo Soerjoguritno. Pada 30 April kemarin, politikus asal Jogjakarta itu merayakan ulang tahun ke-73. Sebagai hadiah, dia mendapat kejutan dahsyat dari panitia Inter Parliamentary Union (IPU).

A. Khoirul Umam-Any Rufaidah - NUSA DUA, BALI

Para peserta IPU tadi malam mendapat jamuan makan malam istimewa dari panitia. Saat malam mulai merambat, para legislator yang datang dari penjuru dunia itu mulai memasuki Garuda Wisnu Kencana, kawasan Jimbaran, Bali.

Wajah mereka terlihat antusias saat disambut jejeran gadis Bali yang tampak begitu cantik dengan baju adat Pulau Dewata. Para anggota parlemen dunia itu tersenyum tatkala menerima sambutan selamat datang berupa udeng (ikat kepala khas Bali, Red) bagi laki-laki dan rambat (selendang khas Bali, Red) bagi perempuan.

Panitia IPU Ke-116 menyiapkan 130 meja makan bundar bagi sekitar 1.329 anggota delegasi. Di tengah paras (tebing bebatuan, Red) seluas dua kali lapangan sepak bola, dengan ketinggian mencapai sekitar 15 meter itu, Ketua DPR Agung Laksono memimpin acara perjamuan.

Saat memberikan sambutan, Agung mengumumkan bahwa malam itu merupakan hari ulang tahun Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno yang ke-73. Sontak, Mbah Tardjo, sapaan akrabnya, yang duduk di kursi paling depan kaget. "Mari kita berdiri semua, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mbah Tardjo," kata Agung sembari mengajak bersulang seluruh peserta.

Sebelumnya, Agung meminta pemimpin 126 delegasi parlemen maju ke altar panggung untuk bersulang sebagai penghormatan bagi Mbah Tardjo. "Cheers," teriak Agung diikuti gemuruh suara ribuan anggota parlemen sedunia yang mengucapkan kalimat yang sama. Begitu acara bersulang selesai, munculah kembang api warna-warni beterbangan apik menghiasi langit Jimbaran yang malam itu tampak cerah oleh terangnya sinar rembulan.

"Terima kasih banyak, thank you," kata Mbah Tardjo sembari tersenyum lebar tanda bahagia. Malam ini, kata Mbah Tardjo, merupakan kehormatan besar. Di ulang tahun ini, Mbah Tardjo berdoa supaya bisa berbuat lebih banyak bagi wong cilik.

Dia mengutarakan beragam keprihatinannya kepada Jawa Pos atas perkembangan kondisi bangsa dewasa ini. Pengalamannya 55 tahun berkecimpung di dunia politik, membuatnya begitu paham tentang seluk-beluk politik kekuasaan negeri ini. "Saya lelah melihat orang gontok-gontokan terus," katanya kemarin.

Karena itu, harapan terbesar Mbah Tardjo pada ulang tahun kali ini adalah ingin melihat kondisi Indonesia kian membaik, sehat, dan tenteram. Caranya, lanjut dia, Presiden SBY tidak bersikap tebang pilih saat menjalankan aksi pemberantasan korupsi.

Mbah Tardjo juga minta presiden lebih serius mengurus negara. "Reshuffle tak ada artinya kalau pimpinannya sendiri justru harus di-reshuffle," ujarnya dengan khas logat Jogja.

Menjelang pensiun dari arena politik, Mbah Tardjo berharap ada salah satu keturunannya yang bisa meneruskan jejak berjuang dalam belantika perpolitikan nasional. "Dulu saya sudah siapkan anak saya di Komisi III DPR. Tapi, dia keburu diambil Tuhan," katanya. Karena itu, sesepuh PDIP tersebut mengaku mulai mengader salah seorang cucu yang hingga kini belum menyelesaikan pendidikan menengah atas.

Pada usianya yang sudah uzur itu, masih ada kebiasaan masa muda Mbah Tardjo yang tidak pernah ditinggalkan, yaitu merokok. Meski hanya diperbolehkan oleh dokter pribadi untuk mengisap rokok sebatang sehari, Mbah Tardjo masih saja berani menghabiskan berbungkus-bungkus rokok sehari. "Ini yang membuat sehat," katanya sembari terkekeh hingga batuk.

PDIP Tak Akui SBY

2007-04-25T13:35:00.000+07:00

PDIP Tak Akui SBY

Sebagai Tokoh Antikorupsi
Jawapos, Senin, 23 Apr 2007

JAKARTA - PKS melalui miladnya yang ke-9 di Jakarta pekan lalu menganugerahi Presiden SBY gelar tokoh pemberantasan korupsi. Namun, PDIP selaku partai oposisi dengan tegas menilai presiden belum layak menerima predikat prestisius tersebut. "Kami sangat menyesalkan SBY yang berani menerima anugerah itu. Padahal, lantai istana sudah jelas-jelas kotor," kata Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan HAM Firman Djayadaeli kepada Jawa pos kemarin.

Dia memberi contoh seputar polemik yang melibatkan Menkum HAM Hamid Awaluddin, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua PPATK Yunus Husein dalam kasus dana milik Tommy Soeharto sebesar USD 10 juta (sekitar Rp 91 miliar) di BNP Paribas, London. "Ironisnya, presiden seperti sengaja mengambangkan persoalan penting yang mengindikasikan terjadinya KKN di dalam istana sendiri," ujarnya.

Sikap presiden yang tidak jelas akhirnya menurun kepada KPK, kepolisian, dan kejaksaan yang terkesan sungkan-sungkan menuntaskan kasus tersebut. "Ini bukti konkret lemahnya komitmen presiden dan adanya fenomena tebang pilih dalam pemberantasan korupsi," tegasnya.

Menurut pandangan PDIP, lanjut Firman, presiden belum terlihat mengambil peran yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.Firman menyebutkan banyak kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan konglomerat besar dan politisi kuat tidak terselesaikan secara tuntas.

Bahkan, mayoritas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan terjadinya korupsi di tubuh sejumlah departemen ternyata belum ditindaklanjuti. "Para pengusaha yang terkait kasus BLBI malah mendapat karpet merah di istana.

Jadi, atas dasar apa klaim tokoh pemberantasan korupsi itu," sindirnya. Menurut dia, pemerintahan SBY belum mampu menampilkan wajah penegakan hukum -terutama pemberantasan korupsi- yang benar-benar konkret.

Kalaupun SBY telah membuka izin pemeriksaan terhadap kepala daerah yang tersangkut korupsi, imbuh Firman, tidak pernah ada progress report yang disampaikannya secara terbuka. "Semua tak lebih dari politik tebar pesona.

Seakan-akan, pemerintah sudah pro-pemberantasan korupsi, padahal masih jauh dari yang diharapkan publik," tandasnya. Dia menilai, penganugerahan gelar tokoh pemberantasan korupsi kepada SBY dipenuhi subjektivitas politik. "Kami benar-benar kecewa. Permasalahan serius bangsa dijadikan komoditas politik yang penuh retorika begini," ujarnya. (pri)

Reshuffle SBY Ciptakan Instabilitas

2007-04-25T13:28:00.000+07:00

Waktu Dua Minggu Ciptakan Instabilitas

PDIP Kritik SBY soal Reshuffle
Jawapos, Minggu, 22 Apr 2007

JAKARTA - Janji Presiden SBY mengumumkan reshuffle kabinet pada awal Mei dikritik kelompok oposisi, PDIP. Persoalannya bukan pada agenda reshuffle, melainkan karena SBY telah menciptakan waktu penantian dua minggu yang bisa memunculkan instabilitas kabinet. Sebagai pemimpin tertinggi eksekutif di negara yang menganut sistem presidensiil, pernyataan presiden itu dikhawatirkan hanya mengakselerasi persoalan kabinet. "Kalau mau reshuffle, langsung saja reshuffle.

Jangan bermain-main lagi dengan wacana," kata Sekjen PDIP Pramono Anung kemarin.Dia sangat menyesalkan langkah SBY yang dengan sengaja membuka waktu pengumuman reshuffle kabinet kepada publik. Dia menilai langkah itu bisa menimbulkan kekisruhan di internal Kabinet Indonesia Bersatu. Sebab, spekulasi-spekulasi politik terkait menteri yang akan di-reshuffle, termasuk penggantinya, bakal memengaruhi kinerja pemerintahan.Dari isu-isu yang dihimpun Jawa Pos, nama-nama yang disebut-sebut akan diganti adalah Mendagri M. Ma’ruf, Menhan Juwono Sudarsono, Menkominfo Sofyan Djalil, Menteri BUMN Sugiharto, Menkum HAM Hamid Awaluddin, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Saifullah Yusuf, dan Menteri Perhubungan Hatta Radjasa."Kasihan juga melihat menteri-menteri yang terpetakan akan di-reshuffle itu.

Tidak mungkin mereka bisa bekerja lagi dengan tenang dalam dua minggu mendatang ini," komentar Pramono. Menurut orang dekat Mega itu, waktu dua minggu tidak bisa disepelekan begitu saja bila dihubungkan dengan kelangsungan roda pemerintahan. "Banyak sekali tugas dan agenda penting yang harus dilakukan para menteri itu," ujarnya. Cara SBY mengumumkan kabinet dinilai hanya memberi tambahan beban kepada para menteri. "Presiden seharusnya banyak belajar.

Bergulirnya isu reshuffle saja telah menimbulkan efek yang tidak kecil. Apalagi, bila presiden sendiri yang menjadi penyebar wacana sensitif ini," tandasnya.Dihubungi terpisah, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung menilai setiap kebijakan yang diputuskan presiden tentu didasarkan pertimbangan politik yang relatif matang. Dalam konteks reshuffle episode kedua ini, Akbar memandang presiden tengah berusaha secermat mungkin menghindari dampak politik masif akibat reshuffle."

Alasan itulah yang tampaknya menjadi latar belakang rencana presiden me-reshuffle kabinetnya secara terbatas," katanya. Mantan ketua umum DPP Partai Golkar itu juga mengatakan bahwa pertimbangan serupa diambil presiden saat me-reshuffle kabinet Indonesia Bersatu edisi pertama. "Saya tidak bermaksud mengatakan presiden tidak berani ambil risiko, tapi memang dia berusaha menghindari risiko politik terkecil sekalipun," ujarnya. Apakah reshuffle terbatas itu akan berimplikasi luas terhadap perbaikan kinerja pemerintah? "Opini masyarakat memang menghendaki dilakukannya perombakan kabinet secara signifikan, bukan parsial," katanya.

Akbar meminta Presiden SBY menggunakan momentum reshuffle episode kedua ini untuk mengevaluasi komposisi dan kualitas anggota kabinet. Jika tidak dilakukan secara komprehensif, lanjut Akbar, dikhawatirkan evaluasi dan reshuffle tidak memberikan jaminan kuat terhadap tingkat keberhasilan kinerja pemerintahan. Jika reshuffle terbatas tetap dilakukan, lanjut Akbar, tingkat akseptabilitas pemerintah terhadap masyarakat makin berkurang. "Rating dan popularitas presiden akan menurun. Itu berpengaruh terhadap perilaku electoral masyarakat," katanya.

Jika kecenderungan itu terus berlanjut, lanjut dia, masyarakat mulai mencari figur pemimpin alternatif lain. Politikus senior itu menyarankan presiden tidak segan-segan melakukan gebrakan politik dengan menata ulang struktur kabinetnya. "Seharusnya beliau berani dengan segala risiko. Sebab, presiden sekarang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Jadi, tak perlu ragu-ragu," katanya. (pri/aku)

Wayan Sudirta Bacagub Bali

2007-04-25T13:21:00.000+07:00

Wayan Diusulkan lewat PDIP

Jawa Pos, Minggu, 22 Apr 2007

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Wayan Sudirta sudah bulat untuk maju jadi gubernur Bali. Keseriusan itu dibuktikan dengan makin intensifnya dia terjun ke masyarakat."Tak mungkin saya menolak aspirasi dan desakan masyarakat," jelasnya. Berbagai komponen masyarakat, baik politisi, akademisi, aktivis LSM, tokoh adat, agamawan, maupun budayawan, meminta mantan pengacara ICW dan LBH itu maju dalam ajang pemilihan gubernur (pilgub).

Dukungan juga diberikan rekan-rekan Wayan di DPD. Lalu, dari partai mana Wayan mau maju? "Teman-teman dan masyarakat yang menemui saya minta agar maju lewat pintu PDIP," jawabnya.Selama ini, kaki politik dan jaringan Wayan adalah Kordem (Koalisi Organisasi Nonpemerintah dan Eksponen Masyarakat untuk Demokrasi). Uniknya, banyak tokoh politik dan pejabat pemerintah yang masuk Kordem.

Mereka adalah bupati, wakil bupati, ketua DPRD, dan sejumlah ketua cabang PDIP di Bali."Jadi, wajar jika Pak Wayan diminta masuk lewat PDIP," ujar Ketua Kordem Nyoman Sunarta. Sebab, hubungan sosiologis antara Wayan dan pengurus PDIP terjalin sejak lama. Apalagi, sejumlah elite PDIP di Bali dan pusat secara terang-terangan mendukung Wayan. Menurut Sunarta, dalam Kordem yang dideklarasikan pada 23 Juli 2003 itu, sebenarnya tidak hanya pengurus dan kader PDIP. Tetapi, juga elite politik dari Golkar, PNBK, PKPB, PKPI, PNI Marhenis, Partai Demokrat, dan lain-lain. "Tapi, mereka duduk secara pribadi, tidak mewakili dan tidak membawa bendera partainya," jelasnya. (adb)

Gus Dur: Upaya Jegal Mega

2007-04-13T12:23:00.000+07:00

Jawa Pos, Jumat, 13 Apr 2007,

Gus Dur: Ada Upaya Jegal Mega

Dipaparkan di Hadapan Parlemen Eropa-Asia

JAKARTA - Di hadapan 12 perwakilan anggota parlemen Eropa-Asia, Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid kembali melontarkan wacana tebang pilih dalam upaya penegakan hukum nasional. Gus Dur meminta pemerintah segera sadar diri dan menghentikan cara-cara berpolitik yang tidak adil tersebut.

Gus Dur menilai saat ini terdapat upaya politik sistematis untuk menjegal Megawati Soekarnoputri dalam konstalasi politik di Pilpres 2009. Menurut Gus Dur, langkah sistematis itu memang sengaja diarahkan kepada orang dekat Megawati untuk memperburuk nama dan citra kepemimpinannya.

"Ini dilakukan supaya nama Mega ditolak masyarakat saat pilpres," katanya di Kantor DPP PKB, Jalan Kalibata, Jakarta, kemarin. Padahal, lanjut Gus Dur, cara-cara semacam itu sangat bertentangan dengan karakter berpolitik seorang demokrat. "Seorang demokrat sejati ya tidak begitu caranya," ujar mantan ketua umum PB NU itu.

Sejumlah tokoh PDIP, seperti Sekjen PDIP Pramono Anung, beberapa waktu lalu juga berkomentar merasa diperlakukan tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Ini karena sejumlah mantan menteri di era Megawati kini sedang diusut. Di antaranya mantan Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri yang diusut kasus aliran dana non bujeter, mantan Kepala BKPM Theo Toemion yang dipidana dalam kasus korupsi promosi investasi dan mantan Menag Said Agil Almunawar yang dipenjara dalam kasus korupsi DAU.

Menanggapi pernyataan Gus Dur, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan, tudingan tebang pilih itu sama sekali tidak benar. Menurut Andi, di negara ini tidak ada seseorang yang kebal hukum. "Jadi, pernyataan Gus Dur itu tidak tepat," katanya.

Kalaupun yang banyak terkena kasus korupsi adalah pejabat sebelum 2004, itu bukan karena diskenario untuk menjatuhkan citra pemerintahan masa lalu. Andi mengajak melihat SMS masyarakat yang masuk ke SMS center presiden. "Sekitar 95 persen dari pengaduan di SMS presiden adalah korupsi yang terjadi sebelum 2004. Artinya, memang indikasi korupsi sesudah 2004 menurun," jelas Andi.

Andi juga membantah tersangkutnya menteri-menteri di era Mega sebagai upaya menjegal putri Bung Karno itu ke arena Pilpres 2009. Saat ini, kata Andi, presiden fokus memikirkan pembangunan dan kinerja pemerintahan. Presiden sama sekali tidak memikirkan persiapan maju di pilpres. (aku/tom)

Lebih Kental Aroma Politiknya

2007-04-13T12:21:00.000+07:00

Jawa Pos, Rabu, 11 Apr 2007,

Mega Tak Tahu Terima Dana Rokhmin

Baik dalam Bentuk Batik Rp 10 Juta atau Buku Rp 4,8 Juta

JAKARTA - PDIP menanggapi serius dugaan aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke sejumlah tokoh kunci partai itu. Kemarin DPP PDIP menggelar rapat khusus untuk membahas isu korupsi yang kini sedang disidik KPK (Komisi Pemberantasn Korupsi) itu.

"Kami yang ada di DPP hanya ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung kepada Jawa Pos kemarin. Dia menyampaikan, dalam pertemuan di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pengurus pusat telah menerima penjelasan dari Sabam Sirait yang disebut-sebut mendapatkan kucuran dana nonbujeter DKP.

"Kami tadi (kemarin, Red) sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Sabam. Intinya, beliau membantah pernah meminta, apalagi sampai menerima uang Rokhmin (dana nonbujeter DKP, Red) itu," ujarnya. Tak hanya itu, DPP PDIP juga akan mengklarifikasi ikut tersangkutnya nama Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam catatan Rokhmin.

Seperti diketahui, dalam catatan Rokhmin Dahuri, mantan menteri DKP yang kini ditahan dengan dugaan penyelewengan dana nonbujeter, terdapat Sabam Sirait, Megawati Soekarnoputri, dan Taufik Kiemas sebagai penerima.

Pramono menjelaskan, Megawati yang ketika itu menjabat presiden RI sama sekali tidak mengetahui adanya aliran-aliran dana nonbujeter DKP kepada dirinya. "Apalagi, kalau disebut-sebut dalam bentuk batik senilai Rp 10 juta, atau buku seharga Rp 4,8 juta, beliau (Megawati, Red) benar-benar tidak tahu," tegasnya.

DPP PDIP memandang pengusutan kasus dana nonbujeter DKP yang melibatkan Rokhmin jauh lebih kental aroma politiknya daripada murni penegakan hukum.

"Rakyat sudah pahamlah. Praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di negara ini benar-benar terjadi," ujarnya. Pramono menilai, upaya untuk menjatuhkan kredibilitas PDIP di mata publik kian kuat setelah popularitas dan kepercayaan publik kepada partai moncong putih itu terus menanjak.

Dia lantas menegaskan, DPP PDIP tidak akan menghalang-halangi KPK atau institusi penegak hukum lain yang ingin mengusut dugaan adanya dana yang mengalir kepada sejumlah petinggi PDIP. "Lagipula, Bu Mega, Pak Taufik, dan Pak Sabam tidak terlalu memikirkan isu-isu seperti ini," katanya.

Terkait dugaan adanya aliran dana nonbujeter DKP sebesar Rp 5 miliar ke Komisi III DPR periode 1999-2004 -kader PDIP juga ikut duduk di sana-, Pramono menandaskan bahwa DPP juga segera melakukan proses klarifikasi internal. Penggalian data dan informasi terhadap kader-kader PDIP itu bakal dilakukan pengurus DPP. "Apa yang sebenarnya terjadi nanti harus diungkap kepada publik. Biar semua jelas," tandasnya. (pri)