Mengapa Demokrat & SBY Bisa Menang Telak?
Hasil pengumuman KPU hari ini tanggal 25 Juli 2009 menyatakan SBY Budiono sebagai pemenang pemilu dengan meraih suara yang telak dan memperoleh lebih dari 20% di setiap propinsi.
Apakah ini suatu hal yang menakjubkan? Tidak!
Mengapa hal ini menjadi suatu hal yang biasa?
Hasil pengumuman KPU ini telah sesuai/konsisten dengan hasil survey yang terus menerus dari beberapa lembaga survey.
Lalu bagaimana dengan tuntutan mengenai kisruh DPT, pengurangan jumlah TPS, pemilih ganda, dsb yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi?
Dalam opini ini kita tidak membahas hal itu semua, karena mungkin hal itu bisa jadi mempengaruhi hasil pemilu, namun ada hal yang mendasar lainnya yang mempengaruhi kemenangan SBY Budiono yang jarang dan bahkan tidak dibahas di media massa maupun oleh tim kampanye semua pasangan.
Masih ingatkah anda apa yang menjadi kunci kemenangan Golkar dan Presiden Suharto pada masa Orde Baru? Suatu hal yang tidak dapat dibuktikan namun sudah menjadi rahasia umum bahwa aparatur negara telah digunakan oleh incumbent untuk memperkuat dan memperkokoh pemerintahannya. Bukankah pada waktu itu negara kita menerapkan sistem demokrasi presidensil. Ya, memang benar di permukaannya, ada pemilu yang luber atau luberjurdil. Namun mewajibkan semua pegawai negeri untuk memilih partai dan presiden tertentu jelas tidak demokrasi di bawah permukaan/di balik layar.
Lalu apa hubungannya dengan kemenangan Partai Demokrat dan SBY Budiono?
Apakah SBY menerapkan strategi yang sama? Jelas tidak!
Karena jika beliau melakukan hal yang sama akan terbaca dengan mudah dan ketahuan oleh umum dengan cepat. Kali ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah jauh lebih baik jika dibandingkan jaman orde baru, di permukaan ada pesta demokrasi, terbukti secara kasat mata dengan adanya pemilu yang luberjurdil yang bahkan diselenggarakan oleh KPU sebagai komisi independen yang tidak memihak.
Di bawah permukaanpun, secara kasat mata tidak ada lagi sistem pemaksaan yang mewajibkan setiap pegawai negeri harus memilih partai Demokrat maupun SBY Budiono.
Kita tidak bisa menuduh dan/atau membuktikan apa yang terjadi lebih dalam lagi yang jauh di bawah permukaan. Di balik layar masih ada layar.
Kita tentunya berharap agar demokrasi di Indonesia jangan sampai di bawa kepada kemunduran lagi karena kehalusan strategi/politik tingkat tinggi. Sekalipun pemilu 2009 ini diulang secara ekstrim bahkan sampai 100 kali dan DPT dimutakhirkan dengan cermat dan seksama, pemilu diawasi dengan ketat dan tanpa pelanggaran sama sekali di lapangan, hasil pemilu tidak akan jauh berbeda, kita bisa yakin bahwa SBY Budiono akan tetap menang. Katakanlah tidak setelak saat ini, namun SBY Budiono dapat diprediksi tetap unggul diantara semua calon presiden dan wakil presiden yang lain. Lho kok bisa? Ya jelas bisa...!
Satu hal yang dilupakan oleh para petinggi partai dan tim kampanye presiden adalah peringatan/tanda bahaya atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ke depan, jika hal memberikan suara pegawai negeri tidak segera dicabut sebagaimana halnya dengan TNI/Polri, maka potensi penggunaan mereka oleh incumbent (siapapun mereka) sebagai tenaga terdidik, terlatih, dan terorganisasi sangat terbuka. Jika hal ini terjadi maka sia-sialah perjuangan reformasi di Indonesia. Ke depan tidak mungkin mempergunakan pegawai negeri dengan cara paksa, tapi bagaimana dengan:
1. Kenaikan gaji
2. Promosi kenaikan pangkat
3. Penawaran untuk posisinya dipertahankan pada periode berikutnya
4. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik
5. Perhatian untuk keluarga pegawai negeri
6. Himbauan halus, tanpa bukti untuk memilih calon tertentu
7. Peningkatan fasilitas
Secara psikologis, bahkan tanpa dihimbau sekalipun para pegawai negeri dapat dipastikan akan memilih incumbent dan mengajak keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya untuk memilih incumbent juga. Kampanye yang luar biasa (namun tidak adil bagi calon lainnya, dimana ketidakadilannya, silahkan anda renungkan/pikirkan).
Lalu bayangkan saja jika para pegawai negeri/aparatur negara kompak mendukung dan sepakat membuat dan menggunakan program-program pemerintah yang menyentuh rakyat secara langsung seperti pemberian uang tunai, sekolah gratis, kesehatan gratis, dsb.
Silahkan dibayangkan sendiri bagaimana efek kampanye-nya kepada masyarakat. Pasti sukses bukan main dan luar biasa...! Dijamin...!!
Tulisan ini obyektif untuk pendidikan politik seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, bukan karena Mega Prabowo kalah dalam pilpres 2009.
Kalau hak memberikan suara para pegawai negeri tidak segera dicabut, bersiaplah menyambut kematian demokrasi di Indonesia.
Sebuah catatan untuk Demokrasi di Indonesia yang lebih baik.
admint.pdiperjuangan@gmail.com
Apakah ini suatu hal yang menakjubkan? Tidak!
Mengapa hal ini menjadi suatu hal yang biasa?
Hasil pengumuman KPU ini telah sesuai/konsisten dengan hasil survey yang terus menerus dari beberapa lembaga survey.
Lalu bagaimana dengan tuntutan mengenai kisruh DPT, pengurangan jumlah TPS, pemilih ganda, dsb yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi?
Dalam opini ini kita tidak membahas hal itu semua, karena mungkin hal itu bisa jadi mempengaruhi hasil pemilu, namun ada hal yang mendasar lainnya yang mempengaruhi kemenangan SBY Budiono yang jarang dan bahkan tidak dibahas di media massa maupun oleh tim kampanye semua pasangan.
Masih ingatkah anda apa yang menjadi kunci kemenangan Golkar dan Presiden Suharto pada masa Orde Baru? Suatu hal yang tidak dapat dibuktikan namun sudah menjadi rahasia umum bahwa aparatur negara telah digunakan oleh incumbent untuk memperkuat dan memperkokoh pemerintahannya. Bukankah pada waktu itu negara kita menerapkan sistem demokrasi presidensil. Ya, memang benar di permukaannya, ada pemilu yang luber atau luberjurdil. Namun mewajibkan semua pegawai negeri untuk memilih partai dan presiden tertentu jelas tidak demokrasi di bawah permukaan/di balik layar.
Lalu apa hubungannya dengan kemenangan Partai Demokrat dan SBY Budiono?
Apakah SBY menerapkan strategi yang sama? Jelas tidak!
Karena jika beliau melakukan hal yang sama akan terbaca dengan mudah dan ketahuan oleh umum dengan cepat. Kali ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah jauh lebih baik jika dibandingkan jaman orde baru, di permukaan ada pesta demokrasi, terbukti secara kasat mata dengan adanya pemilu yang luberjurdil yang bahkan diselenggarakan oleh KPU sebagai komisi independen yang tidak memihak.
Di bawah permukaanpun, secara kasat mata tidak ada lagi sistem pemaksaan yang mewajibkan setiap pegawai negeri harus memilih partai Demokrat maupun SBY Budiono.
Kita tidak bisa menuduh dan/atau membuktikan apa yang terjadi lebih dalam lagi yang jauh di bawah permukaan. Di balik layar masih ada layar.
Kita tentunya berharap agar demokrasi di Indonesia jangan sampai di bawa kepada kemunduran lagi karena kehalusan strategi/politik tingkat tinggi. Sekalipun pemilu 2009 ini diulang secara ekstrim bahkan sampai 100 kali dan DPT dimutakhirkan dengan cermat dan seksama, pemilu diawasi dengan ketat dan tanpa pelanggaran sama sekali di lapangan, hasil pemilu tidak akan jauh berbeda, kita bisa yakin bahwa SBY Budiono akan tetap menang. Katakanlah tidak setelak saat ini, namun SBY Budiono dapat diprediksi tetap unggul diantara semua calon presiden dan wakil presiden yang lain. Lho kok bisa? Ya jelas bisa...!
Satu hal yang dilupakan oleh para petinggi partai dan tim kampanye presiden adalah peringatan/tanda bahaya atas pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ke depan, jika hal memberikan suara pegawai negeri tidak segera dicabut sebagaimana halnya dengan TNI/Polri, maka potensi penggunaan mereka oleh incumbent (siapapun mereka) sebagai tenaga terdidik, terlatih, dan terorganisasi sangat terbuka. Jika hal ini terjadi maka sia-sialah perjuangan reformasi di Indonesia. Ke depan tidak mungkin mempergunakan pegawai negeri dengan cara paksa, tapi bagaimana dengan:
1. Kenaikan gaji
2. Promosi kenaikan pangkat
3. Penawaran untuk posisinya dipertahankan pada periode berikutnya
4. Pendidikan dan pelatihan yang lebih baik
5. Perhatian untuk keluarga pegawai negeri
6. Himbauan halus, tanpa bukti untuk memilih calon tertentu
7. Peningkatan fasilitas
Secara psikologis, bahkan tanpa dihimbau sekalipun para pegawai negeri dapat dipastikan akan memilih incumbent dan mengajak keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya untuk memilih incumbent juga. Kampanye yang luar biasa (namun tidak adil bagi calon lainnya, dimana ketidakadilannya, silahkan anda renungkan/pikirkan).
Lalu bayangkan saja jika para pegawai negeri/aparatur negara kompak mendukung dan sepakat membuat dan menggunakan program-program pemerintah yang menyentuh rakyat secara langsung seperti pemberian uang tunai, sekolah gratis, kesehatan gratis, dsb.
Silahkan dibayangkan sendiri bagaimana efek kampanye-nya kepada masyarakat. Pasti sukses bukan main dan luar biasa...! Dijamin...!!
Tulisan ini obyektif untuk pendidikan politik seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, bukan karena Mega Prabowo kalah dalam pilpres 2009.
Kalau hak memberikan suara para pegawai negeri tidak segera dicabut, bersiaplah menyambut kematian demokrasi di Indonesia.
Sebuah catatan untuk Demokrasi di Indonesia yang lebih baik.
admint.pdiperjuangan@gmail.com
Labels: Pemilu 2009, pilpres2009
posted by PDI Perjuangan | Saturday, July 25, 2009
6 Comments:
Pemilu 2009 lebih baik dari pemilu sebelumnya, karena alam demokrasi telah menyentuh rakyat. Rakyat tidak bisa di intimidasi, tidak bisa ditekan, tidak bisa dibohongi. Rakyat sudah bisa dengan bebas memilih berdasarkan hati nurani rakyat. Jika ada hak pilihnya yang hilang, rakyat bisa menuntut untuk diminta kembali. Jika dalam DPT ia tidak terdaftar maka rakyat dapat menuntut. Dan itu sudah dikabulkan oleh instansi terkait yaitu KPU, MK. Jadi jelas hak rakyat terjamin, bebas dari tekanan, bebas dari intimidasi ala ORBA. Rakyat sudah membuktikan memilih pemimpin yang benar-benar membela rakyat. Pemimpin yang santun, pemimpin yang tidak berjiwa pendendam, pemipin yang berjiwa satria dan tidak berjiwa kerdil (jika kalah mencak-mencak gak jelas juntrungannya. menyalahkan tanpa memberi bukti atas kesalahan pemilu tersebut). Rakyat telah memilih pemimpin yang intelektualnya tinggi, bukan lulusan slta yang pemikirannya cupet. Rakyat telah membuktikan pilihan hati nuraninya. Selamat kepada rakyat Indonesia.
Quote from above: "..., bukan lulusan slta yang pemikirannya cupet."
Wah, sedikit menyindir tampaknya.
Setiap pemimpin memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun sebaiknya kita tetap objektif dan bukan hanya melihat calon presiden (capres) sebagai single army yang akan berjuang sendiri. Capres yang terpilih akan naik bersama gerombolan pendukungnya. Makanya, kita mesti ikut memperhatikan gerombolan tersebut, jangan hanya calon presidennya.
Mungkin saja di permukaan ranah politik, sang capres tak tampak sekharismatik dan semenawan lawannya. Tetapi bisa jadi, beliau membawa segerombol orang-orang yang jauh lebih berkualitas dibanding gerombolan pendukung yang dibawa oleh lawan-lawan politiknya.
Kita HARUS melihat PEMILU sebagai proses politik secara komprehensif. Jangan hanya lihat capresnya!
Lihatlah juga orang-orang yg ada di belakangnya!
Sekian dan Terima kasih.
Yang penting bagi saya adalah bagaimana kita menyikapi kekalahan. Apa yang ditulis dalam artikel ini memang harus membuka mata kita semua mengenai peluang2 besar yang didapatkan oleh incumbent.
Akan tetapi, apakah masih ada cara lain yang bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawan incumbent tersebut untuk meraih kemenangan? Jikalau masih ada cara tersebut, ayolah bahu-membahu untuk melakukannya secara intensif.
Bagi saya pribadi, kemenangan SBY-Boediono memang karena 'persiapan' yang dilakukan benar2 terencana dengan baik. Apa yang ditulis di artikel ini juga sudah jelas menggambarkan bagaimana kemenangan itu bisa diraih karena dalam posisi pemegang kuasa, dia dapat melakukan 'kampanye' sebelumnya dengan membuat kebijakan2 yang kelak menguntungkan di pemilu berikutnya. Saya pikir ini sah-sah saja. Jika pemimpin kita memiliki reputasi baik atau katakanlah hasil pekerjaannya baik, apa kita gak mau milih lagi?
Bukan berarti Mega-Pro tidak baik. Hanya saja ada beberapa strategi tertentu kurang bisa berjalan karena hambatan2 yang dihadapi oleh pihak yang tidak memegang kekuasaan.
Go PDIP! 2014 kita harus menang!
Merdeka !!!!,
pesan saja buat pak Kusnadi - Surabaya - Jatim , kalo istrinya EN selingkuh dengan stafnya yg di Jogja namanya IM , kami tidak berani ngomong karena kami hanya pegawai dan takut dipecat , makan apa keluarga kami
mantep nich boss... boleh ya kalo di share nich ya disini pdip kendal maturnuwon
Pdi Perjuangan jatim justru menghancurkan partai dari dalam,ketika ada kader potensial utk mengangkat partai justru kader tersebut disingkirkan.saya adl salah satu korban oknum elite partai DPD Jatim yg hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja.
Sallam Merdeka
Post a Comment
<< Home