WEBSITE PDI PERJUANGAN

The Pioneer of PDI Perjuangan News & The Voice of PDI Perjuangan. Website PDI Perjuangan, Blog PDI Perjuangan, Portal PDI Perjuangan, Situs PDI Perjuangan, Group PDI Perjuangan, Milis PDI Perjuangan, Mailing List PDI Perjuangan, Wiki PDI Perjuangan, Underbow PDI Perjuangan, Ormas PDI Perjuangan, Organisasi Sayap PDI Perjuangan.

Name:
Location: NEGARA KESATUAN, REPUBLIK INDONESIA, Indonesia

admint.pdiperjuangan@googlemail.com

Kirimkan Berita dan Foto Dari DPC/DPD Anda ke: admint.pdiperjuangan@googlemail.com. Berita yang menarik akan dimuat di website ini.

Friday, January 19, 2007

Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Hasil survei LSI memperlihatkan bahwa suara PDI Perjuangan cukup stabil dan ada kecenderungan naik.

    Survei LSI Tahun 2005 mengenai Opini Publik terhadap Popularitas Parpol


    Ditulis oleh Iman Suhirman (**)

    Kolom Pakar Pinter, Kamis, 12 Januari 2006

    Tidak terasa pemilu legislatif 2004 sudah hampir 2 tahun. Hasil pemilu resmi yang telah ditetapkan oleh KPU memastikan bahwa Partai Golkar memperoleh suara pemilu terbanyak dengan perolehan suara sebesar 21,6% disusul diurutan kedua oleh Partai PDI Perjuangan sebesar 18,6%. Pemilu legislatif 2004 juga memunculkan partai baru yang mampu menembus suara di atas 5% yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (pada pemilu 1999 bernama Partai Keadilan).

    Opini Publik terhadap partai PDIP, Demokrat dan Golkar versi LSI Tahun 2005


    Jika seandainya pemilu legislatif dilaksanakan hari ini apakah yang akan terjadi? Apakah Partai Golkar akan kembali memperoleh suara terbanyak ataukah PDI Perjuangan akan kembali mengambil alih. Apakah Demokrat dan PKS akan memberi kejutan baru?

    Temuan Survei
    Secara umum hasil temuan survei terakhir LSI pada bulan Desember 2005 memperlihatkan akan ada 3 kelompok partai dalam memperoleh suara, yaitu kelompok papan atas yang dihuni oleh Demokrat (16,5%), Golkar (14,2%) dan PDIP (14,1%); kelompok papan tengah yang dihuni hanya oleh PKB (7,3%) dan kelompok papan bawah yang berada didaerah zona degradasi (batas elektoral treshold) yang dihuni oleh PPP (3,9%), PAN (2,7%) dan PKS (2,4%); sementara partai-partai lain rata-rata di bawah 1%; dan undecided 35%.

    Selama tahun 2005 LSI melakukan beberapa kali survei opini publik untuk melihat popularitas parpol dimata publik. Hasilnya cukup mengejutkan, ternyata Partai Demokrat mampu menyodok keposisi atas sebagai parpol yang paling banyak dipilih oleh responden.

    Jika pada pemilu April 2004 yang lalu suara Partai Demokrat berada diurutan ketujuh dengan jumlah suara sebanyak 7,5%, maka pada survei LSI yang dilakukan pada bulan Januari 2005 sebanyak 28,5% responden menyatakan akan memilih Partai Demokrat. Suara Partai Demokrat dua kali lipat lebih besar dari suara Golkar maupun PDI Perjuangan. Ini sebuah fenomena yang luar biasa, responden yang mengaku akan memilih Demokrat hampir 4 kali lipat dari perolehan pada pemilu 2004. Apa yang membuat suara Partai Demokarat begitu melonjak pada survei bulan Januari 2005? Partai Demokrat adalah partai yang dibidani oleh SBY, sehingga figur SBY sangat menentukan bagi popularitas Partai Demokrat. Jika SBY bersinar maka suara Demokrat akan naik, tapi jika SBY meredup popularitasnya maka suara Demokrat akan ikut meredup pula. Pada survei bulan April suara Partai Demokrat turun menjadi 19,9%, penurunan suara Demokrat ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah SBY yang menaikan harga BBM pada bulan Maret. Partai Demokrat pada saat itu menjadi salah satu partai yang mendukung kenaikan harga BBM. Pada survei berikutnya yaitu pada bulan Juli suara partai Demokrat terkoreksi lagi menjadi 19,4% dan pada survei September dan Desember suara Demokrat turun menjadi 16,5%. Partai Demokrat adalah partai yang sangat ditentukan oleh ketokohan SBY, dari hasil survei LSI bulan Desember ada 43 persen responden yang memilih Partai Demokrat karena suka dengan tokoh/pemimpinya. Jika pemerintahan SBY mampu memperbaikin kondisi ekonomi dan mampu memberantas KKN maka pada pemilu 2009 suara Partai Demokrat akan tinggi dan akan menjadi pesaing berat bagi Golkar dan PDI Perjuangan, tetapi jika terjadi sebaliknya maka suara Partai Demokrat akan merosot.

    Partai Golkar pada pemilu 2004 memperoleh suara 21,6%, tetapi dari hasil survei LSI selama 2005 terlihat bahwa Partai Golkar mengalami stagnasi. Jika dirata-ratakan suara respondent yang memilih Golkar adalah 15,3%, suara ini lebih kecil 6% dari perolehan suara Golkar pada pemilu 2004. Meskipun Partai Golkar adalah partai pendukung pemerintah, bahkan ketua umumnya seorang Wakil Presiden tetapi dari grafik di atas bisa kita tafsirkan bahwa suara Golkar relatif stabil tidak dipengaruhi oleh isu harga BBM ataupun kinerja pemerintah. Berdasarkan data survei bulan Desember, dari semua responden yang memilih Partai Golkar ada 46,9% yang memilih Golkar karena alasan ”sudah terbiasa terbiasa memilih partai tersebut”, sedangkan yang menjawab karena alasan suka dengan visi/misi hanya 23,1%, bahkan yang memilih karena alasan suka dengan tokoh/pemimpinya hanya 7,7%. Bisa kita tafsirkan bahwa hampir setengah pemilih partai Golkar adalah pemilih tradisional yang tidak terpengaruh oleh isu terhadap Golkar, mereka adalah pemilih yang loyal pada Golkar. Hal ini sangat wajar karena selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, Partai Golkar telah menjadi parpol terbesar dengan infrakstur partai yang paling bagus dibandingkan partai peserta pemilu yang lain. Ke depan jika Partai Golkar tidak berbenah dari sekarang, akan sangat berat bagi Golkar untuk bisa menjadi pemenang pemilu pada masa mendatang.

    PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu tahun 1999 dengan perolehan suara 33%, tetapi turun hampir separuhnya menjadi 18,6% pada pemilu 2004. Bagaimana suara PDIP Pejuangan jika pemilu diadakan hari ini? Hasil survei LSI memperlihatkan bahwa suara PDI Perjuangan cukup stabil dan ada kecenderungan naik. Sebagai partai besar yang secara tegas menyatakan oposisi terhadap pemerintahn Presiden SBY, suara PDI Perjuangan sangat dipengaruhi oleh isu dan opini publik terhadap masalah-masalah yang terkait dengan keberpihakan pada rakyat, salah satunya isu kenaikan harga BBM. Pada survei LSI bulan Januari 2005 suara reponden yang memilih PDIP hanya 13,5%. Tiga bulan kemudian pada survei bulan April suara PDIP naik menjadi 17,6%. Ini terkait dengan sikap PDIP yang menolak kenaikan harga BBM pada bulan Maret. Setalah isu kenaikan BBM tidak menjadi isu utama lagi dipublik PDIP sepertinya tidak mampu membangun opini bahwa dia adalah partai oposisi yang kritis, sehingga pada survei bulan Juli responden yang memilih PDIP turun sekitar 4,4% menjadi 13,2% bahkan pada survei LSI bulan September suara PDIP turun lagi menjadi 12,3%. Suara PDIP naik lagi ketika PDIP menjadi satu-satunya partai yang secara tegas menyatakan penolakan kenaikan harga BBM pada bulan september, efeknya suara PDIP naik lagi menjadi 14,1%. Data-data survei ini memperlihatkan bahwa PDIP sebagai partai oposisi sangat dipengaruhi oleh sikap partai terhadap apa yang terjadi dimasyarakat. Jika PDIP mampu menjadi oposisi yang kritis dan terus meningkat kinerjanya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, maka trend kenaikan suara PDIP akan terus berlanjut. Oposisi tidak hanya sekedar berbeda sikap pemerintah, tetapi oposisi juga adalah menjadi penyambung lidah rakyat diparlemen dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

    PKB sebagai partai dengan basis kaum Nahdliyin relatif stabil perolehan suaranya. Perpecahan yang terjadi dikalangan elit PKB tidak berdampak seacara langsung pada perolehan suara PKB. Suara PKB pada survei time series LSI terlihat stabil dikisaran 7%. Survei ini tidak membedakan apakah responden memilih PKB Muhaimin atau PKB Alwi. Responden yang memilih PKB 95,5% berasal dari pulau Jawa dengan mayoritas 66% berasal dari Jawa Timur. Kekuatan PKB terletak pada pemilih tradisionalnya yaitu kaum Nahdliyin, dari survei LSI Desember 2005 diperoleh data bahwa 95% responden yang memilih PKB mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota organisasi/jamaah Nahdatul Ulama (NU). Pada survei LSI bulan Desember 2005 ada pertanyaan yang ditujukan khusus pada responden Muslim “Apakah Anda merasa sebagai bagian dari organisasi/jamaah ….”, yang mengaku sebagai warga NU ada 34% , Muhammadiyah 6%, Persis 4%, lainnya 3% dan 50 mengaku bukan bagian organisasi Islam manapun. Jika PKB mampu merangkul mayoritas warga NU yang 34% maka PKB akan menjadi partai yang dengan suara yang significan.

    PKS adalah salah satu partai yang cukup fenomenal pada pemilu 2004 yang lalu, bahkan berhasil menghantarkan Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR. Harapan publik yang tinggi terhadap PKS sebagai partai yang bersih dan sangat anti KKN pada awalnya mampu mendongkrat suara PKS, pada survei LSI bulan Januari 2005 responden yang memilih PKS sekitar 10.1%. PKS yang sejak awal menjadi salah satu pendukung pemerintah sangat dipengaruhi oleh opini publik terhadap kinerja pemerintah. Ketika pemerintah menaikan harga BBM pada bulan Maret 2005 langsung berdampak pada suara publik yang memilih PKS. Pada survei bulan April suara PKS turun menjadi 6,8%, bahkan turun terus pada survei-survei LSI berikutnya. Pada survei LSI yang terakhir bulan Desember 2005 yang lalu perolehan suara PKS tinggal 2,4%. Sikap yang tidak jelas dari PKS ketika terjadi kenaikan harga BBM membuat partai ini ditinggal oleh konstituentnya. Kinerja PKS dalam memperjuankan kepentingan rakyat dimata responden turun cukup drastis. Pada Januari 2005 ada 14,1% responden yang menyebutkan bahwa PKS adalah partai yang paling sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi pada survei Desember 2005 turun menjadi hanya 4,9% responden yang beranggapan demikian. Hal tersebut bisa menjelaskan kenapa suara PKS turun menjadi hanya 2,4%. Citra sebagai partai bersih tidak cukup untuk membuat suara PKS naik, bagi pemilih keberpihkan pada rakyat juga menjadi salah satu alasan memilih partai. Jika PKS tidak bisa mendongkrak opini publik bahwa PKS adalah partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat maka pemilu 2009 akan menjadi pemilu terakhir bagi PKS, karena jika gagal memperoleh suara 3% ke atas maka pada pemilu berikutnya PKS harus ganti nama lagi.

    Bagaimana suara PPP dan PAN jika pemilu legislatif dilaksanakan hari ini? Suara PPP dan PAN memang tidak menggembirakan, responden yang akan memilih PPP hanya 3,9% dan yang memilih PAN hanya 2,7% jauh dari hasil pemilu 2004 yang lalu.

    Memang pemilu legislatif masih 3 tahun lagi dan dari hasil survei Desember 2005 itu masih menyisakan 35% pemilih yang belum menyatakan sikap (undecided voter), tetapi jika partai tidak berbenah dari sekarang, tidak peka pada opini rakyat maka pemilu 2009 akan menjadi hari penghukuman dimana rakyat tidak akan memilih mereka.

    Metodologi Survei
    Pemilihan sample (responden) menggunakan metode multistage random sampling. Pengumpulan pendapat dilakukan secara tatap muka langsung menggunakan kuesioner yang dibacakan oleh pewawancara yang sudah dilatih. Pada setiap survei, pengambilan data lapangan dilakukan secara serentak di 33 propinsi. Semua responden adalah orang dewasa yang berusia minimal 17 tahun atau sudah punya hak pilih. Survei time series LSI tahun 2005 rata-rata mempunyai margin error +/- 3% pada tingkat kepercayaan 95%.


    (**) Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI).

    Labels:

    Friday, January 12, 2007

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • PDI Perjuangan Bercita-Cita Wujudkan Negara Kesejahteraan

    PDI Perjuangan Bercita-Cita Wujudkan Negara Kesejahteraan

    Kompas, Minggu, 07 Januari 2007
    Laporan Wartawan Kompas Sutta Dhamasaputra


    SANUR, KOMPAS- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertekad mendorong terwujudkan negara kesejahteraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu PDIP pun akan mencegah setiap upaya komersialisasi negara untuk kepentingan finansial atau politik perseorangan.

    Demikian salah satu materi Rapat Kerja Nasional I PDIP yang diselenggarakan selama tiga hari di Sanur, Bali, mulai Minggu (7/1) hingga Selasa (9/1) yang dibuka secara resmi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Rakernas kali ini mengambil tema: "Persatuan dan Demokrasi untuk Kesejahteraan Rakyat." Tujuannya adalah menjadikan PDIP sebagai "Rumah Besar kaum Nasionalis".

    Hadir sekitar 400 peserta dari unsur Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pertimbangan Pusat, dan fungsionaris partai di eksekutif serta legislatif. Antara lain, Sekjen PDIP Pramono Anung, Ketua FPDIP DPR Tjahjo Kumolo, Ketua Deperpu Taufik Kiemas, dan Sesepuh Deperpu Frans Seda. Tampak hadir juga dalam pembukaan Calon Gubernur DKI Faisal Basri. "PDIP mendorong penyelenggaraan kekuaasaan negara dalam bentuk negara kesejateraan. Negara tidak boleh dikomersialkan untuk kepentingan finansial dan politik untuk citra perseorangan," kata Ketua Panitia Rakernas Theo Syafei dalam pidato pembukaan.

    Atas dasar itu, PDIP sebagai partai oposisi juga akan mendorong adanya kedaulatan pangan, energi, keuangan, dan pertahanan. PDIP pun akan mendorong sistem pemerintahan presidensil yang kuat, tidak ragu dan diwarnai konflik internal melalui sistem multi partai sederhana.

    Sementara itu struktur partai akan diperkuat. Penguatan fungsional, kader, simpatisan pun akan dilakukan agar menjadi militan berpihak pada rakyat. "Partai menjadi rumah rakyat, rumah kebangsaan," tegas Theo.

    Labels: , ,

    Thursday, January 11, 2007

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Din dan Ryamizard Hadiri Rakernas I PDI Perjuangan

    Din dan Ryamizard Hadir
    Jawa Pos, Kamis, 11 Jan 2007,

    SANUR - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan mantan KSAD Jenderal (pur) Ryamizard Ryacudu yang santer disebut-sebut akan menjadi alternatif pendamping Megawati pada Pilpres 2009 hadir pada puncak peringatan HUT ke-24 PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, kemarin. Keduanya menjadi tamu kehormatan di tengah massa lautan merah partai berlambang banteng gemuk moncong putih itu.

    Kedua tokoh itu terlihat akrab dengan Mega. Bahkan, Ryamizard diundang secara pribadi untuk menikmati sarapan pagi oleh Megawati dan suaminya, Taufiq Kiemas.

    Ketika dikonfirmasi mengenai acara sarapan pagi itu, Ryamizard meyakinkan bahwa tak ada pembicaraan mengenai pilpres. "Kami cuma ngomong biasa-biasa saja. Masak langsung ngomong politik," katanya lantas tertawa.

    Ryamizard juga mengelak bahwa kehadirannya pada peringatan HUT PDIP itu dikaitkan dengan isu pendamping Mega nanti. "Saya ini diundang sehingga datang kemari. Dalam agama Islam, memenuhi undangan itu, hukumnya sunah," tegasnya.

    Dengan diplomatis, dia menegaskan bahwa sikapnya sejak dulu sampai sekarang tidak berubah. "Hati dan visi saya, bagaimana membuat negara ini bagus dan tetap utuh," katanya. "Siapa pun yang bersandar pada itu, pasti saya dukung," imbuhnya.

    Artinya, dia siap kalau memang benar-benar dilamar Mega yang kerap disimbolkan sebagai "penjaga" ideologi nasionalisme itu? "Sudahlah saya tidak mau bicara itu. Lagi pula, saya tidak pernah berbicara jabatan dan kekuasaan. Itu urusan Tuhan," ujarnya.

    Tak jauh berbeda, Din yang ditemui terpisah mengaku lebih berkonsentrasi mengemban amanat muktamar yang harus dipikulnya hingga 2010. "Sampai saat ini, jujur saja, saya belum berpikir tentang posisi masa depan itu," katanya. Meski merasa tersanjung dengan berkembangnya isu tersebut, Din memastikan belum pernah ada pembicaraan mengenai pilpres dengan Megawati.

    Selain berkonsentrasi mengemban amanah muktamar, Din tengah mengerjakan sebuah "misi besar" untuk merekatkan elemen-elemen bangsa. Menurut dia, misi itu terkait dengan konteks relasi Islam-Kristen, Islam-Nasionalis, dan Islam-Tionghoa. "Tidak tuntasnya persoalan ini sering menjadi kerikil dalam perjalanan bangsa," jelasnya.

    Din menegaskan, hubungan baik antara Muhammadiyah dan kekuatan nasionalis sebenarnya terbangun sejak lama. Dia mencontohkan, Bung Karno pernah menjadi ketua Bagian Pengajaran Kepengurusan Muhammadiyah di Bengkulu. "Kakek ibu Megawati yang bernama Datuk Hasan Din juga pernah menjadi pengurus Muhammadiyah di provinsi itu," kisahnya.

    Dengan demikian, lanjut Din, hubungan historis dan batin antara Muhammadiyah dan elemen nasionalis ada sejak dulu. "Karena itu, saling bekerja sama dan saling memberi saran bukan sebuah hal baru. Misalnya, ikut terlibat dalam sayap Islam PDIP (Baitul Muslimin, Red)," tegasnya.(pri)

    Labels: , , ,

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Pidato Politik HUT Ke-34 PDIP

    Jawa Pos, Kamis, 11 Jan 2007,

    Mega Minta SBY Stop Tebar Pesona

    Pidato Politik HUT Ke-34 PDIP

    SANUR - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik keras pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kritik putri Bung Karno itu tidak hanya menyangkut kinerja pemerintah, tapi gaya politik SBY.

    "Sudah waktunya untuk menghentikan aksi tebar pesona dan mulailah aksi tebar kinerja. Itu pun kalau bisa," kata mantan presiden itu.

    Pernyataan tersebut merupakan penggalan isi pidato politik Megawati yang disampaikan dalam peringatan HUT Ke-34 PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach. Ratusan kader PDIP memenuhi ruangan. Dua tamu istimewa hadir, yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan mantan KSAD Ryamizard Ryacudu. Keduanya disebut-sebut sebagai kandidat cawapres Mega dalam Pilpres 2009.

    Selain itu, terlihat tiga calon gubernur DKI yang kini berebut mencari "dukungan" PDIP, yakni Faisal Basri, Sarwono Kusumaatmadja, dan Bibit Waluyo. Juga, ada Wakil Ketua DPD Laode Ida. Semua nama yang tertulis di atas disebut langsung oleh Mega sebelum menyampaikan pidato politik.

    Menurut Mega, selama dua tahun ini, bukan hanya bencana alam yang mendera, tapi juga bencana kebijakan. Dia mencontohkan, terkatung-katungnya upaya penanganan korban lumpur panas di Sidoarjo lebih dari enam bulan karena menunggu inisiatif penyelesaian dari Lapindo. "Lalu, di manakah tanggung jawab pemerintah. Apakah sekadar mengimbau Lapindo atau sekadar menjadi moderator perundingan Lapindo dengan warga masyarakat," gugatnya.

    Menurut Mega, keselamatan dan keamanan hidup warga menjadi urusan dan tanggung jawab utama negara yang tidak bisa dialihkan dalam keadaan apa pun kepada pihak lain, termasuk Lapindo. "Apa yang ditunggu rakyat dari pemerintah, bukan sekadar pernyataan akan, akan, dan akan. Tapi, rangkaian kenyataan," tegasnya.

    Mega juga mengingatkan pentingnya meningkatkan belanja publik dalam APBN dan APBD. "Bagaimana bicara negara untuk kesejahteraan kalau persentase belanja publik masih jauh di bawah belanja untuk aparatur," katanya.

    Seusai menyampaikan pidato politik, Megawati memberikan sumbangan tali asih secara simbolis kepada anak-anak panti asuhan Darma Jati Kota Denpasar, perwakilan Yayasan Senang Hati Kabupaten Gianyar, dan perwakilan nelayan dari Desa Lebih, Kabupaten Gianyar.

    Peristiwa lucu terjadi saat Megawati bertanya kepada seorang anak dari panti asuhan Darma Jati yang bernama Komang Wardana. "Kamu tahu nama Ibu, nggak," tanya Mega. "Nggak tahu," jawab anak berusia empat tahun itu dengan lugu. "Waduh, gawat ini," kata Mega spontan lantas tertawa.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-34 PDIP rencananya berlangsung selama tiga bulan dengan sejumlah kegiatan. Penutupan HUT akan dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 10 Maret mendatang. (pri)

    Labels:

    Wednesday, January 10, 2007

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • SBY-Kalla Gagal Jamin Keselamatan : Rakernas PDIP Beri Contoh Hilangnya Pesawat Adam Air

    Jawa Pos, Rabu, 10 Jan 2007,

    SBY-Kalla Gagal Jamin Keselamatan : Rakernas PDIP Beri Contoh Hilangnya Pesawat Adam Air


    SANUR - Setelah melalui serangkaian rapat internal sejak Minggu (7/1) lalu di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, akhirnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP memutuskan 23 poin kesimpulan politik.

    Apa saja kesimpulan itu? Urutan paling atas ialah hasil penilaian terhadap pemerintahan SBY-Kalla, sedangkan dukungan kepada Megawati untuk kembali maju pada Pilpres 2009 berada pada posisi paling bawah, nomor 23. Sekjen PDIP Pramono Anung menyampaikan bahwa berdasar penilaian PDI Perjuangan, terutama yang terekam selama Rakernas I di Bali, duet SBY-Kalla gagal melakukan perubahan sebagaimana yang dijanjikan saat mereka berkampanye dalam Pilres 2004. "Ini poin pertama yang kami putuskan," katanya dalam acara penutupan rakernas kemarin.

    Kegagalan itu, tegas Anung, mencakup penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan bagi rakyat. "Kami juga memandang pemerintah gagal menyelenggarakan ibadah haji sehingga menyengsarakan jamaah haji Indonesia," ujarnya.

    Bukan hanya itu, lanjutnya, buruknya manajemen transportasi yang mengakibatkan banyak musibah kecelakaan juga menjadi catatan negatif. Dia memberikan contoh tenggelamnya kapal Senopati Nusantara dan hilangnya pesawat Adam Air. "Artinya, pemerintah telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin keselamatan warganya," tegas Anung. Selain menyoroti kinerja pemerintah, rakernas juga menyoroti jajaran fungsionaris DPP. Para peserta rakernas mendesak agar DPP segera membentuk Badan Pemenangan Pemilu Presiden.

    Rakernas juga merekomendasikan pembentukan Komisi Legislasi Partai yang bersifat ad hoc. "Komisi ini nanti akan bertugas meninjau seluruh produk legislasi yang bertentangan dengan kemajemukan, berpotensi merugikan rakyat, serta mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah," jelas Anung. Dengan keluarnya kesimpulan tersebut, apa yang akan dilakukan PDIP?

    Menurut Anung, Fraksi PDIP di DPR tetap akan menjadi ujung tombak DPP untuk memperjuangkan sejumlah hasil keputusan rakernas. Terutama yang terkait dengan keputusan rakernas untuk mendorong terjadinya perubahan di level pemerintah pusat. "Fraksi PDIP di DPR adalah perpanjangan tangan partai. Sebagai oposisi, tentunya kami akan tetap menggunakan jalur konstitusional itu," katanya.

    Mengenai pencalonan Megawati, Anung kembali menegaskan, rekomendasi rakernas akan dibawa ke rapat pimpinan (rapim) DPP Partai. "Keputusan final DPP tentang pencalonan Bu Mega akan kami putuskan melalui rapim," ujarnya. Kapan rapim membahas rekomendasi nomor 23 itu? "Secepatnya dalam waktu dekat ini," jawabnya. (pri/jpnn)

    Labels: ,

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • SBY-Kalla Gagal Jamin Keselamatan

    Jawa Pos, Rabu, 10 Jan 2007,

    SBY-Kalla Gagal Jamin Keselamatan :
    Rakernas PDIP Beri Contoh Hilangnya Pesawat Adam Air

    SANUR - Setelah melalui serangkaian rapat internal sejak Minggu (7/1) lalu di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, akhirnya Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP memutuskan 23 poin kesimpulan politik. Apa saja kesimpulan itu? Urutan paling atas ialah hasil penilaian terhadap pemerintahan SBY-Kalla, sedangkan dukungan kepada Megawati untuk kembali maju pada Pilpres 2009 berada pada posisi paling bawah, nomor 23.

    Sekjen PDIP Pramono Anung menyampaikan bahwa berdasar penilaian PDI Perjuangan, terutama yang terekam selama Rakernas I di Bali, duet SBY-Kalla gagal melakukan perubahan sebagaimana yang dijanjikan saat mereka berkampanye dalam Pilres 2004. "Ini poin pertama yang kami putuskan," katanya dalam acara penutupan rakernas kemarin. Kegagalan itu, tegas Anung, mencakup penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan bagi rakyat.

    "Kami juga memandang pemerintah gagal menyelenggarakan ibadah haji sehingga menyengsarakan jamaah haji Indonesia," ujarnya. Bukan hanya itu, lanjutnya, buruknya manajemen transportasi yang mengakibatkan banyak musibah kecelakaan juga menjadi catatan negatif. Dia memberikan contoh tenggelamnya kapal Senopati Nusantara dan hilangnya pesawat Adam Air. "Artinya, pemerintah telah gagal menjalankan amanat konstitusi untuk menjamin keselamatan warganya," tegas Anung.

    Selain menyoroti kinerja pemerintah, rakernas juga menyoroti jajaran fungsionaris DPP. Para peserta rakernas mendesak agar DPP segera membentuk Badan Pemenangan Pemilu Presiden. Rakernas juga merekomendasikan pembentukan Komisi Legislasi Partai yang bersifat ad hoc. "Komisi ini nanti akan bertugas meninjau seluruh produk legislasi yang bertentangan dengan kemajemukan, berpotensi merugikan rakyat, serta mengancam kedaulatan negara dan keutuhan wilayah," jelas Anung. Dengan keluarnya kesimpulan tersebut, apa yang akan dilakukan PDIP? Menurut Anung,

    Fraksi PDIP di DPR tetap akan menjadi ujung tombak DPP untuk memperjuangkan sejumlah hasil keputusan rakernas. Terutama yang terkait dengan keputusan rakernas untuk mendorong terjadinya perubahan di level pemerintah pusat. "Fraksi PDIP di DPR adalah perpanjangan tangan partai. Sebagai oposisi, tentunya kami akan tetap menggunakan jalur konstitusional itu," katanya. Mengenai pencalonan Megawati, Anung kembali menegaskan, rekomendasi rakernas akan dibawa ke rapat pimpinan (rapim) DPP Partai.

    "Keputusan final DPP tentang pencalonan Bu Mega akan kami putuskan melalui rapim," ujarnya. Kapan rapim membahas rekomendasi nomor 23 itu? "Secepatnya dalam waktu dekat ini," jawabnya. (pri/jpnn)

    Labels: , ,

    Tuesday, January 09, 2007

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Ketua DPR dari Pemenang Pemilu : Rakernas PDIP Gagas Revisi UU Susduk Legislatif


    Jawa Pos, Selasa, 09 Jan 2007,
    Ketua DPR dari Pemenang Pemilu

    Rakernas PDIP Gagas Revisi UU Susduk Legislatif


    SANUR - Revisi UU Susduk Legislatif ternyata menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam Rakernas PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur. Selain membicarakan mekanisme pembentukan struktur kepemimpinan DPR, disinggung pula masalah kedudukan ketua MPR.

    Ketua DPP PDIP Sutradara Ginting menyarankan, struktur kepemimpinan DPR cukup disusun mengacu pada hasil perolehan suara pemilu legislatif. "Jadi, partai pemenang pemilu legislatif bisa langsung menjadi ketua DPR. Partai di posisi kedua menjadi wakil ketua dan seterusnya," kata Ginting yang juga anggota Komisi I DPR itu.

    Menurut dia, mekanisme penentuan kepemimpinan DPR yang selama ini berlaku tidak menjamin parpol pemenang pemilu memperoleh hak sewajarnya.

    Dia mencontohkan, PDIP di sebuah daerah pada pemilu legislatif lalu berhasil menjadi pemenang dengan perolehan suara sampai 40 persen. "Namun, yang menjadi ketua DPRD justru berasal dari parpol yang hanya mendapat 10 persen suara," ungkapnya.

    Ginting menilai, mekanisme tersebut juga bisa mengurangi tarik ulur politik di parlemen pada awal pembentukan kepemimpinan. "Dengan kata lain, biaya politik yang harus dikeluarkan dalam proses tersebut tidak terlalu mahal," katanya. Dinamika politik, kata dia, hanya akan terjadi di internal fraksi bersangkutan.

    Terkait dengan kepemimpinan MPR, Ginting mendukung keberadaan MPR nanti tidak lagi bersifat permanen. "Ketua MPR juga tidak perlu bersifat tetap seperti sekarang," tegasnya.

    Bahkan, dia menyatakan, pimpinan MPR dipilih ketika suatu saat MPR diperlukan untuk bersidang sesuai ketentuan konstitusi. Misalnya, ketika hendak melantik, meng-impeach presiden, dan mengamandemen konstitusi. "Jadi, tugasnya hanya memimpin sidang saat dibutuhkan," ujarnya.

    Setelah sidang selesai, kata dia, pimpinan MPR kembali menjadi anggota komisi tertentu. "Kondisi MPR seperti sekarang ini nggak usah diterusin lagi," tegasnya. (pri)

    Labels: , ,

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Mega Masih Diam

    Jawa Pos, Selasa, 09 Jan 2007,
    Mega Masih Diam


    Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) dan 33 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan memang telah resmi memberikan dukungan penuh kepada sang Ketua Umum Megawati untuk maju lagi dalam Pilpres 2009. Namun, hingga kemarin, Megawati belum memberikan pernyataan kesediaan untuk dicalonkan kembali.

    "Sampai saat ini, beliau (Megawati) masih belum menjawab. Tapi, mudah-mudahan saja pada pandangan akhir penutupan rakernas atau pada rapat-rapat komisi nanti sudah bisa memberikan jawaban," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Pramono Anung kemarin.

    Dia menyampaikan, persoalan diterima atau tidaknya permintaan Deperpu dan 33 DPD itu dikembalikan kepada pilihan Megawati sendiri. "Semua terserah Bu Mega," tambahnya.

    Pramono lantas menjelaskan, mengerucutnya nama tunggal Megawati dengan sangat mulus dalam rakernas sama sekali tanpa unsur rekayasa dan intervensi DPP. "Sikap politik yang disuarakan DPD-DPD itu sudah melalui proses rakercab dan rakerda. Jadi, benar-benar muncul dari bawah," ujarnya.

    Dia membantah bila tidak munculnya nama lain di luar Megawati itu dinilai sebagai bentuk lambannya proses kaderisasi partai. "Faktanya memang tidak muncul tokoh lain dari PDIP. Masak harus dipaksakan," katanya.

    Solidnya dukungan partai moncong putih kepada Megawati, menurut Pramono, disebabkan besarnya harapan basis massa PDIP kepada figur Megawati. "Tidak ada tokoh lain di PDIP yang mencintai NKRI, UUD ’45, dan kebinekaan seperti cintanya Bu Mega," paparnya.

    Meski demikian, sampai kemarin, memang belum diputuskan siapa alternatif calon untuk mendampingi Mega. "Dalam pandangan DPD, misalnya, sama sekali tidak disebutkan persoalan wakil presiden," kata Pramono. Hanya, lanjutnya, PDIP memiliki sejumlah pertimbangan untuk menyeleksi figur pendamping Mega. Antara lain, sejalan dengan garis ideologi partai dan memiliki citra baik di mata masyarakat.(pri)

    Labels: , ,

    Monday, January 08, 2007

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP

    Jawa Pos, Senin, 08 Jan 2007,

    Dihadiri Bacagub DKI Jakarta

    RAPAT Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, kemarin berlangsung meriah. Selain disisipi pameran foto berobjek sentral Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, penyanyi kawakan Andre Hehanusa ikut memeriahkan. Dia menghangatkan suasana dengan tarikan suaranya yang merdu.

    Rakernas itu dibuka Megawati yang sejak Jumat (5/1) berada di Bali. Selama di Pulau Dewata, dia menginap di vilanya di Desa Cucukan, Kabupaten Gianyar.

    Kemarin, saat datang ke lokasi rakernas, mantan presiden perempuan pertama di Indonesia itu didampingi sang suami, Taufiq Kiemas, yang juga duduk sebagai ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP.

    Tidak hanya dipenuhi jajaran Deperpu, fungsionaris DPP, dan utusan DPD PDIP se-Indonesia, pembukaan rakernas tersebut dihadiri Gubernur Bali Dewa Made Beratha.

    Tampak pula, tokoh-tokoh yang belakangan disebut-sebut bakal maju menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta melalui PDIP. Di antaranya, Faisal Basri, Agum Gumelar, dan Sarwono Kusumaatmadja. Bakal calon gubernur Jawa Timur yang juga Ketua DPP PDIP Sutjipto tampak berbaur di antara peserta rakernas.

    Dalam sambutannya, Megawati menyampaikan bahwa 2007 harus menjadi ajang konsolidasi segenap kader PDIP. Dia berharap semua rekomendasi yang dihasilkan rakernas bisa direalisasikan secara konsisten. "Jangan hanya selesai di ruangan ini. Pemantauan terhadap semua kader partai akan terus dilakukan sampai Pemilu 2009," ujarnya.

    Dia juga sempat menyinggung kasus kelaparan yang menimpa rombongan jamaah haji Indonesia beberapa waktu lalu. Dia merasa harga dirinya sangat tercemooh atas munculnya kasus tersebut.

    Padahal, tragedi itu sebenarnya tidak layak muncul pada bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. "Ini pertanda kita tidak mampu mengurusi diri sendiri. Saya rasa, masalah penyelenggaraan haji ini perlu diprioritaskan untuk masuk ke materi rakernas," tegasnya.(pri/jpnn)

    Labels: , ,

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Pilpres Dulu, Pilleg Menyusul

    Jawa Pos, Senin, 08 Jan 2007,

    Pilpres Dulu, Pilleg Menyusul


    DENPASAR - Selain membahas kemungkinan peningkatan electoral threshold (ET) dari 3 persen menjadi 5 persen, Rakernas PDIP yang dibuka kemarin juga menajamkan gagasan untuk mendahulukan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) daripada pemilihan legislatif (pilleg). "Mendahulukan pilpres itu untuk memperkuat institusi kepresidenan," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR Ramson Siagian.

    Menurut Ramson, dengan menggelar pilpres terlebih dahulu, kesempatan untuk membangun eksekutif yang kuat jauh lebih besar. Apalagi mengingat kedudukan eksekutif dalam penyelesaian permasalahan bangsa ini sebenarnya sangat dominan. "Kalau DPR bertugas membuat UU, presiden yang menjadi eksekutor. Jadi, kehadiran eksekutif yang kuat sangat diperlukan," katanya.

    Selain itu, menurut dia, mendahulukan pilpres daripada pilleg dapat menjadi jalan lain alamiah untuk menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia. "Orang bikin parpol karena pengin maju menjadi presiden," ujarnya. Kalau pilpres dilakukan duluan, lanjut dia, partai yang bisa mengajukan calon presiden adalah partai yang berhasil melampaui batas tertentu perolehan suara pada pemilu sebelumnya.

    "Jadi, pendirian partai baru yang modelnya coba-coba juga akan ikut terkurangi dengan sendirinya," kata Ramson. Dia juga yakin, pilpres yang mendahului pemilu legislatif akan mengeliminasi berlebihannya unsur tarik ulur partai dalam penetapan calon presiden dan wakil presiden yang selama ini dilakukan setelah pilleg.

    "Artinya, ini dapat menjadi langkah maju untuk mewujudkan pemerintahan presidensial yang kuat dan stabil," tegasnya.

    Dia mengatakan, dengan perubahan urut-urutan pelaksanaan pilpres, ada konsekuensi politik besar yang harus diterima. Ada dua pilihan, lanjut dia, yaitu akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimajukan atau masa jabatan parlemen yang diperpanjang. "Ini pilihan politis yang harus berani diputuskan," ujarnya.

    Ramson juga menjelaskan alasan bahwa yang melantik presiden adalah parlemen tidak bisa dijadikan argumen untuk menolak gagasan tersebut. Sebab, anggota parlemen juga disahkan presiden. "Itu hanya persoalan protokoler. Lagi pula, yang memilih kan juga langsung rakyat. Bukan parlemen memilih presiden atau sebaliknya," tegasnya. (pri/jpnn)

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Menyongsong Rakernas I PDIP Hari ini di Bali

    Jawa Pos, Minggu, 07 Jan 2007,
    Menyongsong Rakernas I PDIP Hari ini di Bali

    Bahas RUU Sembari Mancing Cawapres

    Mulai hari ini PDIP menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2007. Selama empat hari (7-10 Januari 2007), partai berlambang banteng moncong putih itu akan menyusun rumusan strategi pemenangan Pemilu 2009.

    Rakernas yang diselenggarakan di Hotel Inna Grand Bali Beach, Denpasar, itu akan dibuka dengan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Rakernas yang diikuti 198 peserta dari Departemen Pemenangan Pemilu (Deperpu), DPP, dan DPD se-Indonesia itu akan membahas secara khusus perkembangan RUU Paket Politik.

    Wakil Ketua Panitia Sterring Committe (SC) Rakernas PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, fokus itu dilakukan untuk menegaskan peran PDIP dalam konsolidasi demokrasi. "Reformasi paket UU Politik merupakan langkah konsolidasi demokrasi dengan mewujudkan sistem multipartai sederhana," katanya kemarin.

    Karena itu, kata Hasto, setelah Megawati menyampaikan pengarahan, DPD PDIP se-Indonesia akan menyampaikan masukan tentang revisi UU paket politik dan pemilu. Hasto juga mengatakan adanya kemungkinan berkembangnya pembahasan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) masih terbuka. "Itu menunggu suara dan masukan dari DPD, bisa saja mengarah ke figur," tuturnya.

    Mengenai isu tentang rencana kedatangan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Rakernas PDIP, Hasto tidak bisa menjawab secara pasti. Din belakangan dekat dengan Ketua Dewan Pembina PDIP Taufik Kiemas. Konon, Din menjadi figur yang dinilai cocok untuk mendampingi Megawati untuk maju sebagai capres dan cawapres pada Pemilu 2009 mendatang.

    "Mengenai kehadiran Pak Din, kami belum bisa memastikan," katanya. Namun, jika benar datang, katanya, mungkin beliau akan hadir di forum pembukaan Rakernas. Jika benar, Hasto menilai itu sebagai kewajaran. Sebab, belakangan Kiemas memang tengah mendekat pimpinan ormas Islam untuk meminta pertimbangan mengenai upaya pelebaran sayap PDIP ke sayap Islam.

    "Kami siap menerima kehadiran beliau. Ini bisa menjadi tindak lanjut dari pertemuan Pak Taufik dengan teman-teman ormas Islam sebelumnya," katanya.

    Isu paling menarik di internal partai adalah siapa yang akan mendampingi Megawati untuk "menantang" SBY pada Pilpres 2009. Wacana yang berkembang, Taufik berusaha menarik Din agar mau berpasangan dengan Mega.

    Kalkulasi politiknya, Mega-Din diharapkan jadi representasi kekuatan politik nasionalis-religius yang juga memetakan wilayah Jawa dan luar Jawa. Selain itu, Din menggambarkan sentimen politik kaum santri dan Islam modernis. Sentimen itu penting karena warga dan pendukung Mega umumnya kalangan nonsantri dan masyarakat tradisional.

    Namun, Din bukan satu-satunya nominasi pendamping Mega. Jika PDIP memutuskan Mega maju menantang kembali SBY, sejumlah nama lain digadang-gadang pantas bersanding. Salah satunya mantan KSAD Jenderal (pur) Ryamizard Ryacudu.

    Ryacudu dikenal sangat nasionalis serta selalu berkampanye tentang penyelamatan NKRI. Sikap nasionalis Ryacudu itu sejalan dengan irama PDIP. Bila Mega menggaet Ryacudu, pasangan itu benar-benar membawa bendera nasionalis. Itu mempunyai plus minus dibanding pasangan nasionalis relegius bila muncul paket Mega-Din.

    Lalu, benarkah Rakernas jadi ajang "memancing" calon wapres? Sekjen DPP PDIP Pramono Anung tidak memberi jawaban tegas. Dia hanya mengatakan, Rakernas yang mengangkat tema Persatuan dan Demokrasi Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat itu memuat agenda paling utama. Yakni, memikirkan langkah solutif bagi persoalan bangsa yang dirundung masalah beragam. "Kami akan lakukan kritik terhadap kinerja pemerintah yang terbukti tidak optimal," katanya kemarin.

    Rakernas juga akan menyikapi perkembangan sosial politik, impor beras, mandeknya ekonomi pada sektor riil, dan berusaha mengambil langkah strategis untuk menempatkan partai dalam peran pembangunan nasional.

    Mengenai rencana pembahasan undang-undang paket politik dan pemilu, Pramono menuturkan hal itu dikonsentrasikan pada pembentukan sistem demokrasi yang mapan dalam konteks regulasi pemilu dan pilpres. Meski demikian, dia mengatakan, Rakernas belum akan memfokuskan pada pembacaan secara personal calon-calon yang maju di konstalasi Pilpres 2009. "Urusan figur kami belum akan terfokus ke situ," katanya.

    Di luar agenda resmi, wacana pembentukan kabinet bayangan juga ramai diperbincangkan. Maklum, PDIP sudah memproklamasikan diri sebagai partai oposisi. Di negara-negara demokrasi, sudah lazim partai oposisi memiliki kabinet bayangan yang menyerupai struktur resmi kabinet yang berkuasa.

    Tema lain adalah pembentukan ormas Islam sebagai sayap politik PDIP. Hingga kini pembentukan Baitul Muslimin belum tersosialisasikan ke lapis bawah PDIP. Momentum Rakernas tampaknya dimanfaatkan PDIP untuk mewujudkan sayap politik baru tersebut. (aku)

    Labels: , ,

    Supported Links !

  • Kumpulan Website PDI Perjuangan
  • JOIN MAILING LIST PDI PERJUANGAN 28
  • Megawati Belum Tertandingi

    Jawa Pos, Senin, 08 Jan 2007,

    Megawati Belum Tertandingi

    Deperpu dan DPD Jagokan Jadi Capres Lagi

    DENPASAR - Keinginan DPP PDI Perjuangan untuk menjagokan kembali Megawati dalam pemilu presiden 2009 tidak lagi ditutup-tutupi. Hal itu tecermin dari mengalirnya dukungan langsung sejak hari pertama rapat kerja nasional (rakernas) partai banteng moncong putih itu di Denpasar kemarin.

    Bahkan, Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP yang diketuai Taufiq Kiemas (suami Megawati, Red) secara resmi menyampaikan sikap tertulisnya pada rapat pleno rakernas. Dukungan luas juga datang dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Indonesia.

    Meski demikian, Sekjen PDIP Pramono Anung menegaskan, sebenarnya tidak ada agenda khusus dalam rakernas untuk mengerucutkan figur calon presiden dari PDIP pada 2009. "Kami tidak mengarahkan ke sana. Tapi, ternyata hampir semua DPD punya kecenderungan yang sama untuk mengusung Bu Mega," katanya.

    Tetapi, lanjut dia, meski mendapat dukungan dari Deperpu dan sejumlah DPD, DPP masih akan menanyakannya kepada Megawati. "Ini proses politik yang harus dilalui. Apalagi, Bu Mega itu sangat taat dan patuh pada mekanisme partai," tegasnya.

    Isu mengenai pendamping Megawati untuk Pilpres 2009 yang juga akan diputuskan pada rakernas tidak sepenuhnya dibantah Pramono. "Semua bergantung proses rakernas yang masih berjalan sampai Selasa. Namun, kemungkinan itu sangat kecil," ujarnya lantas tertawa.

    Ketika ditanya tentang sejumlah nama yang diprediksi menjadi pendamping Megawati, seperti Din Syamsuddin dan mantan KSAD Jenderal (pur) Ryamizard Ryacudu, lagi-lagi Pramono enggan berkomentar banyak. "Itu masih jauh. Kami akan fokus dulu untuk membentuk Badan Pemenangan Presiden," tegasnya.

    Beda dengan Deperpu dan sejumlah DPD, anggota Fraksi PDIP di DPR Andreas Pareira justru menilai pemunculan nama Megawati melalui rakernas merupakan langkah yang kurang strategis. "Rasanya terlalu dini. Bukannya tidak mendukung, saya khawatir Bu Mega akan menjadi sasaran tembak lagi seperti pengalaman Pemilu 2004," katanya.

    Senada dengan itu, Ketua DPD Papua Komarudin Watubun mengatakan, pemunculan nama Megawati tetap harus disikapi dengan kritis. "Harus ada pemantauan minimal dalam satu tahun ini untuk melihat sejauh mana penerimaan basis terhadap figur Megawati," ujarnya. Sebab, tambah dia, PDIP harus berpikir jernih dalam mengambil keputusan strategis, terutama terkait dengan Pilpres dan Pemilu 2009. (pri/jpnn)

    Labels: , ,

    Subscribe to pdi-perjuangan_28
    Powered by groups.yahoo.com