PPP-PDIP Bertemu Bahas Pemilu
PPP-PDIP Bertemu Bahas Pemilu
Jawa Pos, Senin, 30 Juli 2007
JAKARTA - Ikatan aliansi parpol-parpol terkait revisi paket undang-undang politik makin sulit ditebak. Buktinya, PPP tiba-tiba membuka ruang kerja sama dengan PDIP. Pertemuan kedua partai itu menarik karena sebelumnya PDIP menjalin aliansi dengan Partai Golkar.
Sebelumnya, PPP tergabung dalam Kaukus Mulia yang melibatkan delapan parpol papan menengah. "Bukan aliansi atau koalisi, hanya pertemuan konsultatif," ujar Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidi kepada koran ini kemarin.
Pertemuan dengan PDIP digelar di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pukul 13.00-16.00 Sabtu (28 Juli). Tim PPP dipimpin Chozin Chumaidi (wakil ketua umum), Irgan Chaerul Mahfudz (Sekjen), dan Lukman Hakim Saefuddin (ketua Fraksi PPP DPR). Sedangkan PDIP dipimpin Pramono Anung (Sekjen), Firman Jaya Daeli (ketua), dan Ketua Pansus RUU Politik Ganjar Pranowo. Hadir juga sejumlah anggota Pansus DPR yang membahas revisi paket undang-undang politik dari kedua partai.
"PPP bukan banting setir dan meninggalkan kaukus delapan parpol," ujar Wakil Sekjen DPP PPP Taufikulhadi. Menurut dia, PPP menjalin komunikasi dengan PDIP karena banyak kesamaan nasib pada masa Orde Baru. Di era Soeharto, kedua partai itu sama-sama diperlakukan tidak adil oleh penguasa.
"Selain itu, kantor PPP dan PDIP dulu bersebelahan," ucap Taufikulhadi. Karena itu, wajar jika PPP juga menjalin kontak politik dengan PDIP. "Kami menyamakan persepsi tentang sistem politik presidensial yang efektif dan sistem multipartai yang sederhana," tambahnya.
Dalam pertemuan itu, PPP dan PDIP satu visi tentang pentingnya stabilitas pemerintahan. Karena itu, penyederhanaan parpol menjadi keharusan. "Nanti rakyat sendiri yang akan menentukan penyederhanaan parpol," ucapnya.
Yang belum satu suara adalah soal jumlah daerah pemilihan (dapil) dalam pemilu. PDIP mengusulkan bertambah dari 69 menjadi 83 hingga 103 dapil. "PPP belum bersikap soal ini," jelasnya.
Kaukus delapan parpol sebelumnya meminta agar dapil tetap seperti pada Pemilu 2004. Kalaupun berubah, tidak drastis dan menyesuaikan dengan jumlah daerah baru hasil pemekaran. "Masih perlu pendalaman dan kajian," ucap Chozin.
Karena itu, forum konsultasi PPP dan PDIP belum menghasilkan kesepakatan yang mengikat. "Nanti dibahas lanjutan saat PPP giliran bertamu ke Kantor PDIP," tegas Chozin. (adb)
Jawa Pos, Senin, 30 Juli 2007
JAKARTA - Ikatan aliansi parpol-parpol terkait revisi paket undang-undang politik makin sulit ditebak. Buktinya, PPP tiba-tiba membuka ruang kerja sama dengan PDIP. Pertemuan kedua partai itu menarik karena sebelumnya PDIP menjalin aliansi dengan Partai Golkar.
Sebelumnya, PPP tergabung dalam Kaukus Mulia yang melibatkan delapan parpol papan menengah. "Bukan aliansi atau koalisi, hanya pertemuan konsultatif," ujar Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidi kepada koran ini kemarin.
Pertemuan dengan PDIP digelar di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pukul 13.00-16.00 Sabtu (28 Juli). Tim PPP dipimpin Chozin Chumaidi (wakil ketua umum), Irgan Chaerul Mahfudz (Sekjen), dan Lukman Hakim Saefuddin (ketua Fraksi PPP DPR). Sedangkan PDIP dipimpin Pramono Anung (Sekjen), Firman Jaya Daeli (ketua), dan Ketua Pansus RUU Politik Ganjar Pranowo. Hadir juga sejumlah anggota Pansus DPR yang membahas revisi paket undang-undang politik dari kedua partai.
"PPP bukan banting setir dan meninggalkan kaukus delapan parpol," ujar Wakil Sekjen DPP PPP Taufikulhadi. Menurut dia, PPP menjalin komunikasi dengan PDIP karena banyak kesamaan nasib pada masa Orde Baru. Di era Soeharto, kedua partai itu sama-sama diperlakukan tidak adil oleh penguasa.
"Selain itu, kantor PPP dan PDIP dulu bersebelahan," ucap Taufikulhadi. Karena itu, wajar jika PPP juga menjalin kontak politik dengan PDIP. "Kami menyamakan persepsi tentang sistem politik presidensial yang efektif dan sistem multipartai yang sederhana," tambahnya.
Dalam pertemuan itu, PPP dan PDIP satu visi tentang pentingnya stabilitas pemerintahan. Karena itu, penyederhanaan parpol menjadi keharusan. "Nanti rakyat sendiri yang akan menentukan penyederhanaan parpol," ucapnya.
Yang belum satu suara adalah soal jumlah daerah pemilihan (dapil) dalam pemilu. PDIP mengusulkan bertambah dari 69 menjadi 83 hingga 103 dapil. "PPP belum bersikap soal ini," jelasnya.
Kaukus delapan parpol sebelumnya meminta agar dapil tetap seperti pada Pemilu 2004. Kalaupun berubah, tidak drastis dan menyesuaikan dengan jumlah daerah baru hasil pemekaran. "Masih perlu pendalaman dan kajian," ucap Chozin.
Karena itu, forum konsultasi PPP dan PDIP belum menghasilkan kesepakatan yang mengikat. "Nanti dibahas lanjutan saat PPP giliran bertamu ke Kantor PDIP," tegas Chozin. (adb)
Labels: DPP PDIP
posted by PDI Perjuangan | Friday, August 10, 2007
0 Comments:
Post a Comment
<< Home