Lebih Kental Aroma Politiknya
Jawa Pos, Rabu, 11 Apr 2007,
Mega Tak Tahu Terima Dana Rokhmin
Baik dalam Bentuk Batik Rp 10 Juta atau Buku Rp 4,8 Juta
JAKARTA - PDIP menanggapi serius dugaan aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke sejumlah tokoh kunci partai itu. Kemarin DPP PDIP menggelar rapat khusus untuk membahas isu korupsi yang kini sedang disidik KPK (Komisi Pemberantasn Korupsi) itu.
"Kami yang ada di DPP hanya ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung kepada Jawa Pos kemarin. Dia menyampaikan, dalam pertemuan di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pengurus pusat telah menerima penjelasan dari Sabam Sirait yang disebut-sebut mendapatkan kucuran dana nonbujeter DKP.
"Kami tadi (kemarin, Red) sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Sabam. Intinya, beliau membantah pernah meminta, apalagi sampai menerima uang Rokhmin (dana nonbujeter DKP, Red) itu," ujarnya. Tak hanya itu, DPP PDIP juga akan mengklarifikasi ikut tersangkutnya nama Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam catatan Rokhmin.
Seperti diketahui, dalam catatan Rokhmin Dahuri, mantan menteri DKP yang kini ditahan dengan dugaan penyelewengan dana nonbujeter, terdapat Sabam Sirait, Megawati Soekarnoputri, dan Taufik Kiemas sebagai penerima.
Pramono menjelaskan, Megawati yang ketika itu menjabat presiden RI sama sekali tidak mengetahui adanya aliran-aliran dana nonbujeter DKP kepada dirinya. "Apalagi, kalau disebut-sebut dalam bentuk batik senilai Rp 10 juta, atau buku seharga Rp 4,8 juta, beliau (Megawati, Red) benar-benar tidak tahu," tegasnya.
DPP PDIP memandang pengusutan kasus dana nonbujeter DKP yang melibatkan Rokhmin jauh lebih kental aroma politiknya daripada murni penegakan hukum.
"Rakyat sudah pahamlah. Praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di negara ini benar-benar terjadi," ujarnya. Pramono menilai, upaya untuk menjatuhkan kredibilitas PDIP di mata publik kian kuat setelah popularitas dan kepercayaan publik kepada partai moncong putih itu terus menanjak.
Dia lantas menegaskan, DPP PDIP tidak akan menghalang-halangi KPK atau institusi penegak hukum lain yang ingin mengusut dugaan adanya dana yang mengalir kepada sejumlah petinggi PDIP. "Lagipula, Bu Mega, Pak Taufik, dan Pak Sabam tidak terlalu memikirkan isu-isu seperti ini," katanya.
Terkait dugaan adanya aliran dana nonbujeter DKP sebesar Rp 5 miliar ke Komisi III DPR periode 1999-2004 -kader PDIP juga ikut duduk di sana-, Pramono menandaskan bahwa DPP juga segera melakukan proses klarifikasi internal. Penggalian data dan informasi terhadap kader-kader PDIP itu bakal dilakukan pengurus DPP. "Apa yang sebenarnya terjadi nanti harus diungkap kepada publik. Biar semua jelas," tandasnya. (pri)
Mega Tak Tahu Terima Dana Rokhmin
Baik dalam Bentuk Batik Rp 10 Juta atau Buku Rp 4,8 Juta
JAKARTA - PDIP menanggapi serius dugaan aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke sejumlah tokoh kunci partai itu. Kemarin DPP PDIP menggelar rapat khusus untuk membahas isu korupsi yang kini sedang disidik KPK (Komisi Pemberantasn Korupsi) itu.
"Kami yang ada di DPP hanya ingin mengetahui duduk perkara yang sebenarnya," kata Sekjen DPP PDIP Pramono Anung kepada Jawa Pos kemarin. Dia menyampaikan, dalam pertemuan di DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pengurus pusat telah menerima penjelasan dari Sabam Sirait yang disebut-sebut mendapatkan kucuran dana nonbujeter DKP.
"Kami tadi (kemarin, Red) sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Sabam. Intinya, beliau membantah pernah meminta, apalagi sampai menerima uang Rokhmin (dana nonbujeter DKP, Red) itu," ujarnya. Tak hanya itu, DPP PDIP juga akan mengklarifikasi ikut tersangkutnya nama Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dalam catatan Rokhmin.
Seperti diketahui, dalam catatan Rokhmin Dahuri, mantan menteri DKP yang kini ditahan dengan dugaan penyelewengan dana nonbujeter, terdapat Sabam Sirait, Megawati Soekarnoputri, dan Taufik Kiemas sebagai penerima.
Pramono menjelaskan, Megawati yang ketika itu menjabat presiden RI sama sekali tidak mengetahui adanya aliran-aliran dana nonbujeter DKP kepada dirinya. "Apalagi, kalau disebut-sebut dalam bentuk batik senilai Rp 10 juta, atau buku seharga Rp 4,8 juta, beliau (Megawati, Red) benar-benar tidak tahu," tegasnya.
DPP PDIP memandang pengusutan kasus dana nonbujeter DKP yang melibatkan Rokhmin jauh lebih kental aroma politiknya daripada murni penegakan hukum.
"Rakyat sudah pahamlah. Praktik tebang pilih dalam pemberantasan korupsi di negara ini benar-benar terjadi," ujarnya. Pramono menilai, upaya untuk menjatuhkan kredibilitas PDIP di mata publik kian kuat setelah popularitas dan kepercayaan publik kepada partai moncong putih itu terus menanjak.
Dia lantas menegaskan, DPP PDIP tidak akan menghalang-halangi KPK atau institusi penegak hukum lain yang ingin mengusut dugaan adanya dana yang mengalir kepada sejumlah petinggi PDIP. "Lagipula, Bu Mega, Pak Taufik, dan Pak Sabam tidak terlalu memikirkan isu-isu seperti ini," katanya.
Terkait dugaan adanya aliran dana nonbujeter DKP sebesar Rp 5 miliar ke Komisi III DPR periode 1999-2004 -kader PDIP juga ikut duduk di sana-, Pramono menandaskan bahwa DPP juga segera melakukan proses klarifikasi internal. Penggalian data dan informasi terhadap kader-kader PDIP itu bakal dilakukan pengurus DPP. "Apa yang sebenarnya terjadi nanti harus diungkap kepada publik. Biar semua jelas," tandasnya. (pri)
Labels: nasional
0 Comments:
Post a Comment
<< Home