Gus Dur: Upaya Jegal Mega
Jawa Pos, Jumat, 13 Apr 2007,
Gus Dur: Ada Upaya Jegal Mega
Dipaparkan di Hadapan Parlemen Eropa-Asia
JAKARTA - Di hadapan 12 perwakilan anggota parlemen Eropa-Asia, Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid kembali melontarkan wacana tebang pilih dalam upaya penegakan hukum nasional. Gus Dur meminta pemerintah segera sadar diri dan menghentikan cara-cara berpolitik yang tidak adil tersebut.
Gus Dur menilai saat ini terdapat upaya politik sistematis untuk menjegal Megawati Soekarnoputri dalam konstalasi politik di Pilpres 2009. Menurut Gus Dur, langkah sistematis itu memang sengaja diarahkan kepada orang dekat Megawati untuk memperburuk nama dan citra kepemimpinannya.
"Ini dilakukan supaya nama Mega ditolak masyarakat saat pilpres," katanya di Kantor DPP PKB, Jalan Kalibata, Jakarta, kemarin. Padahal, lanjut Gus Dur, cara-cara semacam itu sangat bertentangan dengan karakter berpolitik seorang demokrat. "Seorang demokrat sejati ya tidak begitu caranya," ujar mantan ketua umum PB NU itu.
Sejumlah tokoh PDIP, seperti Sekjen PDIP Pramono Anung, beberapa waktu lalu juga berkomentar merasa diperlakukan tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Ini karena sejumlah mantan menteri di era Megawati kini sedang diusut. Di antaranya mantan Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri yang diusut kasus aliran dana non bujeter, mantan Kepala BKPM Theo Toemion yang dipidana dalam kasus korupsi promosi investasi dan mantan Menag Said Agil Almunawar yang dipenjara dalam kasus korupsi DAU.
Menanggapi pernyataan Gus Dur, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan, tudingan tebang pilih itu sama sekali tidak benar. Menurut Andi, di negara ini tidak ada seseorang yang kebal hukum. "Jadi, pernyataan Gus Dur itu tidak tepat," katanya.
Kalaupun yang banyak terkena kasus korupsi adalah pejabat sebelum 2004, itu bukan karena diskenario untuk menjatuhkan citra pemerintahan masa lalu. Andi mengajak melihat SMS masyarakat yang masuk ke SMS center presiden. "Sekitar 95 persen dari pengaduan di SMS presiden adalah korupsi yang terjadi sebelum 2004. Artinya, memang indikasi korupsi sesudah 2004 menurun," jelas Andi.
Andi juga membantah tersangkutnya menteri-menteri di era Mega sebagai upaya menjegal putri Bung Karno itu ke arena Pilpres 2009. Saat ini, kata Andi, presiden fokus memikirkan pembangunan dan kinerja pemerintahan. Presiden sama sekali tidak memikirkan persiapan maju di pilpres. (aku/tom)
Gus Dur: Ada Upaya Jegal Mega
Dipaparkan di Hadapan Parlemen Eropa-Asia
JAKARTA - Di hadapan 12 perwakilan anggota parlemen Eropa-Asia, Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid kembali melontarkan wacana tebang pilih dalam upaya penegakan hukum nasional. Gus Dur meminta pemerintah segera sadar diri dan menghentikan cara-cara berpolitik yang tidak adil tersebut.
Gus Dur menilai saat ini terdapat upaya politik sistematis untuk menjegal Megawati Soekarnoputri dalam konstalasi politik di Pilpres 2009. Menurut Gus Dur, langkah sistematis itu memang sengaja diarahkan kepada orang dekat Megawati untuk memperburuk nama dan citra kepemimpinannya.
"Ini dilakukan supaya nama Mega ditolak masyarakat saat pilpres," katanya di Kantor DPP PKB, Jalan Kalibata, Jakarta, kemarin. Padahal, lanjut Gus Dur, cara-cara semacam itu sangat bertentangan dengan karakter berpolitik seorang demokrat. "Seorang demokrat sejati ya tidak begitu caranya," ujar mantan ketua umum PB NU itu.
Sejumlah tokoh PDIP, seperti Sekjen PDIP Pramono Anung, beberapa waktu lalu juga berkomentar merasa diperlakukan tebang pilih dalam proses penegakan hukum. Ini karena sejumlah mantan menteri di era Megawati kini sedang diusut. Di antaranya mantan Menteri Departemen Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri yang diusut kasus aliran dana non bujeter, mantan Kepala BKPM Theo Toemion yang dipidana dalam kasus korupsi promosi investasi dan mantan Menag Said Agil Almunawar yang dipenjara dalam kasus korupsi DAU.
Menanggapi pernyataan Gus Dur, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menegaskan, tudingan tebang pilih itu sama sekali tidak benar. Menurut Andi, di negara ini tidak ada seseorang yang kebal hukum. "Jadi, pernyataan Gus Dur itu tidak tepat," katanya.
Kalaupun yang banyak terkena kasus korupsi adalah pejabat sebelum 2004, itu bukan karena diskenario untuk menjatuhkan citra pemerintahan masa lalu. Andi mengajak melihat SMS masyarakat yang masuk ke SMS center presiden. "Sekitar 95 persen dari pengaduan di SMS presiden adalah korupsi yang terjadi sebelum 2004. Artinya, memang indikasi korupsi sesudah 2004 menurun," jelas Andi.
Andi juga membantah tersangkutnya menteri-menteri di era Mega sebagai upaya menjegal putri Bung Karno itu ke arena Pilpres 2009. Saat ini, kata Andi, presiden fokus memikirkan pembangunan dan kinerja pemerintahan. Presiden sama sekali tidak memikirkan persiapan maju di pilpres. (aku/tom)
Labels: nasional
0 Comments:
Post a Comment
<< Home