Komentar Lucu Amin dan Eep

Jawa Pos, Senin, 19 Mar 2007,
Megawati Harus Sekolah Lagi

Amien dan Eep Anggap Rasional Capres S-1
JAKARTA - Tidak semua kalangan menolak salah satu isi draf RUU Pemilu yang mensyaratkan capres minimal harus S-1. Mantan Ketua MPR Amien Rais dan dosen FISIP UI, Eef Saefulloh Fatah, justru menganggap persyaratan itu sangat rasional.

Amien menilai, standar sarjana untuk capres-cawapres relevan dan rasional. Tinggi rendahnya kualitas pendidikan seorang pemimpin akan berimplikasi pada aspek kewibawaan pemimpin itu. "Jadi, syarat S-1 ini masuk akal," katanya di Batam Sabtu lalu seperti dikutip Batam Pos (Grup Jawa Pos).

Mantan ketua umum DPP PAN itu menambahkan, standar kesarjanaan tersebut setidaknya bisa membuat seorang pemimpin berpola pikir rasional dan mampu mengambil kebijakan yang sistematis. "Dalam dunia akademis, kita diajarkan untuk menganalisis, mencari sintesis, dan menemukan konklusi dari sebuah fenomena," katanya.

Eep menambahkan, kita sebaiknya membandingkan dengan standar pendidikan pemimpin nasional di sejumlah negara lain. "Lagi pula SDM kita yang sudah S-1 kan banyak. Jadi, persyaratan yang digagas dalam draf RUU itu tidak muluk. Wajar-wajar sajalah," ujarnya kepada Jawa Pos tadi malam.

Tetapi, Eef mengakui bahwa persyaratan minimal S-1 bagi capres memang akan melanggar realitas politik Indonesia saat ini. Megawati, misalnya, sebagai salah satu capres 2009 yang digadang-gadang PDIP ternyata tidak lulus S-1. Bagi Eep, hal itu bukan persoalan. "Megawati kan bisa sekolah lagi," katanya di Jakarta kemarin.

Kalau DPR dan pemerintah yang saat ini membahas RUU Pemilu berniat melayani kepentingan elite-elite politik tertentu, persyaratan S-1 tersebut mungkin akan turun menjadi SMA. "Tapi, kehendak orang banyak belum tentu juga sama seperti itu," tegasnya.

DPR dan pemerintah, termasuk kalangan parpol, sebaiknya melakukan studi banding dengan negara lain. Studi itu penting untuk mengetahui persyaratan umum seorang kandidat presiden di negara lain. "Soalnya, sebagai seorang warga negara, saya melihat seorang presiden itu selayaknya memang minimal lulus S-1," katanya.

Dia menyatakan, sebuah sistem harus dibangun untuk melayani berbagai pertimbangan. Bukan karena kepentingan satu orang, perlu disiapkan sistem tertentu. Eef menilai sikap reaksioner yang diperlihatkan SBY, Kalla, dan kalangan elite politik partai tidak pada tempatnya.

"Semua pihak, apalagi SBY dan Kalla, kelihatannya tidak mau dicap antidemokrasi karena dianggap menjegal salah seorang capres," ujarnya. Akhirnya, kata Eep, perdebatan mengenai perlu tidaknya S-1 itu cenderung menciptakan paradoks di tengah komitmen bangsa untuk meningkatkan kualitas SDM.

"Dari sisi toleransi politik, mungkin baik. Tapi, kebutuhan peningkatan kualitas demokrasi dari waktu ke waktu menjadi tidak begitu positif," tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali tetap menilai bahwa persyaratan itu tidak relevan. Statemen tersebut disampaikan dalam istighotsah nasional dan doa bersama untuk keselamatan bangsa sekaligus taaruf DPP PPP 2007-2012 di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jl Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemarin.

Suryadharma yang juga menjabat sebagai menteri koperasi dan UKM itu menuturkan, standar pendidikan tidak sepenuhnya menjamin kualitas kepemimpinan. "Kepemimpinan tidak ditentukan oleh pendidikan," ujarnya di hadapan ribuan jamaah istighotsah.

Sebab, lanjut dia, level pendidikan kesarjanaan tidak dapat dijadikan parameter yang tepat untuk mengukur tingkat intelektualitas, moralitas, dan integritas personal seorang calon pemimpin. "Kesarjanaan bukan satu-satunya ukuran," ujar Suryadharma sambil menyebut bahwa saat ini banyak tokoh bangsa memiliki kapasitas intelektual mumpuni yang diperoleh dari jalan pendidikan nonformal. "Banyak yang tidak sarjana, tapi kemampuannya melebihi doktor," ujarnya.

Orang pertama di Partai Kakbah itu mencontohkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Menteri Luar Negeri RI Adam Malik sebagai figur yang bisa dijadikan rujukan. Kedua tokoh tersebut tidak memiliki sertifikasi kesarjanaan yang diperoleh dari sistem pendidikan formal. Namun, pola kepemimpinan mereka tidak perlu dipertanyakan.

Bahkan, lanjut Suryadharma, dalam tradisi pendidikan pesantren, banyak dikenal sejumlah kiai yang kapasitas intelektualnya melesat jauh meninggalkan cara berpikir profesor. "Kemampuan para kiai untuk berkomunikasi dengan massa dan menyerap aspirasi publik tidak dimiliki semua orang," jelasnya.

Bahkan, aspek keilmuan para kiai itu terbukti mampu menembus khazanah keilmuan Barat yang ditopang penguasaan terhadap berbagai bahasa.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Syarief Hasan berharap agar semua pihak menghargai niat baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas calon presiden. Karena itu, Syarief menolak bahwa usul tersebut sengaja dibuat untuk menjegal lawan politik SBY, Megawati Soekarnoputri. Menurut dia, draf RUU tersebut tidak disusun untuk mengatur kasus per kasus. "Gagasan itu semata-mata untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi pemimpin di masa mendatang," ujarnya.

Untuk calon-calon yang belum mengecap pendidikan sarjana, Syarief menyarankan agar segera sekolah lagi. Jika DPR melalui voting sepakat menerima usul tersebut, PDI Perjuangan harus menerima.

"Jalan satu-satunya calon PDIP, seperti Megawati, harus sekolah. Kan, itu bisa dilakukan," lanjutnya. (pri/aku/cak)